DHARMA SETYAWAN

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau /

Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM

Negeri ini tidak henti-hentinya menuai banyak permasalahan mulai dari buruknya perilaku pejabat politik sampai pada perilaku buruk para pelajar dan mahasiswa. Peristiwa pada (19/9/2011) yang mencengangkan kita semua terjadi pada pelajar SMA 6 Jakarta yang melakukan penyerangan terhadap puluhan wartawan. Peristiwa biadab tersebut dilakukan oleh para remaja yang notabene adalah para pelajar yang masih diurus oleh orang tua. Apalagi SMA 6 Jakarta terkenal dengan sekolah elit yang disana banyak pelajar yang orang tuanya adalah pejabat dan artis. Di Bandar Lampung tawuran terjadi didua kelompok mahasiswa yang saling lempar. Dua kelompok mahasiswa Universitas Lampung yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Teknik (FT) saling melempar batu pada aksi tawuran di Universitas Lampung, Rabu (21/9/2011). Tawuran mengakibatkan puluhan mahasiswa terluka dan merusak sedikitnya 18 mobil. Selain itu pada kondisi daerah masyarakat kita juga sering terjadi kerusuhan antar warga. Ada yang hanya dipicu masalah sepele sampai pembunuhan salah satu warga etnis tertentu. Suguhan kekerasan hampir setiap hari ditampilkan di media kita, sebagai gambaran kondisi mental masyarakat Indonesia yag sedang sakit. Ada apa dengan bangsa ini?

Generasi Pendidikan Frustasi

Dari peristiwa di atas kita dapat melihat gejala-gejala yang timbul adalah indikasi generasi bangsa yang sedang frustasi. Sedikit sebab yang sepele dan sangat tidak substansi dapat memicu kerusuhan besar hingga klimaknya terjadi tawuran yang mengakibatkan luka, pembunuhan dan rusaknya fasilitas umum. Pelajar dan mahasiswa semestinya berfikir keras dan cerdas untuk masa depan bangsa telah menghianati amanah diri dengan melakukan tindakan anarkis yang merusak citra buruk hasil pendidikan. Pada kasus pengeroyokon yang dilakukan ratusan pelajar ke puluhan wartawan selayaknya hal itu tidak terjadi apalagi terjadi pada saat kewajiban menuntut ilmu wajib bagi mereka. Tindakan yang mereka lakukan merupakan cerminan frustasi yang terjadi akibat akumulasi buruk para pemangku kebijakan negeri ini. Pada hakekatnya manusia tidak menginginkan adanya ancaman satu sama lain. Untuk itu pendidikan semestinya membuat kita lebih baik dan menjauhkan sifat manusia pada sebelumnya yaitu homo homini lupus (manusia pemakan segala). Sifat inilah yang kemudian membuat manusia satu dengan yang lain saling sikut, saling berkelahi dan bahkan saling membunuh. Pelajar yang dididik untuk menjadi lebih baik faktanya tetap menjadi manusia yang berperilaku sama dengan orang yang tidak berpendidikan. Mereka yang masih pada usia belia pun sudah berani menyerang sejumlah wartawan lalu bagaimana nanti ketika mulai hidup di masyarakat dengan segudang permasalahan yang begitu kompleks.

Para pelajar dan mahasiswa sebagai pewaris intelektual dan agen of change telah berperilaku buruk bahkan offside dari koridor sopan santun. Para pelajar di SMA 6 Jakarta dan Mahasiswa di Universitas Lampung ini adalah sebagian contoh dari kondisi generasi frustasi yang gagal dalam menempa moral pendidikan. Selain itu kita juga patut prihatin dengan perilaku kehidupan bebas para pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang telah mengidap penyakit hedonis dan apatis. Penyakit hedonis ini terbukti dengan banyaknya gaya hidup mewah para pelajar dan mahasiswa akibat dari tayangan televisi yang menyuguhkan hidup enak, harta berlimpah dan pola borjuis. Tayangan sinetron menyuguhkan pola hidup remaja yang berfashion mahal dan berkendaraan mahal. Hal ini yang membuat para generasi apatis dan bermimpi muluk tanpa kerja keras tapi malah sebaliknya hidup bermalas-malas dan menuntut orang tua untuk memberikan mereka fasilitas yang sama seperti kehidupan di sinetron.

Pergaulan bebas juga sudah terjadi pada pelajar dan mahasiswa kita di kota-kota di Indonesia. Mulai dari seks bebas hingga narkoba hal ini bukan hal baru bagi generasi bangsa ini. Kita merasakan benar bagaimana kota-kota besar malah menjadi magnet buruk bagi generasi sehingga melupakan local wisdom (kearifan local) yang sepatutnya dijaga bangsa ini sebagai bangsa timur yang penuh dengan sopan dan santun. Narkoba pun terus mengintai dan menjadi momok berbahaya bagi otak generasi bangsa ini. Mulai dari hal-hal yang ringan pelajar merokok, minuman keras, dan sampai narkoba pelajar indonesia menjadi surga uang bagi pemilik produksi barang haram di atas. Bahkan pelajar wanita di kota-kota juga tidak asing dengan barang haram tersebut. Imbasnya yaitu pada kasus pemerkosaan yang terjadi kepada pelajar kita adalah akumulasi dari disorientasi hidup yang berawal dari kehidupan bebas yang mereka jalani. Sayangnya di Jakarta malah terjadi aksi dengan memakai rok mini dan menyudutkan pihak yang ingin memperbaiki perilaku bebas para generasi frustasi ini. Rokok, minuman keras, narkoba, fashion yang memancing birahi tidak pernah dipersalahkan tapi hal yang lain yang malah dipersalahkan.

Mengobati Pendidikan Frustasi

Pendidikan kita perlu banyak mendapat koreksi oleh berbagai pihak. Pendidikan yang seharusnya memberikan nilai-nilai moral pada generasi pada faktanya hanya menjadi titik jenuh para pelajar dan mahasiswa. Hal ini dapat disebabkan bebarapa hal. Pertama, bahwa pendidikan kita hanyalah ritualisme tuntutan semata dan bukan pola kewajiban setiap warga negara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dari pendidikan. Pendidikan juga tidak menarik karena kurangnya penghargaan pemerintah kepada kaum intelektual di negeri ini. Maka wajar kurangnya perhatian pemerintah kepada karya hasil riset pendidikan menyebabkan dunia pendidikan menjadi instrumen yang tidak menarik. Sehingga orang akan beralih pada instrumen lain dan menghindari pola pendidikan yang seharusnya mampu mengikat moral dan menanamkannya ke pemikiran generasi bangsa. Pada akhirnya kondisi pendidikan yang mengalami stagnasi atau status quo akan ditinggalkan. Sehingga para generasi lebih memimih untuk masuk ke dunia instan seperti ingin menjadi artis yang berlimpah uang. Nilai etika pendidikan yang semakin kabur ditambah semakin meningkatnya dunia entertainment menjadi terbalik fungsi pendidikan telah digantikan oleh para artis. Para artis ini kemudian mengajarkan pola hidup mereka yang serba mewah dengan uang berlimpah.

Kedua, Negara terkesan cuci tangan dengan gejala buruk yang terjadi pada pendidikan kita. Negara dengan segala instrumennya seharusnya lebih fokus pada proteksi untuk menyelamatkan moral bangsa ini dari fenomena degradasi moral. Pemerintah perlu mengambil alih kebijakan dengan mengatur kebebasan para pelajar dan mahasiswa agar kembali kepada jalur naturalnya sebagai seorang peserta didik. Regulasi tentang tayangan media bagi pelajar perlu mendapat sanksi bagi media yang bertujuan hanya untuk merusak para generasi kita. Tayangan yang menayangkan tantang pola tingkah pelajar yang urak-urakan harus segera dihentikan dan pelajar harus kembali pada pola kehidupan yang benar-benar realistis dan nyata. Bukankah Socrates juga berpendapat bahwa tugas utama negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan (arate). Socrates pun menyerukan “Gnooti Seauton” (kenalilah dirimu). Pelajar yang mengenali dirinya diharapkan mampu untuk dapat mengemban amanah sebagai generasi penerus yang baik di masa depan. Semoga!

PENDIDIKAN - 18.53.00

FRUSTASI PELAJAR DAN MAHASISWA

Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau / Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM Negeri ini tidak henti-hent...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM

Maraknya wacana resufle para Menteri kembali menjadi perbincangan hangat untuk kesekian kalinya. Walaupun bukan hal yang pertama tapi isu resufle ini memang terkesan bola panas yang sewaktu-waktu dapat bergulir dan membakar siapapun. Selain itu isu resufle juga menjadi titik kebijakan baru yang di ambil oleh SBY menyangkut agregat kegagalan pemerintahan kabinet jilid II. Pasca terendusnya beberapa kasus suap yang menyeret sejumlah nama menteri, isu resufle terus bergulir tanpa ada kepastian yang jelas dari kebijakan yang akan diambil SBY. Beberapa pengamat politik seperti Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Lingkar Madani) memprediksi ini hanya peralihan isu yang dulu juga pernah terjadi. Bisa jadi Isu resufle memang digulirkan untuk mengalihkan isu besar yang belum tuntas sampai saat ini seperti Century Gate, Gayus, Kriminalisasi KPK dan Antasari Azhar, Nazaruddin Gate dan lain-lain.

Menteri dan Kinerja Partai Politik

Koalisi yang dibangun pada kabinet Jilid II adalah koalisi beberapa partai politik diantaranya Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB dan PPP. Sedangkan pada wilayah oposisi ada tiga partai politik yaitu PDI P, Gerindra dan Hanura. Dalam perjalanan 2 tahun kabinet jilid II, dari 34 Menteri yang mengisi jabatan kursi mereka berasal dari dua kalangan yaitu kalangan profesioal dan kalangan partai politik. Fakta yang terjadi menteri yang berasal dari kalangan partai politik banyak terindikasi menuai kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Hal ini bukan berarti kinerja menteri dari kalangan profesioanal tidak ada kekurangan. Namun menteri dari kalangan partai politik dalam perjalanannya telah banyak tersorot kinerja yang buruk. Hal ini terbukti dengan banyaknya menteri yang berasal dari partai politik terlibat kasus korupsi dan suap dalam tender proyek di kementrian. Sebut saja beberapa menteri yang terkait kasus korupsi atau suap yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dari partai Demokrat terkait suap pembangunan wisma atlit di Palembang, Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang juga ketua Partai Kebangkitan Bangsa terkait kasus suap 1,5 Miliar. Selain mentri di atas kinerja buruk terjadi pada Menteri ESDM Darwin Zaherdi Saleh dari Demokrat terkait dengan sering meledaknya tabung gas elpiji, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dari PAN yang sering melakukan remisi kepada paa koruptor.

Fakta di atas semakin menegaskan bahwa citra dan kinerja buruk menteri lebih banyak berasal dari kalangan partai politik. Pertanyaan yang muncul adalah dimanakah peran partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber ide dan platform gerakan? Semestinya menteri-menteri yang berasal dari parpol adalah orang hasil kaderisasi terbaik dan yang memiliki visi misi dan instrumen yang jelas menyangkut keahliannya dalam menjalankan amanah yang diemban. Namun fakta menyatakan bahwa menteri yang berasal dari partai politik memiliki kinerja lebih buruk dari menteri yang berasal dari kalangan profesional. Kinerja menteri yang berasal dari partai politik lebih banyak melayani pragmatisme para kadernya yang muncul di birokrasi dan bermetamorfosa menjadi staff ahli di kementrian. Permainan tender pada wilayah kementrian juga sangat rentan terjadi conflic of interest (konflik kepentingan) sebagai akibat dari demokrasi yang dijalankan dengan biaya yang sangat mahal. Maka kemenangan koalisi yang dibangun oleh beberapa partai politik dibalas the rulling party kepada partai pendukung dengan kue-kue proyek di kementrian. Hal ini telah menjadi rahasia umum bagai lingkaran setan yang terus berputar mengelilingi orbit politik. Demokrasi juga disalahgunakan menjadi jual beli kekuasaan sebagai upaya mempertahankan status quo yang tersistematis.

Partai Politik Predator Anggaran

Partai politik pun kemudian dipertanyakan fungsi keberadaannya, ditengah demokrasi yang semakin menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat kita pada akhirnya berada pada titik jenuh dengan seluruh akrobat politik yang dilakukan oleh orang partai. Masyarakat juga tidak bisa berharap banyak jika kasus korupsi, suap, dan konflik proyek merupakan ritualisme para pejabat yang notabene berasal dari partai politik. Syatem multi partai dan bebasnya money politik memaksa partai politik untuk bertarung bebas sehingga menyebabkan partai politik menerabas konstitusi yang mereka buat di DPR. Mereka yang mengerti hukum namun mereka sendiri yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Ideologi partai politik pun berangsur-angsur berubah dan bergeser pada ideologi pragmatisme. Partai Politik semakin sulit dibedakan platform gerakan bahkan pertai politik semakin miskin ide dalam menjalankan fungsinya membangun negara. Kaderisasi partai politik juga terlihat semakin mandul, pada tingkat pusat banyak anggota partai yang keluar dan membentuk partai baru. Pada tingkat daerah para pemimpin partai politik dengan mudah berpindah-pindah partai dengan menyamakan kondisi pada wilayah partai penguasa. Hal ini disebabkan karena ideologi partai dan kaderisasi partai benar-benar mandul, sehingga partai terisi oleh orang-orang pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan semata.

Pemimpin dari partai politik ini muncul bersamaan dengan kuatnya modal yang mereka miliki untuk memenangkan pertarungan demokrasi transaksional. Pada akhirnya APBN dan APBD yang semestinya digunakan untuk kepentingan rakyat habis dihisap oleh para pejabat untuk kepentingan partai politik. Ketidakjelasan visi dan misi parpol dalam tataran prakteknya semakin memunculkan kelompok masyarakat yang apatis terhadap fungsi dan peran partai politik yang sebenarnya. Terhisapnya anggaran APBN dan APBD melalui transaksi proyek oleh orang partai politik menjadikan partai politik bagai mesin uang yang terus bekerja dan maraup keuntungan. Pada akhirnya partai politik tidak lebih hanya sebagai kelompok predator anggaran pada wilayah negara. Selain itu permasalahan juga terjadi pada efisiensi APBN kita yang 70 % telah habis untuk belanja pegawai negeri yang jumlahnya di Indonesia hanya sekitar 5,1 juta jiwa. Artinya ada sekitar 225 juta jiwa penduduk indonesia dari 230 juta penduduk yang hidup tanpa kepastian masa depan dari peran negara kecuali bagi mereka yang masuk dan ikut menjadi predator anggaran di partai politik.

Perlu ada pembenahan signifikan terkait dengan fungsi partai politik baik pada skala nasioanal maupun skala daerah. Pertama, bahwa kaderisasi partai politik harus dilakukan secara matang sehingga jelas ideologi orang-orang yang berada di partai politik. Menteri yang ditempatkan oleh partai politik juga harus teruji kualitasnya. Selain itu ritual pindah partai atau membentuk partai baru adalah tindakan amoebaisasi politik yang hanya akan membebani struktur APBN kita, karena partai politik di subsidi dari APBN. Kedua, Pendanaan partai politik perlu mendapatkan pengawasan ketat dan harus diatur oleh konstitusi yang mengikat. Sehingga diharapkan anggaran partai politik bukanlah anggaran rakyat yang sudah di money loundry lewat transaksi gelap di proyek-proyek APBN dan APBD. Partai politik semestinya memiliki sumber pendanaan jelas selain dari iuran anggota juga perlu ada manajemen usaha partai yang dapat menjamin kesejahteraan anggotanya sebelum bermuluk-muluk akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ketiga, bahwa perlu ada lembaga khusus mengaudit anggaran partai politik yang akan digunakan untuk pemilu sehingga aturan tentang dilarangnya money politik, jual beli suara dan lain-lain benar-benar dapat diantisipasi. Harapan besar partai politik dimasa depan adalah partai politik yang baik yaitu baik secara fungsi dan kinerja. Semoga!

NEGARA - 21.18.00

MENTERI, PARPOL DAN PREDATOR ANGGARAN

Oleh : DHARMA SETYAWAN Mahasiswa Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM Maraknya wacana resufle para Menteri kembali menjadi pe...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau /

Mahasiswa Pascasarjana UGM Agama dan Lintas Budaya Studi Ekonomi Islam

Ibnu Sina pernah mengatakan tanpa definisi kita tidak akan pernah bisa sampai pada konsep. Proses demokrasi di Indonesia yang direformasi sejak tumbangnya orde baru belum menemukan masa depan yang pasti. Dibukanya kran demokrasi sekaligus uji coba otonomi daerah menjadikan demokrasi bagai pasar yang terisi jajanan politik. Demokrasi yang sejatinya dibangun untuk mewujudkan hak-hak rakyat telah berubah menjadi transaksi kotor antar elit politik dan rakyat. Untuk itu konsep demokrasi harus diperjelas dengan definisi yang benar sehingga diharapkan demokrasi berjalan sesuai dengan teori dan praktek. Menurut Deliar Noer, Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi peringatan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Deliar Noer, pengantar ke Pemikiran Politik : 1983)

Walaupun sudah 66 tahun Indonesia merdeka, demokrasi kita masih terpasung oleh banyak kepentingan pragmatis mulai dari kepentingan asing, kepentingan elit dan kepentingan individu yang membangun oligarki untuk mempertahankan status quo. Sampai saat ini Indonesia belum menemukan demokrasi yang sebenar-benarnya. Pesimisme demokrasi ini tidak henti-hentinya menyebabkan polemik panjang dalam memaknai demokrasi baik secara tataran teoritis maupun praksis.

Demokrasi Pasar Bebas

Demokrasi tentu tidak dapat disamakan dengan pasar bebas, dalam demokrasi tidak mengenal jual beli. Demokrasi adalah system kontrak sosial antara rakyat dan pemangku negara untuk berjuang memenuhi keadilan dan hak-hak rakyat. Lebih populernya Abraham Lincoln merumuskan demokrasi dalam definisi Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Goverment of the people, by the people and for the people). Sejalan dengan hal tersebut, Aristoteles meletakkan cetak biru demokrasi konstitusional zaman modern. Sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung pemikiran demokrasi yakni hak-hak individu, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar (konstitusi) dan pentingnya kelas menengah yang besar sebagai tanda berhasilnya demokrasi mengangkat harkat martabat rakyat dalam kehidupan yang lebih maju.

Namun Demokrasi di Indonesia sampai hari ini masih tersandra kepentingan berbagai macam golongan. Demokrasi bahkan hampir sama dengan aktivitas pasar bebas dimana monopoli dilakukan oleh para pemilik modal. Demokrasi kita tidak ubahnya transaksi gelap antara elit dan segelintir golongan pragmatis. Demokrasi seperti ini tidak pernah akan mampu untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Demokrasi pasar bebas akan merugikan mayoritas rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang yang nyaman dengan kemewahan. Fakta yang terjadi semakin menegaskan bahwa praktek buruk demokrasi Indonesia menjadi rahasia umum telah dipenuhi permainan pasar. Contohnya: money politik, marketing, citra. politik dagang sapi, jual beli suara dan istilah lain yang terjadi dalam demokrasi transaksional.

Menghentikan Pasar Demokrasi

Perlu ada kekuatan masif untuk menghentikan laju pasar demokrasi. Mengembalikan bentuk demokrasi sesuai dengan teori dan praktek yang benar adalah prasyarat mutlak masa depan yang lebih baik untuk Indonesia dimasa depan. Demokrasi dangat berbeda dengan system pasar bebas, pemimpin semestinya dipilih dengan syarat-syarat yang diatur dan terukur. Pemimpin dipilih bukan dengan cara jual beli, tetapi harus berdasar atas kualitas, kredebilitas dan akuntabilitas. Demokrasi pasca reformasi yang sudah berjalan pada gelombang kedua masih menyisakan permasalahan mendalam terkait praktek money politik dalam demokrasi.

Pertama, perlu ada regulasi yang tegas untuk menghentikan laju uang sebagai bentuk money politik dalam pemilu yang dilaksanakan. Regulasi yang strategis dibutuhkan untuk menghentikan transaksi gelap antara elit dan rakyat yang pragmatis. Regulasi ini akan membersihkan instrumen partai politik dari sumber dana yang tidak transparan hasil dari kongkalikong dengan pengusaha gelap. Regulasi yang dibentuk juga harus menyangkut hukuman berat bagi elit dan lembaga politik yang terbukti melakukan money politik.

Kedua, perlu ada dorongan dari para intelektual organik dan aktivis volunter yang terdiri dari kalangan agamawan, akademisi, gerakan ormas dan mahasiswa. Dorongan mereka dapat dilakukan dengan desakan kuat pada penentu kebijakan baik parlemen nasioanal maupun daerah. Para intelektual organik dan aktivis ini juga perlu melakukan preasure group untuk tidak ada alasan lagi penolakan dalam membenahi demokrasi yang berperilaku pasar.

Ketiga, tuntutan pendidikan politik sangat fundamental diperlukan dimana wilayah politik adalah ruang pendidikan untuk para pejuang bukan untuk para pencari kekayaan. Jalan politik adalah jalan para pahlawan yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan umum. Logikanya jika ada pemimpin yang bermewah-mewah diantara rakyat yang mayoritas miskin maka pendidikan politik dimasa depan akan menjawab bahwa pemimpin yang demikian telah disorientasi dalam tujuan politik. Pendidikan politik adalah pendidikan penyadaran tentang keutamaan pengorbanan, bukan mencari keuntungan individu atau golongan. Sebagaimana Socrates mengatakan tugas utama negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan (arete) dan menyerukan Gnooti Seauton (kenalilah dirimu).

NEGARA - 06.57.00

MENGHENTIKAN PASAR DEMOKRASI

Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau / Mahasiswa Pascasarjana UGM Agama dan Lintas Budaya Studi Ekonomi Islam ...

Oleh : DHARMA SETYAWAN

Ketua Komunitas Hijau /

Mahasiswa Pascasarjana UGM Agama dan Lintas Budaya Studi Ekonomi Islam

Agregat kepemimpinan negeri ini masih terjajah oleh kepalsuan-kepalsuan praktek nudis. Mimpi-mimpi besar para pahlawan kian hari kian pupus tersapu tindak korup para elit-elit negara. 66 tahun kemerdekaan dijalani dengan rentetan sejarah buruk segelintir golongan yang penuh dengan bentuk pragmatisme kepemimpinan. Orde lama, orde baru terisi dengan sejarah penumbangan yang berdarah-darah. Begitupun Reformasi dimana sesama politisi dapat bersekongkol dan dapat pula saling menjatuhkan. Makna kemerdekaan kita belum kita resapi sebagai bentuk rahmat Allah swt sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Kemerdekaan semakin jauh kita rasakan akibat perilaku para pemimpin yang mencerminkan budaya korup pada semua lini baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jiwa-jiwa filantropi (kedermawanan) para pemimpin jauh menghilang dan politik tidak menjadi bentuk pelayanan kepada rakyat tapi menjadi ajang lomba untuk meraih kepentingan individu dan golongan. Semangat kemerdekaan juga terus memudar seiring semakin pesimisnya masyarakat akan masa depan mereka ditangan pemimpin yang terbentuk dari demokrasi jual beli.

Politik Menjajah Sipil

Jalan politik pada hakekatnya adalah jalan-jalan perjuangan yang mulia. Para founding father kita seperti Soekarno, M Hatta, Sjahrir, M. Natsir, memilih jalan ini untuk memerdekakan (liberasi) negeri ini dari penjajahan. Jalan politik yang 66 tahun lalu sangat dibanggakan dan menggelari mereka dengan sebutan pahlawan kini tidak seindah dulu. Jalan politik yang secara nyata telah memberi kesadaran para pejuang kita untuk berfikir cerdas dan berkorban ikhlas. Maka wajar jika dulu Plato menginginkan bahwa para filosuflah yang pantas menjadi pemimpin karena kelebihannya dalam ranah fikir. Jalan politik inilah yang mengantarkan kuatnya peradaban manusia di masa lampau. Peradaban Islam, Barat dan Komunis niscaya akan hancur jika jalan politik ini tidak diambil sebagai bentuk strategi pertahanan. Kesadaran berpolitik inilah yang kemudian menyatukan ide manusia sehingga membentuk komunitas peradaban dan rela berperang untuk mempertahankannya.

Antonio Gramsci membedakan antara masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil (civil society), yaitu masyarakat politik yang diterjemahkan sebagai negara yang terdapat aparat koersif seperti adanya penjara, pengadilan dan polisi. Masyarakat politik identik dengan coersive power (kekuasaan memaksa), sedangkan masyarakat sipil adalah wilayah dimana negara mengoperasionalkan bentuk kekuasaan dengan cara halus, nilai religi, budaya, pendidikan, politik dan ideologi (hegemoni konsensus). Gramsci melihat negara bukanlah sebagai tahap final, tetapi sebuah instrumen transisi menuju mesyarakat sipil yang teratur dan terbebas dari negara (Fahri Hamzah, 2010 : 404)

Apa yang Gramsci sampaikan menarik seiring fakta bahwa negara sebagai representasi masyarakat politik yang memiliki aparat koersif lebih banyak melakukan pelanggaran. Para aparat koersif yang lebih dominan mengerti aturan hukum juga terbukti lebih sering menerobos norma-norma hukum yang mereka buat. Para pemangku negara ini secara tidak langsung ikut andil dalam menjajah politik yang semestinya merdeka dan hadir untuk kepentingan rakyat. Politik yang semestinya mengikat peradaban berbalik arah menjadi perusak peradaban. Gramsci juga mengapresiasi bentuk gerakan sipil dimana mereka membentuk kekuasaan dengan cara halus. Gramsci dengan berani mengatakan bahwa masyarakat politik bukanlah bentuk final, tapi bentuk transisi menuju masyarakat sipil, atau mengutip pendapat Islam adalah bentuk masyarakat madani. Masyarakat sipil memiliki kemampuan politik bukan untuk menguasai tapi lebih ingin menjaga nilai peradaban. Masyarakat sipil dalam bahasa Gramsci di sebut intelektual organik. Intelektual organik muncul dari relung akademisi, pers, ormas, agamawan dan aktivis sosial budaya. Para sipil ini berjuang untuk menjaga nilai religi, budaya, pendidikan, politik dan ideologi dari gerusan pragmatisme progerif kaum politik praktis.

Memerdekakan Penjajahan Politik

Pemahaman politik baik secara teoritis maupun praksis perlu kita luruskan bersama sebagai bentuk jalan memerdekakan penjajahan politik. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keadilan sebagai syarat pokok bagi semua bentuk pemerintahan yang sah baik itu pemerintahan Islam atau bukan. Nilai keadilan dianggap begitu penting dalam pemikiran politik Ibnu Taimiyah sehingga berada diatas keimanan. Prinsip keadilan pun dalam pandangan Aristotels adalah bentuk kebijakan negara yang selalu diarahkan untuk kepentingan umum. Sehingga menurutnya bentuk negara yang diarahkan untuk kepentingan penguasa adalah buruk (Diane Revitch dan Abigail Thernstrom (ed), Demokrasi Klasik dan Modern : 2005)

Penjajahan politik dalam bentuk monopoli penguasa dan pemodal adalah bentuk ketidakadilan. Semestinya politik tidak disamakan dengan pasar dimana berisi jual beli suara. Politik seharusnya berbentuk pengabdian dan pelayanan untuk perjuangan kepentingan umum. Individu beserta kelompok yang terjun dalam misi politik harus mau dan mampu mengorbankan kepentingan diri sendiri. Untuk itulah Ibnu Taimiyah menempatkan keadilan sebagai syarat pokok bentuk pemerintahan, karena para elit politik juga telah dijamin kebutuhannya oleh negara. Pada bentuk fatsoennya para politikus adalah orang yang berjiwa pejuang dan rela berkorban untuk kepentingan umum, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan umum. Jika etika ini dilanggar maka nilai keadilan akan mustahil terwujud.

Para pemimpin politik yang berangkat dari jalan etika kebenaran inilah yang perlu dicari bahkan perlu dilahirkan. Orientasi politik mereka harus melampaui (beyond) zaman dan keluar dari kepentingan pragmatisme dunia. Ideologi yang dibawanya pun tidak hadir karena ingin menguasai tapi ada dorongan teologi dan ideologi yang membuatnya sadar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama demi tegaknya keadilan. Etika politik yang demikian membuatnya harus berbuat dan beretika dengan praktek politik yang benar.

Maka politik diatas menjadi jawaban kenapa Nabi Muhammad memilih hidup sederhana dan bahkan berkumpul dengan para mustadafin walau Islam telah menakhlukkan berpuluh-puluh kerajaan. Rosul menjadi pemimpin dan terbaik dalam bersedekah secepat hujan untuk mewujudkan keadilan rakyat. Sepeninggalnya Rosul juga diceritakan telah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi. Umar Bin Khotob pun rela memikul gandum dipundaknya untuk diberikan kepada wanita yang merebus batu untuk anak-anaknya yang menangis karena lapar. Para Founding Fathers Indonesia seperti M Hatta walau seorang wakil presiden lebih memilih hidup sederhana sampai masa tuanya dan tetap berjuang untuk menjadi pemikir dan penulis produktif. M Natsir pun sebagai mantan perdana menteri pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pemimpin besar partai Masyumi bersikap sebagai negarawan ulung dengan hidup sederhana dan tidak malu untuk mengendarai sepeda ontel, bahkan M Natsir menggunakan baju yang bertambal aspal. Politik bagi mereka adalah bentuk pengabdian demi kemerdekaan yang sesungguhnya. Politik yang dicontohkan mereka adalah politik yang jauh dari manipulasi, jual beli dan mencari kekayaan diri sendiri. Mereka adalah contoh politikus yang memerdekakan politik.

NEGARA - 19.45.00

MENGGUGAT KEMERDEKAAN POLITIK

Oleh : DHARMA SETYAWAN Ketua Komunitas Hijau / Mahasiswa Pascasarjana UGM Agama dan Lintas Budaya Studi Ekonomi Isla...

Sebut saja namanya Pak Ibnu (nama samaran), beliau orang yang dikenal sangat baik dengan para tetangga. Dengan pekerjaan sebagai seorang pedagang Pak Ibnu terkenal karena kejujurannya. Hidup yang dia jalani pun sangat sederhana padahal kalau mau dirinya bisa hidup mewah seperti orang-orang kaya lainnya. Pak Ibnu memiliki seorang kawan akrab yang dikenalnya sejak kecil. Kawan ini sampai hari ini masih bekerja kepada Pak Ibnu yang mempunyai usaha perdagangan yang dibilang sukses. Kawan kecil yang bernama Pak Joko telah setia menjadi tangan kanan Pak Ibnu hingga 40 tahun lamanya sejak 20 tahun umur Pak Ibnu merintis usaha. Pak Ibnu tidak pernah menganggap Pak Joko sebagai bawahan dalam pekerjaan tapi tetap dianggapnya sebagai sahabat karib hingga usia tua mereka yang sekarang mencapai 60 tahun.

Pak Ibnu memiliki seorang istri Bu Ratna yang baik dan sangat setia. Di rumah itu memang sangat sepi karena anaknya sudah berkeluarga. Masih ada satu orang yang sakit-sakitan bernama Mbok Lasmi yang sudah ikut Pak Ibnu sejak pisah dengan suaminya. Mbok Lasmi pisah dengan suami karena sering dipukul. Mbok Lasmi memang agak kurang dan terkadang terlihat stres sejak terakhir dilempar senter dari almunium oleh suaminya dan karena alasan itu Mbok Lasmi memilih untuk tinggal bersama keluarga Pak Ibnu. Dulu diusianya yang masih bugar sekitar 40 tahun-55 tahun Mbok Lasmi mengerjakan pekerjaan rumah di tempat Pak Ibnu seperti mengepel, mencuci, menyetrika baju. Dengan itu Mbok Lasmi masih bisa mengerjakan walau terkadang sering bengong karena efek dari penyiksaan suaminya dahulu. Mbok Lasmi sering mengeluh sakit kepala dan kadang sering lupa dengan apa yang akan dikerjakan.

Sekarang Pak Ibnu dan Mbok Lasmi sakit, keduanya memiliki sakit yang bermacam-macam atau sejenis komplikasi. Mulai dari diabetes, rematik, sakit pinggang dan ginjal. Dirumah itupun Mbok Lasmi dan Pak Ibnu setia dengan sakitnya. Bahkan Pak Ibnu dan Mbok Lasmi kerap buang air besar dicelana, dan hanya Ibu Ratna yang mau membersihkan badan dari kotoran Pak Ibnu dan mbok Lasmi karena pembantu yang ada tidak mau untuk hal yang satu ini. Bu Ratna dengan tulus melayani suaminya dan Mbok Lasmi yang dulu bekerja kepadanya. Pak Joko sahabat karib Pak Ibnu juga dengan setia setiap hari mengajak jalan-jalan Pak Ibnu dengan kursi roda bila jenuh di rumah. Pak Joko adalah sahabat yang tetap setia dan menjadi orang kedua yang mau melayani Pak Joko dalam keadaan sakit yang begitu hebat. Bu Ratna dan Pak Joko sampai hari ini membuktikan sebuah pelayanan terbaik sebagai seorang tuan dan sahabat yang selalu tulus meringankan kesusahan Pak Ibnu dan Mbok Lasmi. Teringat dengan Hadist yang diriwayatkan Abu Darda bahwa Rosulullah bersabda “Siapa yang menghindarkan orang lain dari kesulitan yang dihadapinya nanti Allah swt akan menghindarkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat”.

LOCAL WISDOM - 21.11.00

TUAN DAN SAHABAT YANG MELAYANI

Sebut saja namanya Pak Ibnu (nama samaran), beliau orang yang dikenal sangat baik dengan para tetangga. Dengan pekerjaan sebagai seor...

Pages

FRUSTASI PELAJAR DAN MAHASISWA

MENTERI, PARPOL DAN PREDATOR ANGGARAN

MENGHENTIKAN PASAR DEMOKRASI

MENGGUGAT KEMERDEKAAN POLITIK

TUAN DAN SAHABAT YANG MELAYANI

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner