DHARMA SETYAWAN: Mei 2011

ISLAM MENUNTUT MORAL (Side B)

(Mengurai Perdebatan Demokrasi Dan Khilafah)

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Majelis Serikat KAMMI Madani (SKM)

dan Ketua Komunitas Hijau Lampung

A. Demokrasi Vs Khilafah

Tunas Demokrasi yang mulai tumbuh semakin mendapat perlawanan oleh pihak anti demokrasi. Kelompok ini lebih fokus pada kampanye system Khilafah yang ada pada sejarah Islam masa lampau. Walaupun kemudian tidak kita nafikan sejarah Khilafah ini pun tetap harus diperdebatkan dengan demokrasi. Anggapan demokrasi juga merupakan system Islam juga tetap terus digulirkan beberapa kalangan Islam. Bahkan Fazlur Rahman dalam sebuah kuliah di kampus Universitas Chicago pada 30 November 1981 mengatakan, “ Kekhilafahan bukanlah system politik yang dinobatkan secara ke-Tuhanan. Apa sebenarnya dititahkan secara ke-Tuhanan adalah bahwa Islam memerlukan kekuatan politik untuk menerjemahkan perintah-perintah dan cita-cita moralnya kedalam realitas sejarah.” Fazlur Rahman ingin menegaskan bahwa pada dasarnya Islam memerlukan kekuatan Politik dalam menjaga ajaran perintah agama. Maka Fazlur Rahman lebih fokus pada upaya bagaimana Islam bisa tegak lewat politik entah itu khilafah atau demokrasi.

Ide tentang benih kebebasan berpendapat (baca : demokrasi) juga pernah digagas oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri mengeluarkan fatwa-fatwa yang sebagian tidak sejalan dengan salah satu dari empat mahzab. Kebebasan berpendapat itu dimaksudkan untuk menyanggah pandangan bahwa ulama “pemerintah” adalah para penentu keputusan terakhir dalam berbagai maslah sekaligus ditujukan untuk membendung kecenderungan untuk memonopoli proses pengambilan keputusan. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa umat akhir zaman bukanlah manusia bermoral profetik (kenabian) sebagaimana manusia awal Islam yaitu Rosulullah dan para sahabat yang memiliki banyak prestasi dalam tegaknya kepemimpinan negara madinah. Dalam system Khilafah sendiri telah dikenal istilah Ahlul Halli Wal ‘Aqdi yaitu sekelompok orang yang yang berhak membentuk suatu system di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Sistem ini berkembang sejak awal kepemimpinan Khulafa Rasydin sejak Abu Bakar Ash-Siddiq sebagai bentuk ijtihad dan merupakan hujjah yang tidak terbantahkan.

Pada dasarnya Rosullulah menyuruh umatnya untuk bermusyawarah entah dengan instrumen dan mekanisme Ahlul Halli Wal ‘Aqdi, tapi pendapat Ibnu Taimiyah sejalan dengan demokrasi yaitu membebaskan pendapat tidak hanya dari kalangan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi. Sehingga maksud Ibnu Taimiyah untuk mencegah pendapat sepihak yang belum sepenuhnya mendengar rakyat banyak tentang harapan keadilan dalam kepemimpinan. Ijtihad yang di bangun Ibnu Taimiyah memang terkesan tidak sepakat dengan Ahlul Halli Wal Aqdi tapi pada dasarnya semua yang dikemukakannya menyangkut keadilan bagi semua pihak bukan hanya sepihak. Musyawarah yang dilakukan para Ahlul Halli Wal ‘Aqdi memang lebih elegan dengan memberikan kebebasan pendapat rakyat terlebih dahulu sebelum diambil keputusan. Pendapat Ibnu Taimiyah dimaksud untuk mencegah quo vadis ide dan pendapat oleh para pengambil kebijakan.

Hasan Al Bana membuat kriteria untuk menjadi Ahlul Halli Wal ‘Aqdi, kriteria tersebut menurut pendapatnya harus masuk dalam tiga elemen. Pertama, Ahli Fiqh dengan standar mujtahid, dimana pendapat-pendapat mereka dalam fatwa dan istinbath hukum diperhitungkan umat. Kedua, Pemilik skill, pengalaman pakar dan kemampuan pakar dan kemampuan dalam urusan publik. Ketiga, Para tokoh kharismatik yang memiliki komando dan kepemimpinan di tengah masyarakat, seperti ketua suku, tokoh masyarakat dan pemimpn organisasi (LSM/ NGO).[1] Para Ahlul Halli Wal ‘Aqdi idealnya harus mengakomodir aspirasi masyarakat yang menyangkut kamaslahatan bersama. Sehingga rakyat dalam hal ini diberi ruang kebebasan berpendapat sebagaimana gagasan Ibnu Taimiyah diawal. Walaupun tidak menggunakan istilah demokrasi namun Ibnu Taimiyah menginginkan aspirasi rakyat didengar.

Jadi Demokrasi secara substansi sebenarnya sejalan dengan khilafah. Hanya saja instrumen yang mengatur keduanya perlu bersinergi agar wujud negara yang dicita-citakan dapat terbentuk keberagaman Agama dalam negara memaksa setiap pemeluk agama untuk bertoleransi dalam membangun peradaban bangsa. Peradaban negara Madinah sebagai peradaban pertama yang terlembagakan dalam sebuah negara sebenarnya telah jelas bagaimana rosul menghargai perbedaan antara Islam sebagai minoritas saat itu dan Yahudi dan Nasrani yang lebih awal hadir. Seiring berjalannya waktu peradaban tetap memberi kesempatan untuk sebuah ideologi berkembang memberikan solusi ke tatanan masyarakat. Pada akhirnya Islam menjadi agama yang paling banyak diminati karena nilai profetik (kenabian) yang sejalan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Perilaku nabi yang sekaligus menjadi fatsoen (etika) politik agama dan kontitusi piagam madinah sebagai konstitusi negara, serta ajaran Islam (Al-Quran dan Sunnah) yang memberi solusi masyarakat menjadikan Islam berkembang pesat dalam wilayah madinah. Namun toleransi yang di bangun oleh nabi juga tidak tolelir terhadap penghianatan yang terjadi antar golongan agama. Pada akhirnya Yahudi dan Nasrani harus di usir karena melanggar konstitusi piagam madinah dalah rangka mempertahankan wilayah tersebut dari ancaman perang para Kafir Qurays.[2] Islam yang dibangun Rosul pada awalnya adalah minoritas yang tumbuh dalam wilayah mayoritas kehidupan Yahudi dan Nasrani. Dan pada akhirnya karena kesempatan kebebasan untuk tumbuhnya ideologi Islam menjadi agama yang mayoritas dan menjadi jawaban bagi system manusia. Walaupun pada akhirnya Rosul tidak pernah mengatakan ini adalah syatem Khilafah tapi perilaku Rosul juga mengandung nilai demokrasi dengan contoh konkret seorang Bilal bin Rabah yang berasal dari kaum budak akhirnya menjadi Gubernur di Damaskus. Jelas Rosul tidak otoriter dalam kepemimpinan, Rosul 1400 tahun yang lalu sangat menghargai meritokrasi yang digaungakan saat ini. Meritokrasi adalah sebuah penghargaan terhadap kepemimpinan yang berangkat dari tempaan panjang sebuah pengalaman politik. Meritokrasi adalah sebuah bentuk tatanan dimana kondisi penghargaan diberikan kepada orang-orang yang berproses, berkeringat dan berprestasi dalam sebuah cita-cita peradaban.

B. Menggugat Moral Demokrasi dan Khilafah

Pendapat Syafi’i Maarif “Demokrasi sejalan dengan ide modernisasi yang menuntut adanya perubahan disegala bidang kehidupan. Tradisi Islam bukanlah warisan kaku yang hanya mempertahankan contoh klasiknya. Meski pada awalnya Islam tidak mengenal prinsip demokrasi sejalan dengan gagasan universal Islam. Bahkan Islam lahir dengan prinsip demokrasi, meski Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit menggambarkan struktur negara tertentu. Hal ini membuat organisasi politik bernafaskan Islam dapat selalu berubah agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat muslim.[3]

Islam sebenarnya lebih menggugat perkara substansi pemerintahan dari pada mendebatkan nama Khilafah atau Demokrasi. Kejelasan platform system lebih ditekankan Islam sebagai bagian dari kaderisasi kepemimpinan bagi manusia. Maka para pendahulu kaum muslim sangat fokus pada upaya menciptakan manusia yang bermoral profetik (kenabian) sebagaimana Rosul sebagai contoh nyata. Politik adalah bagian kerja mulia yang Islam tidak pernah memisahkannya dengan perkara agama. Karena dengan agama sebuah moral dalam kepemimpinan dapat diraih. Nabi dan para sahabat pun tidak menjadikan politik sebagai lahan kehidupan, lewat mereka kita mendapatkan fatsoen (etika) politik menjadi sebuah pengabdian dan wujud ibadah manusia kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Rosul meninggal dalam keadaan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, dalam hal ini Rosul membuktikan diri bahwa kepemimpinan bukan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Begitupun setelahnya para sahabat mengikuti etika profetik yang dicontohkan Nabi. Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali menjadi pemimpin yang memegang teguh nilai di atas.

Pengalaman Nabi Muhammad dalam berdagang dan diangkat menjadi Rosul di Umur 40 tahun menjadikan kita yakin Nabilah yang telah mencontohkan segala fatson politik, yang sebenarnyta itu terangkum dan menjadi sumber dalam nilai Demokrasi, Khilafah, Meritokrasi, dan lainnya. Bahkan Nabi mencontohkan sebuah pergantian pemimpin yang jauh dari dinasti kekeluargaan. Jimly As-Shidiqy menyatakan bahwa pergantian Nabi Muhammad saw dari posisinya sebagai khilafah (baca : pemimpin) kepada Abu Bakar adalah suksesi pertama dalam sejarah tanpa melibatkan garis keturunan. Jelas Rosul tidak menginginkan oligarki kepemimpinan yang ada dalam keluarga Rosul, penghargaan terhadap meritokrasi sangat dilakukan Rosulullah bahwa pemimpin dipimpin atas dasar kemampuan bukan kedekatan hubungan semata. Dan dalam hal ini jelas nilai demokrasi sudah terkandung didalamnya.

Moral profetik itulah yang kemudian melahirkan orang-orang besar dalam sejarah intelektual muslim di dunia. Kita bisa temukan tokoh muslim yang tetap bertahan di tengah badai pragmatisme dan runtuhnya nilai etika moral. Maka kita bisa lihat para tokoh yang mendapat hukuman akibat mempertahankan moral Islam namun kemudian menghasilkan karya besarnya di dalam jerubi besi. HAMKA pernah dipenjara rejim Orde Lama. Tapi, dipenjara, justru ia menghasilkan Tafsir Al-Azhar. Mohammad Natsir menghasilkan Capita Selecta dan berbagai buku lainnya. Sama dengan HAMKA, di penjara, Sayyid Quthbmenghasilkan Fii Zhilalil Qur’an. Ibnu Taimiyah menghasilkan Majmu’ul Fatawa. Dan Ibnu Haistam menghasilkan teori optik. Mereka, adalah tipe ilmuwan, sekaligus ulama pejuang.[4]

Imam Malik pernah disiksa, karena pendapatnya bertentangan dengan gubernur Madinah ketika itu. Imam Abu Hanifah harus masuk penjara dan menjalani hukum cambuk 10 kali setiap hari, karena menolak berbagai tawaran jabatan tinggi dalam pemerintahan Abu Ja’far al-Manshur. Gara-gara menolak mengikuti pendapat Mu’tazilah tentang kemakhlukan Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya dijebloskan ke dalam penjara selama 28 bulan oleh Khalifah al-Makmun. Dua kakinya diikat dengan rantai besi, sehingga beliau harus shalat dalam keadaan kaki dirantai. Setiap hari beliau diinterogasi dan dipaksa meninggalkan pendapatnya yang bertentangan dengan paham Muktazilah. Tetapi, beliau terus menolak dan bertahan dengan pendapatnya yang shahih, meskipun terus mendapat cambukan. Imam Ahmad akhirnya meninggal dalam usia 77 tahun pada 241 Hijriah. Sekitar 600 ribu orang menghadiri pemakamannya[5]

Syafi’i Maarif menyatakan ‘ Agama pada hakekatnya adalah sumber moral bagi negara, agar pemegang kekuasaan tidak lupa daratn dan lautan. Demokrasi di tangan mereka yang tidak siuman secara moral juga dapat menjadi sumber malapetaka apalagi system politik hegemonik-dinastik yang bergantung pada otoritas perorangan, daya rusaknya jauh lebih besar.[6] Menciptakan moral demokrasi tidak mungkin tanpa agama. Menjauhkan agama dan negara sama dengan menjauhkan moral politik para pemimpin. Islam secara tegas menggugat moral para pemimpin dan menolak tegas dijauhkannya agama dalam kehidupan bernegara. Agama dalam sejarah Indonesia telah menjadi spirit perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Sangat munafik jika atas dasar demokrasi yang ditegakkan umat Islam sabagai mayoritas agama menjadi hal yang dilarang merasuki relung-relung negara. Nasrani, Hindu, Budha dan ajaran agama lain pun tetap sepakat bahwa moral menjadi hal yang fundamental dalam menegakkan etika demokrasi. (bersambung “ KAMMI dan Cita-cita Moral”)

[1] Hasan Al Bana, Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al –Banna, jilid II, Jakarta, Al-I’tishom, 2006 hal 97

[2] Piagam Madinah ditetapkan tahun 622 M (1 Hijriah). Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan bagaimana cara mengatur hubungan antara umatberagama. Piagam Madinah, dalam beberapa pasalnya, sudah jelas mengatur hubungan tersebut. Misalnya (terjemah oleh ZAA): Pasal 16: “Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.” Pasal 24: “Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul beaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.” Pasal 25: (1) Kaum Yahudi dari suku Banu ‘Awf adalah satu bangsa-negara (ummah) dengan warga yang beriman. (2) kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya. (Dikutip dari tulisan “Piagam Madinah Dan Toleransi Beragama” Oleh: Dr. Adian Husaini, http://www.insistnet.com )

[3] Ahmad Syafi’i Maarif, Islam Politik dan Demokratisasi di Indonesia”dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (penyunting), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta, Bapennas, 1983 hal 42)

[4] ”Korupsi Ilmu” Dr. Adian Husaini http://www.insistnet.com hal 2

[5] Ibid, hal 3

[6] Ahmad Syafii Maarif, Masalah Agama dan Negara, Suara Muhammadiyah, No 16/Th.ke-93/16-31 Agustus 2008, hal 44 .

KAMMI - 04.41.00

KAMMI Part 5 (side B)

ISLAM MENUNTUT MORAL (Side B) ( Mengurai Perdebatan Demokrasi Dan Khilafah ) Oleh : DHARMA SETYAWAN Majelis Serikat KAMMI Madani (...

ISLAM MENUNTUT MORAL (Side A)

(Mengurai Perdebatan Demokrasi Dan Khilafah)

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Majelis Serikat KAMMI Madani (SKM)

dan Ketua Komunitas Hijau Lampung

Pendahuluan

Perdebatan system demokrasi dan khilafah belum tuntas dalam ruang negara. Kelompok-kelompok Islam yag pro dan kontra dengan demokrasi terus menggulirkan wacana ilmiah untuk memperebutkan konteks peradaban yang pantas dijalankan, demokrasi dan khilafah telah memasuki ruang pemikiran dan relung perkembangan gerakan Islam. Sebut saja sejumlah gerakan Islam seperti HTI (Hisbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan gerakan Islam lain yang menolak habis system demokrasi. Penolakan itu pun bukan tanpa alasan, dalam konteks demokrasi Indonesia fakta yang terjadi semakin menunjukkan demokrasi dipenuhi laku amoral para elit politik. Gerakan anti demokrasi ini menurut penulis sah-sah saja dilakukan sebagai bagian dari gerakan kebebasan berpendapat ditengah demokrasi yang katanya egaliter. Pergulatan antar system ini terus tumbuh seiring dengan bangkitnya kaum santri, seperti kalangan NU atau Muhammadiyah yang mulai masuk wilayah politik praktis dengan mendirikan Partai. Sebut saja mantan ketua umum PBNU Abdurahman Wahid (Gusdur) dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais. Demokrasi pada era reformasi semakin memberikan ruang bagi kaum santri untuk menunjukkan powernya di arena kekuasaan.

A. Agama, Demokrasi dan Perdebatan Elitis

Namun seiring perjalanannya, demokrasi yang dibangun telah menumbuhkan ide-ide yang merusak tatanan nilai agama. Pertaruhan para kaum santri terjun di politik praktis memang berakibat pada wajah citra Islam sebagai solusi. Bahkan survei LSI tahun 2006 menunjukkan, PKS, PBB, dan PPP masing-masing belum menunjukan peningkatan berarti. Mereka jauh tertinggal oleh partai sekuler (Golkar, PDIP, Demokrat) seperti juga terlihat dalam pemilu2004. Dalam pemilu 2004 kekuatan ketiga partai berplatform Islam ini hanya sekitar 18%.Sekarang, minus dengan yang belum menentukan pilihan, kekuatannya tidak lebih dari10%. Sementara tiga partai sekuler (Golkar, PDIP, Demokrat), minus yang belummemutuskan, relatif stabil, yakni sekitar 43%.[1] Fatsoen politik, politik aliran, ideologi politik, platform politik dan segala jenis warna politik kaum santri menjadi campur aduk dan membaur dengan ide-ide demokrasi liberal. Dan yang terjadi adalah munculnya pemahaman pluralisme, sekulerisme dan liberalisme.

Pembahasan pluralisme misalnya menjadi semacam jargon baru bagi sebagian kalangan kaum santri yang mencoba lepas landas dari cita-cita kaum santri dalam membuktikan ekstensi Islam dalam kepemimpinan. Pluralisme diangkat sangat santer oleh beberapa kalangan Islam seperti Gusdur dengan dalih penghargaan terhadap kemajemukan agama dan perbedaan golongan. Memang Pluralisme baik diperlukan sebagai bentuk toleransi modern. Namun Pluralisme telah menjadikan sesuatu kebenaran menjadi relatif, pada akhirnya pluralisme mulai masuk pada diskursus agama dan menganggap semua agama sama. Bagi sebagian kalangan muslim Indonesia, pendapat pluralisme menjadi pertentangan karena sudah memasuki wilayah akidah (keyakinan) beragama. Jika semua agama sama maka Tuhan menjadi majemuk, sehingga dengan sendirinya tidak ada ajaran Tuhan yang benar karena semuanya relatif.

Pertentangan beberapa kalangan muslim pun terus terjadi menyangkut ide Pluralisme seperti ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) DR. Adian Husaini.[2] Kelompok pro pluralisme berani mengobok-obok wilayah agama yang awalnya hanya membahas toleransi kemanusian. Kaum pluralisme yang masuk dalam wilayah agama ini kemudian melembagakan ide gagasannya dalam wadah Jaringan Islam Liberal (JIL). Gagasan JIL pun kemudian mendapat pertentangan dari sebagian kalangan yang pro demokrasi tapi menolak pluralisme masuk wilayah agama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa “Paham Selularisme, Pluralisme (agama), dan liberalisme bertentangan dengan Islam dan haram bagi umat Islam untuk memeluknya.”[3] Gagasan kaum liberal pun penuh dengan kontroversi misalnya mendukung manusia yang menikah beda agama bahkan kawin sesama jenis. Perdebatan merekapun semakin elitis memenuhi ruang agama dan malah tidak menyentuh pokok substansi di tengah demokrasi yang semestinya fokus ke masalah kemiskinan masyarakat. Bahkan gagasan para kaum liberal ini terkesan mubazir wacana ditengah demokrasi indonesia yang sangat khas yaitu agama menjadi spirit perubahan dan melakukan perlawanan rezim yang berkuasa selama 32 tahun. Penulis tidak akan membahas Pluralisme secara mendalam dalam bab ini namun cukup mengutip sedikit sebagai pemantik wacana system demokrasi Indonesia.

Gagasan kelompok liberal inipun berlanjut tidak sekedar pluralisme agama tapi meningkat pada ide sekulerisme (memisahkan antara ruang agama dan negara). Frans Magnis Suseno dalam penyampaiannya menuliskan, Kata “Sekulerisme” di Indonesia memang masih kata yang tidak dapat diucapkan. “sekulerisme” dihubungkan dengan “negara sekuler” dan negara sekuler kita tolak. Itulah kesepakatan umum diantara kita. Indonesia, begitulah cara berbicara yang kita sepakati, atau yang sudah biasa dan diulang-ulang terus, bukan “negara agama” dan bukan “negara sekuler”, melainkan negara pancasila.[4]

Sekulerisme muncul akibat gesekan gesekan yang yang sering terjadi antara agama dan negara. Ketakutan sebagian pihak yang menuntut sekulerisme karena tidak ingin adanya pemaksaan negara terhadap rakyat oleh hegemoni agama. Almarhum Nurkhols Madjid pun menyatakan bahwa “Islam dan sekulerisasi bukan bertentangan, melainkan Islam menuntut sekulerisasi. Sekulerisasi dalam arti bahwa yang duniawi memang duniawi dan harus didekati dengan nalar.” Namun perdebatan terus muncul seiring dengan peran negara dan agama yang terkadang terus bertolak belakang. Jika sekulerisme kemudian menghalangi agama mengintervensi negara yang ingin memberikan warna bagi kehidupan negara yang berbau religius. Di era reformasi ini sebaliknya, negara yang melanggar sekularisasi karena mengintervensi agama dan semenjak dulu memang mengatur wilayah keagamaan. Negara mencabik-cabik nilai keyakinan agama dengan membolehkan penistaan agama tertentu. Nilai keyakinan agama menjadi rancu mana ajaran yang benar dan mana yang salah. Bahkan negara terlalu represif terhadap pemeluk agama yang menuntut keadilan setelah melakukan pembiaran terhadap penistaan agama. Ide sekulerisasi pun seperti sesuatu yang dipaksakan karena fakta tidak dapat dipungkiri bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan.

“Dalam studi kasus ditemukan bahwa negara dan agama saling berkaitan, contohnya tentang ibadah, hari raya, perkawinan, dan lainnya yang di sebut ruang privat akhirnya melibatkan negara dalam mengatur jam kerja, hari libur dan urusan administrasi pengesahan. Kemudian agama juga masuk dalam wilayah negara seperti tentang UU pornografi dan pornoaksi, kemudian negara yang ikut campur dalam masalah poligami yang terjadi di masyarakat. Agama juga memberi solusi tentang pengentasan kemiskinan dengan penerapan UU zakat yang antara satu daerah ada yang menyetujui dan daerah lain tidak setuju.bahkan Negara juga mengadopsi symbol-simbol agama, kitab suci (kontitusi), ritual dan sebagainya.”[5]

Negara tetap mengatur kehidupan agama karena hal ini menyangkut masalah negara bermanfaat memberikan fasilitas kenyamanan bagi aktifitas keagamaan manusia. Negara dan agama tidak mungkin dipisahkan (baca : disekulerkan) karena saling berkaitan. Dengan sendirinya ide tentang liberalisme absolut (kebebasan mutlak) dalam demokrasi terpatahkan. Negara dan agama tetap membutuhkan relasi kerja, dimana negara membutuhkan moral baik rakyat yang diadopsi dari kehidupan agama dan agama butuh negara untuk mendapatkan perlindungan aktifitasnya.

Sebelum reformasi ide pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme belum tumbuh seperti sekarang dan agama berjalan rukun tanpa ada gejolak parah. Bahkan agama menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi negara di orde baru. Agama Indonesia sebenarnya masih normal sebenarnya tanpa gagasan pluralisme, sekulerisme dan liberalisme yang masuk ke ruang agama. Gesekan agama terjadi akibat negara tidak memberikan ketegasan norma beragama. Alih-alih membuat kerukunan, ide tersebut di atas malah menambah sumbu kerusuhan yang selama ini terjadi dalam kehidupan beragama. Bahkan negara terkesan memancing di air yang keruh melihat rusaknya kehidupan beragama. Penulis memberi 2 alasan terkait dengan pembiaran kacaunya kehidupan beragama. Pertama, negara dan system intelegen dalam negeri dan asing mencoba merusak tatanan sosial agama yang ditakutkan mengancam kekuasaan seperti pada masa orde baru. Kedua, negara tidak dapat memberikan pembuktian konkret manyangkut kinerja politik sehingga wacana elitis (pluralisme, sekulerisme dan liberalisme) ditumbuh suburkan sehingga melupakan para intelektual agama untuk fokus menuntut kesejahteraan ekonomi.

[1] Lembaga Survei Indonesia (LSI), Prospek Islam Politik Jakarta, Oktober 2006 www.lsi.or.id

[2] Lihat DR. Adian Husaini, Pluralisme Agama, Musuh Agama-agama (Pandangan Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam Terhadap paham Pluralisme Agama, DDII, 2010.

[3] Fatwa MUI 2005

[4] Franz Magnis Suseno, Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme, Modul Basic Training Jaringan Islam Kampus (JARIK) dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).

[5] Lihat http://dharmasetyawanhijau.blogspot.com/2009/11/negara-dan-agama.html

KAMMI - 03.32.00

KAMMI Part 5 (side A)

ISLAM MENUNTUT MORAL (Side A) ( Mengurai Perdebatan Demokrasi Dan Khilafah ) Oleh : DHARMA SETYAWAN Majelis Serikat KAMMI Madani (...

KAMMI BAGIAN CIVIL SOCIETY

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau Lampung

dan Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Dalam menguatkan sebuah system pemerintahan, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian penuh bagi gerakan mahasiswa yaitu kuatnya posisi tawar masysrakat sipil. Sebuah pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik jika tidak ada sebuah system otoriter. Maka peran negara perlu mendapat kekuatan penyeimbang sebagai pihak yang mampu terus dan terus melakukan chek and balances. Menguatkan pondasi masyarakat sipil ditujukan untuk melawan hegemoni lembaga politik dalam sebuah pemerintahan. Masyarakat sipil yang notabene adalah kelompok plural dan selalu menjadi objek demokrasi harus mampu mengelola kemandirian posisi tawar sehingga mampu bangkit untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi kebijakan publik yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Pendapat John Locke mengenai masyarakat sipil adalah menyangkut berbagai gerakan sosial organisasi profesi dan sebagainya. Maka masyarakat sipil sering dikaitkan dengan sebuah gerakan sosial independent yang bergerak dalam mengelola basis masyarakat. Gerakan masyarakat ini lebih identik dengan gerakan non pemerintah seperti NGO (Non Goverment organization). Dalam konteks Indonesia gerakan masyarakat sipil ini banyak terbentuk dalam lembaga yang berjuang dalam beberapa fokus agenda, gerakan ini dapat menyangkut masalah IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi atau agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). Selain itu gerakan ini banyak juga yang tergabung dalam bentuk masyarakat pemantau Korupsi, Lingkungan, Sumberdaya alam, dan gerakan lainnya. Indonesia sebenarnya sudah memiliki kekuatan masyarakat sipil yang besar sebelum merdeka yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Kedua organisasi ini cukup membawa sejarah besar dalam memberikan andil pembangunan sumberdaya manusia dan juga berkontribusi dalam pembangunan Indonesia. Gerakan Muhammadiyah dan NU meliputi banyak bidang dari ideologi dengan aktivitas keagaaman, Politik dengan pernah membuat partai masyumi dan partai NU, Ekonomi dengan Amal Usaha, Sosial dengan menguatkan struktur masyarakat, Budaya dalam membangkitkan adat dan tata cara beragama, pertahanan dan keamanan dengan membentuk Kepanduan di tiap wilayah yang terkenal dengan Kokam dan Banser.

Selain itu banyak tumbuh LSM dan NGO yang menjadi kekuatan penyeimbang untuk menghadapi arogansi pemerintah dalam mengelola negara. Sejumlah LSM dan NGO dapat kita lihat seperti ICW (Indonesian Coruptiont Watch), IPW (Indonesian Police Watch), FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.), Petisi 28, Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), Lingkar Madani yang lebih bergerak pada pengawasan kebijakan anggaran pemerintah. Ada juga gerakan Hak Asasi Manusia (HAM), Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), Migrant care ( yang bergerak dalam perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri) dan masih banyak lagi kekuatan sipil yang mengokohkan diri menjadi kekuatan penyeimbang untuk perjuangan rakyat. Selain gerakan diatas gerakan mahasiswa (HMI, IMM, PMII, KAMMI, GMNI, dan lain-lain) yang juga mengambil bagian dari gerakan sipil yang bergerak dari kampus untuk melakukan chek and balances terhadap kebijakan pemerintah.

Tidak ada satupun lembaga yang memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak dan kepentingannya. Berbagai kebijakan yang hendak dijalani oleh semua komponen negara adalah hasil kesepakatan bersama melalui proses-proses yang demokratis. Entitas masyarakat sipil sendiri berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan yang berpotensi memaksakan kehendaknya diruang publik politik.[1] Ruang demokrasi dibentuk untuk mewujudkan kedaulatan rakyat bukan segelintir orang. Maka memperkuat basis sipil harus lebih dikedepankan dari pada memperkuat lembaga politik atau negara yang dapat menghegemoni kebijakan. Dengan memperkuat basis sipil diharapkan aspirasi rakyat mendapatkan porsi yang lebih besar dan rakyat menemukan domain gerakan untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Antonio Gramsci membedakan antara masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil (civil society). Masyarakat politik diterjemahkan sebagai negara yaitu suatu wilayah terdapat aparat koersif seperti adanya penjara, pengadilan dan polisi. Masyarakat politik identik dengan coercive power (kekuasaan memaksa). Sedangkan masyarakat sipil adalah wilayah dimana negara mengoperasioanlkan bentuk kekuasaan dengan cara-cara halus, nilai religi, budaya, pendidikan, politik dan ideologi (hegemoni konsensus). Gramsci melihat negara bukanlah sebagai tahap final, tetapi sebuah instrumen transisi menuju masyarakat sipil yang teratur yang terbebas dari negara.

Sedangkan menurut Nurcholish Majid asas utama konsep masyarakat sipil adalah kebebasan dan supremasi hukum. Kebebasan tersebut mancakup kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, hak memberi suara, partisipasi pemerintah. Prasyarat peran masyarakat adalah keterbukaan politik, kebebasan yang didapat dari dijaminnya hak-hak sipil dan politik warga negara.

Bentuk pemerintah yang kuat juga akan menuntut sebuah tatanan masyarakat sipil yang kuat. Entah itu dalam kontribusi pembangunan atau kontribusi kritik dan saran. Hal ini sangat berkaitan karena masyarakat sipil yang lemah akan membuat pemerintah menjadi otoriter. Bentuk tipikal pemerintahan yang otoriter syarat dengan hegemoni, eksploitasi, anti aspirati dan berwujud tirani. Makan untuk mencegah bentuk pemerintahan seperti diatas kekuatan masyarakat sipil hadir sebagai penyeimbang negara sebagaimana sipil muncul dalam gerakan chek and balances. Masyarakat madani (civil society) yang diinginkan cak Nur adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi peradaban. Robert N. Bellah dalam bukunya (Beyond Belief, 1976) menjelaskan masyarakat madani yang dipimpin Muhammad saw adalah sebuah masyarakat yang sarat dengan nilai dan moral, maju, beradab serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat madani zaman Rosulullah adalah bentuk pemerintahan masyarakat di dunia memiliki konstitusi pertama jauh sebelum peradaban Yunani lahir yaitu konstitusi “Piagam Madinah”.

Menurut Anwar Ibrahim civil society sebagai “Al-mujtama’ al-madani” atau masyarakat madani yaitu masyarakat yang bermoral dan menjamin keseimbangan individu dan stabilitas masyarakat-masyarakat yang memiliki daya dorong usaha dan inisiatif individual baik dari segi pemikiran, seni ekonomi dan teknologi. System sosial yang cakap dan seksama serta pelaksanaan pemerinyahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atas transparenci sebagai systemnya.

Dengan mendukung kuatnya masyarakat sipil (civil society) berarti mendukung berjalannya sebuah produksi pemimpin yang terlahir dari system meritokrasi. Meritokrasi adalah sebuah proses melahirkan kepemimpinan efektif yang dibangun dari tingkat grassroot (akar rumput). Pemimpin yang lahir dari system meritokrasi dibentuk dengan melewati proses tempaan panjang, pengalaman organisasi, kematangan politik dan jauh dari kepemimpinan prematur. Meritokrasi adalah system yang bertujuan untuk melahirkan bentuk kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa bukan kepentingan golongan. Dengan dibangunnya kekuatan masyarakat sipil maka secara tidak langsung system meritokrasi akan terstimulan dan terbangun dengan baik. Meritokrasi akan tumbuh subur dan ini dapat menghindari politik dinasti yang terus bergulir atas garis keturunan. Meritokrasi akan membuka kebebasan dan memberikan kesempatan kepada semua lapisan untuk tumbuh mengembangkan kemampuan diri sebagai calon pemimpin masa depan.

Masyarakat sipil yang kuat akan menjadi kawahcandradimuka bagi laboraturium kepemimpinan. Dengan kuatnya civil society diharapkan dapat menghindari sebuah system oligarki politik dari segelintir elit politik dan mencederai demokrasi yang dibangun. Tatanan civil society tidak terpaku pada ketokohan individu tapi lebih pada penguatan system konstitusi. Semangat untuk menguatkan konstitusi dilakukan sebagai landasan gerak yang akan menjadi bargaining positon (posisi tawar) masyarakat terhadap negara. Maka sangat rasional bila pemimpin yang terlahir dari rahim civil society “masyarakat madani” adalah pemimpin yang berkualitas dan teruji kemampuan kepemimpinan sejak aktif dimasyarakat. Masyarakat yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang cerdas. Menguatkan civil society sangat relevan dalam membangun demokrasi yang egaliter dan tranparansi.

[1] Fahri Hamzah, op.cit hal 394

KAMMI - 21.18.00

KAMMI Part 4

KAMMI BAGIAN CIVIL SOCIETY Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau Lampung dan Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesi...

KAMMI DAN KUBANGAN DEMOKRASI

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau Lampung

dan Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Sejarah kelahiran KAMMI adalah sejarah yang tidak pernah lepas dari sejarah Reformasi dan tumbangnya rezim orde baru. Orde baru telah mengekang hak-hak sipil untuk melakukan chek and balances dan menyuarakan kebenaran. Maka tuntutan reformasi demokrasi substansial menjadi pilihan rasional dimana Orde baru telah menghegemoni negara dan membuat rakyat terkekang kebebasan sebagai warga negara. Demokrasi orde baru telah lama dijalankan dengan otoriter dan totaliter sehingga demokrasi semu dijalankan 32 tahun.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dapat dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat. Walaupun secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama.[1] Demokrasi adalah pilihan logis dari sekian pilihan kondisi saat orde baru mengalami transisi menuju reformasi. Dengan adanya demokrasi diharapkan akan muncul aspirasi rakyat dan mampu menghilangkan hegemoni rezim yang telah berkuasa selama berpuluh-puluh tahun (sebagaimana Soekarno 20 tahun dan Soeharto 32 tahun). Dengan dibukanya kebebasan demokrasi bagi rakyat kita berharap tidak ada figur yang lebih kuat dari pada system.

Demokrasi tetap menemukan permasalahannya tanpa ada penguatan kontitusi yang kuat dan mengaspirasikan kepentingan rakyat. Tapi setidaknya kesadaran demokrasi telah membuka hak berpendapat yang telah dibungkam oleh rezim tiran. Demokrasi pun telah membatasi jabatan pemimpin sehingga tidak akan ada lagi tipe kepemimpinan otoriter dan totaliter. Kita juga harus menyadari bahwa demokrasi adalah system yang tidak sempurna. Demokrasi tetap harus dijalankan sesuai dengan relnya dan sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara yang menjunjung etika moral agama. Pilihan Demokrasi saat ini adalah salah satu solusi untuk mengakomodir aspirasi rakyat agar keluar dari pengekangan sebagaimana orde baru berbuat. Dimana rakyat diberikan kesempatan untuk memilih sendiri wakil rakyat dan presiden yang akan mewujudkan harapan-harpan mereka.

Deliar Noer pun menyatakan, Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.[2]

Dalam perjalanannya KAMMI yang terlahir bersama semangat reformasi dengan segala kemampuan geraknya terus mengawal eksperimen demokrasi Indonesia, yang berujung pada dua kemungkinan yaitu kegagalan reformasi atau berhasilnya reformasi mewujudkan harapan-harapan rakyat. Demokrasi di era reformasi ini telah sama kita rasakan kebebasan yang begitu luar biasa baik secara bebas kritik pendapat atau kritik dalam bentuk parlemen jalanan. (ekstraparlementer). Di era demokrasi yang terbuka lebar ini KAMMI harus terus memanfaatkanya untuk melakukan kerja-kerja substansi mengawal proses demokrasi. KAMMI harus terus melakukan konsolidasi dan menguatkan system kelembagaan sebagai gerakan yang mampu menjadi perekat semua komponen. KAMMI tidak harus larut dalam euforia demokrasi tapi harus semakin mengokohkan dirinya sebagai gerakan pencerdasan dan bentuk konkret gerakan moral dari mahasiswa. Hal-hal yang perlu dibangun KAMMI antara lain :

Pertama, KAMMI harus terus melakukan ekspansi gerakan dan terus melakukan penetrasi gerakan intelektual mahasiswa agar lebih peka terhadap kesadaran politik dan mampu menjadi aktor perubahan masa depan. Wacana kritis, idealis, ilmiah dan gerakan profetik selalu diperkuat sebagai bagian dari kerja-kerja kebaikan. Memberikan nuansa gerakan profetik adalah upaya untuk mendekatkan agama dalam demokrasi sebagai bagian perlawanan dari ide sekulerisme, leberalisme dan pluralisme yang mengkooptasi agama atas nama demokrasi. Menjadi blue print gerakan demokrasi Islam akan lebih baik dari pada berkiblat pada demokrasi liberal yang telah tertulis dengan sejarah berdarah-darah dinegara asalnya. Memegang teguh nilai Islam menjadi kebutuhan wajib dari gencarnya gerakan a-moral yang mengatasnamakan demokrasi.

Kedua, KAMMI mulai mengawali dirinya menjadi gerakan membumi dan menjauh dari gerakan menara gading atau gerakan elitis. Memasuki ruang kosong masyarakat, berdiskusi dan memperkuat posisi tawar masyarakat dihadapan elit politik. Perlunya membangun sayap gerakan KAMMI sebagaimana rancangan LSO (Lembaga Semi Otonom) harus terlembagakan secara legitimasi untuk mencitrakan KAMMI sebagai gerakan moral ilmiah bukan gerakan anarkis. Sehingga KAMMI akan terbukti sebagai gerakan yang hidup di kampus dan menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kerja-kerja pemberdayaan masyarakat dan kerja-kerja gerakan volunter (sukarela) dapat menjadi solusi bagi ruang buntu masyarakat akibat demokrasi elitis yang dilakukan para pelaku politik praktis.

Ketiga, KAMMI harus terus mengembangkan gerakan kadernya dengan aktivitas-aktivitas ilmiah seperti memperkuat gerakan manhaj MANTUBA (manhaj tugas baca) untuk membuka wacana-wacana ilmiah kader. Selain itu KAMMI juga harus memulai gerakan berbasis penelitian terhadap realitas yang terjadi. Selanjutnya adalah aktivitas menulis sebagai hasil dari pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus melakukan kemampan dialektika dan retorika sebagai umpan aspirasi publik sebagai gerakan kritis terhadap pemangku kebijakan daerah dan nasional. Maka aktivitas membaca, menulis, diskusi dan aksi adalah aktivitas gerakan yang harus terus disinergikan dalam menjawab tantangan gerakan masa depan. Aksi yang harus dilakukan tanpa ada sikap anarkisme sebagai bentuk pertanggungjawaban moral mahasiswa muslim yang terkandung dalam nama “KAMMI”.

KAMMI memang sudah terlanjur terjerembab dalam demokrasi Indonesia yang belum menemukan fatsoennya. Lari dari masalah dan menjadi gerakan separatis radikal bukanlah jawaban dari gerakan muslim yang sehaarusnya memberi jawaban dalam konstruk demokrasi. Tidak ada pilihan selain KAMMI menjaganya dan meluruskan demokrasi agar tidak semakin keluar dari semangat reformasi. KAMMI terus melakukan upaya pencerdasan dan gerakan moral dengan memulai berangkat dari kampus untuk menjaga nalar etika bernegara. Penguatan system kelembagaan demokrasi yang egaliter dan memiliki kontitusi pro rakyat harus terus diperjuangkan. Maka tidak ada kerja-kerja substansi selain gerakan berbasis penelitian dan kerja-jerja ilmiah untuk merubah konstitusi tersebut. Meluruskan kembali tugas-tugas lembaga negara yang berbasis riset ilmiah agar menjadi patokan acuan pengambil kebijakan memenuhi hak-hak rakyat.

KAMMI terus berjuang melakukan chek and balances kepada lembaga negara. Sebagaimana kritik terhadap demokrasi tepat sasaran terhadap kebijakan. Demokrasi harus memberikan dukungan kepada sipil untuk dapat mendapatkan pelayanan dan fasilitas negara yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan. Birokrasi lembaga negara yang tidak transparan tidak lepas dari kritik aktif sampai pada tingkatan perbaikan konkret. Pelayanan publik prima menjadi hak mutlak bagi masyarakat dan pemerintahan yang korup terus mendapat perlawanan dari civil society. Hasan Al Bana pada pemerintahan mesir saat itupun telah menggambarkan bagaimana lembaga pemerintahan tidak respon terhadap nasib rakyat. Hasan Al Bana mengungkapkan, bahwa Birokrasi dan lembaga negara telah dirusak berbagai ambisi pribadi, kepentingan golongan, buruknya pelayanan, dekadensi moral terlalu sentralistik, birokrasi yang rumit dan budaya yang tidak bertanggungjawab. [3]

Kondisi ini juga masih terjadi di Indonesia dari orde baru sampai sekarang era reformasi. Ambisi pribadi elit politik telah mencederai reformasi 98’. Pemerintah lebih bekerja untuk kepentingan golongan, pertai hanya diisi oleh oleh orang-orang yang penuh dengan kepentingan kelompok. Dan yang mengerikan mulai tumbuh gaya orde baru yang sentralistik patronase ketokohan dan melemahkan system demokrasi. Pemangku kebijakan mulai bergaya elitis dan hidup dengan gaya kemewahan dengan segala fasilitas yang luar biasa. KAMMI harus terus bergerak melakukan penguatan kelembagaan masyarakat dari kooptasi dan eksploitasi elit politik. Masyarakat harus kuat secara daya tawar terhadap transaksi demokrasi yang semakin liar.

[1] Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, catatan pertama, Gama Media, Yogyakarta , 1999, hal 8

[2] Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta : 1983, hal 207

[3] Hasan Al Bana, Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al –Banna, jilid II, Jakarta, Al-I’tishom, 2006 hal 112

KAMMI - 08.10.00

KAMMI Part 3

KAMMI DAN KUBANGAN DEMOKRASI Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau Lampung dan Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indones...

INILAH POLITIK KAMMI

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau Lampung

dan Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

KAMMI bukanlah partai Politik tapi KAMMI melakukan aktivitas Politik. Lalu bagaimanakah KAMMI memandang politik? Plato jauh hari menjelaskan teori politiknya bahwa keadilan yang sebenarnya hanya dapat terwujud dalam konteks negara Republik. Sebelumnya Plato telah berbicara tentang tiga unsur diri manusia (rasio, ruh dan nafsu). Saat itu juga Plato mengatakan ada 3 komponen masyarakat yakni : Pemerintah, tentara dan paa pekerja. Aristoteles mengatakan bahwa “ Manusia adalah seekor hewan yang didorong oleh lingkungan (alamnya) untuk berperikehidupan yang berbudi luhur.[1]Apa yang disampaikan Aristoteles hampir sama dengan teori politik Plato bahwa pemenuhan berbagai kebutuhan biologis, sosial, dan etika manusia hanya dapat terwujud jika ia bergabung dalam aneka asosiasi (perhimpunan) yang bermula dari keluarga dan berakhir pada negara.

Pendapat Aristoteles dan Plato memberikan kesadaran bahwa dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus mau berhimpun (baca: berorganisasi) sebagai upaya menyatukan visi misi kehidupan masa depan yang dapat dipecahkan secara bersama-sama. Dari sinilah nanti ide awal tentang pentingnya sebuah negara akan terjawab. Pendapat Plato dan Aristoteles meskipun sedikit berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Seseorang individu yang hidup sendiri tanpa mau berhimpun digambarkan Aristoteles sebagai perihal persamaan hewan. Cita-cita individu yang tidak dapat mewujudkan mimpi pribadi mereka menjadi sebuah tuntutan awal mereka harus berhimpun untuk saling memberikan bantuan. Keharusan individu untuk berhimpun anilah yang akan menciptakan masyarakat politik dan merancang masa depan mereka. Asal-usul inilah yang menjadi jawaban manusia dalam mewujudkan dirinya akan membentuk asosiasi politik sebagai alasan awal menjadi makhluk politik. Maka Plato juga menyebut manusia sebagai Zoon Politicon yaitu makhluk individu-individu yang berkumpul dan melakukan aktivitas politik.

Dengan berhimpun itulah sekumpulan manusia memiliki sebuah wahana baru kehidupan yaitu kekuasaan. Kekuasaan lahir dari sekumpulan manusia yang menunjukkan kekuatannya sampai pada menunjuk pemimpin sebagai individu yang dipercaya mewaakili atau memimpin sebuah komunitas perhimpunan. (John Locke : 1975) mengatakan bahwa kekuasaan hadir dari upaya individu untuk menyatukan visi mereka dalam sebuah komusitas. Visi tersebut lahir dari rangkaian refleksi kesadaran atas hakikat dirinya sendiri sebagai makhluk yang rasional. Artinya sebuah tatanan komunitas manusia yang terdiri dari kumpulan individu-individu secara otomatis telah memiliki kekuasaan untuk mewujudkan visi misi mereka.

Pada hakekatnya tujuan manusia berpolitik adalah mulia. Karena sejarah manusia yang pernah hidup saling memangsa (homo homini lupus) menjadikan trauma berkepanjangan dan tidak heran jika diawal tadi Aristoteles menyebut manusia adalah hewan. Perilaku saling memangsa yang dilakukan manusia hampir sama dengan cara binatang dan perilaku berbudi luhur yang akan membedakan manusia dengan hewan. Maka Platopun mencetuskan ide tentang “The Philosopher King” yaitu seorang gambaran seorang raja yang tidak hanya memperoleh kekuasaan melalui pewarisan, tapi ia juga adalah orang baik yang mampu bersikap adil dengan kekuasaan yang dipegangnya. Hadirnya kekuasaan pada diri seseorang lebih tepatnya karena kepercayaan rakyat pada individu tersebut untuk memimpin mereka secara baik dan adil. Maka untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan individu tersebut dibentuklah sebuah himpunan atau asosiasi organisasi politik yang di sebut dengan negara. Negara pada mulanya dibentuk untuk mengatur individu-individu manusia yang memerlukan aling tolong-menolong dalam kehidupan. Negara menjadi perwakilan kekuasaan rakyat yang diwakili oleh orang-orang yang dipercaya dan dipilih rakyat sendiri. Hingga akhirnya kekuasaan itu hadir pada orang-orang yang dipercaya rakyat untuk mewakili aspirasi mereka, maka muncullah sebuah bentuk system kekuasaan dari rakyat yang di sebut Demokrasi. Menurut Bahasa Yunani (Demos = rakyat Kretos = kekuasaan).

Sebagaimana pendapat Plato dan Aristoteles di atas, Pemikir Islam pun memiliki tujuan yang sama dalam memandang kekuasaan sebagai wilayah manusia mewujudkan visi-misi kehidupannya. Menurut Ibnu Taimiyah manusia mesti mambangun sebuah organisasi pemerintahan yang memungkinkannya terhindar dari situasi yang kacau. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia juga bakal tergayuh jika ia tergabung dalam sebuah komunitas itu, ia memiliki peluang kesempatan membangun kehidupan dan interaksi sosial yang ditandai dengan tolong menolong dan gotong royong. Dalam konteks inilah manusia ibarat makhluk politik (homo politicus) yang terbentuk secara alamiah.[2]

Organisasi menjadi hal yang fundamental untuk menyatukan visi dan misi individu. Ibnu Taimiyah sama halnya dengan Plato dan Aristoteles kesadaran untuk berkomunitas adalah jawaban dari masalah individu yang terus bersaing dan memangsa satu sama lainnya. Kebutuhan organisasi pemerintah sangat pentingnya bagi pemikiran Ibnu Taimiyah karena dengan itu kekuasaan akan menghadirkan kesejahteraan dan kebahagian manusia. Indovidu dengan segala keterbatasannya tidak dapat mewujudkan harapan besarnya dan pada akhirnya kekuasaan dipercayakan kepada beberapa pihak yang dianggap mampu mewakili keinginan mereka.

Ibnu Taimiyah juga menambahkan Tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat, kecuali ia tergabung dalam sebuah perkumpulan (ijtima’). Mewujudkan kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama dan tolong menolong itu dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah apapun yang membahayakan mereka. Tetapi, perkumpulan manusia itu perlu diatur dengan ketentuan yang dapat menjaga kesejahteraan mereka, baik yang berupa perintah atau larangan. Mereka juga harus mematuhi pemimpin yang terpilih demi mencapai cita-cita bersama serta menjauhi perilaku yang menjadi sumber kejahatan. Lebih dari itu semua manusia harus taat kepada penguasa yang menentukan perintah dan mengeluarkan larangan. Orang-orang yang tidak terikat pada satu kitab suci atau mereka yang tidak menganut suatu agama tertentu, namun mematuhi raja-raja mereka dalam segala persoalan yang menyangkut kepentingan duniawi, bisa benar dan dapat juga terjebak dalam kekeliuran.[3]

Pemikiran Plato tentang negara dan Ibnu Taimiyah memiliki kesamaan dalam pengelolaan jiwa. Plato berpendapat bahwa negara ideal dapat terwujud dengan bagian “akal” jiwa mengatur bagian-bagian kehidupan. Tegasnya Plato menginginkan filosuf yang pantas menjadi raja karena kelebihannya dalam ranah fikir. Sedang Ibnu Taimiyah lebih spesifik menjelaskan ide tentang idealnya jiwa jika seseorang tunduk pada petunjuk Allah swt tanpa mengabaikan peran “akal” sebagaimana dimaksud Plato. Jadi negara ideal terwujud bila semua jajaran masyarakat diatur oleh syariat atau system yang di ajarka Allah dalam pondasi Al-quran dan Sunnah.

Ibnu Taimiyah melihat keadilan sebagai syarat pokok bagi semua bentuk pemerintahan yang sah, baik pemerintahan Islam atau bukan. Nilai keadilan dianggap begitu penting dalam pemikiran politik Ibnu Taimiyah sehingga berada di atas keimanan bila disangkutkan dengan masalah pemerintahan. Menurut pendapatnya “Allah swt mendukung negara yang adil meski bercorak atheistik, Namun Allah tidak akan mendukung pada negara yang tidak adil kendati dijalankan atas dasar keimanan.[4]

KAMMI sebagai gerakan muslim sangat menginginkan cita-cita politik yang dibangun atas landasan semangat memperbaiki moral bangsa. Moral yang ingin dibangun KAMMI adalah moral yang landasi atas kehidupan beragama dan menyadari diri sebagai makhluk Tuhan. Etika politik yang dibangun atas dasar akal maka yang ada adalah kepentingan duniawi. Sehingga politik digunakan untuk mengakali sesama saudar, antar golongan, bahkan antar negara. Politik yang berwatak kekuasaan terus menjadikan makhluk zoon politicon tidak akan pernah puas sebelum kematian menjemput. Politik bagi KAMMI adalah tindakan mulia, tindakan pembebasan manusia dari nalar akal menuju nalar wahyu. Memadukan akal dan wahyu menjadi syarat baiknya sebuah sytem politik. Yunani yang terlalu memuja akal hari ini terbukti menjadi negara terbelakang dalam praktek demokrasi sesungguhnya. Barat yang mempraktekan demokrasi Yunani pada kenyataannya menggunakan politik untuk menjajah sumber daya ekonomi negara timur.

Ibnu Taimiyah adalah salah satu sosok yang memberikan penyegaran muslim dalam memandang Politik.Masih banyak tokoh Islam lain yang dapat kita jadikan contoh dalam memandang politik sebagai tugas mulia seperti Al-Ghazali, Jamaludin Al Afgani, Sayyid Quthb, dan tokoh lainnya. Dalam konteks Indonesia KAMMI sangat mengaprasiasi politikus muslim yang penuh dengan landasan etika moral agama seperti Ahmad Dahlan, Hos Cokroaminoto, Hasym Ashari, Agus Salim, M Natsir, M Hatta, Buya Hamka dan lainnya. Mereka telah memberikan kerangka etik mengembalikan intelektual profetik ditengah suramnya Islam dalam peradaban. KAMMI meyakini Islam akan bangkit bersama dibangunnya perdaban sebagaimana masa awal Islam membangun nilai-nilai Islam dalam sebuah negara madinah. KAMMI meyakini Islam memberikan konteks lebih lengkap dalam memandang setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Karena KAMMI yakin akan system Islam yang harus digali, ditemukan dan dipraktekan kembali di tengah-tengah kehidupan manusia.

[1] Aristoteles, The Politics, disunting oleh Ernest Barker (Oxford : Oxford University Press, 1973) hal 111

[2] Dr. Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, Surabaya, Risalah Gusti : 1995) hal v

[3] Ibnu Taimiyah, Ma’jmu’ Fatawa,...., jilid 28 hal 62

[4] Ibnu Taimiyah, Al-hisbah,.... hal 3

KAMMI - 05.08.00

KAMMI Part 2

INILAH POLITIK KAMMI Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau Lampung dan Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAM...

SEJARAH KAMMI TAK AKAN PUDAR

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau Lampung

dan Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos bersifat stasioner, berhenti tidak pernah berubah. Sedangkan sejarah berwatak dinamis dan seringkali memunculkan perubahan-perubahan, baik bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif. Karena itu sekalipun sejarah cenderung selalu berulang, pengulangan itu sesuai dengan perkembangan zaman, dapat bersifat fundamental, radikal dan destruktif (Amien Rais)

Begitupun dengan sejarah KAMMI yang akan terus menjadi sejarah terang anak-anak muda muslim. KAMMI yang lahir dari rahim reformasi akan tetap menjadi sejarah gerakan yang tidak dapat terhapus dari sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Mimpi anak-anak masjid dan kampus itu selalu memberikan pencerahan dan makna tersendiri akan hakekat perjuangan. Embrio masjid dan kampus yang terus tumbuh di bawah tekanan rezim itupun semakin matang karena terdidik tanpa ada dosa masa lalu zaman. Embrio KAMMI terus mengokohkan gerakannya di dalam kampus dan tiba kelahirannya bersama momentum menyambut tumbangnya rezim orde baru di 98’.

Saksi reformasi telah mengakui KAMMI adalah anugerah tersendiri bagi gerakan mahasiswa untuk kebangkitan Indonesia. Terlahir dari embrio gerakan masjid kampus, organisasi muslim inipun tumbuh dengan semangat Islam yang membawa cahaya perubahan. KAMMI akhirnya mendeklarasikan diri pada tangal 29 Maret 1998 di Universitas Muhammadiyah Malang dan menyebut kenangan peristiwa itu dengan istilah Deklarasi Malang. Pekikan takbir manyambut hadirnya KAMMI sebagai sejarah baru kekuatan mahasiswa muslim yang siap menjadi tameng perjuangan kemana perginya. KAMMI siap menjadi panah, tombak, peluru, pedang, belati dan pena kebenaran (perumpamaan heroisme) untuk melawan kediktatoran pemimpin.Kemana KAMMI melangkah disanalah perbaikan akan menjadi tradisi perjuangan KAMMI.

Sekali Lagi Sejarah Tak Akan Pudar

Umur reformasi yang terus bergulir KAMMI akan tetap menjadi oposisi abadi sebagai gerakan yang menjaga nalar etik demokrasi. Demokrasi bagi KAMMI adalah pilihan bukan tujuan karena KAMMI yakin tujuan sejati adalah tegaknya Islam di bumi, sampai rakyat memahami demokrasi hanya bagian mewujudkan welfare state (negara sejahtera). Mimpi Indonesia masa depan menjadi pioner kebangkitan dunia Islam bukan basa-basi perjuangan. Perekat komponen bangsa adalah ide mahasiswa muslim yang melampauiide zamannya. Mimpi KAMMI ini bisa disebut Beyond Idea. KAMMI menyadari demokrasi bukanlah akhir setelah Indonesia menemukan cita-cita kesejahteraan. KAMMI akan terus berjuang tidak hanya untuk mimpi negara tapi untuk mimpi dunia akan tegaknya kepemimpinan Islam. Maka paham ashobiyah (golongan) tidak berlaku bagi KAMMI walaupun kita mengakui banyaknya ashobiyah namun kita tidak larut dalam perbedaan, malah sebaliknya KAMMI berusaha menjadi perekat komponen yang selalu siap membantu dan bekerjasama untuk memecahkan setipa solusi.. Maka dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun KAMMI siap bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki komitmen perubahan menuju kebenaran. Karena KAMMI meyakini KAMMI bukanlah anak-anak demokrasi tapi KAMMI adalah anak-anak harokah yang selalu bergerak bersama dakwah kemanapun perginya.

Dan Sekali Lagi Sejarah Tak Akan Pudar

KAMMI memposisikan diri sebagai gerakan intelektual profetik. Intelektual profetik adalah sosok kaum terpelajar yang berjuang untuk mengembalikan nalar kenabian yang telah hilang oleh liberalisasi akal. Mengutip pendapat Ali Syariati, misi suci kaum intelektual atau cendekiawan adalah membangkitkan dan membangun masyarakat bukan memegang kepemimpinan politik negara, dan melanjutkan kewajiban dalam membangun dan menerangi masyarakat hingga mampu memproduksi pribadi tangguh, kritis independent dan punya kepedulian sosial tinggi. KAMMI akan tetap menempatkan diri sebagai tempat pengkaderan dan laboraturioum pemimpin masa depan. Selama bernama KAMMI maka gerakan ini akan tetap menjadi gerakan ekstraparlementer dan selalu memberi daya tawar kritis disetiap lini kebijakan yang tidak mengedepankan hak-hak rakyat. Sebagaimana misi suci menurut Syariati maka KAMMI akan terus bergerak masif dan menjadi gerakan paling volunter (sukarela) tanpa ada niat bagi KAMMI untuk mendapat imbalan dari siapapun. Karena bagi KAMMI imbalan datangnya dari Allah Tuhan yang maha memberi kepada makhluknya.

KAMMI akan terus memproduksi stok kepemimpinan masa depan. Untuk itu KAMMI tetap akan melakukan harokatul tajnid (gerakan pengkaderan) dan harokatul amal (gerakan amal) sampai kapanpun itu. Meminjam istilah Antonio Gramsci bahwa kami menempatkan dirinya sebagai Intelektual Organik yang selalu memiliki gerakan pembaharu yang menolak kenyamanan, kejumudan dan selalu menjadi pelopor perubahan.

KAMMI - 04.32.00

KAMMI Part 1

SEJARAH KAMMI TAK AKAN PUDAR Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau Lampung dan Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indones...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Terbit di media online Okezone pada Selasa, 24 Mei 2011

13 tahun reformasi adalah sejarah masifnya gerakan mahasiswa dalam menumbangkan rezim orde baru. Reformasi telah meninggalkan perjuangan yang dipenuhi dengan air mata, darah dan nyawa. Gerakan mahasiswa adalah panggilan nurani untuk merubah kepemimpinan tiran dan menghegemoni negara dengan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Gerakan mahasiswa akhirnya harus mengambil jalan gerakan ekstraparlementer (luar parlemen) untuk melawan despotisme pemimpin yang sudah berkuasa selama 32 tahun lamanya. Atas nama rakyat gerakan mahasiswa menjadi gerakan radikal yang sebenarnya tidak disukai oleh rakyat sendiri yang jelas-jelas diperjuangkan haknya sebagai makhluk bernegara. Tidakan represif militer, popor senjata, tembakan peluru dihadapi demi idealisme perjuangan. Gerakan mahasiswa akhirnya berhasil menumbangkan rezim otoriter dengan terus memobilisasi masa dan terus melakukan gerakan radikal.

Demokrasi dan Kembalinya Hegemoni Parpol

Mei 98’ adalah sejarah gerakan mahasiswa terkuat dalam menyuarakan aksi untuk menuntut demokrasi yang lebih terbuka dan fair. Tidak adanya keterbukaan dan rezim yang penuh pengekangan dipaksa untuk turun dari singgasananya yang sudah berkuasa 32 tahun. Pada akhirnya gerakan radikalisme harus diambil sebagai jalan perlawanan rezim otoriter. Gagasan radikalisme perubahan pernah ditawarkan oleh Karl Marx, dengan perspektif Marx ortodoks gerakan radikal diupayakan untuk melakukan perubahan kebijakan mengganti rezim. Oleh karena itu menurut Marx perubahan harus dilakukan dengan memobilisasi massa dan memaksa rezim tiran turun dari singgasana.

Demokrasi terbuka berhasil menjadi isu 98’ dan segala tuntutannya, namun seiring perjalanan reformasi sampai hari ini belum menunjukkan keberhasilan Indonesia menjadi welfare state (negara sejahtera). Masalah yang timbul adalah demokrasi malah menunjukkan kebebasannya yang semakin memperlihatkan laku politik yang elitis dan tuli terhadap aspirasi. Demokrasi semakin offside dan menimbulkan problem baru bangsa yaitu hegemoni parpol dalam system demokrasi. Rentetan pemilu daerah dan nasional menjadi ajang transaksi kotor yang merusak etika demokrasi. Parpol menjadi alat penghisap kekuatan modal paling kuat setelah reformasi berhasil digulingkan. Multi partai semakin memperlihatkan kepongahannya dan menunjukkan demokrasi yang tidak substansi. Reformasi dibajak oleh elit politik dan memburamkan nalar etik demokrasi kita.

Beberapa kesalahan besar yang dilakukan parpol adalah mengeluarkan legetimasi konstitusi yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Parpol secara perlahan melakukan rekonsolidasi otoritarianisme sebagaimana gaya orde baru. Pertama, Parpol dengan wakilnya di DPR mengeluarkan konstitusi yang tidak berupaya menyelamatkan kekayaan alam Indonesia tapi mendukung hegemoni asing menjarah kekayaan Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam isi UU penanaman modal asing, UU Migas, UU kehutanan, UU Air dan UU lainnya yang lebih pro terhadap asing. Kedua, Parpol semakin menunjukkan laku politik yang miskin program untuk rakyat tapi kaya program untuk kepentingan kelompok partai. Ketiga, parpol semakin otoriter dalam meraup keuntungan atas transaksi demokrasi ditiap pilkada. Bukan hal baru parpol melakukan tawar menawar harga dengan calon yang diusung dalam pemilu kepala daerah. Hal ini sangat jelas menunjukkan parpol semakin otoriter dan telah mencederai demokrasi dengan rekonsolidasi otoritarianisme.

Rekonsolidasi otoritarianisme bisa berupa : system politik demokratik yang pelan-pelan mengarah kepada system otoriter, penguasa mulai terlihat watak otoriternya, persekongkolan kepentingan atau budaya lama yang menghinggapi mental dan cara kerja politik para aktor. Mereka memang hidup di era reformasi, tapi mereka sungguh belum reformis. Mereka terpilih lewat mekanisme yang demokratis tapi mereka belum sepenuhnya demokratis (Yuddy Chrisnandi, Beyond Parlemen, 2008)

Kembali Mengokohkan Gerakan Mahasiswa

Demokrasi semakin offside, ini yang terjadi diusia reformasi yang sudah 13 tahun. Kekuatan mahasiswa yang dulu mengangkat isu keterbukaan demokrasi harus mengambil jalan perjuangan untuk mengembalikan nalar etika demokrasi. Antonio Gramsci sebagai pengagum Marx mencari jalan lain dalam melakukan gelombang perubahan di tengah offsidenya demokrasi. Gramsci tidak menawarkan mobilisasi gerakan massa sebagaimana gerakan 98’ karena demokrasi sebenarnya sudah sedemikian terbuka dan pemimpin bebas dikritik. Gramsci lebih menarik dengan menawarkan gerakan intelektual yaitu membangun kesadara kultural masyarakat. Artinya gerakan ini lebih pada aktivitas ilmiah dan bentuk pencerdasan masyarakat disegala lini. Gerakan intelektual ini ditujukan dalam rangka melawan kekuatan Parpol sebagai hegemoni negara. Gerakan Gramsci ini lebih dikenal dengan counter hegemoni.

Gerakan mahasiswa sekali lagi harus mengambil jalan perjuangan untuk menyelamatkan misi demokrasi yang benar-benar mensejahterakan rakyat. Beberapa hal yang harus dilakukan gerakan mahasiswa harus bergerak terstruktur dan tetap melibatkan massa tapi tidak untuk melakukan gerakan radikal. Pertama, Gerakan mahasiswa harus turun ke basis rakyat dan melakukan pendidikan politik dan kampanye anti parpol elit yang mengkapitalisasi suara kontituen. Kedua, melakukan kerja intelektual dengan menguatkan posisi tawar daerah dan melawan parpol yang miskin program sehingga memaksa parpol bekerja terprogram ketika janji kepada rakyat. Ketiga, mencermati peraturan daerah dan mencari gagasan cerdas dengan pengkajian Peraturan Daerah (PERDA) yang pro tehadap rakyat. Artinya mahasiswa juga harus kaya akan pengkajian ilmiah dan mampu mencari solusi terobosan pembangunan daerah sebagai wujud bentuk konkret substansi otonomi daerah.

Sebagaimana pendapat Gramsci kerja mahasiswa merupakan salah satu bentuk intelektual organik yang mampu bekerja dengan perubahan konstitusi sebagai landasan pijak. Gerakan pengkajian konstitusi oleh Intelektual organik akan lebih memberi solusi dari kejumudan para wakil parpol di legislatif. Para wakil rakyat di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ kota yang miskin Prolegnas (Program Legislatif Nasional) dan Prolegda (Program Legislatif Daerah) didesak untuk bekerja bersama intelektual organik untuk menghasilkan konstitusi dan perda yang pro takyat. Bersama Mahasiswa, akademisi, dan pers segera melakukan Penguatan Ormas, LSM, dan Komunitas rakyat sebagai cara mencerdaskan sikap politik bangsa dan pemahaman rakyat bagaimana menjalankan demokrasi substansial. Gagasan Gramsci ini lebih relevan karena Indonesia butuh adanya perubahan konstitusi baru sebagai pijakan demokrasi rakyat. Tanpa harus meninggalkan gerakan jalanan mahasiswa suatu waktu juga perlu melakukan preasure group sebagai ciri Gerakan Mahasiswa.

Ali Syariati mengatakan, “misi suci kaum intelektual atau cendekiawan adalah membangkitkan dan membangun masyarakat bukan memegang kepemimpinan politik negara. Dan melanjutkan kewajiban dalam membangun dan menerangi masyarakat hingga mampu memproduksi pribadi tangguh, kritis, independen, dan punya kepedulian sosial tinggi”. Pendapat Syariati di atas menguatkan argumen bahwa pencerdasan civil society sangat penting dalam demokrasi kita. Masyarakat yang cerdas akan memunculkan pemimpin yang baik dan juga memunculkan konstitusi yang bermutu serta pro kepentingan rakyat. Kaum intelektual seperti gerakan mahasiswa akan terus ada dan tumbuh untuk menjaga nalar etik demokrasi. Mereka adalah penjaga kebenaran dan selalu akan menjadi aktor eksekusi bagi rezim tiran yang menghegemoni. Mengokohkan kembali gerakan mahasiswa sangat penting bagi perjuangan gerakan. Menolak tunduk terhadap hegemoni parpol adalah pilihan logis sebagai gerakan sosial independent dan gerakan ekstra parlementer.

KAMMI - 07.25.00

MENGOKOHKAN GERAKAN MAHASISWA

Oleh : DHARMA SETYAWAN Aktifis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Terbit di media online Okezone pada Selasa, 24 Mei 201...

Pages

KAMMI Part 5 (side B)

KAMMI Part 5 (side A)

KAMMI Part 4

KAMMI Part 3

KAMMI Part 2

KAMMI Part 1

MENGOKOHKAN GERAKAN MAHASISWA

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner