Oleh : DHARMA SETYAWAN

Humas Himpunan Sekolah Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada

Jakarta telah menyelesaikan perhelatan Pilkada untuk mencari Gubernur baru. Hasil Quick Count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Jokowi-Basuki 53,68 % unggul dari Foke-Nara 46,32%. Jakarta dalam sejarah kolonialisme pernah bernama Batavia yang kemudian setelah direbut oleh Fatahillah kembali diubah menjadi Jayakarta. Dalam proses perjalanan waktu kemudian nama Jakarta menjadi nama paling permanen dan menjadi Ibukota Indonesia. Dalam studi post-kolonialisme Jakarta sebagai pusat pemerintahan adalah beban sejarah sendiri. Batavia (Jakarta) yang pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda menjadi arus perdagangan internasional. Atas dasar kesejarahan hitam itu Bung Karno ingin memutus mata rantai Jakarta sebagai pusat pembangunan yang yang saat itu nir keadilan. Kota Palangkaraya di Kalimantan telah disiapkan oleh Bung Karno agar keadilan pembangunan dirasakan tidak hanya untuk jawasentrisme. Atas dosa sejarah para penguasa bergaya Priayi kolonialisme cita-cita tersebut kandas dengan tumbangnya Soekarno dengan cara keji.

Kaum Priayi Kolonialisme

Sampai saat ini Jakarta menjadi pusat pemerintahan Indonesia sekaligus beban sejarah kita tentang ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatra, Kalimantan, Papua dan lainnya. Munculnya kaum Priayi telah melanggengkan proses kolonialisme itu sendiri. Priayi adalah hasil dari perkawinan kolonialisme dan feodalisme. Mereka menjadi pribumi yang ditunjuk sebagai kepanjangan tangan para kolonialisme. Kaum Priayi yang menjadi bandit-bandit pribumi bekerja untuk menakuti rakyat, menyenangkan kompeni dan menariki upeti dari rakyat jelata, membayar jawara-jawara Jawa untuk mengambil rempah-rempah di luar pulau Jawa demi kesenangan kompeni. Mental Priayi inilah yang diwariskan oleh Belanda sehingga sering kita jumpai hari ini pribumi yang berpenyakit kompeni. Sebagai pejabat pemerintahan bersikap arogan, menariki pajak, membayar Satpol PP menggebuki rakyat, rendah pelayanan publik dan tinggi korupsi anggaran publik.

Kesadaran sejarah kita yang terlalu buta menyebabkan kita mendefinisikan kemerdekaan secara sempit. Kemerdekaan yang kita pahami sebatas kita tidak didatangi kompeni-kompeni berhidung mancung, bertubuh besar dan berkulit putih. Kita lupa menyadari perilaku keji kolonialisme telah hinggap pada daerah yang dijajah sehingga pribumi-pribumi kehilangan nasionalisme dan menindas satu sama lain. Bangsa pasca-kolonialis faktanya mengalami luka batin berat dengan kehilangan nurani kemanusiaan untuk hidup lebih beradab. Tidak hanya kekayaan alam mereka yang terkuras tapi sikap patriotisme yang surut dan kering kerontang. Selain itu, kemiskinan menjadi problem besar bangsa ini karena kemiskinan identik dengan kelaparan dan kelaparan menjadikan kita mudah marah dan anarkisme.

Akibat magnet metropolitan yang kuat, Jakarta menjadi symbol keangkuhan kota. Tanpa disadari magnet itu kian parah menjadi kekumuhan yang berkepanjangan. Kepadatan penduduk yang riuh, Kemacetan yang terlampau akut menjadikan udara Jakarta kian sumpek bersamaan dengan politik yang semakin gaduh. Pola kehidupan yang abnormal serta individualisme yang kejam menjadikan lingkungan kota itu semakin kotor dan bernyali kuman. Banjir kemudian menjadi tamu tak diundang di setiap tahun. Entah terlanjur bengal dengan keadaan atau warisan jawasentris yang terus dipertahankan, Jakarta tetap menjadi magnet yang semakin menyesatkan. Anggaran 5 tahun 140 triliun terbesar diantara 33 propinsi se-Indonesia tidak cukup menyelesaikan konflik ekonomi, sosial, budaya dan politik habitat didalamnya.

Jokowi untuk Jakarta

Jokowi sosok pemimpin ngemong dari Solo akhirnya ditransfer, beradu pemilu untuk membenahi Jakarta. Tidak tanggung-tanggup Jusuf Kalla, Megawati dan Prabowo memback-up nyali besarnya. Kita memang berbangga, Jokowi adalah negarawan yang menghadirkan sikap lokal jenius. Pembukiannya di Solo yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 50 miliar menjadi 186 miliar adalah fenomena. Memanusiakan para pedagang kaki lima tanpa ada luka-luka, adalah bagian dari kearifan budaya. Jokowi juga membangun pasar tradisional dan menaikkan harkat martabat ribuan pedagang tradisional yang di gencet kapitalisme. Total 17 pasar tradisional telah dibangun dengan bangunan mewah bergaya Cina, Moskow dan Eropa hanya untuk pedagang lokal. Penolakan terhadap mall dan supermarket mencirikan dirinya adalah nasionalisme sejati. Dukungannya terhadap Mobil Rajawali Esemka adalah keberanian yang langka melawan kapitalime di dunia transportasi. System kartu dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan adalah cara kerja modern yang memihak wong cilik.

Jakarta hanyalah bagian dari problem pembangunan daerah di negeri ini. Namun setidaknya kemenangan Jokowi adalah kemengan rakyat yang lebih percaya pada kemampuan sosok. Partai-partai besar pengusung Foke-Nara sedini mungkin menyadari bahwa Partai semakin mengalami erosi kepercayaan. Jika Jakarta kelak menjadi lebih baik ditangan Jokowi, rakyat harus sejak dini sadar bahwa daerah yang lain menunggu untuk dibangun secara baik, tranparan dan manusiawi. Jangan ada lagi mental-mental kolonialisme hinggap di negeri ini. Hinggap di Politisi, Birokrat, Pendidik, Pengusaha dan Rakyat yang saling tiarap jika ada penindasan. Saat demokrasi harus digunakan, rakyat harus melawan dan mencari sosok-sosok lain yang baik.

Terakhir penting disadari bahwa saatnya kita menghentikan untuk memandang Jakarta sebagai segalanya. Kita sudahi Jakarta sebagai sebuah magnet yang menyesatkan. Dan kita dukung generasi-generasi selanjutnya untuk membangun daerahnya. Negeri ini telah berlimpah ruah kekayaan alam. Di sepanjang Sumatra kita melihat karet, sawet, kopi berjejer-jejer mesra. Di Kalimantan kita lihat batubara, gas menangis digali oleh kapitalis Malaysia dan Singapura. Di Papua, lama kita diam bahwa emas dan uranium semakin dalam dikuras oleh Freeport milik asing. Jawa saatnya memberi kesempatan pada pulau lain untuk bangkit mengukir kebangkitan ekonomi Indonesia. Kita sudahi Jakarta sebagai lintah penghisap dan membuat kurus masyarakat di luar jawa. Gaya Priayi kolonialis kita buang bersama dari titik Jakarta yang lebih manusiawi dan beradab.

Pramoedya Ananta Toer pernah berucap dalam tulisannya tentang Djakarta. “Aku kira takkan habis-habisnja ngomong tentang Djakarta kita, pusat pemerintahan nasional kita ini. Setidak-tidaknja aku amat berharap pada kau, orang daerah, orang pedalaman, bakar habis keinginan ke Djakarta untuk menambah djumlah tugu kegagalan revolusi kita. Bangunkan daerahmu sendiri. Apakah karena itu engkau jadi federalis, aku tak hiraukan lagi. Dulu sungguh mengagetkan hatiku mendengar bisikan orang pada telingaku : mana jang lebih penting, kemerdekaan ataukah persatuan? Dan kuanggap bisikan ini sebagai benih-benih federalisme. Aku tak hiraukan lagi apakah federalisme setjara sadar dianggap djuga sebagai kedjahatan atau tidak! Setidak-tidaknja aku tetap berharap kepadamu, bangunkan daerahmu sendiri. Tak ada gunanja kau melantjong ke ibukota untuk mentjontoh kefatalan di sini. (Pramoedya Ananta Toer : Djakarta,17-12-1955).

LOCAL WISDOM - 15.46.00

JAKARTA DAN JOKOWI

Oleh : DHARMA SETYAWAN Humas Himpunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jakarta telah menyelesaikan perhelatan P...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Pramoedya Ananta Toer telah lama mengeja dalam karya sastranya tentang konflik modal era feodalisme dan kolonialisme. Pram memang kencang sinis dan begitu hebat membenci kapitalisme yang membingkai kebodohan para pecundang priayi. Sebagaimana ditafsirkannya, para priayi yang terlahir dari perkawinan kolonialisme dan feodalisme menjadikan embrio priayi sebagai kepanjangan dari politik birokrasi kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda. Bukan hanya soal rempah-rempah dan hasil tambang Indonesia bentuk praktek seperti ini terjadi, lebih dari itu adalah upaya Pemerintah Hindia Belanda untuk merebut paksa modal dan melanggengkan kolonialisme yang begitu masif. Brirokrasi yang dijalankan para priayi telah lama menghancurkan kelas menengah pribumi yang sulit berkembang. Bentuk perkawinan kolonialisme dan feodalisme ini telah melahirkan budaya panutan, dimana rakyat ikut atas pikiran para priayi. Sehingga mereka dibiarkan sibuk menderita dalam erosi modal dan kebodohan yang gelap.

Modal dalam pergulatan panjang menjadi mata air yang berharga demi memuaskan dahaga Eropa ratusan tahun yang lalu. Alih-alih dahaga itu sembuh, malah sumber air hancur beserta habitat sekitar yang meraung-raung kekeringan batin. Modal telah menjadi malapetaka antar bangsa yang saling agresif memangsa. Modal semakin menjadi alasan pertarungan antara individu dan individu, antar individu dan kelompok atau antar kelompok dan kelompok. Modal kian merasuk dalam tubuh segelintir individu dan juga korporasi (perusahaan multinasional). Modal menjadi tujuan hegemoni paling ramai pada perebutan jalan panjang manusia berbangsa. Ekonomi menjadi sumpek bagi mayoritas rakyat yang sejak awal keras membanting tulang. Lebih jauh Pram menggali semakin dalam dengan narasi sastra “Anak Semua Bangsa” yang menjadi bagian dari tetralogi buru. Novel ini adalah kelanjutan setelah Masterpeace “Bumi Manusia”. Karya ini adalah wawasan kebangsaan yang dipantik dalam balutan sastra ala Pram untuk menyadarkan semua tentang membangun keadaban.

Definisi modal diracik dalam dialektika yang ranum. Ter Har sebagai tokoh yang mencerca Minke dengan tema modal membukakan arti penting bahwa kapitalisme adalah gejolak perih berabad-abad lamanya. “Yang dikatakan modal lebih dari pada hanya uang, Tuan. Sesuatu yang mujarad, abstrak, punya kekuasaan gaib atas benda-benda nyata. Semua yang menyebabkan segala yang berpencaran berkumpul, yang berkumpul berpencaran, yang cair jadi beku, yang beku dicairkan. Segala berubah bentuk dalam genggamanya. Yang basah dia bikin kering yang kering jadi basah. Dewa baru yang mengepal seluruh dunia. Membosankan memang, tapi nyata. Produksi, dagang, tetesan keringat, angkutan, hubungan, saluran dan tak ada satu orang pun dapat bebas dari kekuasaan, pengaruh dan perintahnya. Dan, Tuan Minke, cara berpikir, cita-cita, dibenarkan atau tidak, direstui atau tidak olehnya juga.” (Anak Semua Bangsa : 395).

Sejarah panjang itu kini tidak berubah arah. Kelas Priayi masa itu menjadi birokrasi kolonial sekarang berganti rupa dengan pemerintahan yang tetap menyenangkan modal multinasional. Jika dulu bangsa priayi banyak menguras kekayaan alam di luar jawa untuk memberi pundi modal pada Batavia (ibukota Hindia Belanda saat itu), kini pun pemerintah di daerah bersama priayi aparat menjadi alat hisab masif tambang untuk menjadi lahan korupsi pemerintah pusat. Kelas Priayi masa lampau menggunakan cara-cara kekerasan bahkan dengan mengirim para jawara-jawara jawa untuk merebut rempah-rempah Sumatra, Kalimantan dan lainnya. Kini perampasan tambang itu lebih dilegetimasi oleh para pihak-pihak militer yang dengan rapih dan sigap mengamankan perusahaan tambang atas kongkalikong pejabat dan modal asing jika terjadi perlawanan rakyat. Tiada yang membedakan bentuk-bentuk mental kolonialisme tersebut.

Perlawanan yang dilakukan Aceh ditegaskan Pram sebagai daerah yang tidak mampu ditembus oleh Belanda walaupun telah mengirim berjuta gulden, para priayi, dan juga senjata dan para jawara jawa. Aceh tetap tegar berdiri dengan gagah hingga saat ini dijajah halus oleh pemerintahnya sendiri. Merdeka atau dalam suasana kolonialisme, Aceh dan daerah lainnya di Indonesia belum menemukan keadilannya sebagai bagian dari Indonesia. Andaikan tidak adanya sikap ber-Tuhan dan nasionalisme kebangsaan tentu Aceh layak merdeka dengan berbagai ketidakadilan yang diciptakan oleh kolonialisme ataupun pemerintah pasca merdeka. Begitupun dengan Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang dengan warisan kolonialisme. Pemimpin negeri ini rela menembaki rakyatnya dengan senjata yang diambil dari pembayaran pajak mereka. Militer hari ini begitu setia pada birokrasi bermental kolonial dan semakin menegaskan bahwa perkawinan kolonialisme dan feodalisme dulu masih terus melahirkan priayi-priayi modern yang bersenjatakan timah panas.

Tentang modal Pram begitu jernih mengulas siapa sebenarnya para priayi masa kini dan masa depan. Mereka yang menggunakan kekerasan, cara-cara menakuti para rakyatnya, birokrasi korup, menjual harga diri demi sebuah percikan kecil modal dari system Kapitalisme, bermain kasta, menuding para jelata adalah generasi para priayi modern. Dalam khotbah sastranya Pram melalui tokoh Miriam dan Minke berdialek mengenai ajakan menjaga keadaban bangsa. Ajakan untuk lebih manusiawi dan membuang nurani Iblis bangsa Jawa, Hindia, Eropa dan dunia. Miriam kepada Minke berucap,“Mari kita bekerjasama melakukan apa saja yang baik untuk Jawa, Hindia, Eropa dan Dunia. Kita perangi bersama-sama kejahatan Eropa, Jawa, Hindia dan dunia bersama-sama. Sebagaimana telah dilakukan para humanis besar sebelum kita, dan khusunya Multatuli dengan hidupnya yang menderita selama itu. (Anak Semua Bangsa : 145).

Pram memang begitu cinta Indonesia, dia memang Indonesianis yang sulit untuk terlahir kembali. Sastrawan jenial yang berfikir mesra dengan sastra. Menarasikan persoalan yang rumit dalam nalar sederhana namun mendalam. Pram memang bukan ekonom, tapi dia sadar bahwa penghianatan adalah iblis yang kejam dalam melawan kolonialisme dan feodalisme. Sebagai penggemar Multatuli, Pram mengajak kita semua mendalami lebih spesifik apa penyebab modal bangsa ini baik moral maupun material selalu hilang dan terkuras. Kesalahan buhan hanya pada penjajah, tapi ada segelintir mental para pribumi yang berubah kelas dan ikut menjadi penjajah. Penjajah terselubung faktanya lebih berbahaya. Karena Soekarno pun begitu keras menggambarkan bahwa musuh di pasca kemerdekaan memiliki kulit, mata, hidung dan tubuh yang sama dengan kita. Berbeda dengan para kolonial Hindia Belanda yang bertubuh besar, berhidung mancung dan berkulit putih tentu kita dapat jelas mengenalinya.

Pram juga menggambarkan bagaimana falsafah Jepang begitu menyiratkan perlawanan akan hegemoni modal. Walaupun Jepang juga menjajah Indonesia 3,5 tahun dengan sangat pahit. Namun sejarah Jepang adalah buah fikir dan komitmen Jepang untuk bangkit mandiri dan menjadi bangsa besar. Pram mengungkapkan “Negeri Matahari Terbit, Negeri Kaisar Meiji itu berseru pada perantaunnya, menganjurkan : belajar berdiri sendiri! Jangan hanya jual tenaga pada siapapun! Ubah kedudukan kuli jadi pengusaha, biar kecil seperti apapun; tak ada modal berserikat, bentuk modal! Belajar bekerjasama! Bertekun dalam pekerjaan! (Anak Semua Bangsa : 59)

Dialektika modal ini belum selesai, sampai kapanpun. Sampai kita yakin, dan setelah sadar nanti, setelah besar nanti, setelah makmur nanti kita tidak akan menggunakan kekuatan kita untuk menghegemoni bangsa lain. Kita tidak akan menjadi bangsa pendendam jika kelak kita adalah bangsa beradab. Sebagaimana cita-cita Pram yang akan sama-sama berkerjasama dengan bangsa siapapun untuk mengusir Iblis dari percokolannya di dunia modal.

SASTRA - 10.43.00

PRAM DALAM DIALETIKA MODAL

Oleh : DHARMA SETYAWAN Pramoedya Ananta Toer telah lama mengeja dalam karya sastranya tentang konflik modal era feodalisme dan ...

Oleh Dharma Setyawan

Directur Eksekutif Adzkiya' Centre

Sirkulasi atau perputaran uang suatu wilayah harus mengalir tanpa hambatan. Ibarat aliran air, jika sebuah aliran terjadi penyumbatan akibat dibendung atau oleh kotoran sampah, maka arus air itu akan meluap hanya pada sekitar daerah tempat air itu macet. Akibatnya bisa bermasalah, jika air itu digunakan untuk mengaliri sawah, maka sawah yang tidak mendapat bagian air akan mengalami gagal panen akibat kurang air. Jika air itu adalah sungai di pemukiman warga, maka akan terjadi banjir dan membuat pemukiman warga tenggelam.

Pemahaman kita tentang air sama ketika kita persepsikan dengan perputaran uang. Dalam sebuah tatanan masyarakat yang menjadikan uang sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Maka uang itu harus mengalir dengan baik sehingga distribusi berjalan dengan baik. Jika uang tersebut berhenti pada satu kelompok atau beberapa titik elit penguasa atau pengusaha tentu yang terjadi adalah ketimpangan ekonomi akibat alat tukar yang memacetkan distribusi kekayaan. Pihak yang menguasai uang dipartikan akan merugikan orang lain karena tidak ada kesempatan pihak lain untuk tumbuh baik secara ekonomi. Masalah yang muncul dan kita lihat secara jelas adalah perputaran uang yang sangat timpang antara kota dan desa. Jamak kita ketahui, masyarakat desa adalah gambaran jelas sebuah struktur masyarakat yang tidak mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat perputaran uang seperti halnya di kota. Sumber-sumber yang mampu menghasilkan uang ada di dalam kota dan menghisap sumber-sumber uang yang ada di desa.

Jika kita menghampiri rumah-rumah penduduk di desa-desa. Banyak kita temukan para penduduk memiliki kebun yang luas, tanah pekarangan rumah yang luas, sawah yang luas, hewan ternak, tanaman sayuran dan buah-buahan dan lainnya. Namun semakin-hari semakin berjalan kita melihat modal kekayaan itu kian habis kian surut akibat diwariskan ke keturunana atau dijual akibat kebutuhan yang semakin menghimpit di era modernism. Kita juga melihat modal kekayaan yang mereka miliki tidak menjadikan kekayaan mereka bertambah secara signifikan. Pertumbuhan mereka sangat lambat bahkan ada yang statis dan berkurang kecuali sebagai besar mereka yang memiliki usaha perniagaan di kota.

Fenomena ini menjadi pertanyaan besar. Kemanakah uang mereka mengalir sehingga semakin hari modal dalam bentuk barang mereka malah kian berkurang. Francis Fukuyama pun menyebut era demokrasi ini bukan hanya modal ekonomi yang terhisab tapi modal sosial masyarakat, namun juga kian mengalami erosi. Pemerintah, Ulama, pendidik, organisai masyarakat ternyata belum cukup untuk memberi solusi dengan gejala terhisabnya modal masyarakat di desa-desa. Hampir setiap hari kita menemukan masyarakat desa menjual sawah, kebun bahkan rumahnya akibat kebutuhan hidup yang menghimpit atau kebutuhan keturunan mereka yang tidak mampu mengembangkan kekayaan desa menjadi kekayaan kemandirian secara kolektif. Atau kebutuhan pendidikan anak menyebabkan orang tua berkorban menjual modal ekonomi yang selama ini menjadi sumber ekonomi yang paling fundamen.

Disisi lainnya, kita juga melihat era informasi menjadikan cara pandang masyarakat kita cenderung pragmatis. Masyarakat disuguhi tontonan sinetron di televisi yang serba konsumtif dan melambungkan imajiner mereka pada hal-hal yang elitis. Generasi kita disuguhi tayangan gaya kehidupan artis-artis yang memerankan kehidupan berjuis sampai pola kehidupan yang nir sosial. Generasi kita dibuat terhipnotis, perlente dan lupa pada kehidupan rill mereka yang orang tuanya masih dalam keadaan alitis (miskin). Hal ini tentu sangat berefek pada gejala pemikiran pemuda yang sangat hedonis. Di lapangan setiap hari kita menyaksikan dan mendengarkan seorang anak meminta paksa orang tua untuk memenuhi kebutuhan borjuis ala artis televisi, mulai dari mobil, motor, hp dan lainnya. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah itu telah terhipnotis dengan hegemoni media yang memberi thesis pragmatisme. Gaya kehidupan artis juga cepat menyebar ke kalangan pemuda yang sebentar saja mode dapat berubah begitu cepat. Sekali lagi Pemerintah, tokoh agama, pendidik dan organisasi masyarakat belum cukup untuk mengantisipasi gejala konsumtif masyarakat kita yang diprovokasi oleh media.

Penulis sendiri menyaksikan bagaimana kehidupan masyarakat di desa-desa semakin tergerus oleh para pemilik modal. Para petani kalah dengan para tengkulak yang mempunyai modal uang. Petani kehilangan kreativitasnya untuk mencari alternative lain selain hasil pertanian. Para pedagang warung kelontongan di desa harus gulung tikar akibat budaya hutang masyarakat desa yang menyebabkan keuangan modal warung macet. Di tambah lagi hadirnya toko-toko berlabel mini market di desar-desa. Dan kepemilikannya di kuasai oleh segelintir elit pemilik modal besar. Para pengrajin ketrampilan juga kesulitan memasarkan produknya akibat birokrasi Pemerintah yang tidak benar-benar peduli kepada masyarakat.

Para petani di desa tiap tahun panen tetapi uang dan hasil panen tidak mereka miliki kalau pun hasil kita ketahui bersama untuk membayar hutang mereka mulai dari hutang konsumsi dan modal bertani juga biaya sekolah anak. Uang mereka terhisab oleh penguasa modal yang menjerat mereka pada hutang. Hal ini mirip dengan yang digambarkan Soekarno tentang seorang rakyat bernama “Marhaen”. Marhaen seorang petani di Jawa Barat yang memiliki alat-alat produksi namun karena system yang tidak berpihak para rakyat kecil, hasil kerja keras Marhaen mengalir ke kelompok capital yang menguasai hulu dan hilir arus barang dan jasa karena memonopoli sirkulasi uang. Pertanyaan selanjutnya adalah kemanakah uang-uang rakyat itu mengalir dan siapa pemonopoli uang dan kekayaan itu?

Sungguh keadaan yang janggal, sebuah aliran uang yang terhisab oleh sebuah system yang menyebabkan masyarakat tidak berdaya. Sebuah kondisi dimana etos kerja nihil menghasilkan buah kerja. Si Marhaen bahkan bertambah kian banyak dan bukan hanya menjadi Marhaen namun berevolusi menjadi kaum proletar (miskin lemah) yang kelak kehilangan alat produksinya. Pasti ada yang salah dari bentuk fenomena yang sedang terjadi ini. Sementara segelintir orang menikmati kekayaan termasuk para pejabat Negara yang hidup dari hasil pajak para Marhaen.

Aliran modal dan uang masyarakat setidaknya mengalir pada 3 sektor. Pertama, pemilik modal (korporasi capital). Kedua Bank Konvensional. Ketiga Pemerintah (birokrasi/pejabat abadi). Pada sektor pemilik modal, uang rakyat antara lain terdiri dari petani, pedagang, pengrajin, buruh dan lainnya mengalir deras ke pemilik modal. Para pemilik modal ini masuk dalam jantung ekonomi masyarakat dan menjerat mereka dengan system hutang yang begitu masif. Para pemilik modal juga dapat memecah ke dalam struktur tengkulak (tukang ijon), rentenir, dan para pedagang besar yang dapat menentukan harga secara sepihak. Kita masih mengingat pabrik-pabrik penggilingan padi dikuasai oleh segelintir elit Cina yang mudah mendapat pinajaman modal dari pemerintah Orde Baru Soeharto. Penulis sejak kecil masih mengingat kuat bagaimana Cina menjadikan para masyarakat pribumi Indonesia sebagai buruh di pabrik-pabrik. Setelah waktu ke waktu penulis memahami bahwa pendirian Pabrik tersebut adalah hasil pinjaman para etnis Cina ke Bank atas kebijakan Soeharto yang sangat memihak mereka waktu itu. Kini pasca tumbangnya rezim Soeharto beberapa pabrik ada yang masih kokoh di desa-desa dan ada yang gulung tikar mendapat perlawanan dari penggilingan yang dibangun pribumi. Namun di kota-kota besar prabik-pabrik yang dikuasai Cina masih berdiri kokoh sampai hari ini.

Pada sektor kedua Bank Konvensional. Bank adalah badan yang menampung uang sebagai alat pertukaran manusia. Bank adalah penyedia jasa untuk mensirkulasikan uang agar dapat menjadi pihak yang mendistribusikan uang guna menumbuhkan ekonomi pada wilayah Negara. Namun peran Bank kemudian berubah menjadi badan keuangan yang dimiliki oleh segelintir kelompok. Bank mudah didirikan dan pada akhirnya fenomena macetnya sirkulasi uang ke masyarakat menjadi parmasalahan yang fatal. Masyarakat pada umumnya percaya bahwa uang mereka aman di simpan di Bank-Bank. Para masyarakat menengah ke atas memang sangat bergantung dengan Bank. Namun untuk kita ketahui rakyat sebagai mayoritas menjadi korban dari perlakuan Bank yang tidak adil membangun distribusi uang secara lebih baik. Rakyat kesulitan untuk meminjam kepada Bank-Bank besar di negeri ini. Selain kendala administrasi yang rumit juga agunan harta seperti Tanah dan sawah sangat berisiko menjadi jaminan yang jika usaha masyarakat gagal agunan terkorbankan. Pada intinya Bank-Bank konvensional di Indonesia adalah alat penghisab modal rakyat dan susah kembali untuk berputar di sekitar aliran ekonomi masyarakat kecil. Uang rakyat itu mengalir naik deras ke Bank tapi mampet turun ke hilir ekonomi rakyat. Koperasi yang di idam-idamkan memberi solusi rakyat malah di jadikan kepentingan politik para penguasa. Alat penghisab modal ini masih kita percaya untuk merampok secara systemik uang desa berpindah ke kota.

Sektor ketiga adalah Pemerintah. Pemerintah sebagai birokrasi, pejabat politik dan pemilik regulasi kecolongan dengan keadaan yang membuat rakyat semakin terhimpit. Pemerintah belum sampai menyadari dan merubah keadaan desa yang kekurangan alat tukar uang. Pasar tradisional dibiarkan terbengkalai sebaliknya mini market dibiarkan berjamuran di desa-desa. Masyarakat memang tidak mungkin menyadari tanpa meneliti dan menelisik lebih dalam tentang kesalahan systemik ini. Pemerintah harus memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengelola kekayaan desa agar tidak terhisab oleh kekuatan modal di kota. Sedangkat alat produksi di desa masih tetap bekerja namun kekayaan desa mengalir ke kota sampai desa tersebut defisit anggaran untuk memulai produksi pertanian sebagai modal pangan Indonesia. Kerajinaan masyarakat desa sebagai bentuk budaya dan ketrampilan dalam negeri juga nihil dilindungi oleh Pemerintah. Produk luar negeri lebih diminati oleh rakyat akibat media kita yang menawarkan makanan, pakaian, dan produk luar negeri.

Kita perlu menawarkan solusi kecil bagi penyelamatan kekayaan desa agar tidak mengalir ke kota. Tabungan desa harus dibangun dengan mendukung hadirnya koperasi syariah di Desa. Dengan begitu rakyat desa tidak perlu memohon kepada Bank-Bank di kota untuk memberi pinjaman modal bagi mereka. Rakyat yang mau melawan secara kerjasama dan gotong royong kesadaran akan mampu membangun kemandirian. Kita tidak mungkin akan terus melawan pemerintah yang tidak memahami gejala yang terjadi. Kita perlu membangun kesadaran secara internal dari masyarakat bahwa tabungan mereka di Bank adalah salah satu bentuk memberikan andil kekayaan bagi para elit. Masyarakat faktanya tidak dapat mengakses modal mereka sejak puluhan tahun negeri ini merdeka. Masyarakat harus membangun bank-bank lokal sendiri sebagaimana dilakukan oleh Grameen Bank yang dilakukan Muhammad Yunus di Banglades. Grameen Bank hadir di desa-desa di Banglades dan menyelamatkan asset rakyat. Merekalah yang memiliki bank-bank kecil itu bukan sekelompok modal yang membawa uang itu macet di kota. Dengan itu maka modal di desa dapat dijadikan modal untuk membangun produksi pertanian dan kerajinan di desa. Sebagaiman Ibnu Khaldun mengatakan tidak ada cara lain yang paling efektif mambangun ekonomi bersama yaitu dengan terus berproduksi. Dengan memberi kesempatan desa untuk murah berproduksi maka kota akan tetap untung sebagai tempat bertemunya para pedagang berjual beli.

Ekonomi Islam - 04.49.00

MELAWAN PENGHISAB MODAL

Oleh Dharma Setyawan Directur Eksekutif Adzkiya' Centre Sirkulasi atau perputaran uang suatu wilayah harus mengalir tanpa ham...

Oleh : Dharma Setyawan

Humas Himpunan Mahasiswa Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada

Modernisme telah lama bermetafor menjadi Post-modernisme. Kebencian pihak modern terhadap partikular dan kelokalan kini ditentang habis oleh Post-modernisme. Sebagai bagian dari pembaharuan isme-modern tidak ada unsur untuk menolak keseluruhan. Namun Post-modernisme adalah sebuah cara perlawanan yang dilakukan atas semua doktrin Rene Descartes selama ini. Corgito Ergo Sum (aku berfikir maka aku ada) adalah kredo yang selama ini selalu memuja bentuk rasional paling klimaks. Dengan budaya kemampuan akal manusia adalah puncak dari modernism faktanya tidak membuat kehidupan lebih baik. Manusia sebagai makhluk sosial telah menolak gejala-gejala kesalahan modernism selama ini.

Gagalnya Modernisme

Pada bentuk marginalnya modernism angkuh mendikte kehidupan manusia sehingga meninggalkan budayanya yang heterogen. Modernisme telah gagal dan telah putus asa untuk membuat kebahagiaan di atas tekologi dan rasional manusia kontemporer. Modernisme menafikan peran budaya, partikular, kelokalan, kearifan, primordial budaya dan lain sebagainya. Moderinsme tidak mampu membuat semangat kehidupan manusia seluruhnya menjadi universal. Fakta yang terjadi bahwa perilaku sosial manusia tidak akan mampu digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Manusia hidup ditakdirkan untuk menjadi penolong satu sama lain. Kehidupan kosmopolitan, perilaku urban yang apatis semakin menyiksa kehidupan manusia. Keluarga menjadi hancur, hubungan kemanusiaan semakin amoral dan nir sosial.

Para pemeluk modernisme telah mencoba hidup bersenyawa dengan teknologi. Manusia modern mencoba untuk menyelesaikan persoalan dengan kecanggihan teknologi. Mereka mencoba hidup dengan kacanggihan laptop, handphone, alat transportasi individu dan mungkin hidup pada satu ruangan. Namun yang terjadi bahwa kecanggihan teknologi membuat manusia semakin kesepian, laptop tidak mampu menjawab perasaan manusia yang tentu berbeda, kendaraan canggih yang individualis membuat macet jalanan karena satu sama lain saling berlomba pada euforia kendaraan canggih. Dampak lingkungan dari perilaku modernism juga tidak bertanggungjawab. Kehidupan modernism membuat bumi menjadi gersang, kerusakan alam akibat eksploitasi tambang dan air tanah menjadi bukti korban keserakahan.

Manusia adalah makhluk sosial ini tidak dapat dibantah oleh teori apapun. Sifat kekurangan manusia merupakan takdir Tuhan yang dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi. Kehidupan manusia yang dimulai dari bilik keluarga adalah kehidupan manusia yang sangat didambakan. Kemanapun manusia pergi menjelajah bumi keluarga adalah tempat kembali yang paling indah. Kerinduan seorang anak kepada orang tua tidak dapat digantikan dengan sambungan telepon atau video internet. Kerinduan mereka harus dipertemukan dengan sentuhan fisik, bertatap muka dan bercanda tawa. Maka pantas modernisme dituduh membuat hubungan keluarga menjadi hancur.

Maka lahirlah postmodernisme yang menghargai perbedaan, menghargai kembali local wisdom, mengangkat kembali warisan budaya setiap ragam kehidupan. Postmodernisme lahir pasca gagalnya paham modernism menjanjikan kebahagiaan. Dalam tulisan “Etos Postmodern” Stanley J. Grenz menyatakan bahwa Postmoderisme menunjuk kepada suasana intelektual dan sederetan wujud kebudayaan yang meragukan ide-ide, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh modernisme. Postmodernitas menunjuk kepada era yang sedang muncul, era dimana kita hidup, zaman di mana postmodernisme mencetak masyarakat kita. Postmodernitas adalah era di mana ide-ide, sikap-sikap, dan nilai-nilai postmodern bertahta - ketika postmodernisme membentuk kebudayaan. Inilah era masyarakat postmodern.

Salah satu pemikir postmodernisme, Charles Jencks, menegaskan bahwa lahirnya konsep postmodernisme adalah dari tulisan seorang Spanyol Frederico de Onis. Dalam tulisannya "Antologia de la poesia espanola e hispanoamericana" (1934), de Onis memperkenalkan istilah tersebut untuk menggambarkan reaksi dalam lingkup modernisme. Yang lebih sering dianggap sebagai pencetus istilah tersebut adalah Arnold Toynbee, dengan bukunya yang terkenal berjudul "Study of History". Toynbee yakin benar bahwa sebuah era sejarah baru telah dimulai, meskipun ia sendiri berubah pikirannya mengenai awal munculnya, entah pada saat Perang Dunia I berlangsung atau semenjak tahun 1870-an. Menurut analisa Toynbee, era postmodern ditandai dengan berakhirnya dominasi Barat dan semakin merosotnya individualisme, kapitalisme, dan Kekristenan. Ia mengatakan bahwa transisi ini terjadi ketika peradaban Barat bergeser ke arah irasionalitas dan relativisme. Ketika hal ini terjadi, kekuasaan berpindah dari kebudayaan Barat ke kebudayaan non- Barat dan muncullah kebudayaan dunia pluralis yang baru. (Stanley J. Grenz)

Kebudayaan Post-Modernisme

Sangat menarik mengamati Jogja Hip Hop Foundation sebuah grup music Hip Hop yang memunculkan budaya dalam musik. Di tengah gempuran musik beraliran impor negeri ini, grup ini mencoba berelaborasi dengan kearifan local. Jogja Hip Hop Foundation berusaha melawan dengan cara halus tetapi tanpa mencaci kondisi yang terjadi. Sebagaimana ide Postmodernisme, grup ini menghargai perbedaan dan memberikan daya tarik musik pada kualitas isi musik. Musik hip hop berkomparasi dengan etnis musik jawa yang tergolong lokal. Hal ini juga menjadi satu marketing cerdas untuk mengangkat budaya lokal agar terlihat di tingkat internasional. Mengangkat lokal pada wilayah universal memang tidak gampang namun ini adalah wujud konsistensi untuk melestarikan budaya lokal dan membangun nilai-nilai kehidupan.

Kebudayaan Jogja, bahasa jawa, batik, Jola Joli (Pantun Jawa) menjadi suguhan menarik musik Jogja Hip Hop Foundation yang mengangkat kembali bagian local wisdom di Nusantara ini. Kritik terhadap kondisi politik, sosial dan kehidupan modernism muncul dalam bait syair-syair Jogja Hip Hop Foundation. Bahkan grup hip hop ini telah go internasional di Amerika menyuguhkan lantunan kebudayaan musik berkomparasi dengan ke-jawaan. Postmodernisme bukanlah isme yang final menjawan kehidupam manusia yang selalu berubah. Atas dasar sikap sosial kemanusiaan menyeragamkan manusia dalam nalar fikir yang terus berkembang adalah bentuk penjajahan fisik dan jiwa manusia itu sendiri. Yang berhak menyeragamkan sisi kehidupan manusia adalah Tuhan dengan ajarannya yang memaksa manusia untuk berakhlak baik dan memberi tauladan terhadap sesama.

LOCAL WISDOM - 23.08.00

Post-Modernisme Jogja Hip-Hop Foundation

Oleh : Dharma Setyawan Humas Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Modernisme telah lama bermetafor menjadi...

Oleh : Dharma Setyawan

Humas Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP)

Dan Mahasiswa Pascasarsaja Ekonomi Islam Universitas Gadjah Mada

Perdebatan panjang kita tentang kebebasan seringkali berbenturan dengan narasi Agama. Sejarah Yahudi, Kristen, Islam dan lainnya sangat mendapat tuduhan tidak toleran akibat berseteru dengan ideologi kebebasan (liberal). Yahudi dan Kristen telah lama mengalah dengan ideologi liberal yang tidak jelas asal usulnya tersebut. Islam di dunia kontemporer ini menjadi sorotan media tentang sikap penganutnya yang tidak toleran terhadap bentuk-bentuk ekspresi kebebasan. Kita ingat beberapa peristiwa Penistaan Agama oleh Ahmadiyah yang mengaku Islam, Irshad Manji, Lady Gaga. Dan sejumlah isu dunia yang pernah muncul yaitu penghinaan oleh beberapa kalangan seperti : Salman Rushdie yang menghina Nabi Muhammad dan para istrinya sebagai pelacur, Pastor Terry D Jones yang berencana membakar Al-Quran, dan tokoh internasional lainnya maupun di Indonesia.

Ketika Islam mendapat ancaman yang demikan hebat terhadap orang-orang yang mengatasnamakan aktivis kebebebasan, Islam harus tunduk tiarap dengan segala macam corong teriakan yang tidak jelas manfaatnya. Perdebatan panjang ini terus bergulir sampai kapanpun sampai agama ini menuruti aturan-aturan kebebasan. Islam adalah Agama (Ad-Dien) yang diturunkan oleh Allah swt, sang Pencipta, kepada utusan terakhir-Nya Muhammad Saw. Secara lughawi, bermakna “pasrah”, yaitu tunduk kepada Allah dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhamad Saw. (Adian Husaini, M.A dan Nuim Hidayat, Islam Liberal :2000). Islam juga menghargai kebebasan sebagaimana kebebasan yang adil bagi tiap-tiap manusia. Tentang kebebasan (liberal), Islam memiliki tanggung jawab dari tiap kebebasan.

Liberal yang Rapuh

Sedangkan, Liberal adalah satu istilah asing yang diambil dari kata Liberalism dalam bahasa Inggris dan liberalisme dalam bahasa perancis yang berarti kebebasan. Para kaum liberalism ini dengan seenaknya menghujat para penganut agama yang pada dasarnya tidak pernah menggangu mereka. Tuduhan penganut agama sebagai orang-orang yang tidak menghargai kebebasan adalah sikap sempit dari mereka yang sebenarnya telah mencederai kebebasan itu sendiri. Pada satu waktu para liberalisme menginginkan kebebasan manusia dalam contoh berekspresi. Maka ekspresi dengan dalih seni tersebut menginginkan seseorang untuk pornoaksi sampai telanjang. Namun pada saat seseorang memilih untuk menggunakan Jilbab para liberalis berteriak-teriak bahwa para jilbaber tidak menghargai kebebasan. Padahal ketika para biarawati memilih menggunakan kerudung penutup rambut mereka tidak berteriak-teriak bahwa Kristen melanggar kebebasan berpakaian.

Pada kasus Irshad Manji menjadi tabu, bahwa dirinya adalah seorang lesbian (penyuka sesame jenis wanita). Situasi kian tidak bebas ketika Irshad Manji menghina Islam yang mengatur menikah lebih dari satu, padahal jika memang benar-benar liberalis sejati tentu mereka menghargai ajaran Islam yang membolehkan untuk beristri lebih dari satu. Dan menurut sejarah Islamlah yang membatasi liberalisme pernikahan, karena sebelum Islam banyak raja yang beristrikan lebih dari 4 istri. Di samping kontraproduktif para liberalisme menyerang pihak mayoritas yang mencoba membuat aturan bagi kalangan mayoritas itu sendiri. Para liberalis berteriak-teriak bahwa Perda Syariah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tapi disatu sisi, prostitusi mereka bela atas nama pilihan demokratis. Kita yakin tidak ada seorangpun lebih meimilih menjadi pelacur dari pada menjadi seorang yang bekerja secara baik dan memiliki keluarga yang baik. Beberapa kelompok yang mengatasnamakan JIL, LGBT, Arus Pelangi dan lainnya meneriakkan kebebasan yang sebenarnya telah dipahami masyarakat Indonesia sejak berabad-abd lampau. Mereka seperti komunitas asing yang datang mengajari Indonesia tentang toleransi bagaimana harus dibangun. Mereka menuduh agama dan penganutnya tidak toleran dengan sebutan radikal, fundamental, teroris dan lainnya. Kata itu pun begitu asing ditelinga Indonesia.

Liberal dan Free Trade

Kita patut curiga dengan berbagai kelompok yang berteriak kesiangan dalam konsep kebebasan. Sejak Indonesi berdiri kata “liberalism” sangat dibenci oleh Bung Karno maka Pancasila menjadi tameng dari berbagai bentuk nilai kebebasan yang menggerogoti kesatuan Indonesia. Dari konsep Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamananan (ipoleksosbudhankam), over kebebasan tentu sangat berlawanan. Saya mencoba mengaitkan bentuk kesesatan liberalisme ini dalam mensukseskan para korporasi asing untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sebuah Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Sebagaimana Indonesia yang memiliki Sumber daya alam yang begitu luar biasa maka wacana liberalisme ini memiliki beberapa bentuk tujuan :

Pertama, Liberalisme membangun relativisme bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Maka ideologi (agama) akan menjadi rapuh, jadi semangat nasionalisme dipersempit atas nama Negara bukan lagi spirit ideologi para pahlawan kemerdekaan untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan spirit agama. Dari Sumber salam-online.com, Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi membantah tudingan sejumlah negara barat yang mempersoalkan toleransi beragama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim memiliki tingkat toleransi beragama yang tinggi dan justru di beberapa negara baratlah yang mempraktikkan intoleransi. Swiss sampai sekarang tidak memperbolehkan pendirian menara masjid, Prancis mempersoalkan jilbab.

Kedua, Liberalisme merusak tata aturan hukum negara menjadi hancur sehingga kebenaran dan aturan tidak dibutuhkan lagi pada masyarakat di masa depan sehingga kita akan melihat pola Darwinisme (konsep organism struggle), Deskartesisme (konsep puncak akal manusia) dan konsep lainnya yang memutus rantai nalar dan wahyu samawi. Kita melihat Negara dibuat tidak berdaya dengan relativisme para kelompok liberal yang menginginkan hukum, ekonomi dan politik yang juga harus liberal. Negara dilarang untuk mengatur hukum dan melaksanakan UU yang berlaku untuk memproteksi gejala-gejala yang merugikan masyarakat. Ketiga, adalah masuknya beberapa korporasi (perusahaan) asing yang menjajah sumber daya alam sebuah Negara pasca ideologi (agama) dan Regulasi (Negara) tidak berdaya dengan ide-ide kebebasan. Maka jangan menyesal bagi penganut kebebasan jika sumber daya alam kita habis, lingkungan kita hancur dan anak cucu kita hidup dengan pendidikan dan kesehatan minim akibat tidak ada yang mengupayakan perjuangan welfare state (Negara sejahtera).

Lebih jauh lagi kita perlu menelisik lebih dalam bahwa upaya kelompok liberalisme ini adalah bentuk penghianatan segelintir intelektual untuk menjual segala kearifan local dan menggantinya dengan isu-isu murahan untuk mendatangkan rupiah bagi mereka. Jika hal ini dibiarkan maka liberalisme dalam kaitan melanggar aturan agama dan Negara adalah sikap perdagangan bebas (free trade) Indonesia. Mereka menjual ipoleksosbudhankam kepada asing yang mau membeli demi kepentingan yang lebih besar yaitu penguasaan sumber daya alam kita. Bukankah dengan penguasaan kekayaan alam itu kita menjadi budak di negara sendiri. Setelah menjadi budak tentu menjadikan rakyat semakin lapar. Bukankah kaidah tentang lapar membuat manusia tidak dapat berfikir maksimal. Maka kita perlu mengingat nasihat Bung Karno “Jika belum ada yang mampu mengelola tambang-tambang itu, kita akan membiarkan kekayaan alam itu ada di dalam bumi Indonesia sampai kelak lahir anak cucu kita yang mampu mengolahnya”. Bukan dengan cara meliberalkan sikap dan membiarkan kekayaan kita dikuasai asing.

HAM - 15.29.00

LIBERALISME AGAMA DAN FREE TRADE

Oleh : Dharma Setyawan Humas Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) Dan Mahasiswa Pascasarsaja Ekonomi Islam Universitas Gadjah Mad...

Pages

JAKARTA DAN JOKOWI

PRAM DALAM DIALETIKA MODAL

MELAWAN PENGHISAB MODAL

Post-Modernisme Jogja Hip-Hop Foundation

Liberal yang Rapuh

Liberal dan Free Trade

LIBERALISME AGAMA DAN FREE TRADE

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner