DHARMA SETYAWAN: Agustus 2015

Oleh: Dharma Setyawan

Direktur Sai Wawai Institute

Suatu hari dalam sebuah sambutan Bung Karno berpidato,”dengan sedikit bitjara banjak bekerdja, Muhammadijah telah memodernisasi tjara mengembangkan Islam, sehingga di seluruh Tanah air Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, telah berdiri tjabang-tjabang dan ranting-rantingnja. Selaku seorang jang pernah berketjimpung dalam lingkungan Muhammadijah, saja ingin berpesan kepada saudara-saudara, supaja selalu berpegang teguh kepada motto :”banjak bekerdja”!....Inilah sebabnja, Muhammadijah berkumandang dan menjadi besar.” dalam buku “Soekarno dan Muhammadiyah.” (Faozan Amar : 2009)

Jauh sebelum Presiden Jokowi mengumandangkan kata ‘kerja, kerja dan kerja’ untuk semua rakyat Indonesia, Bung Karno mendahului diktum “kerja” itu ke telinga warga Muhammadiyah. Sejak lahirnya, dimana sejarah mencatat tanggal 18 November 1912 di Kauman Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan oleh seorang anak khatib masjid besar keraton Yogyakarta, bernama Muhammad Darwis—kemudian kelak Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Darwis hidup[ di lingkungan tradisi keraton yang menjadi penegak kekuasaan lokal, namun disergap oleh kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda yang selalu mengintai. Tradisi Jawa yang kental itu ditunjukkan dengan pakaian-pakaian resmi pendiri Muhammadiyah saat itu, dengan busana lengkap adat Jawa. Fakta ini juga menjadi penanda bahwa Muhammadiyah melewati konteks sejarah yang tidak kaku, melewati sekat tradisi yang sangat primordial, dan kemudian bangkit dengan semangat Islam modernis.

Maka modernis ini yang menjadi pembeda Muhammadiyah dengan organisasi lain pada saat itu. Kata ‘modernis’ berhubungan dengan semangat berkemajuan, berkelindan dengan semangat pengetahuan ilmiah. Pelan namun pasti, Muhamamdiyah berjuang menghilangkan musuh kemajuan yaitu TBC--tahayul, bid’ah dan churafat (ejaan lama) yang telah lama menjadi tradisi masyarakat Jawa. Bahkan Tan Malaka (1942) dalam buku Madilog menjelaskan untuk membangun kesadaran rakyat,” jauhkanlah diri kita sejauh-jauhnya dari dasar berfikir tahayul, mistik dan teman-temannya. Sikap tahayul ini tentu berlawanan dengan makna ‘kerja’ yang menjadi semangat pendiri bangsa saat itu. Tan Malaka mencatat bahwa Pemerintah Hindia Belanda demi mendapatkan tenaga kerja yang murah, mereka menjadikan kuli-kuli kontrak sebagai manusia bodoh, terikat dan berwawasan sempit. Mereka harus memeras keringat untuk hidup, sehingga mereka tidak memahami makna kehidupan dan pembebesan pada manusia.

Jadi kerja bagi Muhammadiyah bukan hanya sekedar kerja. Kerja bagi Muhammadiyah berpijak pada semangat ‘tajdid’. Sedangkan ‘tajdid’ Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan, dari segi bahasa ‘tajdid’ berarti pembaruan dan dari segi istilah tajdid memiliki dua arti. Pertama, tajdid dalam arti purifikasi—atau pemurnian ajaran kembali ke tauhid al-quran dan as-sunnah—kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari bid'ah, tahayul dan khurafat. Kedua, tajdid dalam arti “pembaharuan” dimambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata "taddada-tujaddidu-tajdiidan" yang artinya memperbarui-peningkatan-pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. (Sutarmo: 2005).

Kerja dengan Tajdid

Muhamamdiyah terus bekerja membentuk masyarakat kota (urban). Melalui semangat ‘teologi al-maun’, Muhammadiyah berusaha mengentaskan permasalahan sosial. Semangat ‘al-maun’ ini yang kemudian melahirkan Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) cikal bakal ratusan Rumah Sakit Muhammadiyah dan panti sosial yang bertebaran di Indonesia saat ini. Kerja dengan ‘tajdid’ memiliki dampak sosial yang sangat luas. Muhammadiyah tercatat sampai hari ini memiliki amal usaha terdiri dari; TK/TPQ 4.623; Sekolah Dasar (SD)/MI 2.604; Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs 1.772; Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA 1.143; Pondok Pesantren 67; Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah 172; Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dan lain-lain 457; Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga 318; Panti jompo 54; Rehabilitasi Cacat 82; Sekolah Luar Biasa (SLB) 71; Masjid 6.118; Musholla 5.080; Tanah 20.945.504 M². (sumber: Muhammadiyah.or.id)

Maka menarik saat Presiden Jokowi membacakan pidato dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 (03/8) di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang mendalam atas kerja-kerja Muhammadiyah dalam 103 tahun ini. Presiden berucap,"sudah berapa juta bayi yang lahir di RS Muhammadiyah? Berapa juta siswa yang meniti pendidikan di sekolah Muhammadiyah? Kita bisa melihat begitu banyak kontribusi Muhammadiyah untuk negara kita. Muhammadiyah telah cukup lama dikenal dengan gagasan dan kreatifitas berkemajuan. Hal ini membuat Muhammadiyah bisa berkontribusi di berbagai kota, bahkan hingga pedesaan. Dengan pandangan Islam berkemanjuan dan berbagai modal sosial. Muhammadiyah dan Aisyiyah berhasil menjadi motor kemajuan bangsa."

Kerja Muhammadiyah sudah dilakukan sejak pra-merdeka hingga mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, menjadi bukti sekaligus saksi sejarah. Mulai dari presiden Soekarno sampai Jokowi Muhammadiyah tetap setia dan bekerja untuk Islam berkemajuan di bumi Nusantara. Maka ‘tajdid’ bekerja dalam narasi Muhammadiyah tetap sesuai dengan pesan KH Ahmad Dahlan,”Muhammadiyah kini, lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah bersekolah menuntut ilmu pengetahuan dimana saja. Jadilah Guru, kembali kepada Muhammadiyah, Jadilah Dokter, kembali kepada Muhammadiyah, Jadilah Meester, insinyur dan lain-lain, dan kembalilah kepada Muhammadiyah.

Mereka-mereka yang lahir dari tradisi Islam modernis kini bertebaran memberi manfaat untuk ummat Islam, Indonesia bahkan dunia. Matahari Muhamamadiyah telah bersinar lebih dari 1 abad, Islam berkemajuan adalah potensi yang dimiliki Indonesia dalam pergaulan internasional. Berangkat dari kesadaran, berjuang meraih pengetahuan dan bekerja sebagai kewajiban kemanusiaan. Sebagaimana W.S. Rendra (1984) berucap,”Kesadaran adalah Matahari/ Kesabaran adalah Bumi/ Keberanian menjadi cakrawala/ Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata/” Selamat datang pemimpin baru Sang Surya, tetaplah bersinar matahari Islam berkemajuan, semoga cahayamu semakin menerangi bangsa Indonesia.

Ekonomi Islam - 21.21.00

Muhammadiyah dan Kerja

Oleh: Dharma Setyawan Direktur Sai Wawai Institute Suatu hari dalam sebuah sambutan Bung Karno berpidato,” dengan sedikit bi...

Oleh: Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro dan Direktur Sai Wawai Institute

http://lampost.co/berita/pemilukada-dan-pendidikan-eko-populisme-

Terbit di Lampung Post, Kamis 20 Agustus 2015

Dharma Setyawan

Pilkada—pemilihan kepala daerah—serentak di Lampung memiliki beragam pertanyaan. Misal, seberapa jauh pilkada dapat membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup? Bagaimana peran partai politik peduli terhadap masalah ekologi? Sejauh mana pemimpin melakukan pembelaan terhadap rakyat yang berjuang mempertahankan hak hidup bersama alam? Sejauh 3 kali pemilu langsung dilakukan di era reformasi, demokrasi di Indonesia punya wajah sumir. Selain mengibarkan kebebasan, ketimpangan kaum elit dan alit, demokrasi telah mengorbankan rusaknya ekologi. Pilkada kita masih mewajahkan diri pada proseduralnya dengan sejumlah pelanggaran hak-hak alam yang kian parah. “Demokrasi spanduk” begitulah penulis menyebut, kian masif memenuhi ruang publik yang terlampau kacau dengan baliho-baliho dan gambar narsis di pepohonan, tempat ibadah, pasar bahkan lembaga pendidikan.

Jika pun ada partai politik yang seolah membangun agenda politik hijau misalnya, selalu hanya menjadi jargon partai, bahkan belum menyatu dengan agenda gerakan yang nyata. Sekolah politik, dalam pendidikan kader partai politik pun sering absen terhadap masalah lingkungan hidup. Jadi pilkada serentak yang akan terjadi di ratusan daerah di Indonesia, ternyata ada isu ekologi yang luput dari pengelihatan publik. Kasus-kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup, contohnya isu konflik tanah Moro-Moro Mesuji Lampung luput dari advokasi partai politik, konflik tanah di Rembang Jawa Tengah dengan perusahaan Semen, Reklamasi Teluk Benua di Bali, dan kasus lain yang luput diberitakan media saat musim pilkada seperti ini. Pilkada seharusnya menjadi refleksi bersama untuk membangun kesadaran politik yang memihak bagi keberlanjutan ekologi.

Illian Kapoor (2001) menyatakan munculnya kesadaran akan rentannya bencana alam yang diakibatkan perilaku rakus dalam manajemen sumber daya alam menciptakan pergeseran paradigma dalam tata kelola sumber daya dari semula economic development menuju sustainable development pada pertengahan tahun 1990-an. Alam mulai mendapat pengakuan politis dalam studi politik maupun studi ekonomi bahwa sudah selayaknya alam dan manusia merupakan entitas organisme yang seharusnya hidup bersama di bumi ini.

Perhatian publik akan pentingnya menjaga lingkungan hidup telah banyak digaungkan di lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, iklan televisi, media cetak dan lainnya. Namun konflik di lapangan dalam berbagai kasus seolah bukan tanggung jawab partai politik. Partai cukup berkampanye dan rakyat menyelesaikan secara mandiri entah dengan demonstrasi, bentrokan berdarah sampai hilangnya nyawa.

Eko-Populisme?

Apa kaitan pilkada dengan eko-Populisme? Pilkada adalah agenda peralihan kekuasaan dalam arena pertarungan yang rentan. Dalam cita-cita penegakan demokrasi politik, sering kita melupakan agenda demokrasi ekonomi sebagaimana Bung Hatta jauh hari sampaikan. Eko-Populisme merupakan agenda politik masyarakat lokal yang berorientasi utama penyelamatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama masyarakat tersebut dengan tetap mempertahankan kontrol kendali atas keberadaan sumber daya alam berada di pihak mereka. Saat rakyat kehilangan kesadaran atas populisme kekuasaan yang memabukkan, saat itulah sebenarnya menyerahkan batang leher kelangsungan lingkungan hidup pada demokrasi elit. Beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami akibatnya, bagaimana hasil pilkada tidak memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan perbaikan ekologi, malah sebaliknya.

Gerakan eko-populisme ini sangatlah erat kaitannya dengan praktik pembangunan yang secara berangsur-angsur mulai menggerogoti kekayaan alam untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kasus menarik gerakan eko-populisme dilakukan oleh masyarakat dunia ketiga, baik itu di India, Brazil, Filipina, maupun Nigeria. Tercatat, munculnya gerakan ekopopulisme ini diinsiasi oleh gerakan Chipko di India. Chipko di India sendiri dilakukan komunitas masyarakat adat bernama bernama Tehri Garhwa. Komunitas Garhwa menganggap bahwa hutan merupakan ibu karena hutan tempat menyediakan air, bercocok tanam, penyedia bahan bangunan, maupun penyedia sumber makanan bagi masyarakat sehingga harus dijaga kelestariannya supaya hutan terus bisa memberikan sumber penghidupan bagi komunitas masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki segudang ‘local genius’ tentang penyelematan lingkungan. Nilai-nilai adat yang sangat pro-terhadap keberlangsungan ekologi. Namun yang menjadi kendala adalah bagaimana kesadaran terhadap nilai budaya—terutama tentang menjaga ekologi—dibangkitkan kembali menjadi kesadaran kolektif. Maka membangun eko-populisme harus muncul dari kesadaran budaya dan mulai dari gerakan grass root. Saat warga kota sibuk dengan demokrasi yang kian absurt itu, masyarakat lokal kembali menggenggam nilai-nilai budaya untuk mendidik generasi yang kehilangan local wisdom-nya. Masyarakat Samin misalnya di bawah Gunung Kendeng, di sekitaran Pati dan Rembang Jawa Tengah mereka membangkitkan ajaran-ajaran adat tentang menjaga lingkungan. Mereka melakukan gerakan aktif tanpa kekerasan melawan pabrik semen yang mengancam hak air bagi kehidupan seluruh masyarakat di sekitarnya. Kehebatan masyarakat Samin, mereka mampu menggerakkan warga lain di luar komunitasnya. Ajaran “sedulur sikep” persaudaraan yang erat dalam kehidupan mereka menjadi gerakan eko-populisme yang militan. Perjuangan mereka sampai hari ini lebih dari 1 tahun memasang tenda perjuangan di dekat pembangunan Pabrik semen. Tidak kalah militan masyarakat Hindu di Bali dengan kesadaran nilai-nilai adat menolak reklamasi Teluk Benua yang mengancam ekosystem laut di sekitar Bali. Gerakan eko-populisme tersebut terekam apik dalam Watchdoc Dokumenter karya Dhandy Dwi Laksono dan Suparta Az dalam karya “Ekspedisi Indonesi Biru”. Apa yang mereka lakukan adalah bagian dari pendidikan eko-populisme.

Dalam pilkada ini kita tidak boleh diam, kesadaran kita untuk melakukan pendidikan eko-populisme adalah kewajiban bukan kebaijkan. Dengan pendidikan eko-populisme ini pelan namun pasti kita semua dapat menahan laju demokrasi yang tidak sejalan dengan lingkungan hidup. Sebagaimana Bung Hatta (1932) sampaikan bahwa,“dengan mendidik kita akan mencapai suatu organisasi yang teguh. Agitasi mudah membangkitkan kegembiraan hati orang banyak, tetapi tidak membentuk pikiran orang, karena kerap kali kegembiraan sementara itu lenyap dengan lekas. Agitasi baik pembuka jalan! Didikan membimbing rakyat ke organisasi! Sebab itu usaha kita sekarang: pendidikan!”.

lingkungan - 19.48.00

Pilkada dan Pendidikan Eko-Populisme

Oleh: Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro dan Direktur Sai Wawai Institute http://lampost.co/berita/pemilukada-dan-pendidikan-eko-p...

Oleh: Dharma Setyawan

Dosen STAIN Jurai Siwo Metro

http://lampost.co/berita/muhammadiyah-dan-jihad-konstitusi

terbit di lampung Post Jumat 31 Juli 2015

Muhammadiyah bisa disebut sebagai organisasi Islam paling tua setelah gaung Sarekat Islam kian memudar. Sejak 1912 Muhammadiyah begitu fokus terhadap masalah sosial keagamaan dan paling peduli terhadap mustad’afin. Teologi al-Maun tidak terbantahkan lagi menjadi narasi yang selalu hidup untuk membangkitkan semangat pemuda Muhammadiyah dari generasi ke generasi. Buku yang paling penting membahas Muhammadiyah dalam kajian antropologi yaitu yang ditulis oleh Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises Over the Banyan Tree ( Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin), ketika penulis masih di Jogja tahun 2012 sempat menghadiri seminar Nakamura dalam pembaharuan edisi penelitiaanya selama 40 Tahun di Kota Gede. Buku tebal tersebut memang begitu mahal dengan harga 500 ribu rupiah. Nakamura adalah seseorang yang begitu tekun meneliti Muhammadiyah, hidup membersamai warga di Kota Gede Jogja dan fasih berbahasa Indonesia. Dengan umur yang setua itu, Nakamura selalu menyempatkan hadir dalam acara-acara akbar Muhammadiyah untuk memberi pendapat terbaru mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di Muhammadiyah.

Hal yang penting dari sumbangsih Nakamura bahwa Muhammadiyah mengalami pergeseran generasi dari komposisi keanggotaan yang dulu berasal dari pihak swasta, pedagang batik, pengrajin di Kota Gede kemudian Muhammadiyah bertrasformasi menjadi kaum birokrat, cendekiawan atau begawan kampus. Berbeda dengan Muhammadiyah yang pada awalnya anti terhadap pemerintahan Belanda dan menjadi pengusaha sukses, kini Muhammadiyah pasca kemerdekaan sampai tepatnya 1970-an telah dikuasai oleh para birokrat pemerintahan dan begawan universitas. Maka dinamisasi di tubuh Muhammadiyah bukan hal baru. Di samping tetap meneguhkan sebagai gerakan ormas yang terus mengembangkan amal usaha sampai menjadi terbesar di dunia.

Lalu kita melihat perubahan regenerasi di Muhammadiyah mengalami hal yang baru. Martin Van Bruinessen (2012) mengupas secara menarik bahwa Muhammadiyah telah tersusupi gerakan Islam transnasional seperti tarbiyah/PKS dan Salafi. Fenomena yang menarik bagi peneliti asal Universitas Ultrecht Belanda ini bahwa tarbiyah dan salafi bukan lahir dari luar Muhammadiyah tapi merupakan proses regenerasi dan reformasi atau proses pembaharuan dan pemurnian internal yang tidak pernah berhenti sebagaimana proses pergeseran dari wiraswasta ke birokrat dalam penelitian Nakamura. Bahkan ada juga angkatan muda yang kemudian memilih Hizbut Tahrir juga intelektualisme Islam yang cenderung penentangnya menyebut mereka “liberal” sebagaimana sering disematkan ke Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM).

Martin dengan lugas menyatakan bahwa fenomena ini dikehendaki sendiri oleh internal Muhammadiyah, tidak ada pemaksaan. Perkembangan ini akibat beberapa hal yaitu memudarnya batas negara, kebijakan ekonomi neo-liberal, perkembangan teknologi (internet, handphone) sehingga hilanglah sekat-sekat negara. Muhammadiyah bisa jadi lelah dalam konflik dinamisasi pemikiran dan pilihan untuk terus melakukan purifikasi (pemurnian gerakan), misal tahun 2006 dengan memecat kader-kader Muhammadiyah yang loyal kepada tarbiyah. Dibandingkan dengan NU yang lebih terbuka hari ini, Muhammadiyah belum siap terbuka terhadap pergeseran generasi setelah 1 abad.

Muhammadiyah bisa mengambil sisi positif dalam fenomena 2 periode terakhir pemilu, NU yang lebih cair dan bersama rezim hari ini adalah buah dari dinamisasi yang dicerna secara terbuka. Sisi positif yang lain, Muhammadiyah berada di luar rezim juga telah melakukan hal yang tepat yaitu dengan fokus melakukan jihad Konstitusi dengan komando langsung di bawah kepemimpinan Din Syamsudin. Muhammadiyah dalam mendapati kaum mudanya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, anak muda Muhamamdiyah sudah melintasi batas negara bangsa. Mereka lebih kompleks dan dipengaruhi oleh banyak pemikiran mulai dari Salafi sampai hermeneutika dari gerakan anti-globalisasi sampai liberalisme, dari perekonomian Islam sampai teologi pembebasan. Pertanyaan Martin juga penting untuk dijawab bagi Muhammadiyah ke depan yaitu mampukah Muhammadiyah bisa menjadi rumah peradaban bagi anak-anak muda ini, tempat tukar pikiran, berdebat dalam agenda untuk aksi, wadah sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi dengan syarat tanpa mengorbankan Identitas Muhammadiyah?

Jihad Kontitusi

Perang intelektual ini jelas dan sudah ditabuh, beberapa UU Minerba, air, dan lainya berhasil dianulir di Mahkamah Konstitusi. Muhammadiyah juga penting untuk melakukan strukturisasi pemahaman jihad konstitusi ini pada level daerah. Sehingga keberpihakan Muhammadiyah 1 abad setia memperjuangkan mustad’afin kembali menemukan gerak tajdid (pembaharuan) yang genuin. Majelis-majelis di daerah yang mati suri, harus menyala kembali sebagaimana (alm) Said Tuhuleley pernah mencontohkannya di PP Muhammadiyah Jogja. Tokoh Muhammadiyah seperti Buya Syafii Maarif tidak kalah militan masih setia menemani anak-anak muda Muhammadiyah di majelis pemberdayaan masyarakat.

Terakhir yang paling krusial bagi perjuangan Muhammadiyah selain jihad konstitusi adalah kesadaran Muhammadiyah untuk membela rakyat yang sampai hari ini terus berkonflik dengan perusahaan-perusahaan yang menindas hak rakyat, dan merusak lingkungan hidup. Kader Muhammadiyah ikut menjadi bagian perjuangan melawan tirani perusahaan di berbagai daerah. Misal konflik warga Rembang dengan perusahaan semen, melawan Proyek reklamasi pantai di Bali, mengadvokasi konflik tanah dan pendidikan warga moro-moro di Mesuji dan paling besar tantangan melawan perusahaan asing seperti Freeport di Papua. Setelah hal-hal di atas terus setia kita lakukan dalam gerak Islam berkemajuan Muhammadiyah, yakin tidak perlu kuatir lagi dengan narasi transnasional yang seolah mengancam Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah telah lama membangun pondasi dan tidak berumah di atas angin, selamat Muktamar Muhammadiyah ke-47 sang surya tetaplah bersinar!

Muhammadiyah - 20.15.00

Muhammadiyah dan Jihad Konstitusi

Oleh: Dharma Setyawan Dosen STAIN Jurai Siwo Metro http://lampost.co/berita/muhammadiyah-dan-jihad-konstitusi terbit di lampung...

Pages

Muhammadiyah dan Kerja

Pilkada dan Pendidikan Eko-Populisme

Muhammadiyah dan Jihad Konstitusi

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner