Oleh : DHARMA SETYAWAN

Humas Himpunan Sekolah Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada

Jakarta telah menyelesaikan perhelatan Pilkada untuk mencari Gubernur baru. Hasil Quick Count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Jokowi-Basuki 53,68 % unggul dari Foke-Nara 46,32%. Jakarta dalam sejarah kolonialisme pernah bernama Batavia yang kemudian setelah direbut oleh Fatahillah kembali diubah menjadi Jayakarta. Dalam proses perjalanan waktu kemudian nama Jakarta menjadi nama paling permanen dan menjadi Ibukota Indonesia. Dalam studi post-kolonialisme Jakarta sebagai pusat pemerintahan adalah beban sejarah sendiri. Batavia (Jakarta) yang pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda menjadi arus perdagangan internasional. Atas dasar kesejarahan hitam itu Bung Karno ingin memutus mata rantai Jakarta sebagai pusat pembangunan yang yang saat itu nir keadilan. Kota Palangkaraya di Kalimantan telah disiapkan oleh Bung Karno agar keadilan pembangunan dirasakan tidak hanya untuk jawasentrisme. Atas dosa sejarah para penguasa bergaya Priayi kolonialisme cita-cita tersebut kandas dengan tumbangnya Soekarno dengan cara keji.

Kaum Priayi Kolonialisme

Sampai saat ini Jakarta menjadi pusat pemerintahan Indonesia sekaligus beban sejarah kita tentang ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatra, Kalimantan, Papua dan lainnya. Munculnya kaum Priayi telah melanggengkan proses kolonialisme itu sendiri. Priayi adalah hasil dari perkawinan kolonialisme dan feodalisme. Mereka menjadi pribumi yang ditunjuk sebagai kepanjangan tangan para kolonialisme. Kaum Priayi yang menjadi bandit-bandit pribumi bekerja untuk menakuti rakyat, menyenangkan kompeni dan menariki upeti dari rakyat jelata, membayar jawara-jawara Jawa untuk mengambil rempah-rempah di luar pulau Jawa demi kesenangan kompeni. Mental Priayi inilah yang diwariskan oleh Belanda sehingga sering kita jumpai hari ini pribumi yang berpenyakit kompeni. Sebagai pejabat pemerintahan bersikap arogan, menariki pajak, membayar Satpol PP menggebuki rakyat, rendah pelayanan publik dan tinggi korupsi anggaran publik.

Kesadaran sejarah kita yang terlalu buta menyebabkan kita mendefinisikan kemerdekaan secara sempit. Kemerdekaan yang kita pahami sebatas kita tidak didatangi kompeni-kompeni berhidung mancung, bertubuh besar dan berkulit putih. Kita lupa menyadari perilaku keji kolonialisme telah hinggap pada daerah yang dijajah sehingga pribumi-pribumi kehilangan nasionalisme dan menindas satu sama lain. Bangsa pasca-kolonialis faktanya mengalami luka batin berat dengan kehilangan nurani kemanusiaan untuk hidup lebih beradab. Tidak hanya kekayaan alam mereka yang terkuras tapi sikap patriotisme yang surut dan kering kerontang. Selain itu, kemiskinan menjadi problem besar bangsa ini karena kemiskinan identik dengan kelaparan dan kelaparan menjadikan kita mudah marah dan anarkisme.  

Akibat magnet metropolitan yang kuat, Jakarta menjadi symbol keangkuhan kota. Tanpa disadari magnet itu kian parah menjadi kekumuhan yang berkepanjangan. Kepadatan penduduk yang riuh, Kemacetan yang terlampau akut menjadikan udara Jakarta kian sumpek bersamaan dengan politik yang semakin gaduh. Pola kehidupan yang abnormal serta individualisme yang kejam menjadikan lingkungan kota itu semakin kotor dan bernyali kuman. Banjir kemudian menjadi tamu tak diundang di setiap tahun. Entah terlanjur bengal dengan keadaan atau warisan jawasentris yang terus dipertahankan, Jakarta tetap menjadi magnet yang semakin menyesatkan. Anggaran 5 tahun 140 triliun terbesar diantara 33 propinsi se-Indonesia tidak cukup menyelesaikan konflik ekonomi, sosial, budaya dan politik habitat didalamnya.

Jokowi untuk Jakarta

Jokowi sosok pemimpin ngemong dari Solo akhirnya ditransfer, beradu pemilu untuk membenahi Jakarta. Tidak tanggung-tanggup Jusuf Kalla, Megawati dan Prabowo memback-up nyali besarnya. Kita memang berbangga, Jokowi adalah negarawan yang menghadirkan sikap lokal jenius. Pembukiannya di Solo yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 50 miliar menjadi 186 miliar adalah fenomena. Memanusiakan para pedagang kaki lima tanpa ada luka-luka, adalah bagian dari kearifan budaya. Jokowi juga membangun pasar tradisional dan menaikkan harkat martabat ribuan pedagang tradisional yang di gencet kapitalisme. Total 17 pasar tradisional telah dibangun dengan bangunan mewah bergaya Cina, Moskow dan Eropa hanya untuk pedagang lokal. Penolakan terhadap mall dan supermarket mencirikan dirinya adalah nasionalisme sejati. Dukungannya terhadap Mobil Rajawali Esemka adalah keberanian yang langka melawan kapitalime di dunia transportasi. System kartu dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan adalah cara kerja modern yang memihak wong cilik.

Jakarta hanyalah bagian dari problem pembangunan daerah di negeri ini. Namun setidaknya kemenangan Jokowi adalah kemengan rakyat yang lebih percaya pada kemampuan sosok. Partai-partai besar pengusung Foke-Nara sedini mungkin menyadari bahwa Partai semakin mengalami erosi kepercayaan. Jika Jakarta kelak menjadi lebih baik ditangan Jokowi, rakyat harus sejak dini sadar bahwa daerah yang lain menunggu untuk dibangun secara baik, tranparan dan manusiawi. Jangan ada lagi mental-mental kolonialisme hinggap di negeri ini. Hinggap di Politisi, Birokrat, Pendidik, Pengusaha dan Rakyat yang saling tiarap jika ada penindasan. Saat demokrasi harus digunakan, rakyat harus melawan dan mencari sosok-sosok lain yang baik.

Terakhir penting disadari bahwa saatnya kita menghentikan untuk memandang Jakarta sebagai segalanya. Kita sudahi Jakarta sebagai sebuah magnet yang menyesatkan. Dan kita dukung generasi-generasi selanjutnya untuk membangun daerahnya. Negeri ini telah berlimpah ruah kekayaan alam. Di sepanjang Sumatra kita melihat karet, sawet, kopi berjejer-jejer mesra. Di Kalimantan kita lihat batubara, gas menangis digali oleh kapitalis Malaysia dan Singapura. Di Papua, lama kita diam bahwa emas dan uranium semakin dalam dikuras oleh Freeport milik asing. Jawa saatnya memberi kesempatan pada pulau lain untuk bangkit mengukir kebangkitan ekonomi Indonesia. Kita sudahi Jakarta sebagai lintah penghisap dan membuat kurus masyarakat di luar jawa. Gaya Priayi kolonialis kita buang bersama dari titik Jakarta yang lebih manusiawi dan beradab.   

Pramoedya Ananta Toer pernah berucap dalam tulisannya tentang Djakarta. “Aku kira takkan habis-habisnja ngomong tentang Djakarta kita, pusat pemerintahan nasional kita ini. Setidak-tidaknja aku amat berharap pada kau, orang daerah, orang pedalaman, bakar habis keinginan  ke Djakarta untuk menambah djumlah  tugu kegagalan revolusi kita. Bangunkan daerahmu sendiri. Apakah karena itu engkau jadi federalis, aku tak hiraukan lagi. Dulu sungguh mengagetkan hatiku mendengar bisikan orang pada telingaku : mana jang lebih penting, kemerdekaan ataukah persatuan? Dan kuanggap bisikan ini sebagai benih-benih federalisme. Aku tak hiraukan lagi apakah federalisme setjara sadar dianggap djuga sebagai kedjahatan atau tidak! Setidak-tidaknja aku tetap berharap kepadamu, bangunkan daerahmu sendiri. Tak ada gunanja kau melantjong ke ibukota untuk mentjontoh kefatalan di sini. (Pramoedya Ananta Toer : Djakarta,17-12-1955).