http://www.radarlampung.co.id/web/opini/23377-politik-hijau-untuk-wasior
Sabtu, 16 Oktober 2010
Oleh Dharma Setyawan (Mahasiswa Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro)
Seseorang lewat depan Abu Darda r.a. setelah menanam biji kurma dan bertanya, ’’Bagaimana Anda menanam dan Anda tidak mungkin menikmati karena usiamu telah lanjut?” Beliau menjawab, ’’Aku tidak mengharapkan apa pun kecuali pahala dari-Nya, meski buahnya akan dinikmati orang yang datang setelahku.’’ (Asysyinqithy, Zadul Muslim)
CERITA tentang sahabat di atas memberikan pelajaran bagi kita betapa pentingnya mewariskan keseimbangan alam bagi generasi selanjutnya. Biji kurma yang ditanam Abu Darda adalah simbol kepedulian akan ekosistem yang dilestarikan, meski kita tidak menikmati hasilnya di masa mendatang. Sebuah contoh nyata akan kepedulian untuk melestarikan ekosistem yang tidak semua orang dapat melakukannya.
Menjaga kelestarian tanaman berarti menjaga keberlangsungan keindahan alam. Keindahan yang membuat bumi ini tidak menjadi kering, gersang, atau panas.
Keindahan Indonesia beserta kekayaan di dalamnya adalah ibarat cipratan surga yang Allah SWT karuniakan kepada penduduknya agar semua meyakini kebesaran-Nya sebagai Maha Pencipta. Kekayaan laut yang begitu melimpah di dalamnya dari berjuta hewan di dalamnya, rumput laut, terumbu karang, mutiara, dan keanekaragaman ekosistem sebagai anugerah yang sangat bernilai. Bahkan di dasar laut yang dalam ternyata masih menyimpan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Seperti, minyak, gas alam, dan lain sebagainya.
Selain laut yang kaya, bumi kita juga memiliki hutan yang luas sebagai nadi kehidupan dunia. Di buktikan jika terjadi kebakaran hebat, maka Singapura dan Malaysia adalah Negara yang pertama merasakan sesak udara akibat asap hutan yang dilalap si jago merah. Hutan Indonesia juga menyimpan berjuta Flora yang beranekaragam dan jutaan Fauna yang semakin memperkaya satwa di dalamnya. Bumi yang subur ini pun mengandung begitu banyak kakayaan tambang seperti emas, timah, minyak, biji besi, batu bara, gas alam, dan lainnya.
Bung Hatta pernah mengatakan, ’’Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak saja demokrasi politik, melainkan juga demokrasi ekonomi. Dalam hutan itu tersimpan kekayaan nasional, modal nasional kita.’’ Kata-kata Bung Hatta mengingatkan kepada kita tentang keseimbangan demokrasi yang mengambil peran politik untuk perwujudan kesejahteraan ekonomi nasional. Agenda demokrasi politik yang tidak memperdulikan keseimbangan alam hanya akan menambah bencana kemanusiaan.
Demokrasi politik telah melupakan demokrasi ekonomi yang seharusnya menjadi tujuan utama bangsa dalam menjalankan amanah konstitusi pasal 33 UUD 1945. Dan yang terjadi adalah demokrasi ekonomi yang tidak berjalan namun sistem eksploitasi alam tumbuh subur di negeri ini. Sistem eksploitasi yang terus digulirkan untuk kepentingan asing yang gagal menjajah secara fisik tapi sukses menjajah system ekonomi kita.
Demokrasi politik yang mengedepankan eksploitasi alam tanpa menimbang keberlangsungan ekosistem di dalamnya akan berdampak pada kerugian ekonomi yang tidak akan terganti dengan hasil eksploitasi yang telah dinikmati segelintir kalangan elit. Akibat dari eksploitasi alam ini adalah bencana alam seperti Banjir, kerusakan laut, kerusakan tanah, kerusakan hutan, musnahnya fauna, dan kerusakan lainnya. Semua ini terjadi akibat kerakusan para tirani modal yang di dukung para elit politik dengan kepentingan sesaat. Pengeboran tambang minyak, gas, emas, timah dan penebangan hutan secara liar akan berdampak pada keberlangsungan ekosistem di sekitarnya.
Jika ini dibiarkan maka rakyat yang harus membayar mahal. Alih-alih menikmati hasil eksploitasi rakyat terus merasakan dampak buruk dari kerakusan para tirani modal. Rakyat harus membayar mahal dan mengganti kerugian dengan pajak yang terus mereka bayar kepada pemerintah untuk perbaikan kerusakan. Tirani modal yang telah berselingkuh dengan elit politik ibarat duri dalam daging setelah lepas dari daging malah meninggalkan luka yang butuh waktu lama untuk di sembuhkan. Contoh nyata bencana yang telah terjadi adalah daerah eksploitasi alam seperti Lumpur lapindo di sidoarjo, Tambang emas di Irian Jaya oleh PT Freeport yang merusak tanah papua, tambang minyak di Blok Cepu Natuna, dan yang baru terjadi adalah bencana Pembalakan Hutan di Wasior, Papua barat.
Bencana Wasior di Papua Barat adalah pelajaran bagi kita arti penting menjaga keseimbangan alam. Wasior yang dihuni 7.000 jiwa telah diterpa banjir yang telah memakan korban tewas 145 orang, hilang 103 luka berat 185 orang, dan luka ringan 535 orang (Sumber: Menko Kesra/BNPB). Bencana yang menimpa Wasior Papua merupakan bukti bahwa alam perlu adanya keseimbangan. Alam diciptakan sebagai gambaran kebesaran Tuhan dan kita sebagai manusia harus mampu menjaga keseimbangan alam sebagai manivestasi manusia sebagai khalifah di bumi.
Apa yang digagas Abu Darda dam Bung Hatta adalah bentuk kepekaan yang mendalam dan wujud kepedulian sosial sebelum alam benar-benar memuntahkan bencana bagi kehidupan manusia. Kepedulian mereka adalah simbol “politik hijau” yang harus dicontoh oleh seluruh penghuni bumi ini. Politik hijau merupakan upaya konstruktif menjaga ekosistem alam yang dilakukan semua entitas politik dan civil society yang bertujuan untuk kepentingan kolektif rakyat. Kampanye politik hijau perlu dilembagakan oleh pihak eksekutif baik pusat maupun daerah yang memasuki beberapa jalur sosialisasi yaitu media, pendidikan dan NGO (Non Government Organization).
Kampanye media terus digulirkan agar menyentuh semua lapisan masyarakat arti penting menjaga kelestarian alam. Pendidikan menjadi fungsi pemahaman kepada kaum terpelajar yang nantinya dari merekalah terlahir pemimpin yang peduli terhadap alam dan melanjutkan misi politik hijau. Dan NGO menjadi penggerak untuk perwujudan nyata tentang politik hijau.
Gagasan Hatta menjadi hidup dan sangat dirasakan kebenarannya ketika demokrasi politik tidak sejalan dengan demokrasi ekonomi. Ketika semuanya berjalan sendiri-sendiri, maka malapetaka akan terus terjadi. Pemerintah dalam hal ini perlu koreksi terhadap aturan-aturan yang menyangkut eksploitasi alam yang merusak hutan, tanah, air dan kekayaan di dalamnya. Peran pemerintah dalam hal ini adalah entitas politik yang diamanahi oleh negara (rakyat, Red) untuk mengelola dan memanfaatkannya. Penegakan hukum yang tegas bagi pelaku eksploitasi alam adalah upaya nyata yang ditunggu rakyat. Perselingkuhan yang terjadi antara elit politik dan tirani modal harus mendapatkan hukum yang setimpal dari bencana yang menimpa masyarakat.
Kementrian Kehutanan dalam hal ini harus berani tegas seperti Nurmahmudi Ismail mantan menteri Kehutanan di era Gusdur yang menghukum Bob Hasan (besan Soeharto) atas pembalakan hutan di Kalimantan. Walau akhirnya ia harus diberhentikan karena kerasnya kepentingan tirani modal yang berselingkuh