DHARMA SETYAWAN: Desember 2011

(Refleksi hari Ibu 22 Desember)

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau

Hadirnya kota tidak ada yang memprediksi, kapan kota itu lahir di tengah masyarakat? Asal muasal kota hampir tidak ada yang menjelaskan secara final. Namun sejarawan seperti Luis Mumford menyatakan bahwa lahirnya kota adalah sebuah misteri. Teori-teori yang ada, menyatakan secara sebagian-sebagian bahwa kota merupakan evolusi dari sebuah tatanan masyarakat desa yang melakukan urban pada struktur wilayah yang memiliki magnet ekonomi yang berpotensi. Luis Mumford berteori bahwa kelahiran sebuah kota merupakan produk evolusi sejarah yang panjang.

Arnold Toynbee menyatakan bahwa sebuah kota terbentuk karena adanya kaum minoritas kreatif (creative minority) yang menggerakkan kota itu. Max Weber lah yang mengungkapkan lebih panjang bahwa kota dibentuk oleh proses perkembangan kapitalisme dan merkantilisme, khususnya dalam bentuk transaksi-transaksi perdagangan, proses ekspor impor, hingga pembentukan system perbankan dan keuangan. Pandangan Max Weber lebih gamblang bahwa lahirnya kota adalah bentuk persinggungan antara gesekan-gesekan ekonomi dan politik yeng terjadi pada sebuah daerah.

Evolusi Kota dan Kejahatan Kriminal

Kota sebagai bagian tranformasi pra-megapolitan adalah bentuk keangkuhan struktur wilayah yang paling banyak merusak ekologis. Kota terlalu sombong untuk memberikan rasa nyaman bagi semua pihak yang mendiami wilayah tersebut. Di Jakarta sendiri sebagai kota atau megapolitan terbesar di Indonesia, sampai hari ini terus menuai polemik dan bencana, mulai dari macet, sampah, banjir dan yang paling membuat resah adalah bentuk fenomena kriminal. Jakarta yang awalnya hanya sebuah desa kecil yang disebut sebagai bandar Sunda Kelapa, abad ke-17 hanyalah kawasan biasa. Namun ketika tahun 1602 Belanda datang Sunda kelapa merubah menjadi Batavia. Kemudian Belanda membentuk Verenigde Ostindische Compagnie (VOC) dan menjadikan Batavia sebagai pusat perdagangan internasional yang berkumpul pedagang dari penjuru dunia termasuk Cina, Arab dan Eropa. (Moerdiman Reksomarnoto : 2006)

Kemudian pasca kemerdekaan nama Jakarta lebih dikenal dan menjadi Ibukota Indonesia. Perkembangan kota Jakarta seluas 661,62 km² telah sesak dipenuhi manusia. Penduduk yang menghuni lebih dari 9 juta jiwa menimbulkan resiko ekologis. Kasus pemerkosaan di Ibukota Jakarta dan kota-kota lainnya semakin hari kian marak. Jakarta dan kota-kota lainnya semakin hari menjadi portofolio kejahatan yang ada di indonesia. Modus-modus kejahatan di Ibukota bahkan sering ditampilkan di layar televisi sebagai bentuk pendidikan kriminal yang dapat diterapkan di kota-kota lainnya. Bentuk kriminal seperti pencopetan, hipnotis, asusila, pemerkosaan, bunuh diri, perampokan dan lainnya sukses di budidayakan di kota sampai mempengaruhi wilayah pelosok desa.

Istilah “sejahat-jahat Ibu tiri tidak sejahat Ibukota” mungkin ada benarnya. Disamping masalah di atas Ibukota sangat tidak ramah kepada para Ibu. Tindakan kriminal, yang fokus korbannya para Ibu semakin meningkat. Contoh kejahatan adalah kejadian pemerkosaan di dalam mobil angkot yang dilakukan oleh sopir dan dua orang kawannya. Seorang Ibu pedagang sayur diperkosa di dalam angkot, pemerkosaan itu terjadi di waktu pagi setelah subuh ketika Ibu pedagang sayur tersebut hendak berangkat menuju pasar. Supir dan dua rekannya yang sedang mabuk tega memperkosa Ibu yang memiliki dua anak tersebut dengan kondisi mobil angkot yang berjalan berputar-putar di seputaran jalan. Tragisnya setelah diperkosa, Ibu pedagang sayur tersebut di buang di sebuah kawasan dengan uang dirampas oleh si pemerkosa tersebut.

Kejahatan terhadap Ibu juga kerap terjadi di kota-kota besar lainnya. Dimana Ibu mendapatkan bentuk kejahatan kriminal lainyya. Selain itu kekerasan dalam bentuk fisik banyak juga dilakukan oleh suami. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi tontonan setiap hari. Kota semakin menegaskan dirinya sebagai wilayah kriminal karena permasalahan ekonomi yang menghimpit masyarakat kota. Kota semakin tidak ramah dengan selalu menebar kejahatan teror bagi siapapun. Kejahatan terus berkeliaran menebarkan aroma buruk dan mengancam siapapun tidak terkecuali para ibu-ibu. Kota lebih menunjukkan gejala nir-sosial yang sangat tinggi. Pragmatisme, apatisme, hedonisme dan sifat individualisme yang menjadi penyebab mengikisnya rasa kepedulian.

Ibu Kota menuju Kota Ibu

Ibukota seperti Jakarta dan ibukota di propinsi-propinsi lainnya perlu membangun narasi baru bagi kehidupan demokrasi. Gaung tentang perhargaan terhadap HAM yang dikampanyekan berbagai pihak tidak cukup untuk melindungi manusia dari bentuk kejahatan kota. Efek pengangguran, ketimpangan ekonomi, korupsi elit pemimpin, bobroknya birokrasi dan maraknya media pro pornografi semakin menambah panjang daftar masalah yang dihadapi masyarakat kota.

Kota juga perlu memberi aturan tegas bagi siapapun penjahat dan calon korban yang saling memberi umpan. Kasus demo yang menolak pendapat Fauzi Bowo terkait dengan Rok mini, sialnya malah mendapat ruang tempat untuk dikecam publik. Atas nama kebebasan para pendemo menyatakan dalam poster-poster kecaman bahwa “bukan salah rok kami yang mini tapi otak kalian yang mini” adalah kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Atas nama kebebasan kerap menjadi alasan segelintir pihak untuk mempolitisi masalah atau menjatuhkan segelintir elit dalam perebutan kuasa.

Jika kemudian kebebasan menjadi dalih bentuk kebebasan pakaian, maka semestinya mereka juga menghargai kebebasan pemimpin untuk menyampaikan pendapat dalam mencari solusi pencegahan atas kasus pemerkosaan yang setiap hari hampir terjadi di Indonesia. Kota tetap membutuhkan aturan yang jelas menyangkut keamanan dan kenyamanan semua pihak agar keadaan kota menjadi tertib. Ibu seharusnya dihargai sebagai manusia yang paling berjasa dalam bentuk kodrat manusia tumbuh dan berproses. Jika calon para Ibu dimanfaatkan untuk demo kebebasan demi kepentingan politis maka hal ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan rasa aman.

Pemimpin yang memberi aturan tegas dan hukuman bagi kejahatan kriminal perlu di dorong oleh semua pihak agar kejahatan tidak terjadi terus-menerus. Kita semakin lelah atas nama kebebasan dan demokrasi semua bentuk kejahatan tersebut sangat tumpul untuk dihilangkan. Regulasi, Pendidikan, Spiritual dan segala bentuk local genius harus dikembalikan untuk mengobati kota yang semakin angkuh dan penuh kepentingan. Jika tidak maka Kota dalam prediksi masa depan sepertinya tetap menjadi tempat yang tidak nyaman bagi kehidupan manusia. Akibat budaya saling mengkapitalisasi aset dan hilangnya keramahan humanisme kota. Keadaan tersebut akan tetap menjadikan kota sebagai ancaman sampai kapanpun. Bahkan Kota akan mengembalikan keadaan manusia seperti zaman purba, dimana manusia kembali mengalami bentuk siklus homo homini lupus (manusia yang saling memangsa).

Kebebasan yang digaungkan segelintir pihak seharusnya menimbang rasa tanggungjawab. Apalah arti kebebebasan jika kita hidup di bawah bayang-bayang kriminal. Ibu dan masa depan generasi harus dilindungi bukan dengan kebebasan. Calon ibu harus dididik dengan baik agar melahirkan generasi yang tidak hanya ber-quantitas tapi harus generasi yang ber-qualitas. Indonesia dan kebebasan demokrasi pasti akan sangat menghargai dengan syarat kebebasan yang bertangggungjawab. Sebagaimana pepatah arab menyatakan “Hurriyatu almar’i mahduudatun bi hurriyati ghoirihi “ (bahwa kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang yang lainnya). Semoga Ibukota mampu membangun Kota Ibu yang berkualitas!

LOCAL WISDOM - 06.56.00

IBU KOTA DAN KOTA IBU

(Refleksi hari Ibu 22 Desember) Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau Hadirnya kota tidak ada yang memprediksi, kapan...

Oleh : DHARMA SETYAWAN[1]

Ketua Komunitas Hijau Lampung

Pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Sumatra Selatan muncul di negeri ini. Seperti yang dilaporkan Reporter Metro TV (19/ 12/2011) Desi Fitriani, sejumlah barang bukti yang ada di video kekerasan itu masih terdapat di lokasi, seperti mobil, tiang listrik, dan gudang tempat mayat terkapar. Kesemua barang bukti masih sama seperti di rekaman.Warga mengaku, insiden itu dipicu ulah pamswakarsa yang dibayar PT Sumber Wangi Alam (SWA). Awalnya, pamswakarsa menangkap dua petani yang tengah memanen kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit yang menjadi lahan sengketa PT SWA dengan warga.

Pamswakarsa kemudian membunuh dan memenggal kedua petani bernama Indra Safei (16) dan Saktu Macan (17). Warga pun berang. Mereka kemudian melakukan pembalasan dengan mengobrak-abrik PT SWA dan membunuh lima karyawan serta memenggal dua petugas pamswakarsa, lantas menggantungkan tubuhnya di tiang. Pada April 2011 di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kejadian ini menewaskan tujuh orang, yakni dua orang penduduk dan lima orang dari pengamanan swakarsa PT Sumber Wangi Alam. Satu bentrokan yang telah diselidiki Komnas terjadi di lahan PT Silva Inhutani di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, pada November 2011. Seorang petani tewas dalam peristiwa ini. Tapi perlu dipastikan apakah video aksi sadistis yang kini beredar luas itu merupakan rekaman dari dua peristiwa tersebut.

Kronik Konflik Kelas

Konflik kelas dan perdebatan panjang tentang Hegemoni antar kelas memang selalu muncul dan berulang-ulang. Konflik klasik yang membuncah dalam sejarah kelas merunut pada generasi Marx-Lenin-Gramsci. Dalam The Communist Manifesto negara hanya digambarkan sebagai alat dominasi kelas, ‘tidak lain kecuali sebagai badan yang mengatur masalah-masalah umum kaum borjuis’. Namun dilain pihak dalam karya Marx dan Engels selanjutnya, bahwa negara dapat mencapai tingkat independensi di bidang ekonomi yang terbebas dari kelas yang dominan dan hubungan yang kompleks dapat berkembang diantara kelas, partai politik dan negara.

Bagi Lenin, hegemoni dipahami dalam pengertian aliansi antar kelas atau kelompok kelas. Namun Gramsci menambahkan dimensi baru tentang nasionalisme kerakyatan adalah jika suatu kelas hanya membatasi diri dengan kelas tersebut tanpa mampu membangun kesadaran rakyat yang lain untuk sama-sama menaikkan status kelasnya. Gramsi menambahkan bahwa kelas yang rendah hanya dapat menjadi kelas hegemonik dengan cara memperkuat kemampuan-kemampuan untuk memperoleh dukungan dari kelas dan kekuatan sosial lain. Kelas yang lebih rendah harus mampu melampaui aktifitas korporasi dalam lingkup setempat dan berani mengambil jalan lain untuk membangun dukungan publik dan kerjasama dengan kelompok lain. (Roger Simon : 2004). Maka ini yang disebut Gramsci sebagai Counter Hegemony (hegemoni tandingan) yang dilakukan oleh rakyat kepada siapa saja yang melakukan penindasan. Baik itu dilakukan oleh struktur negara maupun struktur korposari.

Di Indonesia kekuatan kelas proletar (rakyat kecil) yang ditindas kapitalisme (korporasi) dipenuhi dengan pelanggaran HAM berat. Tragedi menghilangkan nyawa dalam konflik hegemoni ini tidak mencerminkan pendewasaan negara yang mulai belajar demokrasi. Penindasan yang terjadi pada kasus Mesuji, Papua dan kekerasan lainnya sampai menghilangkan nyawa adalah bentuk kejahatan HAM yang sudah tidak dapat ditolelir. Nasib sial kembali muncul di negeri ini dimana penindasan antar kelas bukan hanya melibatkan salah satu pihak yang hegemonik, tapi dua kekuatan hegemonik sudah melakukan persekutuan untuk melakukan bentuk penindasan.

Papua dengan PT Freeport yang menguras emas, PT Silva Inhutani dengan merampas hak tanah dan izin penanaman perkebunan merupakan contoh bentuk penindasan kelas proletar yaitu rakyat yang tidak berdaya dengan kejahatan korporasi. Negara yang berkewajiban melakukan perlindungan hak dan hukum bagi rakyat telah melakukan kejahatan terencana dengan korporasi. Tidak lain adalah faktor ekonomi yang mampu membungkam segala bentuk perampasan hak tersebut.

Aparat kepolisian, TNI dan Korporasi sudah menjadi rahasia umum jika terjadi silang sengketa antara hak rakyat mereka semakin berani untuk melakukan tidakan represif. Maka jangan salahkan rakyat yang kepalang buntung melakukan perlawanan nekad sebagaimana di Papua mereka menggunakan senjata-senjata tradisional untuk mendapatkan haknya. Walaupun dalam kehidupan demokratis yang telah kita bangun ini tindakan rakyat tersebut bukan suatu tindakan yang benar dan harus dilakukan pembenaran.

Menjalin Keadilan Antar kelas

Gramsci dalam Prison Notebooks menuliskan bahwa perjuangan kelas tidak hanya sekedar perjuangan ekonomi-korporasi (economic-corporate struggle). Dan mereka harus siap membuat berbagai konsensus, agar bisa mewakili semua kelompok kekuatan sosial yang besar. Jadi hubungan antara dua kelas utama yaitu pemodal dan buruh bukan merupakan hubungan pertentangan yang sederhana antara kelas, melainkan hubungan yang kompleks yang melibatkan kelas-kelas dan kekuatan sosial lainnya.

Namun pada kasus Mesuji Sumatra Selatan dan Lampung, hegemoni tandingan (counter hegemony) adalah solusi terakhir untuk membangun perlawanan. Civil society yang disepakati oleh Gramsci dan intelektual-intelektual lain adalah bentuk perlawanan akhir ketika demokrasi yang kita bangun tidak menempatkan keadilan sebagai solusi akhir. Kejahatan korporasi dan aparat negara adalah kejahatan HAM yang hadir ditengah-tengah krisis kepemimpinan. Hegemoni tandingan yang dimaksud Gramsci akan sejalan dengan praksis di lapangan. Masyarakat terisolir seperti di Mesuji Sumatra Selatan dan Lampung harus mampu meraih dukungan semua pihak.

Mahasiswa, LSM, Pers, dan Partai Politik (civil society) perlu mambangun sinergitas untuk melawan hegemonik korporasi. Aliansi civil society bukanlah gerakan pura-pura dan lembaga negara ad hoc (KPK) mau untuk masuk dalam ranah kejahatan tersebut. Pertama, Perusahaan tersebut telah melanggar kontrak dengan kementrian kehutanan dan pelanggaran Undang-undang ini dapat dijerat dengan pasal. Kedua, Aparat kepolisian sejalan dengan yang selama ini dipertanyakan oleh ICW tidak pernah terjerat oleh KPK soal proyek suap dalam mengamankan Korporasi dari protes rakyat yang tertindas. Istilah centeng perusahaan yang selama ini disematkan beberapa LSM kepada Kepolisian sangat menjadi alasan bentuk kejahatan extra ordinary crime. Gagasan menyatunya civil society ini adalah bentuk aliansi perlawanan hegemoni yang disampaikan Gramcsi dalam teorinya. Jika kemudian counter hegemony ini sukses menyeret dalang pelaku, maka harapan besar kuat untuk menyelesaikan kasus lain seperti kejadian Papua yang terus berulang dan berulang.

Partai Politik sebagai wakil rakyat juga dituntut untuk tidak hanya show up tapi harus mampu bergerak pada rel proletar. Rakyat sudah lelah dengan janji-janji kesejahteraan, harapan terakhir adalah keadilan rakyat yang selalu kalah dengan hukum yang semakin menggilas. Kalau tidak setia digaris rakyat maka bisa jadi perlawanan itu hadir dengan jalan revolusi dan kemungkinan revolusi itu sudah semakin dekat pasca kematian Sondang Hutagalung!

[1] Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM, Sejumlah tulisan terbit di media seperti : Media Indonesia, Lampung Post, Radar Lampung, Solo Post, Bali Post, Metro Siantar , OkeZone, Detik.com, Hidayatullah.com, Islamedia.com

HAM - 02.21.00

KORPORASI MENINDAS RAKYAT

Oleh : DHARMA SETYAWAN [1] Ketua Komunitas Hijau Lampung Pembantaian terhadap manusia seperti yang terjadi di Mesuji, Lampun...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Directur Eksekutif KEPAL (Komite Pemantau Anggaran Lokal)

Mahasiswa Pascasarjana UGM

Pasca terpilihnya para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sekaligus Ketua KPK, harapan besar kasus korupsi negeri ini segera teratasi. Abraham Samad terpilih sebagai Ketua KPK yang baru, bersama tiga pimpinan KPK lain yakni Bambang Widjojanto, Adnan Pandupraja, Zulkarnain, dan tentu saja Busyro Muqoddas mantan Ketua KPK lama. Publik berharap KPK dengan para pemain baru ini mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pejabat KPK sebelumnya. Negara sudah diporak-porandakan oleh para Koruptor yang bebas bertebaran di bumi Indonesia. Tidak adanya kepastian hukuman berat menjadi sebab banyaknya koruptor yang selamat karena taring KPK sengaja ditumpulkan oleh pihak-pihak tertentu. KPK yang menjadi lembaga ad hoc dan dibentuk dalam warisan semangat reformasi perlu membuka kunci utama pemberantasan korupsi pada tingkat akar.

Kompleksitas masalah internal dan eksternal harus dihadapi dengan semangat membersihkan Indonesia dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kesempatan besar KPK sebagai lembaga yang sering disebut super body perlu mendapat sentuhan apik oleh para pemain baru yang terpilih dengan seleksi yang begitu ketat. Abraham Samad seorang advokad dan aktivis anti korupsi di Makasar adalah sosok muda yang ditantang untuk dapat memimpin KPK secara progresif. KPK perlu menajamkan lagi taringnya yang telah lama tumpul oleh perlawanan berbagai pihak yang pro terhadap korupsi.

Zaman Kalabendu

KPK dihadapi pada situasi zaman dimana kejahatan merajalela. Kumpulan syair Ronggowarsito yang berisi ramalan atau prediksi masa depan salah satunya ialah "Sabda Tama". Zaman kalabendu adalah bentuk zaman yang penuh dengan kezaliman. Orang jujur sangat takut menampakkan kejujurannya. Para koruptor hidup dengan semaunya bak hidup di surga dunia yang terhampar luas. Zaman kalabendu Joyoboyo adalah sisi gelap disanjungnya hedonisme, pragmatisme, materialisme yang begitu subur menghinggapi kehidupan manusia.

Bermula dari Prabu Jayabaya, seorang raja bijaksana yang memerintah kerajaan Kediri pada abad ke-12 (1137-1159) yang disebut dalam Kakawin Bharatayuddha yang digubah oleh Mpu Panuluh dan Mpu Sedah. Nama Jayabaya di tanah Jawa juga sering dipakai dalam hal-hal yang berhubungan dengan eskatologi (ilmu ramalan riwayat kehidupan). Prabu Jayabaya meramalkan pada masanya nanti Jawa (Indonesia) akan menjadi mercusuar dunia setelah mengalami Zaman Kalabendu. Setelah zaman kehancuran ini telah lewat maka akan hadir zaman Kalasuba (era kemuliaan atau keemasan).

Raden Ngabehi Rangga Warsita (Surakarta, 14 Maret 1802 - 24 Desember 1873) keluarga penyair Keraton Surakarta yang termasyhur, yaitu keluarga Yasadipura telah menuliskan syair wejangan di dalam Serat Kalatidha. Serat Kalatidha adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa karangan Raden Ngabehi Rangga Warsita berbentuk tembang macapat. Karya sastra ini ditulis kurang lebih pada tahun 1860 Masehi. Kalatidha adalah salah satu karya sastra Jawa yang ternama.

Syair Ronggowarsito yaitu Iki sing dadi tandane zaman kolobendu (ini yang menjadi tanda zaman kehancuran), Lindu ping pitu sedino, (gempa bumi 7 kali sehari), Lemah bengkah, (tanah pecah merekah), Manungsa pating galuruh, akeh kang nandang lara, (manusia berguguran, banyak yang ditimpa sakit), Pagebluk rupo-rupo, (bencana bermacam-macam), Mung setitik sing mari akeh-akehe pada mati, (hanya sedikit yang sembuh kebanyakan meninggal), Zaman kalabendu iku wiwit yen, (zaman ini ditandai dengan), Wis ana kreto mlaku tampo jaran, (sudah ada kereta yang berjalan tanpa kuda), Tanah jawa kalungan wesi, Tanah Jawa dikelilingi besi (mungkin maksudnya rel kereta), Prau mlaku ing nduwur awang-awang, (perahu berjalan di atas awan melayang layang “pesawat terbang”)., Kali ilang kedunge, (sungai kehilangan danaunya), Pasar ilang kumandange, (pasar kehilangan keramaiannya), Wong nemoni wolak-walik ing zaman, (manusia menemukan jaman yang terbolak-balik), Jaran doyan sambel, (kuda doyan makan sambal), Wong wadon menganggo lanang, (orang perempuan mempergunakan busana laki-laki), Zaman kalabendu iku koyo-koyo zaman kasukan, zaman kanikmatan donya, nanging zaman iku sabenere zaman ajur lan bubrahing donya., (zaman kalabendu itu seperti jaman yang menyenangkan, jaman kenikmatan dunia, tetapi jaman itu sebenarnya jaman kehancuran dan berantakannya dunia.)

Terbukti apa yang diterawang Joyoboyo dalam syair Ronggowarsito telah terjadi pada hari ini. Kondisi Indonesia dengan adanya kemajuan teknologi, banyaknya bencana, kerusakan moral manusia, membawa kehancuran bagi kehidupan manusia. Ronggowarsito melukiskan bahwa pertarungan yang tengah terjadi ialah antara kejahatan dan kebaikan itu tidak akan pernah dimenangkan oleh kebaikan kecuali kelak jika sudah sampai pada waktunya. Di zaman kalabendu pemenanganya ialah selalu yang jahat, yang berkuasa, yang berangkara murka. Semua manusia saling sikut saling menghegemoni. Keserakahan manusia menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi sehingga segelintir manusia ada pada puncak kenikmatan kekayaan namun juga banyak manusia yang berada pada titik rendah kesengsaraan.

KPK Melawan Kalabendu Koruptor

KPK menghadapi para komplotan pejabat hipokrit yang tidak punya nurani di tengah rakyat. KPK adalah bibit kebaikan, dimana kebaikan yang akan ditanam dicabut dan dirusak oleh beberapa elit politisi dan pengusaha Kalabendu. Bahkan kita bisa melihat Zaman kalabendu terjadi kerusakan yang luar biasa pada diri para penegak hukum. Adanya KPK sebagai lembaga ad hoc akibat dari banyaknya para penegak hukum di POLRI dan Kejaksaan terlibat dalam praktek korupsi yang ada. Masa depan KPK dengan berbagai kejahatan konspirasi yang terus mengintai membutuhkan dorongan dari berbagai pihak. Kepada siapa lagi kita percaya? hari ini semua terlihat abstrak. Zaman Kalabendu adalah zaman ketidakjelasan lawan maupun kawan. Namun kita juga harus percaya pada Zaman Kalasuba yaitu kedatangan zaman dimana akan dipenuhi kebaikan dan kesejahteraan. Zaman Kalasuba adalah zaman keemasan dan kemuliaan yang hadir setelah Zaman Kalabendu telah pada titik jenuh dan mendapat perlawanan dari semua pihak.

KPK dalam hal ini dapat menjadi pemantik kesadaran semua pihak untuk memunculkan harapan datangnya zaman kalasuba. Indonesia yang diimpikan menjadi negara terkuat dalam bidang ekonomi melalui pertanian, kelautan dan industri yang maju pesat. Didukung dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia akan bertemu pada momentum zaman kalasuba. KPK hari ini harus sekuat tenaga untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk memangkas para koruptor-koruptor di zaman kalabendu. KPK dengan kesatria-kesatria baru adalah harapan 230 juta rakyat Indonesia yang tidak berdaya pada situasi ketidakadilan para pemimpin. Rakyat membutuhkan keberanian KPK untuk siap berkorban jiwa dan raga. KPK perlu tegas tidak pandang bulu walaupun itu pejabat kalau terbukti korupsi segera diadili. Tidak ada pilihan lain kecuali maju bersama rakyat berantas korupsi!

NEGARA - 16.00.00

KPK DAN ZAMAN KALABENDU

Oleh : DHARMA SETYAWAN Directur Eksekutif KEPAL ( Komite Pemantau Anggaran Lokal ) Mahasiswa Pascasarjana UGM Pasca terpili...

Pages

IBU KOTA DAN KOTA IBU

KORPORASI MENINDAS RAKYAT

KPK DAN ZAMAN KALABENDU

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner