DHARMA SETYAWAN: Januari 2013

SASTRA - 08.18.00

Toleransi Berkecambah

Oleh: Ama Tya Kita tidak mampu memukul-mukul selimut api dan membiarkannya padam Kita tidak akan mampu menghentikan saluran air dan me...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Dharma Setyawan

Bermanuver itu melelahkan, ibarat pesawat gaya manuver adalah berspekulasi pada nasib. Karakter ingin dilihat tampak profesional dalam mengendarai pesawat dilakukan salah satunya dengan manuver. Bahkan tidak jarang, aksi manuver ini dipertontonkan kepada para pejabat pada hari-hari peringatan nasional. Manuver para pilot itu pun mendapat tepuk tangan yang meriah jika sukses. Namun jika takdir tidak berpihak, manuver oleh para pilot tersebut bisa berujung pada kematian diri bahkan membahayakan nyawa para penduduk jika pesawat jatuh di pemukiman warga. Bermanuver juga bukan tabiat negarawan, karena sebenarnya dalam tingkat keamanan bermanuver dalam mengendarai pesawat tidak ada keuntungan bagi tata aturan sebagai pilot. Tapi hal itu dilakukan sebagai bentuk tradisi beberapa negara yang mencoba untuk menyajikan kegagahan peralatan tempur dalam suatu negara. Toh pada kenyataan perang manuver pesawat tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melawan atau bertahan dengan alat tempur yang ada dalam negara dan tidak lagi bermanuver ketika terjadi perang.

Manuver PKS dan Daya Tawar

Begitu juga dalam politik, manuver partai politik juga terjadi pada wilayah kekuasaan yang harus dimenangkan. Golkar dan PKS banyak yang terlihat paling canggih dalam memainkan manuver politik tersebut. Dalam kasus terdekat yaitu menyangkut resufle yang telah dilakukan Pemerintahan SBY. Manuver politik beberapa kali dilakukan oleh kedua partai tersebut. Namun PKS lebih menarik untuk dibahas kali ini. Secara pengalaman PKS kalah jauh dengan Golkar yang sudah berkuasa sejak 32 tahun orde baru. Tapi PKS adalah partai yang lahir pada era reformasi dan menempati urutan ke 4 di pemilihan umum 2009. Beberapa kali PKS melakukan manuver dengan mengancam akan keluar dari koalisi jika salah satu menteri dicopot dari kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. PKS melakukan itu dalam upaya untuk mendongkrak daya tawar partai terhadap pemerintahan SBY.

Jika dibandingkan tahun 2004 kebawah. PKS adalah partai yang sangat fenomenal. Partai manuver bukanlah stigma yang disematkan seperti hari ini kepada PKS yang dulu dikenal sebagai partai dakwah. PKS yang saat itu di pimpin oleh Hidayat Nur Wahid (HNW) sangat tajam melakukan upaya meraih simpati masyarakat. Sehingga suara PKS saat itu melonjak sangat signifikan. Beberapa hal yang membuat PKS sebagai harapan saat itu adalah dengan memunculkan berpolitik dengan cara santun. PKS bahkan dikenal sebagai partai yang paling responsif terhadap bencana alam, banjir, gempa dan lainnya dengan kader yang dikenal sangat militan dan solid. Pada posisi pemimpin, HNW mencontohkan hal yang baik bahkan pada saat dirinya memimpin MPR 2004-2009 dengan dirinya menolak mobil mewah. PKS juga mengembalikan uang partai 1,9 miliar kepada negara terkait dengan dana gratifikasi, yang dipartai lain menuai banyak masalah. Kesederhanaan HNW dan kelincahannya memainkan peran publik mampu mengalahkan PAN yang dipimpin Amien Rais yang tidak lain adalah tokoh central reformasi. PKS pada saat itu menjadi salah satu partai yang membawa perubahan untuk Indonesia. PKS merupakan partai anak muda dan setidaknya mampu membangun citra positif pada partai politik yang selama ini mengalami krisis kepercayaan masyarakat.

Pragmatisme atau Oposisi

Namun pada kabinet SBY jilid II, PKS mulai memperlihatkan taring pragmatisme sebagaimana partai lain. Menurut pengamat politik Ari wibowo dari Universitas Airlangga menyatakan bahwa PKS sejak awal adalah partai yang sadar akan kekuasaan. (Kompas, 17 Oktober 2011). Kekuasaan inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat membedakan antara PKS pada kepemimpinan HNW, dan PKS pada kepemimpinan lainnya. Sadar akan kekuasaan bukan berarti haus kekuasaan, namun memahami bahwa dengan berada pada posisi kekuasaan lebih baik dengan bekerja dari pada pada wilayah oposisi, yang bersikap kritis dari luar. Cara pandang PKS yang menganggap penting kekuasaan memang tidak salah. Tapi mempertahankan kekuasaan pada kepemimpinan SBY yang tidak efektif dan banyaknya koalisi pragmatis yang bergabung akan mengecewakan konstituen PKS diluar kader.

Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Pada 9 Juli 2008 PKS memperoleh nomor urut 8 dalam pemilu 2009 melalui Pengundian Nomor Urut Partai yang diadakan secara resmi oleh KPU. Partai Keadilan Sejahtera mendapat 57 kursi (10%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9%) (sumber : wikipedia). Dari hasil kedua pemilu di atas terjadi penurunan jumlah pemilih terhadap PKS. Hal ini terjadi akibat manuver-manuver PKS yang terbukti banyak merugikan suara PKS sendiri. Manuver yang kurang simpati adalah dengan menampilkan iklan PKS yang mengangkat nama Soeharto sebagai tokoh bangsa. Pada sisi lain PKS juga menokohkan tokoh Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dan KH Hasym Asyhari. Manuver yang bermaksud meraih simpati dukungan malah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dalam manuver ini PKS bukan menambah simpati tapi malah memperuncing pertarungan antara dua ormas Islam tersebut yang faktanya memiliki partai tersendiri.

Kemudian dengan yang terjadi saat ini adalah PKS mengalami penurunan jumlah menteri dimana Kementrian Riset dan Teknologi di resufle oleh SBY sehingga PKS hanya memiliki 3 menteri. Ancaman akan keluar koalisi disampaikan oleh kader kepada pemerintahan SBY. Resufle yang tidak mengena substansi permasalahan itu hanya menjadikan kementrian bertambah gemuk. PKS pada akhirnya kehilangan daya tawar, manuver yang dilakukan dengan mengancam akan keluar koalisi tidak membuat geming SBY untuk tidak melakukan resufle. Pengamat Ari wibowo menambahkan bahwa PKS memang sejak dulu berkoalisi cenderung bermain dua kaki. Salah satu kaki bergabung dengan koalisi di kekuasaan dan kaki lain beroposisi terhadap kekuasaan.

PKS perlu kembali pada jalan yang benar. Jika ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap PKS, maka PKS perlu mengambil jalan keberanian untuk tidak berpura-pura pada kabinet yang sudah mengalami pesimisme kepercayaan. Banyaknya kementrian dan gemuknya birokrasi mengindikasikan sampai di 2014 tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam kabinet di pemerintahan terakhir SBY. Sudah sangat jelas bahwa pada tiap-tiap kementrian telah mengalami gerusan pragmatisme sehingga korupsi sudah sangat tercium tinggal meledakkannya di permukaan. KPK, Media dan sejumlah aktivis telah banyak mencium gelagat ketidakberesan dan ketidaktegasan kepemimpinan SBY dalam memberantas korupsi. PKS jika ingin dikenal sebagai partai reformis tentu harus mempertahankan kredebilitas sebagai partai yang benar pro terhadap rakyat. Jangan sampai PKS menjadi bagian koalisi pragmatis yang membuat rakyat semakin tidak memiliki kepastian dimasa depan akibat korupsi kalangan elit.

PKS sudah saatnya mencari jalan lain bersama partai di luar pemerintah dan membuat kebijakan alternatif. Kementrian-kementrian vital yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu mendapat fokus strategis sehingga tidak dikuasai oleh asing. PKS bukan hanya punya keingingan menang dalam pemilu tapi juga harus melakukan pengamanan terhadap aset-aset negara yang condong dikuasai asing. PKS harus mensudahi manuver-manuver yang tidak substansi dan ancam-mengancam yang tidak signifikan. Karena jabatan menteri bukanlah kekuasaan semata tapi tanggung jawab luhur untuk sepenuhnya dioptimalkan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Bukan penguasa, pengusaha dan politik yang mengejar rente. Sehebat-hebat manuver politik suatu saat pasti akan jatuh. 2013 menunggu PKS oposisi?

NEGARA - 18.10.00

2013, MENUNGGU PKS OPOSISI?

Oleh : DHARMA SETYAWAN Dharma Setyawan Bermanuver itu melelahkan, ibarat pesawat gaya manuver adalah berspekulasi pada nasib. Kara...

Dharma Setyawan

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Direktur Eksekutif Adzkiya Centre

“Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong” (Pidato HUT Proklamasi, 1966 Bung Karno)

Koperasi adalah global wisdom (kearifan global) yang paling setia menemani rakyat. Bagai rumput ilalang, koperasi selalu mendapat perlakuan yang tidak adil oleh kekuasaan. Dengan semangat gotong royong koperasi mempermudah jalannya roda ekonomi bagi para proletar, murbaisme, atau wong cilek yang ingin melakukan produksi ataupun konsumsi. Karena koperasi memberi jaminan dengan kebersamaan atas beban berat menjadi lebih ringan. Sejak era Yunani landasan Plato tentang “common” (kebersamaan) masih dipercaya. Sedangkan muridnya Aristoteles menjadi berlawanan dengan mengajukan pemikiran “individual” adalah kunci tumbuh kehidupan ekonomi karena adanya kompetisi. Pemikiran keduanya kemudian berkembang menjadi sosialisme dan kapitalisme.

Koperasi yang dulu masih ejaan lama tertulis “kooperasi’ adalah ideologi perlawanan dalam bidang ekonomi melawan kolonial Belanda. Berasal dari kata “cooperation’ memiliki arti kerjasama. Lebih jauh kata ini mengandung semangat kebersamaan untuk melawan kapitalisme global yang saat itu menjajah negeri-negeri dunia ketiga. Sekilas sejarah koperasi lahir di Rochdale, Inggris pada 21 Desember 1884. Di Nusantara koperasi pertama diperkenalkan oleh R. Aria Wiriaatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah dengan mendirikan Hulp en Spaarbank (16 desember 1895) yang didukung oleh birokrat kolonial Belanda E.Sieburg (Asisten Residen di Purwokerto). Selanjutnya gerakan kebangsaan Budi Utomo (1908) dan Sarekat Dagang Islam (SDI) melanjutkan pendirian koperasi sebagai basis ekonomi masyarakat tingkat grass root (akar rumput).

Namun perjalanan Koperasi saat pemerintahan Hindia Belanda tidak mudah, Belanda mengeluarkan aturan UU No 431 untuk memperumit rakyat mendirikan koperasi. Protes dilakukan beberapa gerakan hingga akhirnya pemerintah Hindia Belanda menerbitkan UU No 91 Tahun 1927 yang mempermudah berdirinya Koperasi dengan membayar tiga gulden untuk materasi, boleh menggunakan bahasa lokal, hukum perdagangan disesuaikan dengan kondisi per daerah dan perizinan boleh di tempat. Koperasi tumbuh kembali, sampai saat Jepang hadir menduduki Indonesia dan mendirikan Koperasi Kumiyai yang menyelewengkan tujuan dengan mengeruk keuntungan dari koperasi yang sebelumnya dibangun rakyat. Sampai kemudian Bung Hatta dan kawan-kawan seperti Niti Sumantri, Kastura, Much. Muchtar, dan Kyai Lukman Hakim, R.S. Soeria Atmaja (Kepala Jawatan Koperasi Pusat), dan R.M. Margono Djojohadikosumo (Presiden Direktur BNI 1946) mencetuskan kongres koperasi pertama di Tasikmalaya tanggal 12 Juli 1947 dan ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Peserta hadir sekitar 500 utusan gerakan koperasi dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kongres pertama itu menghasilkan kesepakatan dan dibentuknya Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang pada perkembangannya menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Dalam kurun waktu 10 tahun (1950-1960), koperasi mengalami perkembangan cukup pesat. Bukan hanya jumlahnya melesat dari 1.155 menjadi 16. 601 unit, tetapi keputusan Kongres Koperasi I yang strategis pun terwujud, yaitu berdirinya 8 bank koperasi di 8 provinsi, antara lain Bank Koperasi Priangan di Jawa Barat, Bank Koperasi Majapahit di Jawa Timur, serta Bank Koperasi Indonesia di Jakarta. Namun kemudian koperasi mengalami pembabatan bak ilalang, dimasa orde baru Koperasi di hegemoni oleh kekuasaan sehingga seperti tanaman bonsai boleh tumbuh tapi tidak boleh besar.

Peran Partai Politik

Pada era sebelum kemerdekaan, peran partai politik begitu berjasa dalam memperluas semangat koperasi. Koperasi yang bertujuan mensejahterakan anggotanya memiliki semangat dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Para founding father menyadari hanya koperasi yang mampu menyelamatkan ekonomi rakyat dari serangan kapitalisme yang membabi buta. Sebelum kemerdekaan, Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kelak menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) adalah kumpulan para pedagang-pedagang muslim yang bersatu menyelamatkan ekonomi rakyat dalam perdagangan. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Hampir semua founding father saat itu menyepakati koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Mulai dari Hos Cokroaminoto, Agus Salim, Soekarno, M. Hatta, Syahrir, bahkan pemimpin Partai Komunis Indonesia mengamini koperasi tumbuh dengan semangat gotong royong. Semangat itu dipertegas dengan ditetapkan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan, ”perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Koperasi Dan Kemandirian Partai Politik

Partai politik di masa reformasi ini semakin kehilangan arah. Kemandirian partai politik sangat nihil mengajari rakyat tentang kehebatan koperasi di awal kemerdekaan. Partai politik seperti parasit di tubuh rakyat dan hidup mengambil hak rakyat. Keuangan partai politik dicurigai adalah hasil dari APBN yang dimanupalasi dari proyek-proyek pembangunan. Tidak hanya itu, publik kini mulai mengerti bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sapi perah partai politik. Sudah seharusnya kita mulai sadar pentingnya reformasi keuangan partai politik dengan membangun koperasi yang didirikan oleh para anggota dan simpatisan partai politik itu sendiri. Kita tidak mungkin lagi menutupi kebusukan system pendanaan partai politik yang jelas-jelas mengambil hak rakyat lewat proyek APBD dan APBN.

Dengan koperasi Partai Politik, rakyat pendukung partai politik yang harus berkorban untuk mencari pemimpin-pemimpin terbaik yang mewakili mereka di parlemen. Dengan demikian ongkos politik menjadi lebih murah. Koperasi partai politik juga dapat dikembangkan dalam bentuk pertanian, perkebunan yang selama ini dibiarkan terbuka lebar untuk pihak asing. Selain itu koperasi partai politik harus melawan kapitalisasi aset oleh segelintir orang sehingga menghindari status quo kepemimpinan. Anggota partai politik juga dapat merasakan kesejahteraan koperasi Partai Politik. Sehingga mereka tidak dibodohi sampai level tingkat bawah dalam ritual 5 tahun pemilu. Koperasi Partai Politik seharusnya berdiri di tiap level Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRa).

Politik yang cerdas bukanlah politik ritualisme yang mengorbankan rakyat pada kondisi sengsara. Politik cerdas adalah politik yang mampu mengangkat harkat martabat kesejahteraan para simpatisan politik. Dari sini diharapkan rakyat tidak apatis terhadap pilihan politik karena koperasi membawa semangat gotong royong dalam menyatukan ide-ide politik. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tahun 2012 sebagai Tahun Koperasi Dunia ”International Year of Cooperatives” dan Pemerintah Indonesia juga mencanangkan sebagai tahun Revitalisasi Koperasi. Untuk itu Partai Politik ditantang untuk mereformasi system keuangan organisasi menuju “Koperasi Partai Politik”. Sangat mungkin koperasi Partai Politik ini yang disebut Bung Hatta sebagai bagian “Demokrasi Ekonomi”.

Ekonomi Islam - 14.29.00

KOPERASI UNTUK PARTAI POLITIK

Dharma Setyawan Oleh : DHARMA SETYAWAN Direktur Eksekutif Adzkiya Centre “Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, ki...

Pages

Toleransi Berkecambah

2013, MENUNGGU PKS OPOSISI?

KOPERASI UNTUK PARTAI POLITIK

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner