DHARMA SETYAWAN: September 2012

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Humas Himpunan Sekolah Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada

Jakarta telah menyelesaikan perhelatan Pilkada untuk mencari Gubernur baru. Hasil Quick Count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Jokowi-Basuki 53,68 % unggul dari Foke-Nara 46,32%. Jakarta dalam sejarah kolonialisme pernah bernama Batavia yang kemudian setelah direbut oleh Fatahillah kembali diubah menjadi Jayakarta. Dalam proses perjalanan waktu kemudian nama Jakarta menjadi nama paling permanen dan menjadi Ibukota Indonesia. Dalam studi post-kolonialisme Jakarta sebagai pusat pemerintahan adalah beban sejarah sendiri. Batavia (Jakarta) yang pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda menjadi arus perdagangan internasional. Atas dasar kesejarahan hitam itu Bung Karno ingin memutus mata rantai Jakarta sebagai pusat pembangunan yang yang saat itu nir keadilan. Kota Palangkaraya di Kalimantan telah disiapkan oleh Bung Karno agar keadilan pembangunan dirasakan tidak hanya untuk jawasentrisme. Atas dosa sejarah para penguasa bergaya Priayi kolonialisme cita-cita tersebut kandas dengan tumbangnya Soekarno dengan cara keji.

Kaum Priayi Kolonialisme

Sampai saat ini Jakarta menjadi pusat pemerintahan Indonesia sekaligus beban sejarah kita tentang ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatra, Kalimantan, Papua dan lainnya. Munculnya kaum Priayi telah melanggengkan proses kolonialisme itu sendiri. Priayi adalah hasil dari perkawinan kolonialisme dan feodalisme. Mereka menjadi pribumi yang ditunjuk sebagai kepanjangan tangan para kolonialisme. Kaum Priayi yang menjadi bandit-bandit pribumi bekerja untuk menakuti rakyat, menyenangkan kompeni dan menariki upeti dari rakyat jelata, membayar jawara-jawara Jawa untuk mengambil rempah-rempah di luar pulau Jawa demi kesenangan kompeni. Mental Priayi inilah yang diwariskan oleh Belanda sehingga sering kita jumpai hari ini pribumi yang berpenyakit kompeni. Sebagai pejabat pemerintahan bersikap arogan, menariki pajak, membayar Satpol PP menggebuki rakyat, rendah pelayanan publik dan tinggi korupsi anggaran publik.

Kesadaran sejarah kita yang terlalu buta menyebabkan kita mendefinisikan kemerdekaan secara sempit. Kemerdekaan yang kita pahami sebatas kita tidak didatangi kompeni-kompeni berhidung mancung, bertubuh besar dan berkulit putih. Kita lupa menyadari perilaku keji kolonialisme telah hinggap pada daerah yang dijajah sehingga pribumi-pribumi kehilangan nasionalisme dan menindas satu sama lain. Bangsa pasca-kolonialis faktanya mengalami luka batin berat dengan kehilangan nurani kemanusiaan untuk hidup lebih beradab. Tidak hanya kekayaan alam mereka yang terkuras tapi sikap patriotisme yang surut dan kering kerontang. Selain itu, kemiskinan menjadi problem besar bangsa ini karena kemiskinan identik dengan kelaparan dan kelaparan menjadikan kita mudah marah dan anarkisme.

Akibat magnet metropolitan yang kuat, Jakarta menjadi symbol keangkuhan kota. Tanpa disadari magnet itu kian parah menjadi kekumuhan yang berkepanjangan. Kepadatan penduduk yang riuh, Kemacetan yang terlampau akut menjadikan udara Jakarta kian sumpek bersamaan dengan politik yang semakin gaduh. Pola kehidupan yang abnormal serta individualisme yang kejam menjadikan lingkungan kota itu semakin kotor dan bernyali kuman. Banjir kemudian menjadi tamu tak diundang di setiap tahun. Entah terlanjur bengal dengan keadaan atau warisan jawasentris yang terus dipertahankan, Jakarta tetap menjadi magnet yang semakin menyesatkan. Anggaran 5 tahun 140 triliun terbesar diantara 33 propinsi se-Indonesia tidak cukup menyelesaikan konflik ekonomi, sosial, budaya dan politik habitat didalamnya.

Jokowi untuk Jakarta

Jokowi sosok pemimpin ngemong dari Solo akhirnya ditransfer, beradu pemilu untuk membenahi Jakarta. Tidak tanggung-tanggup Jusuf Kalla, Megawati dan Prabowo memback-up nyali besarnya. Kita memang berbangga, Jokowi adalah negarawan yang menghadirkan sikap lokal jenius. Pembukiannya di Solo yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 50 miliar menjadi 186 miliar adalah fenomena. Memanusiakan para pedagang kaki lima tanpa ada luka-luka, adalah bagian dari kearifan budaya. Jokowi juga membangun pasar tradisional dan menaikkan harkat martabat ribuan pedagang tradisional yang di gencet kapitalisme. Total 17 pasar tradisional telah dibangun dengan bangunan mewah bergaya Cina, Moskow dan Eropa hanya untuk pedagang lokal. Penolakan terhadap mall dan supermarket mencirikan dirinya adalah nasionalisme sejati. Dukungannya terhadap Mobil Rajawali Esemka adalah keberanian yang langka melawan kapitalime di dunia transportasi. System kartu dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan adalah cara kerja modern yang memihak wong cilik.

Jakarta hanyalah bagian dari problem pembangunan daerah di negeri ini. Namun setidaknya kemenangan Jokowi adalah kemengan rakyat yang lebih percaya pada kemampuan sosok. Partai-partai besar pengusung Foke-Nara sedini mungkin menyadari bahwa Partai semakin mengalami erosi kepercayaan. Jika Jakarta kelak menjadi lebih baik ditangan Jokowi, rakyat harus sejak dini sadar bahwa daerah yang lain menunggu untuk dibangun secara baik, tranparan dan manusiawi. Jangan ada lagi mental-mental kolonialisme hinggap di negeri ini. Hinggap di Politisi, Birokrat, Pendidik, Pengusaha dan Rakyat yang saling tiarap jika ada penindasan. Saat demokrasi harus digunakan, rakyat harus melawan dan mencari sosok-sosok lain yang baik.

Terakhir penting disadari bahwa saatnya kita menghentikan untuk memandang Jakarta sebagai segalanya. Kita sudahi Jakarta sebagai sebuah magnet yang menyesatkan. Dan kita dukung generasi-generasi selanjutnya untuk membangun daerahnya. Negeri ini telah berlimpah ruah kekayaan alam. Di sepanjang Sumatra kita melihat karet, sawet, kopi berjejer-jejer mesra. Di Kalimantan kita lihat batubara, gas menangis digali oleh kapitalis Malaysia dan Singapura. Di Papua, lama kita diam bahwa emas dan uranium semakin dalam dikuras oleh Freeport milik asing. Jawa saatnya memberi kesempatan pada pulau lain untuk bangkit mengukir kebangkitan ekonomi Indonesia. Kita sudahi Jakarta sebagai lintah penghisap dan membuat kurus masyarakat di luar jawa. Gaya Priayi kolonialis kita buang bersama dari titik Jakarta yang lebih manusiawi dan beradab.

Pramoedya Ananta Toer pernah berucap dalam tulisannya tentang Djakarta. “Aku kira takkan habis-habisnja ngomong tentang Djakarta kita, pusat pemerintahan nasional kita ini. Setidak-tidaknja aku amat berharap pada kau, orang daerah, orang pedalaman, bakar habis keinginan ke Djakarta untuk menambah djumlah tugu kegagalan revolusi kita. Bangunkan daerahmu sendiri. Apakah karena itu engkau jadi federalis, aku tak hiraukan lagi. Dulu sungguh mengagetkan hatiku mendengar bisikan orang pada telingaku : mana jang lebih penting, kemerdekaan ataukah persatuan? Dan kuanggap bisikan ini sebagai benih-benih federalisme. Aku tak hiraukan lagi apakah federalisme setjara sadar dianggap djuga sebagai kedjahatan atau tidak! Setidak-tidaknja aku tetap berharap kepadamu, bangunkan daerahmu sendiri. Tak ada gunanja kau melantjong ke ibukota untuk mentjontoh kefatalan di sini. (Pramoedya Ananta Toer : Djakarta,17-12-1955).

LOCAL WISDOM - 15.46.00

JAKARTA DAN JOKOWI

Oleh : DHARMA SETYAWAN Humas Himpunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jakarta telah menyelesaikan perhelatan P...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Pramoedya Ananta Toer telah lama mengeja dalam karya sastranya tentang konflik modal era feodalisme dan kolonialisme. Pram memang kencang sinis dan begitu hebat membenci kapitalisme yang membingkai kebodohan para pecundang priayi. Sebagaimana ditafsirkannya, para priayi yang terlahir dari perkawinan kolonialisme dan feodalisme menjadikan embrio priayi sebagai kepanjangan dari politik birokrasi kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda. Bukan hanya soal rempah-rempah dan hasil tambang Indonesia bentuk praktek seperti ini terjadi, lebih dari itu adalah upaya Pemerintah Hindia Belanda untuk merebut paksa modal dan melanggengkan kolonialisme yang begitu masif. Brirokrasi yang dijalankan para priayi telah lama menghancurkan kelas menengah pribumi yang sulit berkembang. Bentuk perkawinan kolonialisme dan feodalisme ini telah melahirkan budaya panutan, dimana rakyat ikut atas pikiran para priayi. Sehingga mereka dibiarkan sibuk menderita dalam erosi modal dan kebodohan yang gelap.

Modal dalam pergulatan panjang menjadi mata air yang berharga demi memuaskan dahaga Eropa ratusan tahun yang lalu. Alih-alih dahaga itu sembuh, malah sumber air hancur beserta habitat sekitar yang meraung-raung kekeringan batin. Modal telah menjadi malapetaka antar bangsa yang saling agresif memangsa. Modal semakin menjadi alasan pertarungan antara individu dan individu, antar individu dan kelompok atau antar kelompok dan kelompok. Modal kian merasuk dalam tubuh segelintir individu dan juga korporasi (perusahaan multinasional). Modal menjadi tujuan hegemoni paling ramai pada perebutan jalan panjang manusia berbangsa. Ekonomi menjadi sumpek bagi mayoritas rakyat yang sejak awal keras membanting tulang. Lebih jauh Pram menggali semakin dalam dengan narasi sastra “Anak Semua Bangsa” yang menjadi bagian dari tetralogi buru. Novel ini adalah kelanjutan setelah Masterpeace “Bumi Manusia”. Karya ini adalah wawasan kebangsaan yang dipantik dalam balutan sastra ala Pram untuk menyadarkan semua tentang membangun keadaban.

Definisi modal diracik dalam dialektika yang ranum. Ter Har sebagai tokoh yang mencerca Minke dengan tema modal membukakan arti penting bahwa kapitalisme adalah gejolak perih berabad-abad lamanya. “Yang dikatakan modal lebih dari pada hanya uang, Tuan. Sesuatu yang mujarad, abstrak, punya kekuasaan gaib atas benda-benda nyata. Semua yang menyebabkan segala yang berpencaran berkumpul, yang berkumpul berpencaran, yang cair jadi beku, yang beku dicairkan. Segala berubah bentuk dalam genggamanya. Yang basah dia bikin kering yang kering jadi basah. Dewa baru yang mengepal seluruh dunia. Membosankan memang, tapi nyata. Produksi, dagang, tetesan keringat, angkutan, hubungan, saluran dan tak ada satu orang pun dapat bebas dari kekuasaan, pengaruh dan perintahnya. Dan, Tuan Minke, cara berpikir, cita-cita, dibenarkan atau tidak, direstui atau tidak olehnya juga.” (Anak Semua Bangsa : 395).

Sejarah panjang itu kini tidak berubah arah. Kelas Priayi masa itu menjadi birokrasi kolonial sekarang berganti rupa dengan pemerintahan yang tetap menyenangkan modal multinasional. Jika dulu bangsa priayi banyak menguras kekayaan alam di luar jawa untuk memberi pundi modal pada Batavia (ibukota Hindia Belanda saat itu), kini pun pemerintah di daerah bersama priayi aparat menjadi alat hisab masif tambang untuk menjadi lahan korupsi pemerintah pusat. Kelas Priayi masa lampau menggunakan cara-cara kekerasan bahkan dengan mengirim para jawara-jawara jawa untuk merebut rempah-rempah Sumatra, Kalimantan dan lainnya. Kini perampasan tambang itu lebih dilegetimasi oleh para pihak-pihak militer yang dengan rapih dan sigap mengamankan perusahaan tambang atas kongkalikong pejabat dan modal asing jika terjadi perlawanan rakyat. Tiada yang membedakan bentuk-bentuk mental kolonialisme tersebut.

Perlawanan yang dilakukan Aceh ditegaskan Pram sebagai daerah yang tidak mampu ditembus oleh Belanda walaupun telah mengirim berjuta gulden, para priayi, dan juga senjata dan para jawara jawa. Aceh tetap tegar berdiri dengan gagah hingga saat ini dijajah halus oleh pemerintahnya sendiri. Merdeka atau dalam suasana kolonialisme, Aceh dan daerah lainnya di Indonesia belum menemukan keadilannya sebagai bagian dari Indonesia. Andaikan tidak adanya sikap ber-Tuhan dan nasionalisme kebangsaan tentu Aceh layak merdeka dengan berbagai ketidakadilan yang diciptakan oleh kolonialisme ataupun pemerintah pasca merdeka. Begitupun dengan Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang dengan warisan kolonialisme. Pemimpin negeri ini rela menembaki rakyatnya dengan senjata yang diambil dari pembayaran pajak mereka. Militer hari ini begitu setia pada birokrasi bermental kolonial dan semakin menegaskan bahwa perkawinan kolonialisme dan feodalisme dulu masih terus melahirkan priayi-priayi modern yang bersenjatakan timah panas.

Tentang modal Pram begitu jernih mengulas siapa sebenarnya para priayi masa kini dan masa depan. Mereka yang menggunakan kekerasan, cara-cara menakuti para rakyatnya, birokrasi korup, menjual harga diri demi sebuah percikan kecil modal dari system Kapitalisme, bermain kasta, menuding para jelata adalah generasi para priayi modern. Dalam khotbah sastranya Pram melalui tokoh Miriam dan Minke berdialek mengenai ajakan menjaga keadaban bangsa. Ajakan untuk lebih manusiawi dan membuang nurani Iblis bangsa Jawa, Hindia, Eropa dan dunia. Miriam kepada Minke berucap,“Mari kita bekerjasama melakukan apa saja yang baik untuk Jawa, Hindia, Eropa dan Dunia. Kita perangi bersama-sama kejahatan Eropa, Jawa, Hindia dan dunia bersama-sama. Sebagaimana telah dilakukan para humanis besar sebelum kita, dan khusunya Multatuli dengan hidupnya yang menderita selama itu. (Anak Semua Bangsa : 145).

Pram memang begitu cinta Indonesia, dia memang Indonesianis yang sulit untuk terlahir kembali. Sastrawan jenial yang berfikir mesra dengan sastra. Menarasikan persoalan yang rumit dalam nalar sederhana namun mendalam. Pram memang bukan ekonom, tapi dia sadar bahwa penghianatan adalah iblis yang kejam dalam melawan kolonialisme dan feodalisme. Sebagai penggemar Multatuli, Pram mengajak kita semua mendalami lebih spesifik apa penyebab modal bangsa ini baik moral maupun material selalu hilang dan terkuras. Kesalahan buhan hanya pada penjajah, tapi ada segelintir mental para pribumi yang berubah kelas dan ikut menjadi penjajah. Penjajah terselubung faktanya lebih berbahaya. Karena Soekarno pun begitu keras menggambarkan bahwa musuh di pasca kemerdekaan memiliki kulit, mata, hidung dan tubuh yang sama dengan kita. Berbeda dengan para kolonial Hindia Belanda yang bertubuh besar, berhidung mancung dan berkulit putih tentu kita dapat jelas mengenalinya.

Pram juga menggambarkan bagaimana falsafah Jepang begitu menyiratkan perlawanan akan hegemoni modal. Walaupun Jepang juga menjajah Indonesia 3,5 tahun dengan sangat pahit. Namun sejarah Jepang adalah buah fikir dan komitmen Jepang untuk bangkit mandiri dan menjadi bangsa besar. Pram mengungkapkan “Negeri Matahari Terbit, Negeri Kaisar Meiji itu berseru pada perantaunnya, menganjurkan : belajar berdiri sendiri! Jangan hanya jual tenaga pada siapapun! Ubah kedudukan kuli jadi pengusaha, biar kecil seperti apapun; tak ada modal berserikat, bentuk modal! Belajar bekerjasama! Bertekun dalam pekerjaan! (Anak Semua Bangsa : 59)

Dialektika modal ini belum selesai, sampai kapanpun. Sampai kita yakin, dan setelah sadar nanti, setelah besar nanti, setelah makmur nanti kita tidak akan menggunakan kekuatan kita untuk menghegemoni bangsa lain. Kita tidak akan menjadi bangsa pendendam jika kelak kita adalah bangsa beradab. Sebagaimana cita-cita Pram yang akan sama-sama berkerjasama dengan bangsa siapapun untuk mengusir Iblis dari percokolannya di dunia modal.

SASTRA - 10.43.00

PRAM DALAM DIALETIKA MODAL

Oleh : DHARMA SETYAWAN Pramoedya Ananta Toer telah lama mengeja dalam karya sastranya tentang konflik modal era feodalisme dan ...

Pages

JAKARTA DAN JOKOWI

PRAM DALAM DIALETIKA MODAL

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner