DHARMA SETYAWAN: Agustus 2014

oleh : Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro, Ketua Komunitas Hijau

Terbit di Lampung Post, Jumat 29 Agustus 2014

“Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak karena fungsi hidupnya hanya beternak diri (Pramoedya Ananta Toer)

Kita masyarakat Lampung sedang berisik bicara soal pemimpin muda. Tentang ‘muda’—semangat, umur dan rekam jejak—menjadi ukuran dan persoalan serius di politik lokal Lampung. Kita tidak sedang bermain dadu dalam politik, kita sebaiknya berangkat dengan keseriusan yang nyata. Pelbagai nada optimis dan pesimis sedang diperbincangkan jika menyangkut orang muda. Orang banyak menyebut semangat pemuda adalah semangat sedang tumbuh bukan semangat kematangan sebagaimana yang selalu diyakini para kaum tua. Lebih tertantang ‘muda’ selalu dianggap modal semangat yang belum dibuktikan dengan tindakan nyata. Soal muda kembali diragukan hadirnya pasca terpilihnya M. Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung. Tidak tanggung-tanggung pemuda tampan ini dinobatkan sebagai Gubernur termuda se-Indonesia dengan umur 34 tahun. Setidaknya 2014 ini riuh ‘muda’ menjadi trend politik tersendiri untuk mewujudkan ide segar bahwa ‘yang muda yang memimpin’. Sebelumnya, pemimpin muda muncul sebagai bentuk kontestasi politik yang diragukan. Pada pemilu 2009 misalnya pemimpin muda masih dianggap hal yang remeh akibat belum ada thesis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila yang muda memimpin daerah. Jika menilik sejarah, Soekarno memimpin Indonesia di umur 44 tahun, Mohammad Hatta menjadi wakil presiden berumur 43 tahun, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama diumur 34 tahun, dan sejarah pemimpin termuda adalah Arnold Baramuli menjadi Gubernur Sulawesi Utara tahun 1960 pada umur 29 tahun. Walaupun saat kemerdekaan pemilihan pemimpin belum seperti sekarang—demokrasi rakyat—namun semakin banyak muncul pemimpin muda diberbagai daerah. Sebut saja Ridwan Kamil Bandung 42 tahun, Bima Arya Sugiharto Bogor 41 tahun, Nurdin Abdullah Bantaeng 49 tahun. Nama-nama di atas memberi optimisme kepada publik atas prestasi awal dan hadirnya asa perubahan yang lebih baik.

Laku Politik Ridho

Ridho punya pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap enteng. Tantangan utama Ridho adalah memimpin propinsi tanpa ada rekam jejak kepemimpinan di kabupaten atau kota di daerah Lampung. Berbeda dengan Ridwan Kamil yang memulai dari wilayah kota Bandung atau Tri Rismaharini memulai dari Surabaya. Ridho ditantang memperbaiki Lampung dengan segala permasalahan yang berada di kabupaten kota. Sinergitas dengan pemimpin-pemimpin kabupaten dan kota inilah yang harus ditekuni pelan namun pasti agar Lampung berbenah dan terus berbenah. Jika Ridwan Kamil bermula membangun ide dengan gerakan Indonesia berkebun, komunitas urban, arsitek dan komunitas-komunitas pemuda lainnya. Ridho berangkat dari Partai Politik yang konsistensi programnya jamak sulit dirasakan oleh publik. Ridwan Kamil sadar bahwa komunitas muda Bandung adalah potensi besar perubahan. Muda dan kreatifitas dipadukan untuk membuat perubahan berangkat dari bawah. Berbeda juga dengan Jokowi, Ridho adalah orang yang yang terlihat elitis—perilaku politik yang masih dirasakan tingkat grass root. Jokowi dengan perilaku apa adanya di Kota Solo mampu menarik simpati warga Jakarta sehingga citra politik Jokowi lebih moncer sampai kini level nasional. Begitupun dengan Nurdin Abdullah di Bantaeng, posisi Ridho bisa dikatakan hampir lebih baik tapi programnya kalah baik dengan Prof. Lulusan Jepang tersebut. Setidaknya Lampung adalah level Propinsi yang posisinya lebih terkenal dari pada daerah Bantaeng yang sangat tidak familiar. Namun secara jaringan Nurdin lebih progresif dengan bekerjasama dengan Jepang untuk membantu program-progam di daerah. Relasi Nurdin yang jauh di Timur Indonesia di jawab dengan jaringan level dunia. Ridho dengan beberapa pemimpin muda di atas adalah satu gambaran yang bisa dikatakan tidak seimbang antara level propinsi dan kabupaten kota. Tapi menyangkut muda ‘Ridho’ adalah harapan kaum muda dan masyarakat Lampung yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Idealisme Ridho

Dengan banyaknya pemimpin muda di daerah yang terpilih. Publik mencoba merespon bahwa era pemimpin muda tidak dapat disanggah lagi. Yang harus dilakukan adalah menjaga dan terus mendorong bahwa muda itu identik dengan perubahan. Narasi yang dibangun Ridho harus menjangkau publik dengan cepat dan tepat. Optimisme Ridho untuk konsisten dengan apa yang akan dibangun dan apa yang telah diputuskan harus dikawal dengan benar. Sebagai contoh program membangun transportasi Kereta Api untuk menghubungkan antar kabupaten. Dan juga keputusan menghentikan sementara proyek Kota Baru yang digagas oleh Gubernur lama. Pekerjaan Rumah Ridho tersulit adalah mentransformasikan ide-idenya untuk menjangkau komunitas-komunitas sehingga pembangunan terjadi bukan hanya dari atas, tapi juga berangkat dari bawah. Muda yang disandang Ridho adalah idealisme yang laiknya dibuktikan dengan kerja. Sebagaimana Tan Malaka berucap,“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda”. Selamat bekerja Bung Ridho!

NEGARA - 00.17.00

Ridho Tentang Muda?

o leh : Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro, Ketua Komunitas Hijau Terbit di Lampung Post, Jumat 29 Agustus 2014 “Kalian ...

oleh : Dharma Setyawan

Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM
Terbit di Gagas Voting, Lampung Post 20 Agustus 2014

Kata, Kota, dan Kekuasaan

Ribuan ‘kata’ berhamburan saat kampanye. ‘Kata’ menjadi jajanan strategis dalam membantu proses berlangsungnya gesekan politik yang kita rasakan. Anasir-anasir yang muncul dalam ruang ‘kata’ memiliki dampak negatif yang panjang. Lebih-lebih di kota dimana ‘kata’ memberikan janji-janji kesejahteraan bersamaan dengan jenuhnya kemiskinan, trotoar, kemacetan, sampah, baliho para caleg, anak jalanan, dan kota yang telah lama sesak nafas. Produksi ‘kata’ di tubuh kota juga semakin tak terbendung. Mereka-mereka yang memiliki kemampuan ‘berkata’ laku untuk diperjualbelikan bersama dengan meriahnya ruang kampanye. Ternyata ‘kata’ tidak mengenal bulan puasa, menahan diri dan menikmati kekhusukan bulan Ramadhan. ‘Kata’ terlalu liar untuk diatur. Setidaknya di pemilu ini elit kita mengambil jalan terjal dengan lalu-lintas kata yang keruh dan becek seperti, ‘akurapopo, aku ora iso opo-opo, presiden boneka, sinting, rakyat bodoh, potong kemaluan, dan kata-kata liar lainnya’.

Filsuf Jerman Johann Gottfried Herder melihat kata-kata bermula sebagai imitasi dari teriakan hewan-hewan liar atau burung. Ahli sejarah linguis Max Muller (1861) menerbitkan daftar spekulatif teori tentang asal muasal kata/bahasa. Seperti teori bow-bow meniru suara hewan, pooh-pooh akibat interjeksi emosional, ding-dong akibat getaran resonansi alami, yo-he-ho kata yang muncul dari kegiatan kerjasama, dan ta-ta yaitu kata yang muncul secara manual. Dari beberapa teori yang diungkapkan Muller kata yo-he-ho yang paling menarik, ‘yo-he-ho’ ibarat perpaduan sehingga memunculkan tatanan bahasa yang indah. Hal ini bisa kita dapati pada perpaduan bunyi benda-benda alam atau dalam masyarakat primitive isyarat untuk bergotong royong. Dalam wajah modernis berkembang ke dalam alunan alat musik. Dalam mitologi, ditemukan bahwa kata diajarkan Tuhan kepada Adam. “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada mara malaikat” (Al-baqoroh: 31). Kemudian Adam mengejawantahkan sendiri sampai kepada keturunannya yang memproduksi kata begitu banyak.

Kata dalam Kota

Di dalam ‘kota’ terjadi produksi kata yang masif. Komunitas urban membuat produksi kata semakin bergairah. ‘Kota’ terlalu serius merudapaksa kata menjadi jajanan bak angkringan dipinggir jalan, sedangkan desa terlelap nyaris tanpa diksi. Di Pemilu 2014 ini kota bertaburan kata, semua orang berebut berkata, televisi, radio, facebook, twitter, penyair dan yang tidak mungkin ketinggalan bahkan terdepan adalah politisi yang memproduksi kata mencemari ‘kesolehan sastra’. Emha Ainun Najib (baca : Cak Nun) mengungkapkan dengan puisi atas fenomena pemilu. Para politisi menabur kata dalam baliho-baliho di ujung jalan. Cak Nun bersyair; aku melihat wajahmu/menghiasi kota-kota dan desa-desa/terpampang sangat besar/Diratusan titik di jalan-jalan besar/maupun di pelosok-pelosok/engkau meminta agar aku mencontrengmu/dan aku siap untuk itu, aku siap mencontrengmu/tapi siapakah engkau ini? Kita belum berkenalan/

Hanya sedikit kata yang mampu memberi kewarasan kota saat musim-musim kampanye. Dan sastra memberi ruang tersendiri dalam antithesis produksi kata para politisi. Polusi kata dalam kota adalah sampah yang berceceran dan hanya penyair yang selalu membenahi dalam sepi. Bahkan kota banyak para ulama, cendekiawan, intelektual menaburkan kecerdasannya untuk melegitimasi sarunya ‘kata’ musim kampanye. Ditengah berdesaknya ‘politik kata’, para penyair berjasa dalam memberi kesadaran dengan kata sebagai bentuk alat perlawanan. Pertarungan kata menjadi media sendiri bagi para politisi dan penyair. Di satu sisi politisi dengan kata memberi harapan, impian dan masa depan yang gilang-gemilang. Di sisi yang lain penyair dengan kata memberi kesadaran, realitas dan bertahan dengan kenyataan. Sebagaimana WS Rendra berucap; Allah! Betapa Indahnya sepiring nasi panas/semangkuk sup dan segelas kopi hitam/.

Kuasa Sastra

Ironinya tidak banyak rakyat kita yang mengobati diri dengan bertradisi sastra. Selalu saja mereka menjadi korban 5 tahunan, alat kesadaran tersebut bahkan semakin hilang saat mimbar-mimbar keagamaan di kotori oleh munculnya politisi. Di masjid, pesantren bahkan lembaga pendidikan para politisi berhasil menyelonong memenangkan pertarungan kata. Dalam sejarah Islam masyarakat memberi tempat tersendiri kepada para penyair. Dengan itu pertarungan kata menjadi titik kesadaran bagi masyarakat Mekkah saat Islam hadir. Tidak tanggung-tanggung para penyair mengagumi bahasa Al-quran yang mengandung sastra luar biasa. Kota Mekkah sebagai kota penyair meninggalkan jejak-jejak kewarasan bagi umat Islam dan peradaban manusia.

Sejarah juga mencatat negara-negara yang menghargai sastra juga menjadi bangsa pemenang. Jerman contohnya setiap tahun 95.000 buku di cetak per tahun, terdapat sekitar 300 teater tetap, 130 orkes professional antara Flensburg di utara dan Garmich di selatan, 630 museum seni rupa, 350 judul surat kabar. Mungkin juga tidak banyak yang tahu seorang sastrawan yang menemani perjuangan Nelson Mandela memperjuangkan hak asasi manusia melalui jalur politik African National Congress (ANC) yaitu Nadine Gordimer. Seorang Nelson Mandela membutuhkan narasi sastra Nadine dalam upaya memberi legitimasi perjuangan dengan syair-syair yang menggugah. Dia Menulis cerpen, novel dan esai. Berbagai penghargaan dunia dia raih dalam kerja besarnya memperjuangkan keadilan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Nadine mengatakan tugas seorang penulis adalah menyuarakan pembelaan terhadap mereka yang tertindas di bagian dunia manapun.

Kita juga mengenang Pramoedya Ananta Toer yang tergabung dalam Lekra (lembaga kebudayaan rakyat), teriakan yang kita ingat dari Pram adalah “sastra untuk rakyat”. Sastrawan besar abad ini yang tidak diakui di Indonesia tapi di puja oleh berbagai negara di dunia. Sebagai seorang penulis Pram mendukung ide-ide politik Soekarno dan menempatkan sastra sebagai kerja-kerja ‘kata’ yang membangun optimisme revolusi. Dengan ‘kata’ ide-ide Tan Malaka menggerakkan semangat pemuda tahun 1925. Tercatat kualitas kata para pendiri bangsa ini memiliki kemampuan sastra yang tinggi. Dengan ‘kata’ Soekarno membangun imajinasi yang hampir mustahil saat itu. M. Hatta dan M Natsir pun tak mau kalah dengan rajin menuliskan pengetahuannya di surat kabar. Hadji Agus Salim, Sutan Sjahrir, DN Aidit, Sunjoto, Hamka, Wahid Hasym mereka adalah orang-orang yang cerdas memainkan pena.

Ketika ‘kata’ mampu menggugah ‘kota’—tempat bergumulkan kekuasaan—menjadi tempat beradab dan memberi tempat bagi kewarasan, di situlah kita semua mampu membangun keadilan yang sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Kata, kota dan kekuasaan adalah imajinasi panjang, pergumulan yang serius dan narasi yang harus dimenangkan oleh rakyat seutuhnya. Jika sastra dipenuhi oleh emosional kekuasaan elit, produksi kata bukan hanya mencemari kota, tapi dampaknya sampai ke pelosok-pelosok desa. Sebagai penutup kita mengingat kembali apa yang diucapkan Rendra dalam sajak orang orang miskin 1978. Orang-orang miskin di jalan/yang tinggal di dalam selokan/yang kalah di dalam pergulatan/yang diledek oleh impian/janganlah mereka ditinggalkan/!.

lingkungan - 01.12.00

Kata, Kota, dan Kekuasaan

o leh : Dharma Setyawan Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM Terbit di Gagas Voting, Lampung Post 20 Agustus 2014 Kata, Kot...

oleh : Dharma Setyawan

Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM

Terbit di Koran Editor, 08 Agustus 2014

Hiruk pikuk pilpres menjadikan kita absen terhadap isu-isu yang terjadi di berbagai daerah. Konflik sengketa tanah terjadi antara warga dan petani pemilik tanah di Karawang dengan salah satu perusahaan pengembang, PT. Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP). Perusahaan mengklaim kepemilikan tanah seluas 350 hektar yang berlokasi di 4 Desa; Margamulya, Wanakerta, dan Wanasari, Telukjambe Barat di Kabupaten Karawang. Pihak-pihak yang peduli terhadap hak-hak rakyat ini, harus mendesak Capres terpilih untuk memberi keadilan dan ketegasan presiden ke depan bicara ‘Tanah”.

Sepanjang bulan Juni sudah ada beberapa kasus dimana warga mendapat tindakan diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat diantaranya yaitu penggusuran paksa, penangkapan terhadap 8 orang, dan kekerasan terhadap warga Karawang yang bersengketa dengan pengembang yang terkenal dengan sebutan Agung Podomoro Land tersebut. Di tempat lain, Kriminalisasi juga terjadi terhadap 6 orang warga Ulu Kabupaten Musi Banyu Asin di Taman Marga Satwa Danku (Sumatera Selatan). Kejadian ini mengakibatkan 1 orang meninggal buntut berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga dengan PT Agro Bukit (Agro Indomas Grup). Konflik tanah di daerah lainnya membutuhkan upaya bersama untuk mengungkap konflik tanah yang tidak ada ujung keadilan bagi rakyat miskin.

Tanah Milik Siapa?

Sejarah kerajaan di Nusantara tidak ada gagasan kepemilikan tanah secara individu. Seorang tuan tanah tidak memiliki tanah, dia memiliki petani-petani dan kelompok pengiring. Ketika sang Raja menjatahkan tanah kepada bawahannya, maka dia akan membawa petani dan rombongannya untuk mengusir penduduk dan menguasai tanah. Dengan hasil dari pertanian tersebut petani dan rombongan pengiring membayar pajak per kepala. (Onghokham: 2008). Gagasan kepemilikan tanah baru diperkenalkan oleh kekuasaan kolonial. VOC (Verenigden Oostindische Compaqnie) sebagai penguasa perdagangan hasil rempah-rempah memperkenalkan tantang kepemilikan tanah, dimana VOC memaksa tuan tanah untuk membayar pajak. Baru Inggris kemudian memperkenalkan hukum Barat bahwa seluruh tanah diserahkan kepada negara, dimana negara dapat menyewakan kepada kepala desa dan kepala desa menyewakannya kepada petani (Bernhard H.M Vlekke: 1961).

Ketika Indonesia merdeka muncullah kebijakan Land Reform (reforma agrarian) yaitu Nasionalisasi asset perkebunan yang pernah dikuasai Belanda dan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dengan membatasi kepemilikan tanah pribadi dan memberikan hak kepada setiap petani atas tanah. Namun karena para tuan tanah menghindari UUPA dengan berbagai cara, para petani kemudian di organisir oleh organisai petani yang berafiliasi politik seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Rukun Tani Indonesia (RTI), Persatuan Tani Indonesia (Petani) dan organisai lainnya. Partai Komunis Indonesia (PKI) contohnya menggunakan isu land reform untuk mempolarisasikan penduduk desa menjadi dua kelas bertentangan yaitu ‘tuan tanah’ (setan desa) dan ‘petani’. (D.N. Aidit, Kaum Tani Mengganyang Setan Desa: 1964). Ketika terjadi peristiwa G 30 S PKI, pembantaian kaum komunis sebagaian besar adalah pembantaian tuan tanah kepada petani miskin yang takut kehilangan tanahnya. Abdurahman Wahid (Gusdur) menyebutkan sekitar 40% properti perkebunan negara itu didapat dari merampas hak para petani miskin (Journal of Konsortium Pembaruan Agraria)

Perlawanan Rakyat

Tanah adalah satu prasyarat kekuasaan terpenuhi. Tanah dalam pemikiran Malik bin Nabi (1948) adalah satu unsur peradaban selain manusia dan waktu. Begitu pentingnya tanah sehingga falsafah jawa menyebut “sadumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati” yang berarti ‘satu sentuhan kening, satu jari luasnya bumi bertaruh nyawa’. Sadumuk bathuk dimaknai penghinaan berat, orang yang keningnya ditunjuk sebagai ungkapan tidak mampu berfikir. Dalam adat Jawa dikenal dengan istilah ‘amuk’.

Agus Sunyoto (2011) menjelaskan bagaimana Antonio Pigafeta, seorang pelaut Italia yang datang ke Jawa pada 1552 Masehi menyaksikan orang-orang Jawa melakukan ‘amuk’ beramai-ramai sampai korban amuk menemui kematian. Penghinaan oleh Kenpetei kepada rakyat selama pendudukan Dai Nippon juga berujung ‘amuk’ oleh rakyat Surabaya tanggal 11-13 September 1945 dalam bentuk penyerangan, penyembelihan Kenpetei sampai meminum darah mereka. Falsafah ini menandakan satu tekad manusia mempertahankan tanah sebagai hak mutlak.

Orang Madura memiliki prinsip yang sama “tembang poteh mata angu’an poteh tolang” yang bermakna ‘dari pada putih mata lebih baik putih tulang’. Esensi makna prinsip tersebut dikenal dengan dari pada malu lebih baik mati. Masyarakat Madura memiliki tradisi ‘carok’ berkelahi sampai mati untuk menebus harga diri dan kehormatan yang diinjak-injak. Orang Bugis dan Makassar juga memiliki prinsir ‘Siri’ yaitu tradisi berkelahi dalam satu sarung dengan saling tikam menggunakan badik satu sama lain hingga salah satu tewas atau tewas keduanya. Pepatah tersebut dikenal “Uttetong ri-ade’e, najagainnami siri’ku (aku taat kepada adat, karena dijaganya siriku)

Tradisi-tradisi adat nusantara di atas adalah satu bentuk upaya mempertahankan hak mereka terutama saat-saat penjajahan terjadi. Walaupun dalam ranah hukum kontemporer saat ini tidak dibenarkan—setelah Indonesia merdeka dan memiliki hukum mengikat ke semua suku—namun tradisi di atas pernah dipegang erat oleh suku-suku di nusantara untuk mempertahankan tanah mereka. Perlawanan terjadi upaya hukum jelas mustahil akan member keadilan pada mereka. Sepanjang abad 18 dan 19 hampir tiap tahun terjadi pemberontakan petani local di Indonesia. James Scoot (2000) menyebutnya sebagai perlawanan sehari-hari (everyday forms of resistance).

Tanah Untuk Rakyat

Narasi Presiden tentang ‘tanah’ butuh penegasan. Mengingat UUPA tahun 1960 yang menjadi cita-cita founding fathers tidak ada upaya pemimpin saat ini untuk melaksanakan distribusi tanah ke petani miskin. Konflik yang terjadi di berbagai daerah selalu absen dari perbincangan publik.. Konflik di Karawang baru-baru ini, dan konflik yang sudah lama seperti di Riau, Lampung dan Kalimantan harus diselesaikan dengan memberi keadilan pasti kepada rakyat yang lelah dan selalu kalah dengan pemilik modal. Upaya untuk mencetak 2 juta lahan pertanian baru, masih dirasakan pesimis mengingat lahan pertanian tersebut akan dikelola oleh negara sebagai pemilik sah tanah. Jika upaya distribusi tanah ke petani miskin hanya janji-janji, sampai kapanpun yang memenangkan perebutan tanah sejak era kolonial sampai pemerintahan Indonesia saat ini adalah penguasa dan pengusaha. Persoalan lain adalah banyaknya hutan Indonesia yang dibabat habis oleh asing dan dijadikan perkebunan sawit dan karet. Ironinya, penguasaan hasil perkebunan pada akhirnya mengalir ke negara asing. Alih-alih bicara investasi, tanah, tanaman, dan hasil panen pada akhirnya memberi keuntungan untuk negara lain. Sipapun Presiden yang terpilih, tidak ada pilihan lain kecuali salah satu unsur peradaban ini direbut kembali dan menegaskan bersama bahwa “Tanah Untuk Rakyat”!

lingkungan - 01.43.00

Tanah Untuk Rakyat

o leh : Dharma Setyawan Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM Terbit di Koran Editor, 08 Agustus 2014 Hiruk pikuk pilpres me...

Pages

Ridho Tentang Muda?

Kata, Kota, dan Kekuasaan

Tanah Untuk Rakyat

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner