DHARMA SETYAWAN

Oleh : Dharma Setyawan

Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

“Saya menyayangi Plato tetapi saya lebih menyayangi kebenaran” (Aristoteles). Demikianlah ungkapan Aristoteles atas pentingnya kebenaran dalam kehidupan manusia. Kebenaran yang diambil dari pendalaman dari nilai-nilai moral spiritual yang menjadi kemaslahatan hidup bersama. Aristoteles menyanggah pendapat gurunya Plato yaitu dunia materi yang merupakan obyek pengalaman dan dunia rohani merupakan obyek pengertian yang terpisah sama sekali yang satu dari yang lain, Aristoteles menyanggah itu tidak mungkin. Sebab jika dunia rohani terlepas sama sekali dari dunia materi, dunia rohani tidak berguna bagi dunia materi, bahkan ide-ide rohani (eidos) tidak dapat dikenal manusia yang termasuk dunia materi juga.

Aristoteles menolak tegas pemisahan antara dunia rohani dan materi, lebih jelasnya pada perdebatan saat ini adalah tentang kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, atau dalam perdebatan panjang demokrasi adalah tentang pemisahan antara agama dan negara. Bagi Aristoteles kehidupan dunia rohani jika dipisahkan dari kehidupan materi maka rohani tidak berguna lagi dunia materi. Pendapat Aristoteles cukup memiliki landasan pasti bahwa dunia rohani (agama) akan sangat berpengaruh bagi dunia materi (negara).

Agama adalah Moral Bernegara

Pendapat Aristoteles di atas menjadi pembahasan awal tentang makna agama dalam kehidupan bernegara. Dalam ide sekuler, agama seolah-olah menjadi penyebab dan terjadinya konflik manusia dalam bernegara. Agama dalam pandangan sekulerisme merupakan otoritas yang perlu dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Maka muncullah gagasan sekulerisme dalam tata kehidupan negara, yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hegemoni agama atas negara. Karya Plato yang paling terkenal adalah Republic dimana Plato membagi masyarakat ideal dalam tiga kelas. Pertama kelas Pemerintah atau filsuf raja (philoshoper king) kelas ini cerdas, rasional, mampu mengendalikan diri, bijak dan adil. Kedua kelas Tentara (warriors), kelas ini untuk mereka yang kuat, pemberani dan teroganisir secara militer. Ketiga kelas pekerja produktif (workers), kelas ini adalah masyarakat yang harus menyumbangkan keahliannya bagi masyarakat secara produktif. Seperti petani, pedagang, tukang, peternak dan lain-lain. Dalam konsep republic Plato ini semua dikontrol oleh elit pemimpin untuk kebaikan masyarakat. Hal ini sering menjadi tuduhan bahwa konsep republic Plato telah mengilhami model pemerintahan sosialis-komunis yang menafikan adanya peran Tuhan dalam mengurus kehidupan manusia.

Agama dalam demokrasi Indonesia seakan menjadi ancaman bagi kehidupan negara. Agama dan negara harus dipisahkan untuk menhindari konflik antar agama muncul dalam kehidupan bernegara. Demokrasi pun akhirnya semakin layu karena substansi kedaulatan rakyat hilang tergerus kepentingan elit dan lelah dengan konflik agama dan negara. Fakta inipun terjadi dalam demokrasi kita dimana banyak partai yang sebelumnya mengggunakan simbol yang merepresentasikan agama telah berubah citra mengatasnamakan partai nasionalis atau partai terbuka. Walau kemudian ini merupakan strategi beberapa partai untuk menarik hati konstituen diluar basis agama namun akan menimbulkan efek bahwa agama semakin tidak menarik untuk dimasukkan dalam dunia demokrasi. Phobia agama pun akan meningkat tajam manakala agama menjadi alasan beberapa partai untuk meraih suara konstituen dan mengubah platfrom partai. Perlu ada pelurusan konteks bernegara dalam memandang pentingnya agama dalam menegakkan kehidupan bernegara. Jika agama dalam bentuk simbol, platfrom, ideologi atau gerakan dihilangkan niscaya nilai moral akan semakin hilang dalam bingkai kepemimpinan negara.

Syafi’i Maarif menyatakan, agama pada hakekatnya adalah sumber moral bagi negara, agar pemegang kekuasaan tidak lupa daratan dan tidak lupa lautan. Demokrasi di tangan mereka yang tidak siuman secara moral juga dapat menjadi sumber malapetaka apalagi system politik hegemonik-dinastik, yang bergantung pada otoritas perorangan daya rusaknya jauh lebih besar. (Ahmad Syafi’i Maarif, Suara Muhammadiyah, No 16/Th.Ke-93/16-31 agustus 2008). Secara tidak langsung pendapat Syafi’i Maarif memberikan pengertian bahwa menghilangkan agama dalam kehidupan berpolitik akan menyebabkan moral hilang dari pemimpin kita. Menurut Carl Schmith teoritisi politik dari Jerman mengungkapkan “Negara dan konsep-konsep yang dipakai oleh negara tidak lebih dari “sekularised theological concepts” atau konsep-konsep agama yang disekulerkan (dalam arti konsep negara awalnya adalah konsep agama yang di hilangkan aspek ke-Tuhanannya). Pendeknya negara dianggap sebagai bentuk paling modern dari evolusi agama”.

Sekulerisme Menghianati Pancasila

Pada peringatan hari Pancasila tanggal 1 Juni 2011, para pemimpin kita berkumpul untuk menegaskan kembali pancasila sebagai ideologi negara. Hadir dalam acara yang digagas ketua MPR Taufik Kemas yaitu presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan dua mantan presiden BJ. Habibie serta Megawati Soekarno Putri. Dalam acara tersebut mereka berpidato bergantian menyampaikan tentang pentingnya menjadikan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi Pancasila telah dianggap luntur pada generasi bangsa saat ini. Kita semua juga harus bertanya sudahkan nilai Pancasila diamalkan (diimplementasikan) dalam kehidupan para pemimpin kita? Demokrasi kita faktanya telah menerima ideologi yang salah dan menolak pelan ideologi yang sebenarnya mendukung Pancasila.

Para pemimpin kita dengan ada yang berani dan malu-malu menyatakan cara politik sekuler yang sebenarnya berlawanan dengan Pancasila. Sekulerisme yang memisahkan kehidupan agama dan negarapun tidak menjadi masalah bagi para pemimpin kita. Tapi ideologi agama sebagai sumber moral semakin dijauhi dari system bernegara kita. Mulai dari system politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, agama semakin dihindari dalam ruang publik. Padahal dalam Pancasila sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada sila pertama ini menegaskan bahwa kehidupan bernegara harus didasarkan pada “Ketuhanan Yang Esa”. Sila ini menginginkan agama menjadi tata etika dalam kehidupan bangsa, Namun kita tidak menyadari bahwa sekulerisme telah menghianati sila pertama Pancasila. Sekulerisme menyebabkan bangsa ini menghilangkan agama dalam nilai-nilai bernegara. Bagaimana mungkin sila pertama dapat diamalkan dengan baik jika ide sekulerisme dibiarkan menggerogori ide baik yaitu moral agama dalam kehidupan Ketuhanan sebagaimana Pancasila menyatakan.

Pengamalan kembali nilai-nilai Pancasila semestinya dimulai dari pengamalan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dengan mendekatkan kembali agama delam kehidupan bernegara. Kita harus merekatkan kembali kehidupan agama untuk dapat memberikan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa, mulai dari pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan merekatnya nilai agama dan negara diharapkan akan menjadi sebuah transformasi nilai moral dalam memunculkan etika bernegara. Mengutip ungkapan filosofi yang disampaikan Aristoteles tentang cinta kebenaran. Penulis juga ingin menyampaikan,”Saya menyayangi Pancasila tetapi saya lebih menyayangi agama”.

NEGARA - 09.39.00

AGAMA, SEKULERISME DAN PANCASILA

Oleh : Dharma Setyawan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) “Saya menyayangi Plato tetapi saya lebih menyaya...

Oleh : Dharma Setyawan

Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

“Hidup baik adalah dasar hukum yang baik” Begitulah ungkapan Prof Satjipto Rahardjo. Kasus suap di Sesmenpora Wahid Muharam yang melibatkan politisi Demokrat Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang belum juga tuntas. SBY pun gerang karena Nazaruddin mangkir dari pemanggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus tersebut. Dengan alasan sakit Nazaruddin pun pergi ke Singapura untuk berobat dari sakitnya, pasca pemecatan jabatannya sebagai bendahara umum partai Demokrat. Kita mungkin boleh saja berprasangka baik atas alasan sakit yang dialami Nazaruddin, tapi kita juga tidak salah jika berprasangka buruk sakit hanya alasan dan semakin jelas bahwa system hukum di negeri ini memang kebal untuk orang-orang yang memiliki kuasa. Hukum di negeri kita benar-benar tidak dapat diterapkan sama antara orang kuat seperti Nazaruddin dan orang lemah seperti contoh Prita Mulyasari. Hukum kemudian menjadi sebuah barang komoditi yang diperdagangkan kapanpun bisa dibeli bahkan dapat dimonopoli oleh kekuasaan.

Hukum bukan Jual Beli

Hukum tidak dapat disamakan dengan jual beli, hukum dibuat untuk kebahagiaan seluruh manusia bukan untuk kebehagiaan segelintir orang. Kesadaran berhukum inilah yang akan menjadi landasan pacu sebuah tatanan masyarakat untuk menemukan keadilan dalam kehidupan. Pemahaman manusia akan pentingnya hukum semestinya sesuai dengan apa yang dipraktekkan dalam fakta yang terjadi. Keadilan hukum tentu akan terjawab dengan nurani manusia tentang bagaimana memandang konsekuensi pelanggaran hukum. Contohnya dalam kasus Nazaruddin dan Prita Mulyasari yang pernah dituntut pencemaran nama baik. Dalam hal ini Nazaruddin adalah seorang politisi, pengusaha dan juga seorang berpendidikan yang mengerti hukum. Pemahaman Nazaruddin tentang hukum jelas sangat berbeda dengan Prita yang hanya karyawan bank swasta dan orang lemah dalam kekuatan hukum, atau seperti mbok minah orang lemah yang dituduh mencuri 3 buah kakau. Nazaruddin juga seorang anggota DPR RI yang tugasnya membuat undang-undang sebagai regulasi yang ada dalam negara. Seharusnya dalam kacamata keadilan hukum jika Nazaruddin terbukti bersalah dalam kasus tersebut akan mendapat sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang diberikan terhadapa rakyat kecil.

Nazaruddin walaupun belum terbukti sebagai tersangka dalam kasus suap Sesmenpora, tapi tindakannya pergi ke Singapura merupakan sinyal kuat tidak komitmen dirinya dalam penyelesaian kasus suap Sesmenpora. Nazaruddin juga menghambat proses tersangka lain yang terlibat dalam kasus suap tersebut. Tertangkapnya kasus suap di Sesmenpora juga menjadikan kita sadar bahwa kasus Tipikor (tindak pidana korupsi) di negeri ini hanya jargon belaka. Demokrat sebagai partai penguasa pun yang dalam kampanye pemilu 2009 paling gencar kampanye anti korupsi seperti harus menelan pil pahit atas kasus yang menimpa bendahara umumnya yaitu Nazaruddin. Harapan besar pil pahit itu ditelan dengan senang hati sehingga menjadi titik awal proses penyembuhan partai Demokrat untuk membersihkan penyakit korupsi dalam-dalam.

Dipecatnya Nazaruddin dari bendahara umum partai Demokrat harus sama-sama kita aprasiasi sebagai tindakan beranai dewan kehormatan partai Demokrat. Namun akan lebih baik lagi jika ketegasan tersebut ditambah dengan pemecatan Nazaruddin dari anggota DPR sehingga memudahkan kasus suap Sesmenpora dapat segera diusut tuntas. Hukum pada prinsipnya tidak mengenal status manusia karena hukum berjalan untuk memenuhi keadilan bagi manusia. Plato berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran merupakan suatu penyakit dalam bagian intelektual manusia (logistikon), artinya seorang penjahat belum tahu cukup tentang keutamaan yang harus dituju dalam hidup. Akan tetapi kemungkinan besar pengetahuan itu dapat ditambah melalui pendidikan sehingga ia sembuh dari penyakitnya. Cara untuk menyembuhkan si sakit ialah melalui hukuman maka hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral penjahat tetapi seandainya penyakit itu tidak dapat disembuhkan, orang itu harus dibunuh. (DR. Theo Huijtars, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah : 1982). Demikianlah pendapat filsuf klasik Yunani Plato dalam merumuskan hukuman bagi penjahat pelanggar hukum.

Seorang Nazaruddin tentu bukan penjahat yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum sebagaimana pendapat Plato diatas. Sehingga jika diterapkan kasus ini dalam pendapat Plato maka hukuman mati akan didapati Nazaruddin. Jika benar terbukti bahwa dirinya melakukan pelanggaran hukum terkait kasus suap Sesmenpora. Namun dalam hal ini penulis tidak akan membahas hukuman mati sebagaiamana pendapat Plato. Penulis ingin menekankan pentingnya penegakan hukum progresif terhadapa kasus yang menimpa Nazaruddin. Hukum progresif dimaksudkan untuk tidak hanya memandang hukum secara teks yang ada pada undang-undang yang dibuat tapi lebih pada proses penegasan keadilan hukum untuk semua manusia. Tindakan korupsi yang dilakukan olah para pejabat negeri ini merupakan bukti belum tegaknya hukum progresif oleh pemangku lembaga hukum seperti polisi, hakim dan jaksa. KPK sebagai lembaga hukum ad hoc pun tidak memiliki taring kuat jika menghadapi para pejabat yang terbelit kasus korupsi. KPK yang dibentuk untuk membantu hubungan kerja penegak hukum dalam menguak kasus korupsi harus tersandra dengan kepentingan karena lembaga KPK semakin dikecilkan peranannya.

Tegakkan Hukum Progresif

Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Penegakan Hukum Progresif : 2010 menyatakan, manusia selaku aktor penting dan utama dibelakang dalam kehidupan hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (making the law), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (breaking the law) manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaannya yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masysrakat. Realita yang ada selama ini, hukum hanya dipahami hanya sebatas undang-undang kemudian implementasinya sekedar menerapkan silogisme. Aparat penegak hukum dipaksa bahkan ada yang demi aman sengaja menempatkan diri hanya menjadi corong undang-undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif. Ungkapan bertindak progresif ini disampaikan Prof. Satjipto untuk menyadarkan bahwa hukum bukan hanya untuk dilihat dan dilaksanakan dengan cara pandang teks. Tapi hukum progresif adalah segala upaya para penegak hukum untuk menggali, menemukan dan menerapkan hukum secara progresif demi keadilan untuk semua manusia.

Prof. Satjipto menginginkan hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia pada umumnya. Kasus kaburnya para tersangka hukum ke Singapura adalah bukti bahwa hukum yang kita tegakkan sangat lemah. Bahkan semenjak dibentuk KPK lembaga seperti kepolisian menjadi pemalas dan terlihat semakin mandul dalam bergerak progresif mengungkap kasus di Indonesia. Penegakan hukum progresif digagas Prof. Satjipto perlu disadarkan ke para pemangku lembaga hukum kita. Kesadaran akan pentingnya hukum sebagai fungsi kebahagiaan manusia akan memberikan pemahaman kepada para elite politik bahwa hukum ditegakkan bukan untuk kepentingan segelintir orang tapi hukum benar-benar untuk kebahagiaan manusia. Maka semakin benar bahwa hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Karena dengan hidup baik, jujur, bertanggung jawab akan meminimalisir terjadinya perkara hukum di sekitar kita. Tegakkan hukum progresif demi kebahagiaan hidup yang lebih baik!

NEGARA - 08.58.00

NAZARUDDIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF

Oleh : Dharma Setyawan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) “Hidup baik adalah dasar hukum yang baik” Begitu...

Oleh : Dharma Setyawan

Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Kita sama-sama tercengang dengan kejadian yang menimpa Ibu Siami orang tua muruid Alifah Ahmad Maulana yang dipaksa gurunya untuk menyebarkan jawaban ujian nasional SD. Ny Siami (38) yang diusir ratusan warga setelah melaporkan guru SDN Gadel II yang memaksa anaknya memberikan contekan kepada teman-temannya saat ujian nasional, 10-12 Mei 2011 lalu, akhirnya menuruti kemauan warga. Siami telah meninggalkan rumahnya di Jl Gadel Sari Barat, Tandes lantaran tak tahan dengan tekanan dan gelombang demo warga. Mereka kini mengungsi di Solo. Mediasi yang dilakukan para tokoh masyarakat akhirnya sia-sia karena masyarakat lebih memilih mendengar orang tua murid yang takut ananknya tidak lulus dari pada membela kebenaran dari apa yang di gugat Siami atas perbuatan kotor oknum Guru yang menyuruh Al untuk menyebarkan jawaban kepada temannya saat ujian nasional.

Fenomena Gagalnya Pendidikan

Siapa yang salah? Pertanyaan ini sama-sama muncul di benak kita semua, ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam kasus ketidakjujuran penyelenggaraan pendidikan kita. Pertama, jika meneliti apa yang diungkap Siami, semestinya bagi warga negara yang menginginkan kebaikan generasi, kita harus angkat kepala untuk mengatakan mana yang memang benar dan mana yang memang salah. Pada posisi ini Siami ingin mengajarkan anaknya tentang makna kejujuran dari setiap proses hidup yang dilalui. Siami ingin memberikan sifat baik terhadap masa depan anaknya atas apa yan dilakukan gurunya untuk menyebarkan kunci jawaban. Kedua, warga masyarakat dan orang tua murid juga tidak bisa disalahkan begitu saja dalam perkara yang terjadi. Wajar jika orang tua takut anaknya tidak lulus ujian, wajar jika orang tua cemas terhadap masa depan anaknya karena dapat mengalami depresi jika ujian diulang karena dari pengulangan ujian tersebut ada yang tidak lulus. Namun juga tidak benar jika Siami disalahkan dan akhirnya mediasi berujung dengan pengusiran dari rumahnya dan harus berpindah ke Solo. Ketiga, Pemerintah yang sampai hari ini terjadi polemik tuntutan dari berbagai pihak untuk menghilangkan ujian nasioanal bagi siswa. Pemerintah juga terkesan setengah-setengah dalam mereformasi system pendidikan.

Pendidikan merupakan sesuatu instrumen fundamental dalam memajukan negara. Dengan pendidikan manusia meningkatkan kapasitasnya dlam menjalankan profesionalisme kehidupan. Dengan pendidikan manusia dapat menemukan teknologi, menemukan etika moral, menemukan kebenaran dan menemukan banyak hal yang menjadi prasyarat manusia untuk mendapat tempat hidup yang lebih baik. Namun jika kita melihat fenomena pendidikan di Indonesia kita masih melihat pendidikan masih menjadi barang langka bagi rakyat. Pendidikan yang mayoritas dipahami oleh para elit dan masyarakat awam adalah sebuah ritualisme pendidikan bukan substansi pendidikan.

Kita harus mengakui bahwa pendidikan kita masih banyak hal-hal yang janggal dan banyak kita temui dilapangan kegagalan pendidikan kita. Orang tua jadi lebih takut anaknya gagal karena tidak naik kelas atau tidak lulus ujian. Orang tua lebih senang anaknya lulus walau dengan cara curang tanpa memandang nilai-nilai kejujuran. Pendidikan hanya menjadi formalitas tanpa menimbang output hasil pendidikan seperti skill (kemampuan) peserta didik. Bahkan kita masih banyak temukan pendidikan kita hanya menjadi lahan bisnis dari tingginya biaya pendidikan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta. Lembaga pendidikan kita tidak ubahnya seperti lembaga penampung anak-anak yang dimandulkan kreatifitasnya. Pendidikan kita dikekang oleh para pendidik yang otoriter, kaku, tidak harmonis dan sangat membosankan.

Pentingnya Pendidikan Karakter

Socrates berpendapat bahwa tugas utama negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan (arete). Maka Socrates menyerukan “Gnooti Seauton” (kenalilah dirimu), dalam hal ini pendidikan Socrates menginginkan peserta didik lebih mengenal siapa diri kita, apa bakat kita dan apa yang kita lakukan di masa depan. Anis Matta menjelaskan dalam bukunya “Delapan Mata Air Kecermelangan : 2009”, bahwa akar dari semua tindakan, perilaku, kebiasaan dan karakter kita adalah lintasan pikiran yang bertebaran dalam benak. Lintasan pikiran itu menyerbu benak kita, maka ia berkembang menjadi memori, dan memori itu secara perlahan berkembang menjadi ide gagasan atau pikiran.

Pikiran itu selanjutnya menukik lebih jauh dalam diri kita, dalam wilayah emosi dan membentuk keyakinan, maka keyakinan berkembang menjadi kemauan dan secara perlahan kemauan berkembang menjadi tekad. Begitu ia menjadi tekad, pikiran itu telah memperoleh energi atau tenaga agar ia terwujud dalam kenyataan. Setelah itu, tekad menjalar ke dalam tubuh dan menggerakkannya. Maka, lahirlah tindakan. Bila tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka terbentuklah kebiasaan dan bila kebiasaan itu berlangsung dalam waktu lama, terbentuklah karakter.

Salah satu cara yang tepat dalam mengelola pendidikan kita seharusnya adalah membebaskan peserta didik untuk memilih apa yang akan dilakukannya sehingga muncul karakter peserta didik di masa depan. Proses ujian nasioanal yang diterapkan oleh pemerintah untuk beberapa mata pelajaran tidak memberi jaminan peserta didik memiliki kemampuan karakter. Pendidikan karakter yang seharusnya bukan saja menilai peserta didik dari angka-angka tapi dinilai dari bakat, apa yang mereka minati dan berkembangnya karakter yang berguna bagi masa depan. Jelas dalam hal ini pendidikan bukan untuk mematikan kreativitas dan memaksa peserta didik untuk menghafal hal yag tidak menjadi bakat karakternya. Kesalahan pendidikan kita adalah peserta didik merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara materi yang disampaikan disekolah dengan dengan realitas yang terjadi dilingkungan nyata. Pada satu kondisi kita mengakui bahwa para peserta didik kita sangat tidak siap dan bahkan terombang-ambing delam kehidupan nyata karena miskin skill dan karakter.

Kita perlu mencontoh dari Dr. Irina Pramong Pradja seorang pendiri sekolah KAMI bagi anak-anak pemulung di Jakarta. Apa yang dilakukan ibu Ina panggilan akrabnya mampu merubah anak-anak pemulung menjadi anak-anak yang mampu menemukan karakter dan skill yang sangat berguna bagi kehidupan realitas. Ibu Ina mendirikan pendidikan gratis bagi anak-anak pemulung dengan konsep yang sangat luar biasa. Dalam konsep pendidikan di sekolah KAMI anak-anak pemulung diberikan pelajaran sekolah pada umumnya yang langsung menyentuh pada karakter anak. Pelajaran yang berikan pun sangat disukai dan anak-anak dibiarkan untuk memilih kreatifitas yang mereka inginkan. Bahkan di dalam kurikulumnya juga diajarkan beberapa kelas yang menarik untuk memantik bakat anak-anak pemulung dengan menyediakan kelas penjahit, pertukangan, dan lainnya. Disekolah KAMI juga ada pengajar dari asing yang sukarela mengajarkan bahasa inggris untuk anak-anak pemulung. Siapa yang akan menyangka kalau dari sekolah itu telah banyak menghasilkan karya-karya dari anak-anak pemulung yang kreatiif mulai dari tas, dompet, kursi, seragam baju dan lainnya. Di sekolah tersebut juga menyediakan musik tradisioanl untuk membuat anak-anak rileks dalam belajar.

Pada intinya sekolah yang didirikan Ibu Ina adalah bukti bahwa tidak ada anak yang bodoh dan takut akan masa depan yang suram. Pendidikan yang diberikan seharusnya menjadi pembebasan bagi anak-anak untuk menemukan karakternya masing-masing. Nilai ujian yang baik tidak menjamin seorang anak akan sukses di masa depan. Pendidikan karakterlah yang akan membawanya pada suatu bakat yang dimiliki sehingga menjadikan para generasi tahu dan mampu untuk berkembang secara baik bukan untuk belajar berbohong hanya karena nilai. Mari memulai membangun pendidikan yang berkarakter!

PENDIDIKAN - 07.21.00

MENGGAGAS PENDIDIKAN KARAKTER (Mendukung Siami dan Alif Awards)

Oleh : Dharma Setyawan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kita sama-sama tercengang dengan kejadian ya...

Oleh : Dharma Setyawan

Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Legitimasi menurut Wikipedia adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. sedangkan Legitimasi tradisional mengenai seberapa jauh masyarakat mau menerima kewenangan, keputusan atau kebijaksaan yang diambil pemimpin dalam lingkup tradisional, seperti dalam kehidupan keraton yang seluruh masyarakatnya terikat akan kewenagan yang dipegang oleh pimpinan mereka dan juga karena hal tersebut dapat menimbulkan gejolak dalam nurani mereka bahwa mereka adalah bawahan yang selalu menjadi alas dari pemimpinnya.

Wilayah kekuasaan semestinya adalah tempat pijakan pasti dalam konsep perbaikan kenegaraan. Maka kekuasaan menjadi penting untuk membentuk aturan-aturan dalam fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat umum. Kekuasaan yang didukung oleh kelompok mayoritas tentu akan lebih signifikan dan terlegetimasi dalam menjalankan kekuasaan. Sebaliknya kekuasaan yang tidak mendapat dukungan mayoritas kekuasaan akan mengalami hambatan dalam menjalankan kekuasaan. Kemudian muncullah gagasan-gagasan kekuasaan sebagai alasan nyata dalam mempertahankan kekuasaan baik itu secara individu atau kelompok, sehingga menjawab pertanyaan kenapa seseorang layak untuk diberi kekuasaan oleh rakyat.

Logika yang seharusnya diambil adalah, rakyat tetap menjadi yang paling berdaulat dan berhak menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin. Masalah mekanisme yang akan di jalankan bisa sangat beragam mulai dari demokrasi langsung atau tidak langsung. Bahkan musyawarah dengan mempercayakan orang terbaik menjadi wakil kelompok dan kemudian memilih pemimpin untuk menjalankan kekuasaan. Dalam era modern ini, teori tentang demokrasi dan musyawarah masih lebih rasional untuk digunakan dalam menentukan legetimasi kekuasaan dari pada konsep Kerajaan yang lebih mengarah pada dinasti hingga terjadi oligarki kekuasaan. Bahkan Pancasila pada sila ke empat berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Menurut penulis demokrasi pun tidak akan terlepas dari musyawarah untuk menentukan sebuah keputusan dalam setiap kebijakan yang ada. Ketika demokrasi melepaskan musyawarah maka prinsip-prinsip kearifan hilang dari makna demokrasi.

Kekuasaan yang mengedepankan rakyat menjadi kekuatan yang berdaulat akan menjadi pilihan rasional dalam menilai kekuasaan tersebut legetimasi atau tidak. Namun jika kekuasaan tidak diakui oleh rakyat maka ada indikasi telah terjadi otoritarianisme, diktatorisme dan hegemoni elit dalam sebuah kekuasaan. Sehingga sangat jelas legetimasi kekuasaan sangat penting dalam roda kekuasaan yang akan dijalankan karena tidak ada kendala yang menghalangi berjalannya program kecuali pihak partai opisisi dan media yang layaknya melakukan chek and balances.

Max Weber membagi tiga legitimasi kekuasaan yaitu: pertama otoritas tradisional, dimana legitimasi didapat dari pengakuan masa lalu atau sumber dan tradisi yang sudah turun menurun ada dalam masyarakat dan lebih jelasnya sudah membudaya dan melekat dalam tatanan masyarakat. Kedua otoritas karismatik, dimana legitimasi kekuasaan diberikan kepada karakter pribadi baik pemimpin yang dicintai mayoritas rakyat dan tindakannya mampu memberi solusi dan inspirasi bagi bangsa. Ketiga otoritas legal rasional, dimana legetimasi kekuasaan didasarkan pada legalitas aturan normatif yang dibuat oleh wakil rakyat. Legetimasi kekuasaan itu berbentuk undang-undang yang mengatur tata kelola negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

Tiga legitimasi kekuasaan yang dijelaskan oleh Weber adalah sebagian kecil dari pendapat tentang legitimasi kekuasaan dari sekian banyak pendapat. Maka yang menjadi pertanyaan adalah seberapa efektifkan legitimasi kekuasaan itu dapat membangun sebuah pemerintahan yang baik. Cita-cita kekuasaan yang sering disebut sebagai clean and good goverment sepertinya belum dapat tercapai jika pola kekuasaan didapati dari hal-hal yang kotor, dan mencederai legitimasi kekuasaan ini terjadi sejak awal pemimpin akan dipilih. Jika kita membandingkan dengan konsep Weber maka kita akan mendapati fakta di lapangan cara-cara yang tidak bersih dalam pemimpin mencapai kekuasaan.

DR. Khalid Ibrahim Jindan dalam buku Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, beliau mengutip gagasan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa manusia mesti membangun sebuah organisasi pemerintahan yang memungkinkannya terhindar dari situasi yang kacau. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia juga bakal tergayuh jika ia tergabung dalam sebuah komunitas itu. Ia memiliki peluang dan kesempatan membangun kehidupan dan interaksi sosial yang ditandai dengan tolong menolong dan gotong royong. Dalam konteks inilah manusia ibarat makhluk politik (homo politicus) yang terbentuk secara alamiah.

Ibnu Taimiyah menyadari bahwa dengan membangun sebuah organisasi maka manusia akan menemukan sebuah komunitas yang akan memberi efek untuk memiliki kekuasaan. Dengan begitu cita-cita, visi, misi atau tujuan mereka dapat tersampaikan lewat komunitas organisasi tersebut yang akan diwujudkan dengan kekuasaan. Maka kemudian tinggal bagaimana organisasi tersebut di jalankan dengan prinsip egaliter dan satu tujuan. Kekuasaan pada akhirnya mesti dibedakan mulai dari wilayah kecil sampai kekuasaan pada wilayah yang lebih besar. Pada wilayah kecil tentu pengorbanan antar individu seharusnya lebih kecil dan pada wilayah kekuasaan yang lebih luas pengorbanan individu yang lebih besar. Kepentingan daerah dan nasional dalam skala individu pemimpin akan memiliki porsi berbeda. Pemimpin daerah hanya akan memberi manfaat untuk daerah yang dipimpinnya, namun pemimpin negara akan memberi manfaat pada seluruh wilayah negara yang tentu lebih luas dari daerah.

Jika sebuah kepemimpinan diraih dengan cara-cara kotor maka teori Weber akan terbalik menjadi fenomena unlegetimasi kekuasaan. Hal seperti ini dapat terjadi jika kepemimpinan didapat dengan merusak nilai-nilai tradisi masyarakat seperti kejujuran, keterbukaan, gotong royong dikotori dengan money politik, janji palsu dan adu domba akan menimbulkan resistensi masyarakat yang kacau akibat rusaknya nilai tradisi masyarakat. Dalam hal ini otoritas tradisional sebagai legitimasi kekuasaan pertama dalam pandangan Weber telah dilanggar. Sehingga tidak heran jika tatanan masyarakat semakin rusak, gampang marah, frustasi, amuk massa, mudah terpecah dan mudah di adu domba oleh segelintir kepentingan.

Kedua jika kepemimpinan diraih dengan cara hiperbola citra bukan sebuah kinerja, maka di kemudian hari akan menimbulkan kekecewaan terhadap rakyat bahwa kepemimpinan tersebut adalah kamuflase semata. Dalam hal ini ongkos politik akan semakin lebih mahal karena harus menghabiskan anggaran untuk media pencitraan. Akhirnya substansi demokrasi tidak terpenuhi akibat demokrasi memerlukan biaya tinggi.

Ketiga kepemimpinan tidak berfungsi dalam memperbaiki tata aturan (regulasi) yang dapat merubah kondisi rakyat. Konstitusi yang dibangun lebih pada pesanan-pesanan segelintir elit yang ingin terus mengeksploitasi sumber daya alam negara. Kekuasaan seperti ini jelas menghianati aspirasi rakyat karena lebih tunduk kepada tata aturan yang pro terhadap kepentingan asing dan segelintir elit. Kondisi ini terjadi akibat faktor sebelumnya dimana demokrasi harus harus diraih dengan biaya mahal untuk sebuah citra. Demokrasi pada akhirnya harus melibatkan pengusaha untuk membiayai ongkos citra dan jika kondosi ini terjadi terus-menerus maka kita patut pesimis terhadap adanya legitimasi kekuasaan yang kuat dari sebuah kepemimpinan. Dan pada waktunya legetimasi kekuasaan itu akan hancur seiring waktu dan logika rasional yang terus berjalan dan melawan. Mari kita kampanyekan legitimasi kekuasaan yang harus diraih dengan cara jujur dan adil, kekuasaan bukan untuk segelintir orang tapi kekuasaan untuk seluruh rakyat!

NEGARA - 04.17.00

PEMIMPIN DAN LEGITIMASI KEKUASAAN

Oleh : Dharma Setyawan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Legitimasi menurut Wikipedia adalah kualitas huk...

ISLAM MENUNTUT MORAL (Side B)

(Mengurai Perdebatan Demokrasi Dan Khilafah)

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Majelis Serikat KAMMI Madani (SKM)

dan Ketua Komunitas Hijau Lampung

A. Demokrasi Vs Khilafah

Tunas Demokrasi yang mulai tumbuh semakin mendapat perlawanan oleh pihak anti demokrasi. Kelompok ini lebih fokus pada kampanye system Khilafah yang ada pada sejarah Islam masa lampau. Walaupun kemudian tidak kita nafikan sejarah Khilafah ini pun tetap harus diperdebatkan dengan demokrasi. Anggapan demokrasi juga merupakan system Islam juga tetap terus digulirkan beberapa kalangan Islam. Bahkan Fazlur Rahman dalam sebuah kuliah di kampus Universitas Chicago pada 30 November 1981 mengatakan, “ Kekhilafahan bukanlah system politik yang dinobatkan secara ke-Tuhanan. Apa sebenarnya dititahkan secara ke-Tuhanan adalah bahwa Islam memerlukan kekuatan politik untuk menerjemahkan perintah-perintah dan cita-cita moralnya kedalam realitas sejarah.” Fazlur Rahman ingin menegaskan bahwa pada dasarnya Islam memerlukan kekuatan Politik dalam menjaga ajaran perintah agama. Maka Fazlur Rahman lebih fokus pada upaya bagaimana Islam bisa tegak lewat politik entah itu khilafah atau demokrasi.

Ide tentang benih kebebasan berpendapat (baca : demokrasi) juga pernah digagas oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri mengeluarkan fatwa-fatwa yang sebagian tidak sejalan dengan salah satu dari empat mahzab. Kebebasan berpendapat itu dimaksudkan untuk menyanggah pandangan bahwa ulama “pemerintah” adalah para penentu keputusan terakhir dalam berbagai maslah sekaligus ditujukan untuk membendung kecenderungan untuk memonopoli proses pengambilan keputusan. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa umat akhir zaman bukanlah manusia bermoral profetik (kenabian) sebagaimana manusia awal Islam yaitu Rosulullah dan para sahabat yang memiliki banyak prestasi dalam tegaknya kepemimpinan negara madinah. Dalam system Khilafah sendiri telah dikenal istilah Ahlul Halli Wal ‘Aqdi yaitu sekelompok orang yang yang berhak membentuk suatu system di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Sistem ini berkembang sejak awal kepemimpinan Khulafa Rasydin sejak Abu Bakar Ash-Siddiq sebagai bentuk ijtihad dan merupakan hujjah yang tidak terbantahkan.

Pada dasarnya Rosullulah menyuruh umatnya untuk bermusyawarah entah dengan instrumen dan mekanisme Ahlul Halli Wal ‘Aqdi, tapi pendapat Ibnu Taimiyah sejalan dengan demokrasi yaitu membebaskan pendapat tidak hanya dari kalangan Ahlul Halli Wal ‘Aqdi. Sehingga maksud Ibnu Taimiyah untuk mencegah pendapat sepihak yang belum sepenuhnya mendengar rakyat banyak tentang harapan keadilan dalam kepemimpinan. Ijtihad yang di bangun Ibnu Taimiyah memang terkesan tidak sepakat dengan Ahlul Halli Wal Aqdi tapi pada dasarnya semua yang dikemukakannya menyangkut keadilan bagi semua pihak bukan hanya sepihak. Musyawarah yang dilakukan para Ahlul Halli Wal ‘Aqdi memang lebih elegan dengan memberikan kebebasan pendapat rakyat terlebih dahulu sebelum diambil keputusan. Pendapat Ibnu Taimiyah dimaksud untuk mencegah quo vadis ide dan pendapat oleh para pengambil kebijakan.

Hasan Al Bana membuat kriteria untuk menjadi Ahlul Halli Wal ‘Aqdi, kriteria tersebut menurut pendapatnya harus masuk dalam tiga elemen. Pertama, Ahli Fiqh dengan standar mujtahid, dimana pendapat-pendapat mereka dalam fatwa dan istinbath hukum diperhitungkan umat. Kedua, Pemilik skill, pengalaman pakar dan kemampuan pakar dan kemampuan dalam urusan publik. Ketiga, Para tokoh kharismatik yang memiliki komando dan kepemimpinan di tengah masyarakat, seperti ketua suku, tokoh masyarakat dan pemimpn organisasi (LSM/ NGO).[1] Para Ahlul Halli Wal ‘Aqdi idealnya harus mengakomodir aspirasi masyarakat yang menyangkut kamaslahatan bersama. Sehingga rakyat dalam hal ini diberi ruang kebebasan berpendapat sebagaimana gagasan Ibnu Taimiyah diawal. Walaupun tidak menggunakan istilah demokrasi namun Ibnu Taimiyah menginginkan aspirasi rakyat didengar.

Jadi Demokrasi secara substansi sebenarnya sejalan dengan khilafah. Hanya saja instrumen yang mengatur keduanya perlu bersinergi agar wujud negara yang dicita-citakan dapat terbentuk keberagaman Agama dalam negara memaksa setiap pemeluk agama untuk bertoleransi dalam membangun peradaban bangsa. Peradaban negara Madinah sebagai peradaban pertama yang terlembagakan dalam sebuah negara sebenarnya telah jelas bagaimana rosul menghargai perbedaan antara Islam sebagai minoritas saat itu dan Yahudi dan Nasrani yang lebih awal hadir. Seiring berjalannya waktu peradaban tetap memberi kesempatan untuk sebuah ideologi berkembang memberikan solusi ke tatanan masyarakat. Pada akhirnya Islam menjadi agama yang paling banyak diminati karena nilai profetik (kenabian) yang sejalan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Perilaku nabi yang sekaligus menjadi fatsoen (etika) politik agama dan kontitusi piagam madinah sebagai konstitusi negara, serta ajaran Islam (Al-Quran dan Sunnah) yang memberi solusi masyarakat menjadikan Islam berkembang pesat dalam wilayah madinah. Namun toleransi yang di bangun oleh nabi juga tidak tolelir terhadap penghianatan yang terjadi antar golongan agama. Pada akhirnya Yahudi dan Nasrani harus di usir karena melanggar konstitusi piagam madinah dalah rangka mempertahankan wilayah tersebut dari ancaman perang para Kafir Qurays.[2] Islam yang dibangun Rosul pada awalnya adalah minoritas yang tumbuh dalam wilayah mayoritas kehidupan Yahudi dan Nasrani. Dan pada akhirnya karena kesempatan kebebasan untuk tumbuhnya ideologi Islam menjadi agama yang mayoritas dan menjadi jawaban bagi system manusia. Walaupun pada akhirnya Rosul tidak pernah mengatakan ini adalah syatem Khilafah tapi perilaku Rosul juga mengandung nilai demokrasi dengan contoh konkret seorang Bilal bin Rabah yang berasal dari kaum budak akhirnya menjadi Gubernur di Damaskus. Jelas Rosul tidak otoriter dalam kepemimpinan, Rosul 1400 tahun yang lalu sangat menghargai meritokrasi yang digaungakan saat ini. Meritokrasi adalah sebuah penghargaan terhadap kepemimpinan yang berangkat dari tempaan panjang sebuah pengalaman politik. Meritokrasi adalah sebuah bentuk tatanan dimana kondisi penghargaan diberikan kepada orang-orang yang berproses, berkeringat dan berprestasi dalam sebuah cita-cita peradaban.

B. Menggugat Moral Demokrasi dan Khilafah

Pendapat Syafi’i Maarif “Demokrasi sejalan dengan ide modernisasi yang menuntut adanya perubahan disegala bidang kehidupan. Tradisi Islam bukanlah warisan kaku yang hanya mempertahankan contoh klasiknya. Meski pada awalnya Islam tidak mengenal prinsip demokrasi sejalan dengan gagasan universal Islam. Bahkan Islam lahir dengan prinsip demokrasi, meski Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit menggambarkan struktur negara tertentu. Hal ini membuat organisasi politik bernafaskan Islam dapat selalu berubah agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat muslim.[3]

Islam sebenarnya lebih menggugat perkara substansi pemerintahan dari pada mendebatkan nama Khilafah atau Demokrasi. Kejelasan platform system lebih ditekankan Islam sebagai bagian dari kaderisasi kepemimpinan bagi manusia. Maka para pendahulu kaum muslim sangat fokus pada upaya menciptakan manusia yang bermoral profetik (kenabian) sebagaimana Rosul sebagai contoh nyata. Politik adalah bagian kerja mulia yang Islam tidak pernah memisahkannya dengan perkara agama. Karena dengan agama sebuah moral dalam kepemimpinan dapat diraih. Nabi dan para sahabat pun tidak menjadikan politik sebagai lahan kehidupan, lewat mereka kita mendapatkan fatsoen (etika) politik menjadi sebuah pengabdian dan wujud ibadah manusia kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Rosul meninggal dalam keadaan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, dalam hal ini Rosul membuktikan diri bahwa kepemimpinan bukan untuk menjadi seorang yang kaya raya. Begitupun setelahnya para sahabat mengikuti etika profetik yang dicontohkan Nabi. Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali menjadi pemimpin yang memegang teguh nilai di atas.

Pengalaman Nabi Muhammad dalam berdagang dan diangkat menjadi Rosul di Umur 40 tahun menjadikan kita yakin Nabilah yang telah mencontohkan segala fatson politik, yang sebenarnyta itu terangkum dan menjadi sumber dalam nilai Demokrasi, Khilafah, Meritokrasi, dan lainnya. Bahkan Nabi mencontohkan sebuah pergantian pemimpin yang jauh dari dinasti kekeluargaan. Jimly As-Shidiqy menyatakan bahwa pergantian Nabi Muhammad saw dari posisinya sebagai khilafah (baca : pemimpin) kepada Abu Bakar adalah suksesi pertama dalam sejarah tanpa melibatkan garis keturunan. Jelas Rosul tidak menginginkan oligarki kepemimpinan yang ada dalam keluarga Rosul, penghargaan terhadap meritokrasi sangat dilakukan Rosulullah bahwa pemimpin dipimpin atas dasar kemampuan bukan kedekatan hubungan semata. Dan dalam hal ini jelas nilai demokrasi sudah terkandung didalamnya.

Moral profetik itulah yang kemudian melahirkan orang-orang besar dalam sejarah intelektual muslim di dunia. Kita bisa temukan tokoh muslim yang tetap bertahan di tengah badai pragmatisme dan runtuhnya nilai etika moral. Maka kita bisa lihat para tokoh yang mendapat hukuman akibat mempertahankan moral Islam namun kemudian menghasilkan karya besarnya di dalam jerubi besi. HAMKA pernah dipenjara rejim Orde Lama. Tapi, dipenjara, justru ia menghasilkan Tafsir Al-Azhar. Mohammad Natsir menghasilkan Capita Selecta dan berbagai buku lainnya. Sama dengan HAMKA, di penjara, Sayyid Quthbmenghasilkan Fii Zhilalil Qur’an. Ibnu Taimiyah menghasilkan Majmu’ul Fatawa. Dan Ibnu Haistam menghasilkan teori optik. Mereka, adalah tipe ilmuwan, sekaligus ulama pejuang.[4]

Imam Malik pernah disiksa, karena pendapatnya bertentangan dengan gubernur Madinah ketika itu. Imam Abu Hanifah harus masuk penjara dan menjalani hukum cambuk 10 kali setiap hari, karena menolak berbagai tawaran jabatan tinggi dalam pemerintahan Abu Ja’far al-Manshur. Gara-gara menolak mengikuti pendapat Mu’tazilah tentang kemakhlukan Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya dijebloskan ke dalam penjara selama 28 bulan oleh Khalifah al-Makmun. Dua kakinya diikat dengan rantai besi, sehingga beliau harus shalat dalam keadaan kaki dirantai. Setiap hari beliau diinterogasi dan dipaksa meninggalkan pendapatnya yang bertentangan dengan paham Muktazilah. Tetapi, beliau terus menolak dan bertahan dengan pendapatnya yang shahih, meskipun terus mendapat cambukan. Imam Ahmad akhirnya meninggal dalam usia 77 tahun pada 241 Hijriah. Sekitar 600 ribu orang menghadiri pemakamannya[5]

Syafi’i Maarif menyatakan ‘ Agama pada hakekatnya adalah sumber moral bagi negara, agar pemegang kekuasaan tidak lupa daratn dan lautan. Demokrasi di tangan mereka yang tidak siuman secara moral juga dapat menjadi sumber malapetaka apalagi system politik hegemonik-dinastik yang bergantung pada otoritas perorangan, daya rusaknya jauh lebih besar.[6] Menciptakan moral demokrasi tidak mungkin tanpa agama. Menjauhkan agama dan negara sama dengan menjauhkan moral politik para pemimpin. Islam secara tegas menggugat moral para pemimpin dan menolak tegas dijauhkannya agama dalam kehidupan bernegara. Agama dalam sejarah Indonesia telah menjadi spirit perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Sangat munafik jika atas dasar demokrasi yang ditegakkan umat Islam sabagai mayoritas agama menjadi hal yang dilarang merasuki relung-relung negara. Nasrani, Hindu, Budha dan ajaran agama lain pun tetap sepakat bahwa moral menjadi hal yang fundamental dalam menegakkan etika demokrasi. (bersambung “ KAMMI dan Cita-cita Moral”)

[1] Hasan Al Bana, Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al –Banna, jilid II, Jakarta, Al-I’tishom, 2006 hal 97

[2] Piagam Madinah ditetapkan tahun 622 M (1 Hijriah). Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan bagaimana cara mengatur hubungan antara umatberagama. Piagam Madinah, dalam beberapa pasalnya, sudah jelas mengatur hubungan tersebut. Misalnya (terjemah oleh ZAA): Pasal 16: “Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.” Pasal 24: “Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul beaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.” Pasal 25: (1) Kaum Yahudi dari suku Banu ‘Awf adalah satu bangsa-negara (ummah) dengan warga yang beriman. (2) kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya. (Dikutip dari tulisan “Piagam Madinah Dan Toleransi Beragama” Oleh: Dr. Adian Husaini, http://www.insistnet.com )

[3] Ahmad Syafi’i Maarif, Islam Politik dan Demokratisasi di Indonesia”dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (penyunting), Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta, Bapennas, 1983 hal 42)

[4] ”Korupsi Ilmu” Dr. Adian Husaini http://www.insistnet.com hal 2

[5] Ibid, hal 3

[6] Ahmad Syafii Maarif, Masalah Agama dan Negara, Suara Muhammadiyah, No 16/Th.ke-93/16-31 Agustus 2008, hal 44 .

KAMMI - 04.41.00

KAMMI Part 5 (side B)

ISLAM MENUNTUT MORAL (Side B) ( Mengurai Perdebatan Demokrasi Dan Khilafah ) Oleh : DHARMA SETYAWAN Majelis Serikat KAMMI Madani (...

Pages

AGAMA, SEKULERISME DAN PANCASILA

NAZARUDDIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF

MENGGAGAS PENDIDIKAN KARAKTER (Mendukung Siami dan Alif Awards)

PEMIMPIN DAN LEGITIMASI KEKUASAAN

KAMMI Part 5 (side B)

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner