Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau / Aktifis KAMMI

Publik tidak selalu identik dengan rakyat seluruhnya. Ruang publik adalah ranah, diskursif, tempat opini kritis di ungkapkan. Seorang pejabat boleh jadi di publik mayoritas rakyat, tetapi dalam banyak kasus bisa jatuh karena opini publik segelintir orang (Yudi Latif). Nyanyian Nazaruddin semakin memekakkan telinga banyak pihak. Pasalnya Nazaruddin telah mengetahui akan dijadikan individu yang dikambing hitamkan dari skandal kasus suap di Sesmenpora. Nyanyian Nazaruddin pun mengarah tuduhan ke beberapa nama tokoh penting baik di partai Demokrat sendiri dan juga lembaga lainnya. Sebut saja dari pihak internal partai Demokrat yang terlibat kasus disebut oleh Nazaruddin yaitu Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Anjelina Sondakh dan juga ada dari kepolisian Mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi. 

Anas dan Cita Meritokrasi

Saya sangat sependapat dengan makna meritokrasi yang pernah disampaikan Anas Urbaningrum dalam orasinya Membangun Budaya Demokrasi. Senin, 17 Mei 2010 di Duren Sawit, Jakarta. Anas menempatkan meritokrasi sebagai agenda terpenting dalam membangun budaya demokrasi. Menurutnya meritokrasi harus dijaga dari polusi politik uang dan, sebaliknya, meritokrasi yang kokoh akan membentengi suatu organisasi dari politik uang. Menurut Wikipedia Meritokrasi berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi yang sebenarnya menunjuk kepada suatu bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan.(lihat: http://id.wikipedia.org/wiki/Meritokrasi). Anas menambahkan, meritokrasi juga akan melahirkan sejumlah pemimpin yang kompeten setelah ditempa oleh proses dan memiliki akar dan penerimaan publik. Meritokrasi tidak akan melahirkan orang kuat yang melampaui sistem dan institusi karena pemimpin yang dihasilkan oleh sistem meritokratis adalah "primus interpares" atau "yang utama dari yang setara" sehingga check and balance, baik secara formal maupun cultural dan dapat berlangsung dengan efektif.

Anas Urbaningrum sebagai nahkoda partai Demokrat akhirnya berang ketika Nazaruddin menuduhnya menikmati miliyaran rupiah di beberapa tender proyek. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin kembali berkicau. Dari tempat persembunyiannya di Singapura, anggota Komisi VII DPR itu menyebut adanya kucuran dana untuk menyiapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai calon presiden pada 2014. Dana yang dikucurkan kepada petinggi Demokrat itu berasal dari dua proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu pembangunan Wiswa Atlet untuk SEA Games di Palembang sebesar Rp200 miliar dan proyek pembangunan Ambalang, Jawa Barat, senilai Rp1,2 triliun (sumber : Media Indonesia, 05/07/2011). Lobi-lobi politik pun tetap tidak jauh dari perselingkuhan terhadap pengusaha. Bencana yang menimpa partai Demokrat lewat nyanyian Nazaruddin memang muncul dengan beberapa faktor kemungkinan yang terjadi di partai Demokrat.

Pertama, bahwa Nazaruddin sebagai mantan bendahara umum partai demokrat adalah salah satu politisi yang berada pada gerbong Anas Urbaningrum, ketika kongres II diadakan untuk memilih ketua umum partai Demokrat. Posisi Nazaruddin dipilih sebagai sebagai bendahara umum merupakan posisi yang sangat strategis dan sangat signifikan dalam maju mundurnya Demokrat dibawah kepemimpinan Anas Urbaningrum. Sehingga Nazaruddin dalam hubungannya dengan Anas bukan hanya patner sesama partai tapi merupakan bagian dari lokomotif kubu Anas yang ikut membantu naiknya Anas dalam tampuk kepemimpinan Demokrat. Kedua, Bahwa hasil kongres dua mau tidak mau menyisakan konflik demokrat yaitu terpecahnya kubu Anas dan Kubu Andi Malarangeng serta Marzuki Ali. Hal ini terlihat ketika pada putaran II Kongres Andi memberikan suara pendukungnya kepada Marzuki Ali, namun kemudian kemenangan tetap pada pihak kubu Anas. Dengan adanya kasus yang menimpa Nazaruddin tentu telah terjadi perbedaan pandangan visi antar kubu di Demokrat dan kondisi menjadi semakin buyar, apalagi nama Andi Malarangeng ikut terseret dalam kasus suap yang terjadi Sesmenpora. Ketiga, wacana pemilu 2014 dimana SBY sebagai ketua dewan pembina partai tidak dapat mencalonkan kembali menjadi capres, karena sudah dua periode memimpin Indonesia. Dalam hal ini memaksa suasana ketidakpastian dalam tubuh Demokrat siapa yang layak akan menjadi calon dari partai terbesar di Indonesia tersebut. Dalam kondisi ini tentu antara kubu yang ada di dalam partai Demokrat berlomba-lomba untuk menyiapkan dana besar untuk bertarung baik secara internal maupun eksternal agar layak dicalonkan menjadi kandidat RI 1 dari partai Demokrat. 

Anas, Citra SBY dan Pudarnya Meritokrasi

Gagasan meritokrasi yang disampaiakan Anas dalam membangun budaya demokrasi semakin hambar dan jauh dari harapan.  Teori meritokrasi yang tidak akan melahirkan orang kuat yang melampaui system telah pudar dengan kuatnya citra SBY dalam tubuh Demokrat itu sendiri. SBY pada selalu tampil dengan pidato dalam setiap permasalahan yang terjadi pada bangsa ini telah mematahkan teori meritokrasi yang ingin dibangun Anas Urbaningrum. Pada posisi SBY yang selalu tampil mengeluh, menyalahkan pihak luar dan bahkan pihak media akan semakin membuat kader Demokrat nyaman berada dibalik ketiak SBY. Anas Urbaningrum pun seolah tidak diberi ruang oleh SBY untuk bereksplorasi dan mengembangkan gagasannya dalam memimpin partai Demokrat. Citra SBY yang begitu kuat pada sisi lain telah melemahkan system meritokrasi yang sangat menghargai kerja keras dan penempaan panjang dalam organisasi.

Meritokrasi sendiri memang sangat ideal dan menarik untuk dibicarakan dalam wacana, literatur dan diskusi-diskusi ilmiah. Tapi Demokrasi yang penuh dengan bungkusan citra, lambat laun akan membungkam orang-orang baik yang akan bergerak dan berjuang menegakkan teori-teori dalam tataran aplikasi. Anas yang merupakan saksi dan pelaku reformasi serta dikenal sebagai mantan ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) tentu sangat mengerti dan memahami bagaimana teori-teori politik yang sering dibicarakan dalam diskusi ilmiah. Namun permasalahan yang dihadapi Anas lebih kompleks dibanding dengan gagasan ide yang akan dibangun di tubuh demokrat. Sesuai dengan apa yang disampaikan Yudi Latif, politisi muda seperti Anas pun pada akhirnya jatuh oleh opini segelintir orang karena tidak kuatnya Anas membangun meritokrasi yang sebenarnya.

Selain itu upaya Anas untuk membangun meritokrasi ditubuh Demokrat pun gagal oleh politisi kubu Anas sendiri yaitu Nazaruddin yang mencoreng namanya dan menuduhnya dalam kubangan kotor kasus mafia proyek pembangunan. Anas urbaningrum akhirnya menghadapi situasi paksa untuk berani melawan kader demokrat yang memiliki paradigma pragmatis progresif seperti Nazaruddin. Kader Demokrat seperti Nazaruddin jika dilihat secara track record adalah kader karbitan yang tidak mengalami tempaan panjang dan muncul ketika partai Demokrat sudah memiliki nama besar. Nazaruddin tidak ubahnya seperti politisi bajing loncat yang tercatat pernah menjadi calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun gagal menjadi anggota DPR. Nazaruddin pun akhirnya masuk di Demokrat dan sukses melanggeng ke senayan serta menjadi bendahara umum dibawah kepemimpinan Anas.

Kita berharap Anas mampu untuk membuktikan teori meritokrasi yang pernah disampaikannya. Upaya untuk menutupi kebobrokan kader pragmatis di Demokrat hanya akan menambah daftar buruk partai. Hilangnya SBY sebagai figur kuat Demokrat semestinya manjadi titik awal perubahan partai terbesar ini untuk berani mengambil kebijakan tegas bagi kader yang memang melakukan kesalahan. Ketegasan Anas dipertaruhkan untuk mengubah partai Demokrat menjadi partai meritokrasi Indonesia. Karena menunggu ketegasan SBY bangsa mungkin sudah lelah, kita butuh politisi muda yang berani dan lantang menegakkan kebenaran. Bukan untuk membela kawan tapi berjuang untuk membela rakyat dari ketidakadilan.