DHARMA SETYAWAN

Oleh: Dharma Setyawan

Peneliti Sai Wawai Institute

“Sedih sekali saya mendengar kawan-kawan SD Moro-Dewe mulai minggu depan harus bersekolah di sekolah induk yang jaraknya 20 kilo meter. Induknya yang lama masih di Tulang Bawang Barat, seluruh usaha telah dilakukan, advokasi lewat KOMNAS HAM, membuat film kampanye, demonstrasi. Dukungan media lokal, nasional bahkan asing belum juga mengubah keputusan Bupati. Saya mendapat kabar, inilah pilihan terbaik yang dapat ditempuh karena anak-anak akan segera ujian, kalau mereka tidak mengambil langkah ini, mereka tak bisa naik kelas. Masyarakat patungan untuk menyewa mobil Truk mengantar jemput anak-anak tersebut sekolah” (OHW).

Kata-kata di atas adalah pesan yang muncul dari seorang kawan—sengaja disamarkan namanya—di group Komunitas Cangkir Kamisan yang mengabarkan berita duka pendidikan di kawasan Moro-Moro Mesuji. Penulis cukup memahami kesedihan kawan yang kami tahu beliau adalah orang yang lama hidup membersamai masyarakat yang tidak kunjung usai dihantam badai kekuasaan yang pongah. Sejak 2006 beliau masih menempuh kuliah sarjana politik semester akhir di Unversitas Lampung memilih datang sendirian di daerah konflik tanah yang telah banyak memakan korban tersebut. Terhitung 11 Tahun Bung OHW terus berjuang bukan hanya soal membantu mengadvokasi tanah warga tapi juga hak politik, membersamai hidup bersama warga, mendampingi mereka untuk solid berorganisasi dan sampai dirinya menempuh Doktor di Universitas Diponegoro tetap setia berkunjung ke Moro-moro sebuah entitas masyarakat yang tidak ada hubungan darah sedikitpun.

Penulis menyaksikan sendiri saat Bung OHW mengajak bersama kawan-kawan Cangkir Kamisan untuk mengadvokasi pendidikan yang akan ditutup oleh Bupati Khamamik. Sekolah yang didirikan dari tangan warga sendiri, sebuah bangunan yang sebenarnya tidak layak umumnya untuk sarana pendidikan di sebuah negara yang sudah merdeka 60 tahun. Jauh sebelum itu Bung OHW adalah aktivis Agra yang fokus membela rakyat atas tanah. Jauh sebelum soal pendidikan warga Moro-moro adalah warga yang mendiami lahan Register 45 dan mengalami konflik vis a vis dengan perusahaan. Ribuan orang begitu merindukan Bung OHW yang terhitung 7 bulan tidak menengok mereka karena sibuk membangun rumah bersama di Komunitas Cangkir Kamisan.

Penulis misalnya tertegun mendengar seorang kakek tua yang sejak tahun 1997 mulai datang di kawasan tersebut berucap,’’Bung—memanggil OHW—kok lama gak datang ke sini, kami tidak tenang kalau lama gak dikunjungi.” Penulis cukup memahami beban psikologis ribuan warga Moro-moro yang hidup di negara merdeka tapi tidak memiliki hak atas tanah, Kartu Tanda Penduduk dan terakhir diancamnya pendidikan anak-anak oleh Sang Bupati. Perlu publik tahu bahwa Bung OHW pernah ditawari Perusahan Silva Inhutani yang menguasai hutan produksi dengan tawaran tanah seluas 100 hektar asal meninggalkan warga yang berjuang mempertahankan tanah.

Penulis tidak ingin terlalu jauh membahas konflik tanah yang sudah lama menjadi alat kepentingan kekuasaan. Kini kita semua dihadapkan pada kekuasaan yang jelas-jelas melakukan upaya pembodohan struktural terhadap keturunan warga Moro-moro. Dalam hal ini kekuasaan punya kepentingan memecah belah kesolidan rakyat yang selama ini berjuang mandiri mendirikan sekolah tanpa dibantu pemerintah. Pemerintah bukannya berterimakasih kepada rakyatnya malah berupaya menutup sekolah. Ketakutan Bupati sangat beralasan karena sangat mungkin kecerdasan anak-anak Moro-Moro kelak dapat mengancam perusahaan dan kekuasaan yang despotik.

Nelson Mandela berucap,”pendidikan adalah alat yang sangat efektif mengubah dunia”. Ternyata negara ini tak kunjung siuman memaknai pentingnya pendidikan sebagai kekuatan membangun bangsa dan negara. Khamamik Bupati Mesuji mungkin juga seorang terpelajar, setidaknya dia juga mesti memahami untuk menjadi seorang Bupati dia harus menempuh pendidikan. Bahwa apa yang dia dapat hari ini menjadi seorang pemimpin adalah proses panjang pendidikan yang ditempuh dari lapangan formal dan non-formal. Emosi kita semua meledak dengan kebijakan bupati yang jelas melanggar Pasal 31 Undang-undang tentang hak pendidikan warga. Hassan Hanafi dalam bukunya Dari Akidah ke Revolusi menyatakan bahwa,”kebodohan kadangkala tercermin pada sikap tidak mengenal diri sendiri dan kesadaran sejarah yang kita jalani, tidak adanya program nasional yang dicita-citakan rakyat, memintarkan rakyat serta membangun pondasinya, hingga akhirnya mereka hanyalah sebuah bola hampa tanpa tahu tradisi dan kesadaran sosial.”

Sebagaimana usaha telah dilakukan dengan membuat film dokumenter yang diputar di 40 kota dan 5 negara, mempetisi pihak kementrian pendidikan dan kehutanan, melakukan demonstrasi, melapor ke KOMNAS HAM, dan menjual kaos untuk pendidikan anak Moro-Moro, menggalang dana tetap tidak mengetuk hati sang Bupati. Negara jelas absen dengan persoalan ini. Namun kami tidak menyerah, kami akan memproduksi film lanjutan sebagai sebuah perlawanan mengabarkan kepada dunia tentang nasib pendidikan anak-anak Mesuji. Terakhir radio SBS australia me-wawancara-i bung OHW tentang Ekslusi Pendidikan semoga ikhtiar ini disambut oleh banyak kalangan untuk menggugat Bupati Mesuji dan tidak menutup sekolah SD Moro-Dewe. Penulis ingin menutup tulisan ini dengan ucapan Bung Karno,”Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia, Tuhan bersemayam digubuknya si miskin.”

PENDIDIKAN - 09.36.00

Moro-Moro Dibodohkan

Oleh: Dharma Setyawan Peneliti Sai Wawai Institute “ Sedih sekali saya mendengar kawan-kawan SD Moro-Dewe mulai minggu depa...

Oleh: Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro dan Peneliti Sai Wawai Institute

Rumah Bersama punya mimpi membangun 1 kelurahan 1 bank sampah. Persoalan sampah di Kota Metro diharapakan dapat dikurangi dengan adanya bank sampah di setiap kelurahan. Semangat menjaga lingkungan hidup berbasis pemberdayaan warga menjadi pilihan strategis untuk membangun Bank sampah sebagai bagian solusi. Lalu muncul ide tentang #Metro Urunan. Apa yang dimaksud #Metro Urunan? Yaitu sebuah gerakan wakaf tunai yang dilakukan warga Metro dan berbagai komunitas untuk dikelola menjadi dana abadi publik untuk membangun bank sampah tiap kelurahan. Kenapa harus menggunakan skema wakaf? Ada beberapa alasan; Pertama, dana wakaf adalah dana yang tidak boleh habis. Dana wakaf dikelola dengan kepemilikan publik dan hasilnya untuk membangun kesejahteraan umum. Kedua, Wakaf dapat dikumpulkan dengan gerakan kolektif yaitu ditentukan dengan berbagai cara. Bisa lewat individu yang menggunakan standar nilai per sertifikat wakaf juga bisa dengan kelompok yang membeli sertifikat wakaf dengan metode urunan (iuran) sampai nilai sertifikat wakaf memenuhi. Misal jika nilai sertifikat wakaf 1 juta rupiah maka dengan berkelompok 20 orang akan lebih mudah mengumpulkan nilai sertifikat wakaf tersebut. Ketiga, wakaf bukan hanya untuk kepentingan agama tertentu. Sebagaimana sejarah juga menyatakan bahwa wakaf sudah ada sebelum Nabi Muhammad menyebarkan Islam.

Pada tataran ide, wakaf memang bukan hal yang baru, pun dalam praktik organisasi keagamaan di Indonesia memang telah memiliki lembaga wakaf. Muhammadiyah misalnya dengan amal usaha terbesar di dunia banyak tanah wakaf yang sampai hari ini belum termaksimalkan secara manfaat, padahal dalam berbagai sumber disebutkan tanah wakaf ormas Muhammadiyah seluas tanah Singapura. Dalam hal pengelolaan wakaf tunai, negara Indonesia memang masih sekedar ide dan nyaris nihil dipraktikan jika diukur dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta.

Memang yang menjadi kendala selama ini adalah proses penjelasan wakaf masih dipahami oleh segelintir orang, itu pun mereka yang terdidik secara baik dalam agama. Pekerjaan Rumah dalam gerakan wakaf yaitu Wakaf harus dipahami secara baru, untuk generasi muda yang baru dan dengan teknologi yang terbaru. Misal; gerakan wakaf sedang diusahakan oleh berbagai komunitas yang aktif di rumah bersama dengan membuat kampanye lewat lagu, dengan pamflet-pamflet bahasa anak muda, dengan melibatkan komunitas pemuda yang selama ini tidak disentuh oleh para kaum agamawan, dan mengemas wakaf untuk menyelesaikan persoalan sosial—seperti misal persoalan sampah—dan membangun ekonomi kreatif seperti halnya mendirikan bank sampah dengan wakaf, kemudian mengembangkan kerajinan dari tangan ibu-ibu disetiap kelurahan.

Sosial enterprenuership memang bukan hal yang baru, tapi dengan melakukan gerakan wakaf uang—dengan bahasa lokalitas yaitu #Metro Urunan—dapat menjadi gerakan baru untuk menyelesaikan sebagaian permasalahan kota. Dari ‘masalah’ kemudian mengubah kondisi menjadi ‘maslahah’ (manfaat). Rumah Bersama sudah memulai membangun Bank Sampah di Rejomulyo, Metro Selatan maka melakukan ekspansi gerakan dengan mengajak komunitas lain menjadi keharusan. Dengan senang hati setelah bertemu dengan BMT At-Ta’awun STAIN Metro—bahkan sebelumnya BMT Adzkiya, BMT-Al-Mutaqien juga terlibat—menjadi kekuatan baru dengan melahirkan ide wakaf. Sudah saatnya kita membangun gerakan dengan bersama-sama, tidak zamannya lagi berkomunitas atau berorganisai hanya untuk memperbesar asobiyah (kelompok) politik an sich. Gerakan organik yang terus berfikir dan bergerak tanpa melihat momentum apapun—pilkada Metro misalnya—adalah tabiat gerakan yang sesungguhnya real. Dengan kampanye lewat pojoksamber.com, sinergi dengan sekolah dan perguruan tinggi, serta lembaga lainnya. Pada tanggal 05 Juni 2015 di halaman TK Pertiwi Taman Kota metro, komitmen ini kita bersama harus terus berikhtiar. Bertepatan dengan hari lingkungan hidup kita menonton film dokumenter yang kita buat bersama komunitas dan Kantor Lingkungan Hidup, kemudian meluncurkan lagu #Sayangi Metro, melounching buku Suara Anak Muda Metro dan juga lounching #Metro Urunan (Gerakan wakaf tunai untuk 1 kelurahan 1 Bank Sampah). Semoga kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Saya menutup tulisan ini dengan ucapan Gus Dur,”Jika kau berbuat baik, orang tidak akan tanya apa agamamu”.

Ekonomi Islam - 23.40.00

Wakaf dan Sosial Enterprenuership

Oleh: Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro dan Peneliti Sai Wawai Institute Rumah Bersama punya mimpi membangun 1 kelurahan 1 ban...

Oleh : Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir

Terbit di http://lampost.co/berita/jokowi-kerja-dan-trisakti

Jokowi telah melakukan re-born terhadap makna ‘kerja’. Narasi ‘kerja’ yang pernah dicetuskan Bung Karno 55 tahun yang lalu, kini mulai ber-api lagi dan menarik perhatian banyak pihak. Kabinet Kerja adalah kabinet yang pernah dibangun Bung Karno saat perdebatan ideologi makin runcing, konflik kepentingan antar partai politik kian bringas dan resistensi antar kelompok di daerah makin meluas. Kabinet “kerja’ ini juga mengingatkan kita tentang ucapan Soekarno (1959) bahwa dengan kabinet kerja adalah untuk menandai diakhirinya Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.

Pasca ditetapkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 terjadi beberapa perubahan kebijakan. Dilakukan pembentukan “Kabinet Kerja” dengan Tri program yaitu melengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialism untuk mengembalikan Irian Barat. Menurut Herbert Feith (1995) “pada oktober 1956, Presiden Soekarno mendesak agar partai-partai politik dikubur, akibat persaingan ideologi dan kepentingan kepartaian. Demokrasi liberal diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Namun, baru pada 1958, Soekarno secara mantap ingin menegaskan berlakunya Demokrasi Terpimpin setelah mendapat dukungan angkatan darat.”

Pada Juli 1959, secara resmi Soekarno mengembalikan negara ke bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya bulan Februari 1957 Soekarno mengumumkan konsepsinya bahwa negara harus menerapkan system pemerintahan baru dengan Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas semua Partai Politik, dan pembentukan Dewan Nasional sebagai Wakil Kelompok-kelompok Fungsional. Bilveer Singh (1996) menuliskan dalam buku “Dwi Fungsi ABRI” bahwa setelah berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatan milter beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer.

Kerja Era Jokowi

Kerja bukan sesuatu yang metafor, Jokowi ingin membuktikan bahwa kabinet ‘kerja’ yang dibangunnya adalah tindankan nyata atau aksi untuk menyelamatkan negeri ini dari kemalasan berdikari. Sebagaimana Khalil Gibran berucap dengan puisi”, Kerja adalah kerja yang mengejawantah/dan jika kau tiada sanggup bekerja dengan cinta/hanya dengan enggan/maka lebih baiklah jika engkau meninggalkannya/lalu mengambil tempat di depan gapura candi/meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka cita/.

Jokowi hidup ditengah bangsa yang hampir absen tentang narasi besar Soekarno. Hadirnya Jokowi juga tidak memberi representasi Sukarnoisme di tubuh PDI P partai yang menunjuk dirinya saat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah orang—yang kita semua tahu—tidak mampu melakukan sihir dengan pidato-pidato layaknya singa podium seperti Soekarno. Tapi Jokowi—dalam gestur politik yang dibangun selama ini—adalah wajah kesederhanaan yang paling mudah dipahami oleh para wong cilik. Sepertinya rakyat begitu yakin bahwa dengan memilih Jokowi, adalah bentuk ekspresi rakyat yang melihat diri mereka ada pada sosok mantan wali kota solo tersebut. Dengan modal blusukan di Solo dan Jakarta, Jokowi cukup berhasil meyakinkan publik—media, intelektual, partai politik, pengusaha dan tentu wong cilik—bahwa dirinya bersama Jusuf Kalla mampu membawa Indonesia untuk lebih baik.

Dalam ‘Kabinet Kerja’ yang dipimpin Jokowi, PDI P sebenarnya ingin menyadarkan kembali ingatan publik kepada kabinet kerja yang pernah dibangun Soekarno. Kabinet ini setidaknya punya pekerjaan rumah masa lalu yang belum tuntas dan harus benar-benar di selesaikan yaitu pertama, sandang pangan rakyat; kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Contoh nyata yang mendapat perhatian publik adalah rencana kebijakan pemerintahan Jokowi yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harus dikaji secara matang apakah sebagai solusi untuk meningkatkan terpenuhinya sandang pangan rakyat atau malah menyengsarakan rakyat? Karena masalah yang dihadapi pemerintahan Jokowi sebenarnya lebih kompleks dari masalah yang dihadapi Bung Karno saat itu. Penduduk yang semakin bertambah, sumber daya alam yang kian dieksploitasi dan campur tangan asing yang jelas lebih canggih adalah tantangan nyata pemerintahan Jokowi di masa kini.

Kerja dengan Tri Sakti?

Kalimat magis Tri Sakti kini butuh pembuktian nyata, Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan. Sejumlah Kementerian yang dibentuk Jokowi berbeda dengan kementerian yang dibentuk SBY. Kementerian Agraria dan Tata Ruang misalnya, adalah contoh kementerian yang memberi optimisme ke rakyat untuk menuntaskan konflik agraria yang telah berlangsung pasca tragedi 1965. Kementerian ini secara khusus dibentuk setelah sekian lama tidak ada upaya dari beberapa Presiden untuk menuntaskan kasus agraria. Kementerian Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi yang saat ini di pisah adalah upaya untuk tercapainya cita-cita pendidikan yang lebih fokus.

Narasi ‘kerja kontemporer’ Jokowi semestinya sejalan dengan konsep Tri Sakti. Kerja adalah praktik langsung, bukan hanya blusukan di lapangan. Kerja bukan dagangan politik atau jargon emosional ala 100 hari umumnya pemimpin melakukan gebrakan. Kerja dengan Tri Sakti harus lebih bernyali, melebihi nyali Bung Karno di masa lalu. Kerja Jokowi harus berani untuk segera mengganti mereka-mereka yang tidak kompeten di kementerian. Bukankah sejak awal Jokowi berucap bahwa koalisi ini adalah tanpa syarat? Maka Jokowi dalam pidatonya pantas berucap dengan semangat,’kerja…kerja…kerja…”. Kerja Jokowi adalah ibadah untuk Indonesia, sebagaimana Pramoedya Ananta Toer mengatakan dalam novel “Rumah Kaca” “Selama orang masih suka bekerja, dia masih suka hidup dan selama orang tidak suka bekerja sebenarnya ia sedang berjabatan tangan dengan maut” Selamat bekerja Pak Jokowi!

NEGARA - 19.30.00

Jokowi, Kerja, dan Tri Sakti

Oleh : Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro, Pegiat Diskusi Kamisan Cangkir Terbit di http://lampost.co/berita/jokowi-kerja-dan-trisa...

Oleh : Dharma Setyawan

Dosen STAIN Metro, Penggiat Diskusi Kamisan Cangkir,

Terbit Kamis 16 Oktober 2014

“Yang dilarang dari umat Islam bukan perbedaan pendapat tapi perpecahan” (Gus Dur)

Melihat fenomena kekerasan di dunia pendidikan akhir-akhir ini kita semakin sadar pendidikan adalah bagian kekerasan struktur. Penyiksaan yang dialami siswi SD Sumatra Barat oleh beberapa temannya adalah kekerasan yang bisa jadi adalah fenomena gunung es. Sekolah hari ini adalah penjara-penjara baru bagi mereka yang sedang tumbuh kreatifitasnya. Sekolah bahkan menjadi tempat penyeragaman dimana keberagaman sulit diakui. Mereka-mereka yang tumbuh berbeda dan melenceng dari arus kurikulum negara tidak layak untuk menjadi peserta didik yang baik. Contoh nyata, sekolah cenderung menjadi perlombaan nilai angka 10 dan ranking ke-1 dalam sudut mata pelajaran matematika. Matematika dalam arti kejujuran, toleransi, tolong menolong dilihat sebagai bentuk untung rugi. Matematika bahkan tidak diajarkan secara benar dalam arti membentuk hidup yang saling menambah mutu. Malah matematika selalu dianggap sebagai kalkulasi kehidupan yang sangat pragmatis, culas, sampai hedonis. Saling tikam, saling telikung, saling meng-kapital adalah matematika darwinisme—organism struggle . Sulit ditemukan ajaran matematika untuk saling berbagi, saling manambah sehingga dapat saling menguntungkan.

Sekolah Toleransi?

Membaca Lampung Post (28/09) tentang Sekolah Toleransi menarik untuk diperbincangkan. Mengingat kebe-ragam-an dan keber-agama-an kita masih terus muncul permasalahan di akal rumput. ‘Lampung’ sering menjadi sorotan nasional terkait dengan konflik etnis dan agama yang sesekali menyeruak. Sebagai alumni SMA 1 Kotagajah—sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan sekolah toleransi—penulis merasakan pengalaman hidup 3 tahun di sekolah tersebut. SMA N 1 Kotagajah terletak di tengah dua gereja, yaitu Gereja Katolik dan Protestan. Siswa yang belajar di SMA tersebut bermacam suku mulai Lampung, Bali, Jawa, Batak, Cina, Sunda dan beberapa ras campuran. Agama siswa juga bermacam-macam Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu. Yang menarik adalah dari sekian macam keragamaan dan keberagamaan warga SMA 1 Kotagajah--yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah ini—belum pernah terdengar media meliput tentang konflik fatal terkait bentrok etnis dan agama. Siswa di sekolah ini lebih dikenal sebagai kumpulan seleksi anak-anak berprestasi di sekolah-sekolah SMPse-kabupaten Lampung Tengah.

Sekolah Toleransi yang menjadi berita menarik di media Lampung, bahkan dengan adanya konflik yang selama ini muncul, perlu untuk segera melaksanakan program sekolah toleransi tersebut. Acapkali kita meremehkan makna toleransi dalam bingkai ke Indonesiaan kita. Sejak Orde Baru, rakyat telah kenyang mengunyah otoritarianisme dalam kabut gelap rezim militer. Semua orang dipaksa oleh negara untuk tunduk kepada semua aturan-aturan baku yang sangat strukturalis. Setelah reformasi kita dihadapkan pada kebebasan berekspresi yang sangat frontal dan bahkan lebih masif, jika dibandingkan dengan negara-negara di wilayah Asia lainnya. Konflik agama khususnya, dibuat sedemikian akut menjadi alasan teologis untuk melegetimisasi sikap anti-toleran dalam kehidupan sehari-hari. Padahal negara telah menjamin kebebasan beragama sesuai pasal 29 ayat 2 UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Gusdur dan Ajaran Toleransi

Sekolah Toleransi penting untuk membangun karakter bangsa. Dengan hadirnya ajaran toleransi di sekolah-sekolah. Guru, Kurikulum, dan Pelajar itu sendiri dapat memahami makna pluralitas sebagai sesuatu yang “teken for granted”. Tidak bisa kita memaksakan kesamaan identitas dalam kemanusiaan kita. Agama, suku, budaya dan segala bentuk perbedaan yang ada harus dipahami sebagai sebuah kekayaan keragaman bangsa ini. Proses-proses dialektika agama misalnya, masih dianggap satu ancaman bagi kelompok satu dan lainnya.

Pasca Gus Dur banyak orang yang mulai sadar pentingnya menjaga toleransi di tengah keragaman agama, budaya, dan suku di Indonesia. Tokoh-tokoh pun ‘latah’ membawa misi bermacam-macam dengan menggaungkan toleransi di tengah berkecamuknya sikap main hakim sendiri. Pada tataran elit, kita melihat toleransi itu baru sebatas menghargai visi dan misi kekuasaan. Toleransi mereka memusat pada pudarnya ideologi, tapi yang jelas—para elit politik—sangat toleran terhadap hegemoni asing yang mengacak-acak ekonomi dan martabat kebudayaan Indonesia. Pada kalangan pemikir toleransi masih sebatas permukaan baju, cara berfikir mereka lebih banyak kehilangan kesadaran menggali kembali kekayaan ‘local genius’ yang beratus-ratus tahun dimiliki nusantara, bahkan mereka sangat permisif dengan ide-ide asing yang membingungkan rakyat kita. ‘Tegas’ ini adalah sikap permisif bukan sikap toleransi!

Pada kalangan agama toleransi nyaris di ujung tanduk, permasalahan yang muncul bukan semakin tumpul malah semakin meruncing seiring dengan hadirnya aliran-aliran yang bermacam-macam dan semakin menumbuhkan konflik yang kian parah. Di generasi muda toleransi itu kian ‘tiarap’ bahkan menghilang. Dengan fakta semakin banyak tawuran pelajar di jalanan dan aksi brutal demo-demo yang berbuntut kerusakan fasilitas umum.

Gusdur memberi tauladan untuk terus melakukan dialog antara ilmu spirit dengan ilmu materi yang harus termanifestasi dalam kehidupan. Baginya, kehidupan merupakan kemampuan menghubungkan spirit Ketuhanan dengan tindakan, namun dalam pelaksanaannya harus disertai dengan kesabaran, demi terhindarnya kekerasan yang akan menodai harkat kemanusiaan. Dalam istilahnya, dalam kehidupan harus selalu mencari keseimbangan antara “normatif (ajaran agama)” dengan “kebebasan berpikir”(Gus Dur: 1999).

Kekerasan yang menjadi masalah serius bangsa ini, dicerna Gus Dur dengan wacana-wacana non-mainstream. Gusdur membangun logika terbalik, tentang agama yang harusnya membawa kedamaian. Toleransi adalah tradisi Gus Dur yang genial tidak hanya dalam tataran pemikiran tapi menjadi laku Gus Dur dalam transformasi humoris “gitu aja kok repot”. Gus Dur seolah menebak masa depan zaman untuk tidak menggunakan agama sebagai sikap emosional. Wajah agama yang garang direkonstruksi menjadi konsep berfikir yang egaliter. Sebagaimana tradisi Hasan Hanafi “Al turast wa al tajdid”, pemikiran Gusdurian—gerakan penerus pemikiran Gus Dur—kemudian mengibarkan panji intelektual ‘Menggerakkan Tradisi Meneguhkan Indonesia’. Gus Dur seakan optimis spirit agama akan menjaga tradisi-tradisi baik dan juga terbuka terhadap modernisme. Dengan ini toleransi—keterbukaan pemikiran—menjadi jalan terbaik untuk memberi kesempatan siapapun menemukan kebenaran atas sikap membangun pelestarian kebudayaan dan pembaharuan pemikiran. Kita harus optimis sebagaimana Gus Dur telah memulai.

LOCAL WISDOM - 19.44.00

Gus Dur dan Toleransi

Oleh : Dharma Setyawan Dosen STAIN Metro, Penggiat Diskusi Kamisan Cangkir, Terbit Kamis 16 Oktober 2014 “Yang dilarang dar...

Pages

Moro-Moro Dibodohkan

Wakaf dan Sosial Enterprenuership

Jokowi, Kerja, dan Tri Sakti

Gus Dur dan Toleransi

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner