DHARMA SETYAWAN: NEGARA

Oleh : Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir

Terbit di http://lampost.co/berita/jokowi-kerja-dan-trisakti

Jokowi telah melakukan re-born terhadap makna ‘kerja’. Narasi ‘kerja’ yang pernah dicetuskan Bung Karno 55 tahun yang lalu, kini mulai ber-api lagi dan menarik perhatian banyak pihak. Kabinet Kerja adalah kabinet yang pernah dibangun Bung Karno saat perdebatan ideologi makin runcing, konflik kepentingan antar partai politik kian bringas dan resistensi antar kelompok di daerah makin meluas. Kabinet “kerja’ ini juga mengingatkan kita tentang ucapan Soekarno (1959) bahwa dengan kabinet kerja adalah untuk menandai diakhirinya Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.

Pasca ditetapkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perubahan kebijakan. Dilakukan pembentukan “Kabinet Kerja” dengan Tri program yaitu melengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialism untuk mengembalikan Irian Barat. Menurut Herbert Feith (1995) “pada oktober 1956, Presiden Soekarno mendesak agar partai-partai politik dikubur, akibat persaingan ideologi dan kepentingan kepartaian. Demokrasi liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Namun, baru pada 1958, Soekarno secara mantap ingin menegaskan berlakunya Demokrasi Terpimpin setelah mendapat dukungan angkatan darat.”

Pada Juli 1959, secara resmi Soekarno mengembalikan negara ke bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya bulan Februari 1957 Soekarno mengumumkan konsepsinya bahwa negara harus menerapkan system pemerintahan baru dengan Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas semua Partai Politik, dan pembentukan Dewan Nasional sebagai Wakil Kelompok-kelompok Fungsional. Bilveer Singh (1996) menuliskan dalam buku “Dwi Fungsi ABRI” bahwa setelah berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan milter beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer.

Kerja Era Jokowi

Kerja bukan sesuatu yang metafor, Jokowi ingin membuktikan bahwa kabinet ‘kerja’ yang dibangunnya adalah tindankan nyata atau aksi untuk menyelamatkan negeri ini dari kemalasan berdikari. Sebagaimana Khalil Gibran berucap dengan puisi”, Kerja adalah kerja yang mengejawantah/dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cinta/hanya dengan enggan/maka lebih baiklah jika engkau meninggalkannya/lalu mengambil tempat di depan gapura candi/meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka cita/.

Jokowi hidup ditengah bangsa yang hampir absen tentang narasi besar Soekarno. Hadirnya Jokowi juga tidak memberi representasi Sukarnoisme di tubuh PDI P partai yang menunjuk dirinya saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah orang—yang kita semua tahu—tidak mampu melakukan sihir dengan pidato-pidato layaknya singa podium seperti Soekarno. Tapi Jokowi—dalam gestur politik yang dibangun selama ini—adalah wajah kesederhanaan yang paling mudah dipahami oleh para wong cilik. Sepertinya rakyat begitu yakin bahwa dengan memilih Jokowi, adalah bentuk ekspresi rakyat yang melihat diri mereka ada pada sosok mantan wali kota solo tersebut. Dengan modal blusukan di Solo dan Jakarta, Jokowi cukup berhasil meyakinkan publik—media, intelektual, partai politik, pengusaha dan tentu wong cilik—bahwa dirinya bersama Jusuf Kalla mampu membawa Indonesia untuk lebih baik.

Dalam ‘Kabinet Kerja’ yang dipimpin Jokowi, PDI P sebenarnya ingin menyadarkan kembali ingatan publik kepada kabinet kerja yang pernah dibangun Soekarno. Kabinet ini setidaknya punya pekerjaan rumah masa lalu yang belum tuntas dan harus benar-benar di selesaikan yaitu pertama, sandang pangan rakyat; kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Contoh nyata yang mendapat perhatian publik adalah rencana kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harus dikaji secara matang apakah sebagai solusi untuk meningkatkan terpenuhinya sandang pangan rakyat atau malah menyengsarakan rakyat? Karena masalah yang dihadapi pemerintahan Jokowi sebenarnya lebih kompleks dari masalah yang dihadapi Bung Karno saat itu. Penduduk yang semakin bertambah, sumber daya alam yang kian dieksploitasi dan campur tangan asing yang jelas lebih canggih adalah tantangan nyata pemerintahan Jokowi di masa kini.

Kerja dengan Tri Sakti?

Kalimat magis Tri Sakti kini butuh pembuktian nyata, Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. Sejumlah Kementerian yang dibentuk Jokowi berbeda dengan kementerian yang dibentuk SBY. Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya, adalah contoh kementerian yang memberi optimisme ke rakyat untuk menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung pasca tragedi 1965. Kementerian ini secara khusus dibentuk setelah sekian lama tidak ada upaya dari beberapa Presiden untuk menuntaskan kasus agraria. Kementerian Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi yang saat ini di pisah adalah upaya untuk tercapainya cita-cita pendidikan yang lebih fokus.

Narasi ‘kerja kontemporer’ Jokowi semestinya sejalan dengan konsep Tri Sakti. Kerja adalah praktik langsung, bukan hanya blusukan di lapangan. Kerja bukan dagangan politik atau jargon emosional ala 100 hari umumnya pemimpin melakukan gebrakan. Kerja dengan Tri Sakti harus lebih bernyali, melebihi nyali Bung Karno di masa lalu. Kerja Jokowi harus berani untuk segera mengganti mereka-mereka yang tidak kompeten di kementerian. Bukankah sejak awal Jokowi berucap bahwa koalisi ini adalah tanpa syarat? Maka Jokowi dalam pidatonya pantas berucap dengan semangat,’kerja…kerja…kerja…”. Kerja Jokowi adalah ibadah untuk Indonesia, sebagaimana Pramoedya Ananta Toer mengatakan dalam novel “Rumah Kaca” “Selama orang masih suka bekerja, dia masih suka hidup dan selama orang tidak suka bekerja sebenarnya ia sedang berjabatan tangan dengan maut” Selamat bekerja Pak Jokowi!

NEGARA - 19.30.00

Jokowi, Kerja, dan Tri Sakti

Oleh : Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir Terbit di http://lampost.co/berita/jokowi-kerja-dan-trisa...

(Terbit di Lampung Post, 25 September 2014)

oleh : Dharma Setyawan

Alumnus Pascasarjana UGM, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir

Pohon menjadi cerita kekuasaan yang menarik. Sebagai upaya pelestarian lingkungan, penanaman pohon dikonsepsi sebagai upaya pengembalian hak alam. Disisi yang lain pohon adalah subjek yang menjadi masalah tersendiri dalam beberapa sisi. seperti politik, agama, dan Lingkungan Hidup. Pohon bukan saja soal lingkungan hidup, tapi sejarah yang bercecer dengan imajinasi politik. Dalam konflik kekuasaan yang lain, pohon menjadi imajinasi politik antar bangsa yang saling bergejolak. ‘Pohon’ contohnya menjadi cerita mitologi dan kekuasaan bagi Zionos Yahudi. Kepercayaan mitologi Agama Yahudi—yang juga dilegitimasi oleh Islam—membawa keyakinan kuat tentang pohon keselamatan saat perang ‘Armageddon’ dimasa depan. Perang besar terakhir ini dipercayai oleh kepercayaan Yahudi sebagai perang yang melibatkan seluruh dunia. ‘Pohon Ghorqod’—pohon yang banyak ditanam sebagai pohon keselamatan—menjadi kepercayaan untuk kemenangan Zionis dalam menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepunahan. Keyakinan Zionis terhadap kesaktian pohon itu diamini dengan menanam pohon tersebut sejak 1984.

Presiden AS Ronald Reagan melakukan pertemuan tahun 1984 dengan pelobi senior Yahudi Tom Dine dari American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Reagen berucap,”Anda tahu, saya berpaling kepada nabi-nabi kuno perjanjian lama dan tanda-tanda yang meramalkan perang Armageddon”. Reagen sangat mempercayai perang tersebut akan dating dengan membawa misi suci agama. Penerus Reagen kemudian diketahui George H.W Bush, William J. Clinton dan George W. Bush. Meminjam ungkapan A. Syafii Ma’arif (2013), mitologi agama telah menjadi kekuatan legitimasi perang untuk memaksa mereka saling berkuah darah. Penajaman kepercayaan pohon dalam politik kekuaasaan bangsa-bangsa, di kuatkan oleh Islam dengan sebuah hadist,”tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum Muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka. Sehingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon berkata : “ Hai Muslim! Hai hamba Allah! Ini Yahudi di belakangku kemarilah, bunuhlan dia! Kecuali pohon Ghorqod, maka, itu adalah dari pohon-pohonnya orang Yahudi” (HR Muslim).

Contoh pohon dalam gejolak kekuasaan yang lain. ‘Pohon Hitler’ atau pohon ‘ek’ begitulah rakyat Polandia menyebut. Pohon yang menandai sejarah pendudukan Nazi selama Perang Dunia II. Jerman Nazi menyerbu Polandia pada 1 september 1939, sehingga mengobarkan PD II. Enam juta orang Polandia meregang nyawa dan sekitar 3 juta orang Yahudi tewas atas intruksi pembunuhan massal oleh Hitler. ‘Pohon Hitler’ adalah sejarah reboisasi penuh darah bagi rakyat Polandia. Rakyat mengenang Pohon itu sebagai sebuah ketakutan yang akut. Tahun 1942 orang Jerman membawa bibit satu pohon ‘ek’ dan menanamnya ke pusat kota. ‘Pohon Hitler’ ditanam untuk menandai hari kelahiran Hitler dimana bibit pohon berasal dari Baunau am Inn, Austria—tempat Hitler dilahirkan. Tidak ada yang salah dari pohon ‘ek’ tersebut, tapi rakyat Polandia terlanjur mengingat sejarah yang pahit melihat pohon ‘ek’ sebagai symbol kematian.

Pohon juga menjadi kepercayaan tahayul yang hampir sama disebut Tan Malaka sebagai Logika Mistika. Kepercayaan orang-orang Jawa terhadap pohon sebagai tempat sakral, tempat yang harus diberikan sesajen—persembahan dalam bentuk makanan—sampai tempat ritual di masa lampau. Pohon telah menjadi kutukan bagi kepercayaan Nusantara lama, saat pohon dibiarkan begitu saja. Dalam tafsir modern tentang kepercayaan ini, masyarakat Jawa pada dasarnya lebih menghargai kelangsungan alam karena tidak berani menebang pohon—akibat sakralisme pohon. Namun sjak Belanda hadir di Indonesia penebangan pohon-pohon di hutan kian marak diiringi revolusi Industri yang kian pesat.

Pohon dan Komunikasi Politik

Imajinasi manusia tentang pohon tidak akan pernah selesai sampai di sini. Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah yang menggambar proses politik yang selalu melibatkan alam semesta—khususnya pohon. Pohon dalam wacana politik begitu beragam termasuk pemimpin negara. Soekarno dalam kunjungannya ke Mekkah, merasakan panasnya kawasan padang Arofah. Sehingga suatu ketika Soekarno menawarkan kepada Raja Arab Saudi untuk menanam pohon. Pohon ‘Soekarno’ yang kini mereka kenal adalah sebuah imajinasi Soekarno tentang pohon sebagai narasi persaudaraan politik. Pohon “mimba, imbo atau imba” didatangkan langsung oleh Soekarno beserta ahli tanaman ke padang Arofah yang tandus. Di tanah yang gersang itu ada pipa-pipa yang mengairi pohon agar hidup sebagaimana tumbuh di wilayah Indonesia yang subur. Kini orang melihat pohon Soekarno itu tumbuh rapid an subur sebagai penyejuk.

Konon, “revolusi hijau’ yang dilakukan oleh Fidel Castro di Kuba adalah ide Soekarno. Dengan bangganya Castro mengaku sebagai murid gerakan revolusi melawan imperialism dan neo-kolonialisme. Bung Karno berkunjung ke Havana pada tanggal 9 -14 Mei 1960. Bung Karno memberi saran kepada Castro sebagai perdana Menteri dan Che Guevara sebagai Gubernur Bank Nasional negara Kuba untuk menanam tembakau dan pohon jarak. Revolusi Hijau tidak hanya disitu, Kuba adalah negara yang paling siap membangun infrastruktur kesehatan paling modern. Revolusi Hijau sukses membangun surplus pertanian juga menjaga kualitas air dan tanah di Kuba. Walaupun diembargo Amerika sejak tahun 60-an. Kuba tetap kokoh dengan kemandirian ekonominya.

Pohon dan Imajinasi

Pohon dalam narasi Soekarno jauh mengalir sebelum idenya ditawarkan ke Mekkah dan Kuba. Sebagai seorang arsitek, Soekarno juga seorang Jawa. Soekarno melihat pohon sebagai imajinasi modern. Evolusi ‘Jawa-centrisme’ menarasikan pohon sebagai tempat bernaung untuk berfikir bukan lagi sesuatu yang harus di sembah layaknya kepercayaan Jawa masa lampau. Saat pembuangan di Ende Flores 1934-1938, Soekarno banyak merenung dibawah pohon Sukun. Pohon itulah yang mengilhami Soekarno hingga mencetuskan ide tentang 5 butir Pancasila. “Di pulau flores yang sepi, dimana aku tidak memiliki kawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-ham lamanya di bawah sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang diturunkan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dan tahukan kamu, kata “Esa’ yang artinya satu merupakan bahasa masyarakat Ende yang kini melekat dalam sila 1 Pancasila” Ucap Soekarno.

Jauh di bumi Madiba (baca : Nelson Mandela), ‘Baobab’ adalah pohon khas di Afrika yang tumbuh hingga ukuran sangat besar. Saat Nelson Mandela meninggal, angin duka menghampiri pohon Baobab untuk menggambarkan benteng keteduhan bagi rakyat Afrika Selatan. “Baobab besar telah rubuh, tetapi akarnya akan memelihara tanah untuk selamanya”, begitulah slogan besar Kongres Nasional Afrika (ANC). Pohon dalam sejarah ikut mewarnai peristiwa politik yang terjadi. Hitler, Soekarno, Nelson Mandela dan jauh para Nabi memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan pohon. Kita yang hidup dimasa kini harus melihat pohon sebagai bagian dari nyawa kemanusian kita. Selama kita mau menanam pohon, selama itu kita ikut menghargai bagian dari keberlangsungan kehidupan.

lingkungan - 17.53.00

Pohon, Politik, dan Imajinasi

(Terbit di Lampung Post, 25 September 2014) o leh : Dharma Setyawan Alumnus Pascasarjana UGM, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir ...

oleh : Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro, Ketua Komunitas Hijau

Terbit di Lampung Post, Jumat 29 Agustus 2014

“Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak karena fungsi hidupnya hanya beternak diri (Pramoedya Ananta Toer)

Kita masyarakat Lampung sedang berisik bicara soal pemimpin muda. Tentang ‘muda’—semangat, umur dan rekam jejak—menjadi ukuran dan persoalan serius di politik lokal Lampung. Kita tidak sedang bermain dadu dalam politik, kita sebaiknya berangkat dengan keseriusan yang nyata. Pelbagai nada optimis dan pesimis sedang diperbincangkan jika menyangkut orang muda. Orang banyak menyebut semangat pemuda adalah semangat sedang tumbuh bukan semangat kematangan sebagaimana yang selalu diyakini para kaum tua. Lebih tertantang ‘muda’ selalu dianggap modal semangat yang belum dibuktikan dengan tindakan nyata. Soal muda kembali diragukan hadirnya pasca terpilihnya M. Ridho Ficardo sebagai Gubernur Lampung. Tidak tanggung-tanggung pemuda tampan ini dinobatkan sebagai Gubernur termuda se-Indonesia dengan umur 34 tahun. Setidaknya 2014 ini riuh ‘muda’ menjadi trend politik tersendiri untuk mewujudkan ide segar bahwa ‘yang muda yang memimpin’. Sebelumnya, pemimpin muda muncul sebagai bentuk kontestasi politik yang diragukan. Pada pemilu 2009 misalnya pemimpin muda masih dianggap hal yang remeh akibat belum ada thesis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila yang muda memimpin daerah. Jika menilik sejarah, Soekarno memimpin Indonesia di umur 44 tahun, Mohammad Hatta menjadi wakil presiden berumur 43 tahun, Sutan Sjahrir menjadi perdana menteri pertama diumur 34 tahun, dan sejarah pemimpin termuda adalah Arnold Baramuli menjadi Gubernur Sulawesi Utara tahun 1960 pada umur 29 tahun. Walaupun saat kemerdekaan pemilihan pemimpin belum seperti sekarang—demokrasi rakyat—namun semakin banyak muncul pemimpin muda diberbagai daerah. Sebut saja Ridwan Kamil Bandung 42 tahun, Bima Arya Sugiharto Bogor 41 tahun, Nurdin Abdullah Bantaeng 49 tahun. Nama-nama di atas memberi optimisme kepada publik atas prestasi awal dan hadirnya asa perubahan yang lebih baik.

Laku Politik Ridho

Ridho punya pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap enteng. Tantangan utama Ridho adalah memimpin propinsi tanpa ada rekam jejak kepemimpinan di kabupaten atau kota di daerah Lampung. Berbeda dengan Ridwan Kamil yang memulai dari wilayah kota Bandung atau Tri Rismaharini memulai dari Surabaya. Ridho ditantang memperbaiki Lampung dengan segala permasalahan yang berada di kabupaten kota. Sinergitas dengan pemimpin-pemimpin kabupaten dan kota inilah yang harus ditekuni pelan namun pasti agar Lampung berbenah dan terus berbenah. Jika Ridwan Kamil bermula membangun ide dengan gerakan Indonesia berkebun, komunitas urban, arsitek dan komunitas-komunitas pemuda lainnya. Ridho berangkat dari Partai Politik yang konsistensi programnya jamak sulit dirasakan oleh publik. Ridwan Kamil sadar bahwa komunitas muda Bandung adalah potensi besar perubahan. Muda dan kreatifitas dipadukan untuk membuat perubahan berangkat dari bawah. Berbeda juga dengan Jokowi, Ridho adalah orang yang yang terlihat elitis—perilaku politik yang masih dirasakan tingkat grass root. Jokowi dengan perilaku apa adanya di Kota Solo mampu menarik simpati warga Jakarta sehingga citra politik Jokowi lebih moncer sampai kini level nasional. Begitupun dengan Nurdin Abdullah di Bantaeng, posisi Ridho bisa dikatakan hampir lebih baik tapi programnya kalah baik dengan Prof. Lulusan Jepang tersebut. Setidaknya Lampung adalah level Propinsi yang posisinya lebih terkenal dari pada daerah Bantaeng yang sangat tidak familiar. Namun secara jaringan Nurdin lebih progresif dengan bekerjasama dengan Jepang untuk membantu program-progam di daerah. Relasi Nurdin yang jauh di Timur Indonesia di jawab dengan jaringan level dunia. Ridho dengan beberapa pemimpin muda di atas adalah satu gambaran yang bisa dikatakan tidak seimbang antara level propinsi dan kabupaten kota. Tapi menyangkut muda ‘Ridho’ adalah harapan kaum muda dan masyarakat Lampung yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Idealisme Ridho

Dengan banyaknya pemimpin muda di daerah yang terpilih. Publik mencoba merespon bahwa era pemimpin muda tidak dapat disanggah lagi. Yang harus dilakukan adalah menjaga dan terus mendorong bahwa muda itu identik dengan perubahan. Narasi yang dibangun Ridho harus menjangkau publik dengan cepat dan tepat. Optimisme Ridho untuk konsisten dengan apa yang akan dibangun dan apa yang telah diputuskan harus dikawal dengan benar. Sebagai contoh program membangun transportasi Kereta Api untuk menghubungkan antar kabupaten. Dan juga keputusan menghentikan sementara proyek Kota Baru yang digagas oleh Gubernur lama. Pekerjaan Rumah Ridho tersulit adalah mentransformasikan ide-idenya untuk menjangkau komunitas-komunitas sehingga pembangunan terjadi bukan hanya dari atas, tapi juga berangkat dari bawah. Muda yang disandang Ridho adalah idealisme yang laiknya dibuktikan dengan kerja. Sebagaimana Tan Malaka berucap,“Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda”. Selamat bekerja Bung Ridho!

NEGARA - 00.17.00

Ridho Tentang Muda?

o leh : Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro, Ketua Komunitas Hijau Terbit di Lampung Post, Jumat 29 Agustus 2014 “Kalian ...

Oleh : Dharma Setyawan

Pengurus Pusat KAMMI 2013-2015, Alumnus S2 UGM

Terbit 27 November 2013 di Voting Gagas Lampung Post.

“Sejak zaman nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Bahkan pertama-tama mereka yang membuangdiri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudra masih membawa padanya sisa-sia kekuasaan sesamanya. Dan selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik” (Pramoedya Ananta Toer)

”Kekuasaan berwatak hegemonik”, begitulah adagium yang dibangun atas demokrasi yang hanya berputar pada tataran elit. Sikap oligarkinya yang angkuh, rasa percaya dirinya yang keterlaluan dan cara arogannya yang sulit dilawan adalah agregat masalah yang dihadapi Pilgub Lampung. Demokrasi menjadi mala-petaka bagi rakyat Lampung. Simpul-simpul civil society menjadi mainan elit yang tidak segera siuman dari kerakusannya mencakar bumi Lampung. Jika rakyat ditanya, pemimpin seperti apakah yang di inginkan untuk Lampung? Jawaban umum “Jujur, Adil, Tegas dan Merakyat”. Sulit kita menemui rakyat bicara kriteria tentang “kecerdasan pemimpin, Inteletualitas, Pendidikan yang tinggi”. Demokrasi yang dipahami rakyat kita khususnya Lampung dan umumnya Indonesia adalah pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang memberi rasa aman dan rasa nyaman.

Saat elit-elit Lampung bermanuver dengan konstitusi, parpol bermain mahar dukungan, tokoh berganti jubah parpol, dan segala polah tingkah berkelamin ganda, Demokrasi selalu terkorbankan dan anti klimaks. Disinilah kedewasaan para pemangku kepentingan di uji untuk menyelamatkan kepentingan golongan elitnya atau menyelematkan kepentingan rakyat Lampung yang terombang-ambing dengan kekuasaan yang semakin tidak membumi. Mengaca dari Propinsi seberang selat Sunda yaitu Propinsi Banten. Seharusnya cukup menjadi pelajaran bagaimana demokrasi yang diselingkuhi oligarki keluarga Atut telah mengorbankan kepentingan rakyat Banten. Jika rakyat belum sadar bahaya politik dinasti ini khusus masyarakat Lampung, seharusnya pihak media, penyelenggara negara, dan civil society ikut memikirkan kehendak rakyat bukan kehendak elit.

Gubernur Hegemonik

Demokrasi Lampung menghadapi jalan arteri yang teramat terjal. Kehendak Gubernur mengurungkan jadwal Pilgub bukan saja memasung demokrasi tapi memasung hak rakyat. “Demos” dan “Kretos” hanya teori an sich. Masyarakat Lampung perlu bersatu untuk memutus rantai hegemonik dinasti Gubernur. Tanggung jawab moral kita semua terhadap demokrasi bukan hanya saat pemilihan, tapi bagaimana jaring aspirasi menemukan titik temu antara pemimpin dan rakyat. Data Kementrian Dalam Negeri menyebutkan dari 24 Kepala daerah tingkat Propinsi sudah 20 orang yang tersangkut kasus Korupsi. Dari sini kita mulai mengambil pelajaran bahwa demokrasi kita mengorbankan ‘harga diri” kita bersama. Rakyat seolah dibuat senang dengan tertangkapnya pemimpin yang pernah di pilihnya. Dan para elit bergembira atas rival politik yang mengalami senjakala kekuasaan bahkan jatuh tersungkur di rumah tahanan.

Oligarki kekuasaan, dinasti kekuasaan, sampai hegemonik kekuasaan adalah gambaran demokrasi yang baru sebatas prosedur belum mencapai substansi. Betapa dengan mata telanjang kita melihat anggaran APBD seolah menjadi hak preogratif raja-raja kecil ini , yang dengan ‘semau gue’ dapat diberikan kepada siapapun yang mau ‘sekonco’ dengan ide-ide pemangku jabatan. Lebih konkretnya anggaran banyak digunakan untuk menyenangkan golongan ‘sekutu’ pendukung kemenangan si penguasa. Belum lama media-mdia mengungkapkan bahwa Lampung adalah salah satu Propinsi dengan tingkat politik uang yang sangat tinggi. Jelas ini memaksa kita semua berfikir ulang memaknai demokrasi kita yang memakan “hight cost” merampok APBD.

Jalan untuk Lampung

Lampung butuh konsolidasi bersama mencari jalan terbaik. Tidak pantas lagi kita memilih pemimpin dengan janji-janji pembangunan. Jembatan Selat Sunda (JSS) yang kian tidak jelas faktanya hanya janji-janji. Kita semua terpasung dalam struktural tanpa berfikir panjang dengan cara kultural yang lebih berbudaya. Kita sudah ketinggalan jauh dengan pemimpin-pemimpin lain di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat yang mulai berbenah. Kota dan Kabupaten seperti Surabaya, Solo, Bandung, Bogor berhasil menyeleksi pemimpin yang jelas visi dan misinya. Seharusnya arah demokrasi di Lampung adalah demokrasi berdasarkan integritas dengan kapasitas pemimpin yang mampu melakukan perubahan. Sosok-sosok muda seperti Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Ridwan Kamil Walikota Bandung, Bima Aria Sugiharto Bogor adalah segelintir contoh jalan demokrasi yang menyambut baik meritokrasi. Dimana pemimpin yang melakukan perubahan pada komunitasnya di dorong untuk mempimpin pada ruang yang lebih luas.

Jalan kepemimpinan berbasis komunitas inilah yang diharapkan tumbuh. Pemimpin yang diharapkan muncul adalah mereka-mereka yang dengan sadar dan sabar melakukan perubahan dari diri dan sekitarnya. Tanpa politik uang, tanpa menghegemoni kebijakan pemimpin ini berangkat dari ide-ide kreatif dan di dukung oleh masyarakat yang memberi kepercayaan kepadanya. Dengan kepercayaan itu dirinya mengajak orang lain, kaum muda untuk bergerak melakukan kerja-kerja perubahan. Dengan ide-ide kreatif itu dia terus hidup memberi jalan yang lebih luas sampai yang lain terinspirasi untuk membuka jalan-jalan yang lain agar kehidupan rakyat semakin baik.

Lampung yang merupakan pintu gerbang Sumatra dan propinsi yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun tidak akan berubah secara signifikan manakala cara berfikir kita semua masih menimbang egosentris elit. Semua pihak perlu terlibat untuk membuka jalan perubahan bagi Lampung yang lebih konkrit menghargai ide-ide perubahan. Politik dinasti kelak akan menuai lingkaran korupsi sebagaimana kita lihat di Propinsi Banten. Jalan untuk Lampung masih terbuka lebar. Kesadaran untuk konsolidasi bukan hanya menyelamatkan kepentingan rakyat tapi menyelamatkan kaum elit yang kehilangan rasa malu. Bupati Lampung Tengah dan Lampung Timur cukup menjadi korban demokrasi prosedural yang tidak mengenal pakem masa depan. Akademisi, kader Partai Politik, civil society dan kaum muda perlu melakukan konsolidadi untuk demokrasi Lampung yang lebih baik. Setelah itu biarkan mereka-mereka yang memiliki ide-ide terbaik bertarung membawa Lampung bersaing dengan daerah lain. ‘Demimu Lampungku, Padamu Baktiku’, semoga itu benar dan masih berlaku.

NEGARA - 17.22.00

Jalan Arteri Pilgub Lampung

Oleh : Dharma Setyawan Pengurus Pusat KAMMI 2013-2015, Alumnus S2 UGM Terbit 27 November 2013 di Voting Gagas Lampung Post. “S...

Terbit di Lampung Post, Rabu 06 Februari 2013

Oleh : Dharma Setyawan
Mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada
Direktur Eksekutif Adzkiya Centre

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. (Lord Acton)
Dalam demokrasi kita seharusnya tidak menemukan kesakralan, mitos, atau ke-ghaib-an system. Dalam demokrasi kita diajak cerdas, rasional dan siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Pemimpin, partai, system, visi, misi, dan kesejahteraan bersama bukan mitos. Demokrasi butuh transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan terhadap rakyat. Adanya partai selama ini dianggap sarang korupsi layaknya juga bukan mitos. Terbukti semua partai sekarang sudah rata memiliki kader yang pernah korupsi. PKS (Partai keadilan sejahtera) pada gilirannya diuji dengan ujian yang cukup berat. Partai yang selama ini belum pernah terjerat kasus korupsi, tiba-tiba mengejutkan publik dengan status tersangka yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak tanggung-tanggung, pucuk pimpinannya Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq terlibat kasus suap impor sapi.
Korupsi bukan hal baru, dia bisa menjangkiti siapapun. Bukan hanya pada penjahat bahkan seorang ustad pun dapat terlibat perilaku korupsi. Maka thesis Lord Acton selalu menjadi pertimbangan bahwa “kekuasaan cenderung bertindak korup”. Bahwa di pusat kekuasaan menjadi kemungkinan korupsi hadir menari, memberi mimpi, bahkan memaksa individu untuk memadu kasih dengan “korupsi”. Kekuasaan adalah struktur yang paling mampu dalam organisasi untuk mampu melakukan apapun dan berdalih fatwa kebijakan seperti apapun. Hanya pemilik kekuasaan yang mampu menjamin dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya adalah alibi kebenaran. Bahwa kekuasaan selalu memiliki telinga tebal bahwa kebijakannya jauh dari kesalahan. Kekuasaan seperti ini yang menyeret pada kecenderungan korupsi. Pada kondisi ini diperlukan uji intelektual publik, uji rasionalitas dan uji kelayakan kebijakan atas fakta kebenaran.
Puzzle Korupsi
Pertanyaan muncul di beberapa pihak, bahwa PKS selama ini dikenal sebagai partai yang paling mampu menjaga integritas gerakan, paling banyak memiliki loyalitas kader, dan terkenal militan dengan spirit sebagai partai dakwah. Pertaanyannya kenapa terjadi korupsi di puncak pimpinan partai dakwah yaitu presiden PKS? Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa partai Agama seperti PKS, PAN, PKB dan PPP cenderung fakir logistik. Fakir logistik disini dapat diartikan bahwa partai-partai agama lebih banyak menjual visi, misi dan mimpi dalam kampanye partai. Partai Agama selama ini tidak mampu mengakomodir para loyalis pemilik modal untuk masuk bergabung di partai Agama. Sehingga yang terjadi adalah partai Nasionalis yang lebih banyak jumlahnya menjadi lebih diminati oleh para pemilik modal yang memiliki kepentingan dalam mengatur penyelenggaraan pemilu. Partai agama terjebak pada puzzle korupsi bahwa dengan memiliki modal maka kepercayaan rakyat akan hadir bersamaan dengan kepemilikan modal dalam pemilu.
Fenomena ini membawa arus pragmatis pada partai agama yang berakhir pada citra buruk. Partai agama tidak memiliki perbedaan signifikan dengan partai yang bukan agama, melihat pola permainan perjuangan dan platform gerakan partai tidak memberikan perbedaan dimata rakyat. Partai agama (PKS, PAN, PKB dan PPP) mengalami fenomena tergesa-gesa sehingga hasil pemilu yang mengecewakan merubah tindakan mereka untuk meniru gaya pragmatis partai non-agama. Blunder ketidak-konsistenan partai agama menjadikan rakyat menjadi acuh terhadap pilitik nilai yang mereka bangun. Politik nilai menjadi mitos, kebaikan di partai agama menjadi mitos, masa depan partai agama pada akhirnya hanya mitos. Pemilu yang terjadi 5 tahun sekali dihadapi oleh partai agama juga dengan gagap dan bergerak saat mendekati pemilu.
Korupsi PKS bukan hanya dilema yang terjadi pada tubuh partai Agama, tapi dilema yang terjadi pada perjuangan Islam memberikan dalih tentang system kenegaraan dan demokrasi yang diramu dengan spirit Islam. Namun PKS bukan hanya representasi satu-satunya perjuangan Islam di Indonesia. Bisa diartikan gagalnya PKS bukan kegagalan Islam secara keseluruhan di system negara. Masih ada pejuang lain di wilayah ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Karena agama bukan mitos, maka agama harus ditempatkan kembali bukan hanya pada “politik an sich” tapi menempatkan agama pada “postulat etik” dan spirit perjuangan. Partai harus dianggap hanya alat yang digunakan untuk memperjuangkan nilai-nilai agama yang baik untuk publik keadilan dan kesejahteraan bersama.
PKS yang dikenal sebagai partai dakwah, bukan berarti bahwa hanya PKS yang melakukan dakwah di lingkup partai politik. Selama orang ber-agama yang baik dan masuk untuk memperbaiki setiap keadaan dalam system yang tidak benar, selama itu hadir nilai dakwah. Penulis kurang menyepakati bahwa dakwah menjadi politisasi beberapa kelompok golongan partai, ormas dan papaun itu. Da’a yad u da’watan “mengajak, memanggil, meminta”, dakwah mengartikan ajakan pada kebenaran-kebenaran. Dalam pengertian PKS sebagai partai dakwah adalah partai yang mengajak, memanggil untuk berjuang dalam nilai-nilai Islam. PKS adalah kumpulan orang-orang biasa bukan malaikat yang dijamin kebenarannya. Disini perlunya partai Islam menerima kritik yang dapat menjaga nilai-nilai dari erosi akibat keluar orientasi.
Politik Nilai
Politik Islam adalah pertaruhan yang dibangun Islam dalam system kenegaraan. Islam diyakini hadir dan mampu untuk memperbaiki kerusakan pemimpin negara. Sebagaimana yang terjadi dalam rasionalitas Islam. Bahwa tidak ada yang menjamin bahwa manusia Islam jauh dari korupsi. Demokrasi harus kita yakini secara nyata, jelas, transparan untuk tidak me-mitos-kan segala kemungkinan yang terjadi pada kesalahan manusia Islam. Kegagalan manusia Islam dan partai Islam bukan berarti terjadi pada kegagalan system Islam. Sebagaimana demokrasi yang terus diyakini masyarakat kontemporer akan kehebatannya sehingga terus diamini dan dikiblati sebagai system yang dianut dunia dalam menyelenggarakkan negara. Dan fakta terjadi demokrasi di tiap-tiap negara ada yang gagal dan ada yang survive, vareable kualitas manusia ternyata lebih menentukan kualitas demokrasi.
Partai politik apapun platform-nya, system-nya adalah sebuah organisasi yang sangat mungkin memiliki kader bermasalah dalam korupsi. Hal ini yang perlu diapresiasi cerdas oleh rakyat bahwa bukan partai yang menjadi jaminan akan hadirnya pemimpin yeng terverifikasi mutu kecerdasan, kejujuran dan kebaikannya. Bahwa rakyat pelan-pelan harus sadar, bahwa mereka yang harus menyadari system distrik demokrasi yang perlu dibangun untuk melihat disekitar mereka orang-orang baik, jujur dan bermutu yang layak memimpin mereka, untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Meskipun mengaku partai agama, partai apapun namanya, rakyat yang harus mengenal kelayakan seseorang untuk memimpin, sehingga system proporsional demokrasi menyesatkan rakyat yang tidak mampu meminta partai untuk mengangkat sosok baik yang mereka kenal untuk bertarung dalam pemilu. Partai selalu subyektif menilai seseorang. Mayoritas partai menetapkan calon petarung pemilu bukan atas dasar kemampuan tapi atas nama uang.

Sejak dini kita perlu berjuang bukan pada loyalitas partai, tapi loyalitas pada rasional demokrasi kita yang seharusnya semakin cerdas memilih dan memilah pemimpin. Tertangkapnya Presiden PKS bukan akhir dari partai dakwah ini, anggap saja ini umum terjadi sebagaimana partai lain melakukan korupsi. Kita optimis bahwa Indonesia dibangun atas kepercayaan menempatkan orang-orang baik yang membawa nilai agama (secara umum) untuk memberi nilai pada demokrasi bukan anarki pragmatisme sesaat. Demokrasi juga bukan akhir segalanya, diluar demokrasi ada yang harus kita bangun. Diluar demokrasi kita dituntut untuk berkontribusi sesuai bidang masing-masing. Tertangkapnya perilaku korupsi dimanapun organisasinya, di birokrasi pemerintahan, politisi partai, begawan universitas, dan lainnya perlu dianggap sebagai pembersihan arus pragmatisme. Pembersihan ini untuk menghilangkan daya rusak korupsi menggangu upaya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Teka-teki Korupsi bukan mitos tapi perilaku kekuasaan. Bisa saya, anda dan siapa saja yang berkuasa. Save KPK dan Save Indonesia!

NEGARA - 20.46.00

Puzzle Korupsi Suap (PKS)

Terbit di Lampung Post, Rabu 06 Februari 2013 Oleh : Dharma Setyawan Mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada Direktur Ekseku...

Pages

Jokowi, Kerja, dan Tri Sakti

Pohon, Politik, dan Imajinasi

Ridho Tentang Muda?

Jalan Arteri Pilgub Lampung

Terbit di Lampung Post, Rabu 06 Februari 2013

Puzzle Korupsi Suap (PKS)

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner