DHARMA SETYAWAN: September 2011

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau /

Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM

Negeri ini tidak henti-hentinya menuai banyak permasalahan mulai dari buruknya perilaku pejabat politik sampai pada perilaku buruk para pelajar dan mahasiswa. Peristiwa pada (19/9/2011) yang mencengangkan kita semua terjadi pada pelajar SMA 6 Jakarta yang melakukan penyerangan terhadap puluhan wartawan. Peristiwa biadab tersebut dilakukan oleh para remaja yang notabene adalah para pelajar yang masih diurus oleh orang tua. Apalagi SMA 6 Jakarta terkenal dengan sekolah elit yang disana banyak pelajar yang orang tuanya adalah pejabat dan artis. Di Bandar Lampung tawuran terjadi didua kelompok mahasiswa yang saling lempar. Dua kelompok mahasiswa Universitas Lampung yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Teknik (FT) saling melempar batu pada aksi tawuran di Universitas Lampung, Rabu (21/9/2011). Tawuran mengakibatkan puluhan mahasiswa terluka dan merusak sedikitnya 18 mobil. Selain itu pada kondisi daerah masyarakat kita juga sering terjadi kerusuhan antar warga. Ada yang hanya dipicu masalah sepele sampai pembunuhan salah satu warga etnis tertentu. Suguhan kekerasan hampir setiap hari ditampilkan di media kita, sebagai gambaran kondisi mental masyarakat Indonesia yag sedang sakit. Ada apa dengan bangsa ini?

Generasi Pendidikan Frustasi

Dari peristiwa di atas kita dapat melihat gejala-gejala yang timbul adalah indikasi generasi bangsa yang sedang frustasi. Sedikit sebab yang sepele dan sangat tidak substansi dapat memicu kerusuhan besar hingga klimaknya terjadi tawuran yang mengakibatkan luka, pembunuhan dan rusaknya fasilitas umum. Pelajar dan mahasiswa semestinya berfikir keras dan cerdas untuk masa depan bangsa telah menghianati amanah diri dengan melakukan tindakan anarkis yang merusak citra buruk hasil pendidikan. Pada kasus pengeroyokon yang dilakukan ratusan pelajar ke puluhan wartawan selayaknya hal itu tidak terjadi apalagi terjadi pada saat kewajiban menuntut ilmu wajib bagi mereka. Tindakan yang mereka lakukan merupakan cerminan frustasi yang terjadi akibat akumulasi buruk para pemangku kebijakan negeri ini. Pada hakekatnya manusia tidak menginginkan adanya ancaman satu sama lain. Untuk itu pendidikan semestinya membuat kita lebih baik dan menjauhkan sifat manusia pada sebelumnya yaitu homo homini lupus (manusia pemakan segala). Sifat inilah yang kemudian membuat manusia satu dengan yang lain saling sikut, saling berkelahi dan bahkan saling membunuh. Pelajar yang dididik untuk menjadi lebih baik faktanya tetap menjadi manusia yang berperilaku sama dengan orang yang tidak berpendidikan. Mereka yang masih pada usia belia pun sudah berani menyerang sejumlah wartawan lalu bagaimana nanti ketika mulai hidup di masyarakat dengan segudang permasalahan yang begitu kompleks.

Para pelajar dan mahasiswa sebagai pewaris intelektual dan agen of change telah berperilaku buruk bahkan offside dari koridor sopan santun. Para pelajar di SMA 6 Jakarta dan Mahasiswa di Universitas Lampung ini adalah sebagian contoh dari kondisi generasi frustasi yang gagal dalam menempa moral pendidikan. Selain itu kita juga patut prihatin dengan perilaku kehidupan bebas para pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang telah mengidap penyakit hedonis dan apatis. Penyakit hedonis ini terbukti dengan banyaknya gaya hidup mewah para pelajar dan mahasiswa akibat dari tayangan televisi yang menyuguhkan hidup enak, harta berlimpah dan pola borjuis. Tayangan sinetron menyuguhkan pola hidup remaja yang berfashion mahal dan berkendaraan mahal. Hal ini yang membuat para generasi apatis dan bermimpi muluk tanpa kerja keras tapi malah sebaliknya hidup bermalas-malas dan menuntut orang tua untuk memberikan mereka fasilitas yang sama seperti kehidupan di sinetron.

Pergaulan bebas juga sudah terjadi pada pelajar dan mahasiswa kita di kota-kota di Indonesia. Mulai dari seks bebas hingga narkoba hal ini bukan hal baru bagi generasi bangsa ini. Kita merasakan benar bagaimana kota-kota besar malah menjadi magnet buruk bagi generasi sehingga melupakan local wisdom (kearifan local) yang sepatutnya dijaga bangsa ini sebagai bangsa timur yang penuh dengan sopan dan santun. Narkoba pun terus mengintai dan menjadi momok berbahaya bagi otak generasi bangsa ini. Mulai dari hal-hal yang ringan pelajar merokok, minuman keras, dan sampai narkoba pelajar indonesia menjadi surga uang bagi pemilik produksi barang haram di atas. Bahkan pelajar wanita di kota-kota juga tidak asing dengan barang haram tersebut. Imbasnya yaitu pada kasus pemerkosaan yang terjadi kepada pelajar kita adalah akumulasi dari disorientasi hidup yang berawal dari kehidupan bebas yang mereka jalani. Sayangnya di Jakarta malah terjadi aksi dengan memakai rok mini dan menyudutkan pihak yang ingin memperbaiki perilaku bebas para generasi frustasi ini. Rokok, minuman keras, narkoba, fashion yang memancing birahi tidak pernah dipersalahkan tapi hal yang lain yang malah dipersalahkan.

Mengobati Pendidikan Frustasi

Pendidikan kita perlu banyak mendapat koreksi oleh berbagai pihak. Pendidikan yang seharusnya memberikan nilai-nilai moral pada generasi pada faktanya hanya menjadi titik jenuh para pelajar dan mahasiswa. Hal ini dapat disebabkan bebarapa hal. Pertama, bahwa pendidikan kita hanyalah ritualisme tuntutan semata dan bukan pola kewajiban setiap warga negara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dari pendidikan. Pendidikan juga tidak menarik karena kurangnya penghargaan pemerintah kepada kaum intelektual di negeri ini. Maka wajar kurangnya perhatian pemerintah kepada karya hasil riset pendidikan menyebabkan dunia pendidikan menjadi instrumen yang tidak menarik. Sehingga orang akan beralih pada instrumen lain dan menghindari pola pendidikan yang seharusnya mampu mengikat moral dan menanamkannya ke pemikiran generasi bangsa. Pada akhirnya kondisi pendidikan yang mengalami stagnasi atau status quo akan ditinggalkan. Sehingga para generasi lebih memimih untuk masuk ke dunia instan seperti ingin menjadi artis yang berlimpah uang. Nilai etika pendidikan yang semakin kabur ditambah semakin meningkatnya dunia entertainment menjadi terbalik fungsi pendidikan telah digantikan oleh para artis. Para artis ini kemudian mengajarkan pola hidup mereka yang serba mewah dengan uang berlimpah.

Kedua, Negara terkesan cuci tangan dengan gejala buruk yang terjadi pada pendidikan kita. Negara dengan segala instrumennya seharusnya lebih fokus pada proteksi untuk menyelamatkan moral bangsa ini dari fenomena degradasi moral. Pemerintah perlu mengambil alih kebijakan dengan mengatur kebebasan para pelajar dan mahasiswa agar kembali kepada jalur naturalnya sebagai seorang peserta didik. Regulasi tentang tayangan media bagi pelajar perlu mendapat sanksi bagi media yang bertujuan hanya untuk merusak para generasi kita. Tayangan yang menayangkan tantang pola tingkah pelajar yang urak-urakan harus segera dihentikan dan pelajar harus kembali pada pola kehidupan yang benar-benar realistis dan nyata. Bukankah Socrates juga berpendapat bahwa tugas utama negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan (arate). Socrates pun menyerukan “Gnooti Seauton” (kenalilah dirimu). Pelajar yang mengenali dirinya diharapkan mampu untuk dapat mengemban amanah sebagai generasi penerus yang baik di masa depan. Semoga!

PENDIDIKAN - 18.53.00

FRUSTASI PELAJAR DAN MAHASISWA

Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau / Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM Negeri ini tidak henti-hent...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM

Maraknya wacana resufle para Menteri kembali menjadi perbincangan hangat untuk kesekian kalinya. Walaupun bukan hal yang pertama tapi isu resufle ini memang terkesan bola panas yang sewaktu-waktu dapat bergulir dan membakar siapapun. Selain itu isu resufle juga menjadi titik kebijakan baru yang di ambil oleh SBY menyangkut agregat kegagalan pemerintahan kabinet jilid II. Pasca terendusnya beberapa kasus suap yang menyeret sejumlah nama menteri, isu resufle terus bergulir tanpa ada kepastian yang jelas dari kebijakan yang akan diambil SBY. Beberapa pengamat politik seperti Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Lingkar Madani) memprediksi ini hanya peralihan isu yang dulu juga pernah terjadi. Bisa jadi Isu resufle memang digulirkan untuk mengalihkan isu besar yang belum tuntas sampai saat ini seperti Century Gate, Gayus, Kriminalisasi KPK dan Antasari Azhar, Nazaruddin Gate dan lain-lain.

Menteri dan Kinerja Partai Politik

Koalisi yang dibangun pada kabinet Jilid II adalah koalisi beberapa partai politik diantaranya Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB dan PPP. Sedangkan pada wilayah oposisi ada tiga partai politik yaitu PDI P, Gerindra dan Hanura. Dalam perjalanan 2 tahun kabinet jilid II, dari 34 Menteri yang mengisi jabatan kursi mereka berasal dari dua kalangan yaitu kalangan profesioal dan kalangan partai politik. Fakta yang terjadi menteri yang berasal dari kalangan partai politik banyak terindikasi menuai kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Hal ini bukan berarti kinerja menteri dari kalangan profesioanal tidak ada kekurangan. Namun menteri dari kalangan partai politik dalam perjalanannya telah banyak tersorot kinerja yang buruk. Hal ini terbukti dengan banyaknya menteri yang berasal dari partai politik terlibat kasus korupsi dan suap dalam tender proyek di kementrian. Sebut saja beberapa menteri yang terkait kasus korupsi atau suap yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dari partai Demokrat terkait suap pembangunan wisma atlit di Palembang, Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang juga ketua Partai Kebangkitan Bangsa terkait kasus suap 1,5 Miliar. Selain mentri di atas kinerja buruk terjadi pada Menteri ESDM Darwin Zaherdi Saleh dari Demokrat terkait dengan sering meledaknya tabung gas elpiji, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dari PAN yang sering melakukan remisi kepada paa koruptor.

Fakta di atas semakin menegaskan bahwa citra dan kinerja buruk menteri lebih banyak berasal dari kalangan partai politik. Pertanyaan yang muncul adalah dimanakah peran partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber ide dan platform gerakan? Semestinya menteri-menteri yang berasal dari parpol adalah orang hasil kaderisasi terbaik dan yang memiliki visi misi dan instrumen yang jelas menyangkut keahliannya dalam menjalankan amanah yang diemban. Namun fakta menyatakan bahwa menteri yang berasal dari partai politik memiliki kinerja lebih buruk dari menteri yang berasal dari kalangan profesional. Kinerja menteri yang berasal dari partai politik lebih banyak melayani pragmatisme para kadernya yang muncul di birokrasi dan bermetamorfosa menjadi staff ahli di kementrian. Permainan tender pada wilayah kementrian juga sangat rentan terjadi conflic of interest (konflik kepentingan) sebagai akibat dari demokrasi yang dijalankan dengan biaya yang sangat mahal. Maka kemenangan koalisi yang dibangun oleh beberapa partai politik dibalas the rulling party kepada partai pendukung dengan kue-kue proyek di kementrian. Hal ini telah menjadi rahasia umum bagai lingkaran setan yang terus berputar mengelilingi orbit politik. Demokrasi juga disalahgunakan menjadi jual beli kekuasaan sebagai upaya mempertahankan status quo yang tersistematis.

Partai Politik Predator Anggaran

Partai politik pun kemudian dipertanyakan fungsi keberadaannya, ditengah demokrasi yang semakin menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat kita pada akhirnya berada pada titik jenuh dengan seluruh akrobat politik yang dilakukan oleh orang partai. Masyarakat juga tidak bisa berharap banyak jika kasus korupsi, suap, dan konflik proyek merupakan ritualisme para pejabat yang notabene berasal dari partai politik. Syatem multi partai dan bebasnya money politik memaksa partai politik untuk bertarung bebas sehingga menyebabkan partai politik menerabas konstitusi yang mereka buat di DPR. Mereka yang mengerti hukum namun mereka sendiri yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Ideologi partai politik pun berangsur-angsur berubah dan bergeser pada ideologi pragmatisme. Partai Politik semakin sulit dibedakan platform gerakan bahkan pertai politik semakin miskin ide dalam menjalankan fungsinya membangun negara. Kaderisasi partai politik juga terlihat semakin mandul, pada tingkat pusat banyak anggota partai yang keluar dan membentuk partai baru. Pada tingkat daerah para pemimpin partai politik dengan mudah berpindah-pindah partai dengan menyamakan kondisi pada wilayah partai penguasa. Hal ini disebabkan karena ideologi partai dan kaderisasi partai benar-benar mandul, sehingga partai terisi oleh orang-orang pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan semata.

Pemimpin dari partai politik ini muncul bersamaan dengan kuatnya modal yang mereka miliki untuk memenangkan pertarungan demokrasi transaksional. Pada akhirnya APBN dan APBD yang semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat habis dihisap oleh para pejabat untuk kepentingan partai politik. Ketidakjelasan visi dan misi parpol dalam tataran prakteknya semakin memunculkan kelompok masyarakat yang apatis terhadap fungsi dan peran partai politik yang sebenarnya. Terhisapnya anggaran APBN dan APBD melalui transaksi proyek oleh orang partai politik menjadikan partai politik bagai mesin uang yang terus bekerja dan maraup keuntungan. Pada akhirnya partai politik tidak lebih hanya sebagai kelompok predator anggaran pada wilayah negara. Selain itu permasalahan juga terjadi pada efisiensi APBN kita yang 70 % telah habis untuk belanja pegawai negeri yang jumlahnya di Indonesia hanya sekitar 5,1 juta jiwa. Artinya ada sekitar 225 juta jiwa penduduk indonesia dari 230 juta penduduk yang hidup tanpa kepastian masa depan dari peran negara kecuali bagi mereka yang masuk dan ikut menjadi predator anggaran di partai politik.

Perlu ada pembenahan signifikan terkait dengan fungsi partai politik baik pada skala nasioanal maupun skala daerah. Pertama, bahwa kaderisasi partai politik harus dilakukan secara matang sehingga jelas ideologi orang-orang yang berada di partai politik. Menteri yang ditempatkan oleh partai politik juga harus teruji kualitasnya. Selain itu ritual pindah partai atau membentuk partai baru adalah tindakan amoebaisasi politik yang hanya akan membebani struktur APBN kita, karena partai politik di subsidi dari APBN. Kedua, Pendanaan partai politik perlu mendapatkan pengawasan ketat dan harus diatur oleh konstitusi yang mengikat. Sehingga diharapkan anggaran partai politik bukanlah anggaran rakyat yang sudah di money loundry lewat transaksi gelap di proyek-proyek APBN dan APBD. Partai politik semestinya memiliki sumber pendanaan jelas selain dari iuran anggota juga perlu ada manajemen usaha partai yang dapat menjamin kesejahteraan anggotanya sebelum bermuluk-muluk akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ketiga, bahwa perlu ada lembaga khusus mengaudit anggaran partai politik yang akan digunakan untuk pemilu sehingga aturan tentang dilarangnya money politik, jual beli suara dan lain-lain benar-benar dapat diantisipasi. Harapan besar partai politik dimasa depan adalah partai politik yang baik yaitu baik secara fungsi dan kinerja. Semoga!

NEGARA - 21.18.00

MENTERI, PARPOL DAN PREDATOR ANGGARAN

Oleh : DHARMA SETYAWAN Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM Maraknya wacana resufle para Menteri kembali menjadi pe...

Pages

FRUSTASI PELAJAR DAN MAHASISWA

MENTERI, PARPOL DAN PREDATOR ANGGARAN

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner