DHARMA SETYAWAN: 2014

Oleh : Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir

Terbit di http://lampost.co/berita/jokowi-kerja-dan-trisakti

Jokowi telah melakukan re-born terhadap makna ‘kerja’. Narasi ‘kerja’ yang pernah dicetuskan Bung Karno 55 tahun yang lalu, kini mulai ber-api lagi dan menarik perhatian banyak pihak. Kabinet Kerja adalah kabinet yang pernah dibangun Bung Karno saat perdebatan ideologi makin runcing, konflik kepentingan antar partai politik kian bringas dan resistensi antar kelompok di daerah makin meluas. Kabinet “kerja’ ini juga mengingatkan kita tentang ucapan Soekarno (1959) bahwa dengan kabinet kerja adalah untuk menandai diakhirinya Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.

Pasca ditetapkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perubahan kebijakan. Dilakukan pembentukan “Kabinet Kerja” dengan Tri program yaitu melengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialism untuk mengembalikan Irian Barat. Menurut Herbert Feith (1995) “pada oktober 1956, Presiden Soekarno mendesak agar partai-partai politik dikubur, akibat persaingan ideologi dan kepentingan kepartaian. Demokrasi liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Namun, baru pada 1958, Soekarno secara mantap ingin menegaskan berlakunya Demokrasi Terpimpin setelah mendapat dukungan angkatan darat.”

Pada Juli 1959, secara resmi Soekarno mengembalikan negara ke bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya bulan Februari 1957 Soekarno mengumumkan konsepsinya bahwa negara harus menerapkan system pemerintahan baru dengan Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas semua Partai Politik, dan pembentukan Dewan Nasional sebagai Wakil Kelompok-kelompok Fungsional. Bilveer Singh (1996) menuliskan dalam buku “Dwi Fungsi ABRI” bahwa setelah berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan milter beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer.

Kerja Era Jokowi

Kerja bukan sesuatu yang metafor, Jokowi ingin membuktikan bahwa kabinet ‘kerja’ yang dibangunnya adalah tindankan nyata atau aksi untuk menyelamatkan negeri ini dari kemalasan berdikari. Sebagaimana Khalil Gibran berucap dengan puisi”, Kerja adalah kerja yang mengejawantah/dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cinta/hanya dengan enggan/maka lebih baiklah jika engkau meninggalkannya/lalu mengambil tempat di depan gapura candi/meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka cita/.

Jokowi hidup ditengah bangsa yang hampir absen tentang narasi besar Soekarno. Hadirnya Jokowi juga tidak memberi representasi Sukarnoisme di tubuh PDI P partai yang menunjuk dirinya saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah orang—yang kita semua tahu—tidak mampu melakukan sihir dengan pidato-pidato layaknya singa podium seperti Soekarno. Tapi Jokowi—dalam gestur politik yang dibangun selama ini—adalah wajah kesederhanaan yang paling mudah dipahami oleh para wong cilik. Sepertinya rakyat begitu yakin bahwa dengan memilih Jokowi, adalah bentuk ekspresi rakyat yang melihat diri mereka ada pada sosok mantan wali kota solo tersebut. Dengan modal blusukan di Solo dan Jakarta, Jokowi cukup berhasil meyakinkan publik—media, intelektual, partai politik, pengusaha dan tentu wong cilik—bahwa dirinya bersama Jusuf Kalla mampu membawa Indonesia untuk lebih baik.

Dalam ‘Kabinet Kerja’ yang dipimpin Jokowi, PDI P sebenarnya ingin menyadarkan kembali ingatan publik kepada kabinet kerja yang pernah dibangun Soekarno. Kabinet ini setidaknya punya pekerjaan rumah masa lalu yang belum tuntas dan harus benar-benar di selesaikan yaitu pertama, sandang pangan rakyat; kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Contoh nyata yang mendapat perhatian publik adalah rencana kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harus dikaji secara matang apakah sebagai solusi untuk meningkatkan terpenuhinya sandang pangan rakyat atau malah menyengsarakan rakyat? Karena masalah yang dihadapi pemerintahan Jokowi sebenarnya lebih kompleks dari masalah yang dihadapi Bung Karno saat itu. Penduduk yang semakin bertambah, sumber daya alam yang kian dieksploitasi dan campur tangan asing yang jelas lebih canggih adalah tantangan nyata pemerintahan Jokowi di masa kini.

Kerja dengan Tri Sakti?

Kalimat magis Tri Sakti kini butuh pembuktian nyata, Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. Sejumlah Kementerian yang dibentuk Jokowi berbeda dengan kementerian yang dibentuk SBY. Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya, adalah contoh kementerian yang memberi optimisme ke rakyat untuk menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung pasca tragedi 1965. Kementerian ini secara khusus dibentuk setelah sekian lama tidak ada upaya dari beberapa Presiden untuk menuntaskan kasus agraria. Kementerian Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi yang saat ini di pisah adalah upaya untuk tercapainya cita-cita pendidikan yang lebih fokus.

Narasi ‘kerja kontemporer’ Jokowi semestinya sejalan dengan konsep Tri Sakti. Kerja adalah praktik langsung, bukan hanya blusukan di lapangan. Kerja bukan dagangan politik atau jargon emosional ala 100 hari umumnya pemimpin melakukan gebrakan. Kerja dengan Tri Sakti harus lebih bernyali, melebihi nyali Bung Karno di masa lalu. Kerja Jokowi harus berani untuk segera mengganti mereka-mereka yang tidak kompeten di kementerian. Bukankah sejak awal Jokowi berucap bahwa koalisi ini adalah tanpa syarat? Maka Jokowi dalam pidatonya pantas berucap dengan semangat,’kerja…kerja…kerja…”. Kerja Jokowi adalah ibadah untuk Indonesia, sebagaimana Pramoedya Ananta Toer mengatakan dalam novel “Rumah Kaca” “Selama orang masih suka bekerja, dia masih suka hidup dan selama orang tidak suka bekerja sebenarnya ia sedang berjabatan tangan dengan maut” Selamat bekerja Pak Jokowi!

NEGARA - 19.30.00

Jokowi, Kerja, dan Tri Sakti

Oleh : Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir Terbit di http://lampost.co/berita/jokowi-kerja-dan-trisa...

Oleh : Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro, Penggiat Diskusi Kamisan Cangkir,

Terbit Kamis 16 Oktober 2014

“Yang dilarang dari umat Islam bukan perbedaan pendapat tapi perpecahan” (Gus Dur)

Melihat fenomena kekerasan di dunia pendidikan akhir-akhir ini kita semakin sadar pendidikan adalah bagian kekerasan struktur. Penyiksaan yang dialami siswi SD Sumatra Barat oleh beberapa temannya adalah kekerasan yang bisa jadi adalah fenomena gunung es. Sekolah hari ini adalah penjara-penjara baru bagi mereka yang sedang tumbuh kreatifitasnya. Sekolah bahkan menjadi tempat penyeragaman dimana keberagaman sulit diakui. Mereka-mereka yang tumbuh berbeda dan melenceng dari arus kurikulum negara tidak layak untuk menjadi peserta didik yang baik. Contoh nyata, sekolah cenderung menjadi perlombaan nilai angka 10 dan ranking ke-1 dalam sudut mata pelajaran matematika. Matematika dalam arti kejujuran, toleransi, tolong menolong dilihat sebagai bentuk untung rugi. Matematika bahkan tidak diajarkan secara benar dalam arti membentuk hidup yang saling menambah mutu. Malah matematika selalu dianggap sebagai kalkulasi kehidupan yang sangat pragmatis, culas, sampai hedonis. Saling tikam, saling telikung, saling meng-kapital adalah matematika darwinisme—organism struggle . Sulit ditemukan ajaran matematika untuk saling berbagi, saling manambah sehingga dapat saling menguntungkan.

Sekolah Toleransi?

Membaca Lampung Post (28/09) tentang Sekolah Toleransi menarik untuk diperbincangkan. Mengingat kebe-ragam-an dan keber-agama-an kita masih terus muncul permasalahan di akal rumput. ‘Lampung’ sering menjadi sorotan nasional terkait dengan konflik etnis dan agama yang sesekali menyeruak. Sebagai alumni SMA 1 Kotagajah—sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan sekolah toleransi—penulis merasakan pengalaman hidup 3 tahun di sekolah tersebut. SMA N 1 Kotagajah terletak di tengah dua gereja, yaitu Gereja Katolik dan Protestan. Siswa yang belajar di SMA tersebut bermacam suku mulai Lampung, Bali, Jawa, Batak, Cina, Sunda dan beberapa ras campuran. Agama siswa juga bermacam-macam Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu. Yang menarik adalah dari sekian macam keragamaan dan keberagamaan warga SMA 1 Kotagajah--yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah ini—belum pernah terdengar media meliput tentang konflik fatal terkait bentrok etnis dan agama. Siswa di sekolah ini lebih dikenal sebagai kumpulan seleksi anak-anak berprestasi di sekolah-sekolah SMPse-kabupaten Lampung Tengah.

Sekolah Toleransi yang menjadi berita menarik di media Lampung, bahkan dengan adanya konflik yang selama ini muncul, perlu untuk segera melaksanakan program sekolah toleransi tersebut. Acapkali kita meremehkan makna toleransi dalam bingkai ke Indonesiaan kita. Sejak Orde Baru, rakyat telah kenyang mengunyah otoritarianisme dalam kabut gelap rezim militer. Semua orang dipaksa oleh negara untuk tunduk kepada semua aturan-aturan baku yang sangat strukturalis. Setelah reformasi kita dihadapkan pada kebebasan berekspresi yang sangat frontal dan bahkan lebih masif, jika dibandingkan dengan negara-negara di wilayah Asia lainnya. Konflik agama khususnya, dibuat sedemikian akut menjadi alasan teologis untuk melegetimisasi sikap anti-toleran dalam kehidupan sehari-hari. Padahal negara telah menjamin kebebasan beragama sesuai pasal 29 ayat 2 UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Gusdur dan Ajaran Toleransi

Sekolah Toleransi penting untuk membangun karakter bangsa. Dengan hadirnya ajaran toleransi di sekolah-sekolah. Guru, Kurikulum, dan Pelajar itu sendiri dapat memahami makna pluralitas sebagai sesuatu yang “teken for granted”. Tidak bisa kita memaksakan kesamaan identitas dalam kemanusiaan kita. Agama, suku, budaya dan segala bentuk perbedaan yang ada harus dipahami sebagai sebuah kekayaan keragaman bangsa ini. Proses-proses dialektika agama misalnya, masih dianggap satu ancaman bagi kelompok satu dan lainnya.

Pasca Gus Dur banyak orang yang mulai sadar pentingnya menjaga toleransi di tengah keragaman agama, budaya, dan suku di Indonesia. Tokoh-tokoh pun ‘latah’ membawa misi bermacam-macam dengan menggaungkan toleransi di tengah berkecamuknya sikap main hakim sendiri. Pada tataran elit, kita melihat toleransi itu baru sebatas menghargai visi dan misi kekuasaan. Toleransi mereka memusat pada pudarnya ideologi, tapi yang jelas—para elit politik—sangat toleran terhadap hegemoni asing yang mengacak-acak ekonomi dan martabat kebudayaan Indonesia. Pada kalangan pemikir toleransi masih sebatas permukaan baju, cara berfikir mereka lebih banyak kehilangan kesadaran menggali kembali kekayaan ‘local genius’ yang beratus-ratus tahun dimiliki nusantara, bahkan mereka sangat permisif dengan ide-ide asing yang membingungkan rakyat kita. ‘Tegas’ ini adalah sikap permisif bukan sikap toleransi!

Pada kalangan agama toleransi nyaris di ujung tanduk, permasalahan yang muncul bukan semakin tumpul malah semakin meruncing seiring dengan hadirnya aliran-aliran yang bermacam-macam dan semakin menumbuhkan konflik yang kian parah. Di generasi muda toleransi itu kian ‘tiarap’ bahkan menghilang. Dengan fakta semakin banyak tawuran pelajar di jalanan dan aksi brutal demo-demo yang berbuntut kerusakan fasilitas umum.

Gusdur memberi tauladan untuk terus melakukan dialog antara ilmu spirit dengan ilmu materi yang harus termanifestasi dalam kehidupan. Baginya, kehidupan merupakan kemampuan menghubungkan spirit Ketuhanan dengan tindakan, namun dalam pelaksanaannya harus disertai dengan kesabaran, demi terhindarnya kekerasan yang akan menodai harkat kemanusiaan. Dalam istilahnya, dalam kehidupan harus selalu mencari keseimbangan antara “normatif (ajaran agama)” dengan “kebebasan berpikir”(Gus Dur: 1999).

Kekerasan yang menjadi masalah serius bangsa ini, dicerna Gus Dur dengan wacana-wacana non-mainstream. Gusdur membangun logika terbalik, tentang agama yang harusnya membawa kedamaian. Toleransi adalah tradisi Gus Dur yang genial tidak hanya dalam tataran pemikiran tapi menjadi laku Gus Dur dalam transformasi humoris “gitu aja kok repot”. Gus Dur seolah menebak masa depan zaman untuk tidak menggunakan agama sebagai sikap emosional. Wajah agama yang garang direkonstruksi menjadi konsep berfikir yang egaliter. Sebagaimana tradisi Hasan Hanafi “Al turast wa al tajdid”, pemikiran Gusdurian—gerakan penerus pemikiran Gus Dur—kemudian mengibarkan panji intelektual ‘Menggerakkan Tradisi Meneguhkan Indonesia’. Gus Dur seakan optimis spirit agama akan menjaga tradisi-tradisi baik dan juga terbuka terhadap modernisme. Dengan ini toleransi—keterbukaan pemikiran—menjadi jalan terbaik untuk memberi kesempatan siapapun menemukan kebenaran atas sikap membangun pelestarian kebudayaan dan pembaharuan pemikiran. Kita harus optimis sebagaimana Gus Dur telah memulai.

LOCAL WISDOM - 19.44.00

Gus Dur dan Toleransi

Oleh : Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro, Penggiat Diskusi Kamisan Cangkir, Terbit Kamis 16 Oktober 2014 “Yang dilarang dar...

(Terbit di Lampung Post, 25 September 2014)

oleh : Dharma Setyawan

Alumnus Pascasarjana UGM, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir

Pohon menjadi cerita kekuasaan yang menarik. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, penanaman pohon dikonsepsi sebagai upaya pengembalian hak alam. Disisi yang lain pohon adalah subjek yang menjadi masalah tersendiri dalam beberapa sisi. seperti politik, agama, dan Lingkungan Hidup. Pohon bukan saja soal lingkungan hidup, tapi sejarah yang bercecer dengan imajinasi politik. Dalam konflik kekuasaan yang lain, pohon menjadi imajinasi politik antar bangsa yang saling bergejolak. ‘Pohon’ contohnya menjadi cerita mitologi dan kekuasaan bagi Zionos Yahudi. Kepercayaan mitologi Agama Yahudi—yang juga dilegitimasi oleh Islam—membawa keyakinan kuat tentang pohon keselamatan saat perang ‘Armageddon’ dimasa depan. Perang besar terakhir ini dipercayai oleh kepercayaan Yahudi sebagai perang yang melibatkan seluruh dunia. ‘Pohon Ghorqod’—pohon yang banyak ditanam sebagai pohon keselamatan—menjadi kepercayaan untuk kemenangan Zionis dalam menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepunahan. Keyakinan Zionis terhadap kesaktian pohon itu diamini dengan menanam pohon tersebut sejak 1984.

Presiden AS Ronald Reagan melakukan pertemuan tahun 1984 dengan pelobi senior Yahudi Tom Dine dari American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Reagen berucap,”Anda tahu, saya berpaling kepada nabi-nabi kuno perjanjian lama dan tanda-tanda yang meramalkan perang Armageddon”. Reagen sangat mempercayai perang tersebut akan dating dengan membawa misi suci agama. Penerus Reagen kemudian diketahui George H.W Bush, William J. Clinton dan George W. Bush. Meminjam ungkapan A. Syafii Ma’arif (2013), mitologi agama telah menjadi kekuatan legitimasi perang untuk memaksa mereka saling berkuah darah. Penajaman kepercayaan pohon dalam politik kekuaasaan bangsa-bangsa, di kuatkan oleh Islam dengan sebuah hadist,”tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka. Sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon berkata : “ Hai Muslim! Hai hamba Allah! Ini Yahudi di belakangku kemarilah, bunuhlan dia! Kecuali pohon Ghorqod, maka, itu adalah dari pohon-pohonnya orang Yahudi” (HR Muslim).

Contoh pohon dalam gejolak kekuasaan yang lain. ‘Pohon Hitler’ atau pohon ‘ek’ begitulah rakyat Polandia menyebut. Pohon yang menandai sejarah pendudukan Nazi selama Perang Dunia II. Jerman Nazi menyerbu Polandia pada 1 september 1939, sehingga mengobarkan PD II. Enam juta orang Polandia meregang nyawa dan sekitar 3 juta orang Yahudi tewas atas intruksi pembunuhan massal oleh Hitler. ‘Pohon Hitler’ adalah sejarah reboisasi penuh darah bagi rakyat Polandia. Rakyat mengenang Pohon itu sebagai sebuah ketakutan yang akut. Tahun 1942 orang Jerman membawa bibit satu pohon ‘ek’ dan menanamnya ke pusat kota. ‘Pohon Hitler’ ditanam untuk menandai hari kelahiran Hitler dimana bibit pohon berasal dari Baunau am Inn, Austria—tempat Hitler dilahirkan. Tidak ada yang salah dari pohon ‘ek’ tersebut, tapi rakyat Polandia terlanjur mengingat sejarah yang pahit melihat pohon ‘ek’ sebagai symbol kematian.

Pohon juga menjadi kepercayaan tahayul yang hampir sama disebut Tan Malaka sebagai Logika Mistika. Kepercayaan orang-orang Jawa terhadap pohon sebagai tempat sakral, tempat yang harus diberikan sesajen—persembahan dalam bentuk makanan—sampai tempat ritual di masa lampau. Pohon telah menjadi kutukan bagi kepercayaan Nusantara lama, saat pohon dibiarkan begitu saja. Dalam tafsir modern tentang kepercayaan ini, masyarakat Jawa pada dasarnya lebih menghargai kelangsungan alam karena tidak berani menebang pohon—akibat sakralisme pohon. Namun sjak Belanda hadir di Indonesia penebangan pohon-pohon di hutan kian marak diiringi revolusi Industri yang kian pesat.

Pohon dan Komunikasi Politik

Imajinasi manusia tentang pohon tidak akan pernah selesai sampai di sini. Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah yang menggambar proses politik yang selalu melibatkan alam semesta—khususnya pohon. Pohon dalam wacana politik begitu beragam termasuk pemimpin negara. Soekarno dalam kunjungannya ke Mekkah, merasakan panasnya kawasan padang Arofah. Sehingga suatu ketika Soekarno menawarkan kepada Raja Arab Saudi untuk menanam pohon. Pohon ‘Soekarno’ yang kini mereka kenal adalah sebuah imajinasi Soekarno tentang pohon sebagai narasi persaudaraan politik. Pohon “mimba, imbo atau imba” didatangkan langsung oleh Soekarno beserta ahli tanaman ke padang Arofah yang tandus. Di tanah yang gersang itu ada pipa-pipa yang mengairi pohon agar hidup sebagaimana tumbuh di wilayah Indonesia yang subur. Kini orang melihat pohon Soekarno itu tumbuh rapid an subur sebagai penyejuk.

Konon, “revolusi hijau’ yang dilakukan oleh Fidel Castro di Kuba adalah ide Soekarno. Dengan bangganya Castro mengaku sebagai murid gerakan revolusi melawan imperialism dan neo-kolonialisme. Bung Karno berkunjung ke Havana pada tanggal 9 -14 Mei 1960. Bung Karno memberi saran kepada Castro sebagai perdana Menteri dan Che Guevara sebagai Gubernur Bank Nasional negara Kuba untuk menanam tembakau dan pohon jarak. Revolusi Hijau tidak hanya disitu, Kuba adalah negara yang paling siap membangun infrastruktur kesehatan paling modern. Revolusi Hijau sukses membangun surplus pertanian juga menjaga kualitas air dan tanah di Kuba. Walaupun diembargo Amerika sejak tahun 60-an. Kuba tetap kokoh dengan kemandirian ekonominya.

Pohon dan Imajinasi

Pohon dalam narasi Soekarno jauh mengalir sebelum idenya ditawarkan ke Mekkah dan Kuba. Sebagai seorang arsitek, Soekarno juga seorang Jawa. Soekarno melihat pohon sebagai imajinasi modern. Evolusi ‘Jawa-centrisme’ menarasikan pohon sebagai tempat bernaung untuk berfikir bukan lagi sesuatu yang harus di sembah layaknya kepercayaan Jawa masa lampau. Saat pembuangan di Ende Flores 1934-1938, Soekarno banyak merenung dibawah pohon Sukun. Pohon itulah yang mengilhami Soekarno hingga mencetuskan ide tentang 5 butir Pancasila. “Di pulau flores yang sepi, dimana aku tidak memiliki kawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-ham lamanya di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dan tahukan kamu, kata “Esa’ yang artinya satu merupakan bahasa masyarakat Ende yang kini melekat dalam sila 1 Pancasila” Ucap Soekarno.

Jauh di bumi Madiba (baca : Nelson Mandela), ‘Baobab’ adalah pohon khas di Afrika yang tumbuh hingga ukuran sangat besar. Saat Nelson Mandela meninggal, angin duka menghampiri pohon Baobab untuk menggambarkan benteng keteduhan bagi rakyat Afrika Selatan. “Baobab besar telah rubuh, tetapi akarnya akan memelihara tanah untuk selamanya”, begitulah slogan besar Kongres Nasional Afrika (ANC). Pohon dalam sejarah ikut mewarnai peristiwa politik yang terjadi. Hitler, Soekarno, Nelson Mandela dan jauh para Nabi memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan pohon. Kita yang hidup dimasa kini harus melihat pohon sebagai bagian dari nyawa kemanusian kita. Selama kita mau menanam pohon, selama itu kita ikut menghargai bagian dari keberlangsungan kehidupan.

lingkungan - 17.53.00

Pohon, Politik, dan Imajinasi

(Terbit di Lampung Post, 25 September 2014) o leh : Dharma Setyawan Alumnus Pascasarjana UGM, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir ...

oleh : Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro, Ketua Komunitas Hijau

Terbit di Lampung Post, Jumat 29 Agustus 2014

“Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak karena fungsi hidupnya hanya beternak diri (Pramoedya Ananta Toer)

Kita masyarakat Lampung sedang berisik bicara soal pemimpin muda. Tentang ‘muda’—semangat, umur dan rekam jejak—menjadi ukuran dan persoalan serius di politik lokal Lampung. Kita tidak sedang bermain dadu dalam politik, kita sebaiknya berangkat dengan keseriusan yang nyata. Pelbagai nada optimis dan pesimis sedang diperbincangkan jika menyangkut orang muda. Orang banyak menyebut semangat pemuda adalah semangat sedang tumbuh bukan semangat kematangan sebagaimana yang selalu diyakini para kaum tua. Lebih tertantang ‘muda’ selalu dianggap modal semangat yang belum dibuktikan dengan tindakan nyata. Soal muda kembali diragukan hadirnya pasca terpilihnya M. Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung. Tidak tanggung-tanggung pemuda tampan ini dinobatkan sebagai Gubernur termuda se-Indonesia dengan umur 34 tahun. Setidaknya 2014 ini riuh ‘muda’ menjadi trend politik tersendiri untuk mewujudkan ide segar bahwa ‘yang muda yang memimpin’. Sebelumnya, pemimpin muda muncul sebagai bentuk kontestasi politik yang diragukan. Pada pemilu 2009 misalnya pemimpin muda masih dianggap hal yang remeh akibat belum ada thesis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila yang muda memimpin daerah. Jika menilik sejarah, Soekarno memimpin Indonesia di umur 44 tahun, Mohammad Hatta menjadi wakil presiden berumur 43 tahun, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama diumur 34 tahun, dan sejarah pemimpin termuda adalah Arnold Baramuli menjadi Gubernur Sulawesi Utara tahun 1960 pada umur 29 tahun. Walaupun saat kemerdekaan pemilihan pemimpin belum seperti sekarang—demokrasi rakyat—namun semakin banyak muncul pemimpin muda diberbagai daerah. Sebut saja Ridwan Kamil Bandung 42 tahun, Bima Arya Sugiharto Bogor 41 tahun, Nurdin Abdullah Bantaeng 49 tahun. Nama-nama di atas memberi optimisme kepada publik atas prestasi awal dan hadirnya asa perubahan yang lebih baik.

Laku Politik Ridho

Ridho punya pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap enteng. Tantangan utama Ridho adalah memimpin propinsi tanpa ada rekam jejak kepemimpinan di kabupaten atau kota di daerah Lampung. Berbeda dengan Ridwan Kamil yang memulai dari wilayah kota Bandung atau Tri Rismaharini memulai dari Surabaya. Ridho ditantang memperbaiki Lampung dengan segala permasalahan yang berada di kabupaten kota. Sinergitas dengan pemimpin-pemimpin kabupaten dan kota inilah yang harus ditekuni pelan namun pasti agar Lampung berbenah dan terus berbenah. Jika Ridwan Kamil bermula membangun ide dengan gerakan Indonesia berkebun, komunitas urban, arsitek dan komunitas-komunitas pemuda lainnya. Ridho berangkat dari Partai Politik yang konsistensi programnya jamak sulit dirasakan oleh publik. Ridwan Kamil sadar bahwa komunitas muda Bandung adalah potensi besar perubahan. Muda dan kreatifitas dipadukan untuk membuat perubahan berangkat dari bawah. Berbeda juga dengan Jokowi, Ridho adalah orang yang yang terlihat elitis—perilaku politik yang masih dirasakan tingkat grass root. Jokowi dengan perilaku apa adanya di Kota Solo mampu menarik simpati warga Jakarta sehingga citra politik Jokowi lebih moncer sampai kini level nasional. Begitupun dengan Nurdin Abdullah di Bantaeng, posisi Ridho bisa dikatakan hampir lebih baik tapi programnya kalah baik dengan Prof. Lulusan Jepang tersebut. Setidaknya Lampung adalah level Propinsi yang posisinya lebih terkenal dari pada daerah Bantaeng yang sangat tidak familiar. Namun secara jaringan Nurdin lebih progresif dengan bekerjasama dengan Jepang untuk membantu program-progam di daerah. Relasi Nurdin yang jauh di Timur Indonesia di jawab dengan jaringan level dunia. Ridho dengan beberapa pemimpin muda di atas adalah satu gambaran yang bisa dikatakan tidak seimbang antara level propinsi dan kabupaten kota. Tapi menyangkut muda ‘Ridho’ adalah harapan kaum muda dan masyarakat Lampung yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Idealisme Ridho

Dengan banyaknya pemimpin muda di daerah yang terpilih. Publik mencoba merespon bahwa era pemimpin muda tidak dapat disanggah lagi. Yang harus dilakukan adalah menjaga dan terus mendorong bahwa muda itu identik dengan perubahan. Narasi yang dibangun Ridho harus menjangkau publik dengan cepat dan tepat. Optimisme Ridho untuk konsisten dengan apa yang akan dibangun dan apa yang telah diputuskan harus dikawal dengan benar. Sebagai contoh program membangun transportasi Kereta Api untuk menghubungkan antar kabupaten. Dan juga keputusan menghentikan sementara proyek Kota Baru yang digagas oleh Gubernur lama. Pekerjaan Rumah Ridho tersulit adalah mentransformasikan ide-idenya untuk menjangkau komunitas-komunitas sehingga pembangunan terjadi bukan hanya dari atas, tapi juga berangkat dari bawah. Muda yang disandang Ridho adalah idealisme yang laiknya dibuktikan dengan kerja. Sebagaimana Tan Malaka berucap,“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda”. Selamat bekerja Bung Ridho!

NEGARA - 00.17.00

Ridho Tentang Muda?

o leh : Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro, Ketua Komunitas Hijau Terbit di Lampung Post, Jumat 29 Agustus 2014 “Kalian ...

Pages

Jokowi, Kerja, dan Tri Sakti

Gus Dur dan Toleransi

Pohon, Politik, dan Imajinasi

Ridho Tentang Muda?

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner