Oleh : Dharma Setyawan
Mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada
Direktur Eksekutif Adzkiya Centre

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. (Lord Acton)
Dalam demokrasi kita seharusnya tidak menemukan kesakralan, mitos, atau ke-ghaib-an system. Dalam demokrasi kita diajak cerdas, rasional dan siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Pemimpin, partai, system, visi, misi, dan kesejahteraan bersama bukan mitos. Demokrasi butuh transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan terhadap rakyat. Adanya partai selama ini dianggap sarang korupsi layaknya juga bukan mitos. Terbukti semua partai sekarang sudah rata memiliki kader yang pernah korupsi. PKS (Partai keadilan sejahtera) pada gilirannya diuji dengan ujian yang cukup berat. Partai yang selama ini belum pernah terjerat kasus korupsi, tiba-tiba mengejutkan publik dengan status tersangka yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak tanggung-tanggung, pucuk pimpinannya Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq terlibat kasus suap impor sapi.
Korupsi bukan hal baru, dia bisa menjangkiti siapapun. Bukan hanya pada penjahat bahkan seorang ustad pun dapat terlibat perilaku korupsi. Maka thesis Lord Acton selalu menjadi pertimbangan bahwa “kekuasaan cenderung bertindak korup”. Bahwa di pusat kekuasaan menjadi kemungkinan korupsi hadir menari, memberi mimpi, bahkan memaksa individu untuk memadu kasih dengan “korupsi”. Kekuasaan adalah struktur yang paling mampu dalam organisasi untuk mampu melakukan apapun dan berdalih fatwa kebijakan seperti apapun. Hanya pemilik kekuasaan yang mampu menjamin dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya adalah alibi kebenaran. Bahwa kekuasaan selalu memiliki telinga tebal bahwa kebijakannya jauh dari kesalahan. Kekuasaan seperti ini yang menyeret pada kecenderungan korupsi. Pada kondisi ini diperlukan uji intelektual publik, uji rasionalitas dan uji kelayakan kebijakan atas fakta kebenaran.
Puzzle Korupsi
Pertanyaan muncul di beberapa pihak, bahwa PKS selama ini dikenal sebagai partai yang paling mampu menjaga integritas gerakan, paling banyak memiliki loyalitas kader, dan terkenal militan dengan spirit sebagai partai dakwah. Pertaanyannya kenapa terjadi korupsi di puncak pimpinan partai dakwah yaitu presiden PKS? Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa partai Agama seperti PKS, PAN, PKB dan PPP cenderung fakir logistik. Fakir logistik disini dapat diartikan bahwa partai-partai agama lebih banyak menjual visi, misi dan mimpi dalam kampanye partai. Partai Agama selama ini tidak mampu mengakomodir para loyalis pemilik modal untuk masuk bergabung di partai Agama. Sehingga yang terjadi adalah partai Nasionalis yang lebih banyak jumlahnya menjadi lebih diminati oleh para pemilik modal yang memiliki kepentingan dalam mengatur penyelenggaraan pemilu. Partai agama terjebak pada puzzle korupsi bahwa dengan memiliki modal maka kepercayaan rakyat akan hadir bersamaan dengan kepemilikan modal dalam pemilu.
Fenomena ini membawa arus pragmatis pada partai agama yang berakhir pada citra buruk. Partai agama tidak memiliki perbedaan signifikan dengan partai yang bukan agama, melihat pola permainan perjuangan dan platform gerakan partai tidak memberikan perbedaan dimata rakyat. Partai agama (PKS, PAN, PKB dan PPP) mengalami fenomena tergesa-gesa sehingga hasil pemilu yang mengecewakan merubah tindakan mereka untuk meniru gaya pragmatis partai non-agama. Blunder ketidak-konsistenan partai agama menjadikan rakyat menjadi acuh terhadap pilitik nilai yang mereka bangun. Politik nilai menjadi mitos, kebaikan di partai agama menjadi mitos, masa depan partai agama pada akhirnya hanya mitos. Pemilu yang terjadi 5 tahun sekali dihadapi oleh partai agama juga dengan gagap dan bergerak saat mendekati pemilu.
Korupsi PKS bukan hanya dilema yang terjadi pada tubuh partai Agama, tapi dilema yang terjadi pada perjuangan Islam memberikan dalih tentang system kenegaraan dan demokrasi yang diramu dengan spirit Islam. Namun PKS bukan hanya representasi satu-satunya perjuangan Islam di Indonesia. Bisa diartikan gagalnya PKS bukan kegagalan Islam secara keseluruhan di system negara. Masih ada pejuang lain di wilayah ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Karena agama bukan mitos, maka agama harus ditempatkan kembali bukan hanya pada “politik an sich” tapi menempatkan agama pada “postulat etik” dan spirit perjuangan. Partai harus dianggap hanya alat yang digunakan untuk memperjuangkan nilai-nilai agama yang baik untuk publik keadilan dan kesejahteraan bersama.
PKS yang dikenal sebagai partai dakwah, bukan berarti bahwa hanya PKS yang melakukan dakwah di lingkup partai politik. Selama orang ber-agama yang baik dan masuk untuk memperbaiki setiap keadaan dalam system yang tidak benar, selama itu hadir nilai dakwah. Penulis kurang menyepakati bahwa dakwah menjadi politisasi beberapa kelompok golongan partai, ormas dan papaun itu.  Da’a yad u da’watan “mengajak, memanggil, meminta”, dakwah mengartikan ajakan pada kebenaran-kebenaran. Dalam pengertian PKS sebagai partai dakwah adalah partai yang mengajak, memanggil untuk berjuang dalam nilai-nilai Islam. PKS adalah kumpulan orang-orang biasa bukan malaikat yang dijamin kebenarannya. Disini perlunya partai Islam menerima kritik yang dapat menjaga nilai-nilai dari erosi akibat keluar orientasi.
Politik Nilai
Politik Islam adalah pertaruhan yang dibangun Islam dalam system kenegaraan. Islam diyakini hadir dan mampu untuk memperbaiki kerusakan pemimpin negara. Sebagaimana yang terjadi dalam rasionalitas Islam. Bahwa tidak ada yang menjamin bahwa manusia Islam jauh dari korupsi. Demokrasi harus kita yakini secara nyata, jelas, transparan untuk tidak me-mitos-kan segala kemungkinan yang terjadi pada kesalahan manusia Islam. Kegagalan manusia Islam dan partai Islam bukan berarti terjadi pada kegagalan system Islam. Sebagaimana demokrasi yang terus diyakini masyarakat kontemporer akan kehebatannya sehingga terus diamini dan dikiblati sebagai system yang dianut dunia dalam menyelenggarakkan negara. Dan fakta terjadi demokrasi di tiap-tiap negara ada yang gagal dan ada yang survive, vareable kualitas manusia ternyata lebih menentukan kualitas demokrasi.
Partai politik apapun platform-nya, system-nya adalah sebuah organisasi yang sangat mungkin memiliki kader bermasalah dalam korupsi. Hal ini yang perlu diapresiasi cerdas oleh rakyat bahwa bukan partai yang menjadi jaminan akan hadirnya pemimpin yeng terverifikasi mutu kecerdasan, kejujuran dan kebaikannya. Bahwa rakyat pelan-pelan harus sadar, bahwa mereka yang harus menyadari system distrik demokrasi yang perlu dibangun untuk melihat disekitar mereka orang-orang baik, jujur dan bermutu yang layak memimpin mereka, untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Meskipun mengaku partai agama, partai apapun namanya, rakyat yang harus mengenal kelayakan seseorang untuk memimpin, sehingga system proporsional demokrasi menyesatkan rakyat yang tidak mampu meminta partai untuk mengangkat sosok baik yang mereka kenal untuk bertarung dalam pemilu. Partai selalu subyektif menilai seseorang. Mayoritas partai menetapkan calon petarung pemilu bukan atas dasar kemampuan tapi atas nama uang.