DHARMA SETYAWAN

oleh : Dharma Setyawan

Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM

Terbit di Koran Editor, 08 Agustus 2014

Hiruk pikuk pilpres menjadikan kita absen terhadap isu-isu yang terjadi di berbagai daerah. Konflik sengketa tanah terjadi antara warga dan petani pemilik tanah di Karawang dengan salah satu perusahaan pengembang, PT. Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP). Perusahaan mengklaim kepemilikan tanah seluas 350 hektar yang berlokasi di 4 Desa; Margamulya, Wanakerta, dan Wanasari, Telukjambe Barat di Kabupaten Karawang. Pihak-pihak yang peduli terhadap hak-hak rakyat ini, harus mendesak Capres terpilih untuk memberi keadilan dan ketegasan presiden ke depan bicara ‘Tanah”.

Sepanjang bulan Juni sudah ada beberapa kasus dimana warga mendapat tindakan diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat diantaranya yaitu penggusuran paksa, penangkapan terhadap 8 orang, dan kekerasan terhadap warga Karawang yang bersengketa dengan pengembang yang terkenal dengan sebutan Agung Podomoro Land tersebut. Di tempat lain, Kriminalisasi juga terjadi terhadap 6 orang warga Ulu Kabupaten Musi Banyu Asin di Taman Marga Satwa Danku (Sumatera Selatan). Kejadian ini mengakibatkan 1 orang meninggal buntut berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga dengan PT Agro Bukit (Agro Indomas Grup). Konflik tanah di daerah lainnya membutuhkan upaya bersama untuk mengungkap konflik tanah yang tidak ada ujung keadilan bagi rakyat miskin.

Tanah Milik Siapa?

Sejarah kerajaan di Nusantara tidak ada gagasan kepemilikan tanah secara individu. Seorang tuan tanah tidak memiliki tanah, dia memiliki petani-petani dan kelompok pengiring. Ketika sang Raja menjatahkan tanah kepada bawahannya, maka dia akan membawa petani dan rombongannya untuk mengusir penduduk dan menguasai tanah. Dengan hasil dari pertanian tersebut petani dan rombongan pengiring membayar pajak per kepala. (Onghokham: 2008). Gagasan kepemilikan tanah baru diperkenalkan oleh kekuasaan kolonial. VOC (Verenigden Oostindische Compaqnie) sebagai penguasa perdagangan hasil rempah-rempah memperkenalkan tantang kepemilikan tanah, dimana VOC memaksa tuan tanah untuk membayar pajak. Baru Inggris kemudian memperkenalkan hukum Barat bahwa seluruh tanah diserahkan kepada negara, dimana negara dapat menyewakan kepada kepala desa dan kepala desa menyewakannya kepada petani (Bernhard H.M Vlekke: 1961).

Ketika Indonesia merdeka muncullah kebijakan Land Reform (reforma agrarian) yaitu Nasionalisasi asset perkebunan yang pernah dikuasai Belanda dan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dengan membatasi kepemilikan tanah pribadi dan memberikan hak kepada setiap petani atas tanah. Namun karena para tuan tanah menghindari UUPA dengan berbagai cara, para petani kemudian di organisir oleh organisai petani yang berafiliasi politik seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Rukun Tani Indonesia (RTI), Persatuan Tani Indonesia (Petani) dan organisai lainnya. Partai Komunis Indonesia (PKI) contohnya menggunakan isu land reform untuk mempolarisasikan penduduk desa menjadi dua kelas bertentangan yaitu ‘tuan tanah’ (setan desa) dan ‘petani’. (D.N. Aidit, Kaum Tani Mengganyang Setan Desa: 1964). Ketika terjadi peristiwa G 30 S PKI, pembantaian kaum komunis sebagaian besar adalah pembantaian tuan tanah kepada petani miskin yang takut kehilangan tanahnya. Abdurahman Wahid (Gusdur) menyebutkan sekitar 40% properti perkebunan negara itu didapat dari merampas hak para petani miskin (Journal of Konsortium Pembaruan Agraria)

Perlawanan Rakyat

Tanah adalah satu prasyarat kekuasaan terpenuhi. Tanah dalam pemikiran Malik bin Nabi (1948) adalah satu unsur peradaban selain manusia dan waktu. Begitu pentingnya tanah sehingga falsafah jawa menyebut “sadumuk bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pati” yang berarti ‘satu sentuhan kening, satu jari luasnya bumi bertaruh nyawa’. Sadumuk bathuk dimaknai penghinaan berat, orang yang keningnya ditunjuk sebagai ungkapan tidak mampu berfikir. Dalam adat Jawa dikenal dengan istilah ‘amuk’.

Agus Sunyoto (2011) menjelaskan bagaimana Antonio Pigafeta, seorang pelaut Italia yang datang ke Jawa pada 1552 Masehi menyaksikan orang-orang Jawa melakukan ‘amuk’ beramai-ramai sampai korban amuk menemui kematian. Penghinaan oleh Kenpetei kepada rakyat selama pendudukan Dai Nippon juga berujung ‘amuk’ oleh rakyat Surabaya tanggal 11-13 September 1945 dalam bentuk penyerangan, penyembelihan Kenpetei sampai meminum darah mereka. Falsafah ini menandakan satu tekad manusia mempertahankan tanah sebagai hak mutlak.

Orang Madura memiliki prinsip yang sama “tembang poteh mata angu’an poteh tolang” yang bermakna ‘dari pada putih mata lebih baik putih tulang’. Esensi makna prinsip tersebut dikenal dengan dari pada malu lebih baik mati. Masyarakat Madura memiliki tradisi ‘carok’ berkelahi sampai mati untuk menebus harga diri dan kehormatan yang diinjak-injak. Orang Bugis dan Makassar juga memiliki prinsir ‘Siri’ yaitu tradisi berkelahi dalam satu sarung dengan saling tikam menggunakan badik satu sama lain hingga salah satu tewas atau tewas keduanya. Pepatah tersebut dikenal “Uttetong ri-ade’e, najagainnami siri’ku (aku taat kepada adat, karena dijaganya siriku)

Tradisi-tradisi adat nusantara di atas adalah satu bentuk upaya mempertahankan hak mereka terutama saat-saat penjajahan terjadi. Walaupun dalam ranah hukum kontemporer saat ini tidak dibenarkan—setelah Indonesia merdeka dan memiliki hukum mengikat ke semua suku—namun tradisi di atas pernah dipegang erat oleh suku-suku di nusantara untuk mempertahankan tanah mereka. Perlawanan terjadi upaya hukum jelas mustahil akan member keadilan pada mereka. Sepanjang abad 18 dan 19 hampir tiap tahun terjadi pemberontakan petani local di Indonesia. James Scoot (2000) menyebutnya sebagai perlawanan sehari-hari (everyday forms of resistance).

Tanah Untuk Rakyat

Narasi Presiden tentang ‘tanah’ butuh penegasan. Mengingat UUPA tahun 1960 yang menjadi cita-cita founding fathers tidak ada upaya pemimpin saat ini untuk melaksanakan distribusi tanah ke petani miskin. Konflik yang terjadi di berbagai daerah selalu absen dari perbincangan publik.. Konflik di Karawang baru-baru ini, dan konflik yang sudah lama seperti di Riau, Lampung dan Kalimantan harus diselesaikan dengan memberi keadilan pasti kepada rakyat yang lelah dan selalu kalah dengan pemilik modal. Upaya untuk mencetak 2 juta lahan pertanian baru, masih dirasakan pesimis mengingat lahan pertanian tersebut akan dikelola oleh negara sebagai pemilik sah tanah. Jika upaya distribusi tanah ke petani miskin hanya janji-janji, sampai kapanpun yang memenangkan perebutan tanah sejak era kolonial sampai pemerintahan Indonesia saat ini adalah penguasa dan pengusaha. Persoalan lain adalah banyaknya hutan Indonesia yang dibabat habis oleh asing dan dijadikan perkebunan sawit dan karet. Ironinya, penguasaan hasil perkebunan pada akhirnya mengalir ke negara asing. Alih-alih bicara investasi, tanah, tanaman, dan hasil panen pada akhirnya memberi keuntungan untuk negara lain. Sipapun Presiden yang terpilih, tidak ada pilihan lain kecuali salah satu unsur peradaban ini direbut kembali dan menegaskan bersama bahwa “Tanah Untuk Rakyat”!

lingkungan - 01.43.00

Tanah Untuk Rakyat

o leh : Dharma Setyawan Ketua Komunitas Hijau, Alumnus S2 UGM Terbit di Koran Editor, 08 Agustus 2014 Hiruk pikuk pilpres me...

Oleh : Dharma Setyawan

Ketua Komunitas Hijau, Dosen STAIN Metro Lampung

Terbit di Lampung Post 26 Juni 2014 http://lampost.co/berita/menggagas-eco-city-di-lampung

SEJARAH hadirnya kota tidak ada yang memprediksi, kapan kota itu lahir di tengah masyarakat? Asal-muasal kota hampir tidak ada yang menjelaskan secara final. Namun, sejarawan seperti Luis Mumford menyatakan bahwa lahirnya kota adalah sebuah misteri.

Luis Mumford berteori bahwa kelahiran sebuah kota merupakan produk evolusi sejarah yang panjang. Arnold Toynbee menyatakan sebuah kota terbentuk karena adanya kaum minoritas kreatif (creative minority) yang menggerakkan kota itu. Namun, Max Weber-lah yang mengungkapkan lebih panjang bahwa kota dibentuk oleh proses perkembangan kapitalisme dan merkantilisme, khususnya dalam bentuk transaksi-transaksi perdagangan, proses ekspor-impor, hingga pembentukan sistem perbankan dan keuangan.

Dalam sejarah Islam kata madinah atau kota merupakan bentuk dari sebuah kata tamaddun yang berarti adalah peradaban. Muhammad saw. menjadi sosok pertama yang mampu menciptakan tatanan masyarakat yang berkualitas dan hidup berdampingan dengan alam. Etika hidup manusia dan alam dibangun sejajar tanpa saling menegasi (menghilangkan). Madinah kemudian dikenal sebagai kota modern di zamannya. Di sini manusia hidup dengan aturan-aturan dan sangat menghargai lingkungan hidup.

Masalah Kota Seiring dengan hadirnya revolusi industri, kota sebagai bagian transformasi pramegapolitan adalah bentuk keangkuhan struktur wilayah yang paling banyak merusak ekologis. Kota terlalu sombong untuk memberikan rasa nyaman bagi semua pihak yang mendiami wilayah tersebut. Di Jakarta sendiri sebagai kota atau megapolitan terbesar di Indonesia, sampai hari ini terus menuai polemik dan bencana.

Jakarta yang awalnya hanya sebuah desa kecil yang disebut sebagai Bandar Sunda Kelapa, abad ke-17 hanyalah kawasan biasa. Namun, ketika tahun 1602 Belanda datang Sunda Kelapa berubah menjadi Batavia. Kemudian Belanda membentuk Verenigde Ostindische Compagnie (VOC) dan menjadikan Batavia sebagai pusat perdagangan internasional yang berkumpul pedagang dari penjuru dunia, termasuk Tiongkok, Arab, dan Eropa. (Moerdiman Reksomarnoto: 2006)

Kemudian pascakemerdekaan nama Jakarta lebih dikenal dan menjadi ibu kota Indonesia. Perkembangan kota Jakarta seluas 661,62 km² telah sesak dipenuhi manusia. Penduduk yang menghuni lebih dari 9 juta jiwa menimbulkan risiko ekologis. Dampak kerusakan lingkungan kota-kota di Indonesia menjadi permasalahan serius, ditambah absennya negara dalam memperbaiki keadaaan kota. Permasalahan banjir, macet, sampah, tata ruang semrawut, anak jalanan, kriminalitas, kawasan kumuh adalah contoh nyata dari mayoritas masalah kota.

Pattrick Geddes (1915) menyatakan perencanaan kota harus didasarkan pada pengetahuan tentang alam dan sumber daya suatu wilayah. Misalnya secara khusus ia memandang kawasan lembah sungai sebagai unit alami untuk menguji berbagai aktivitas yang berbeda terkait dengan kota. Dan juga Geddes telah meramalkan adanya pengaruh yang penting tentang perkembangan kota yang terdesak oleh teknologi dan mode transportasi. Ramalan ini semakin benar dengan hadirnya teknologi dan mode transportasi modern, kota yang tidak sadar menjaga “napas alam” selalu saja menuai masalah lingkungan yang kian parah. Modernisme teknologi bahkan tidak dapat menjamin kenyamanan hidup sebagaimana nyamannya manusia berdampingan dengan alam.

Eco-city di Lampung?Eco-city merupakan tren baru pembangunan kota di masa depan. Kota yang menjadi impian semua orang. Eco-city digambarkan sebuah kota modern, kehidupan manusia dikembalikan lagi dengan semangat untuk mau hidup berdampingan dengan alam. Beberapa agenda pemerintah yang harus dilakukan dalam penerapan eco-city adalah penyediaaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% sebagaimana undang-undang.

Menjaga kualitas air, dengan hukuman berat bagi mereka yang membuang sampah di kawasan aliran air. Di Singapura, taman kota memberikan kran air gratis siap minum untuk rakyat. Kemudian hal ini telah diadopsi oleh Depok dan Bandung. Menanam pohon di pinggir jalan sebagai bentuk penghijauan kota. Di lingkungan pendidikan termasuk universitas dikenalkan pendidikan adiwiyata, lingkungan pendidikan menjadi contoh nyata bagaimana mengubah pola pikir generasi selanjutnya untuk mau hidup dengan alam.

Eco-city tidak hanya menjamin kehidupan kota yang menghargai lingkungan hidup, tetapi juga kota yang memberi ruang bagi semua penghuninya untuk menjaga kualitas kesehatan. Eco-city memberi ruang untuk berolahraga di taman-taman kota, menikmati makanan sehat dan kembali hidup alami. Urban farming (petani kota) mulai diminati dan menjadi gaya hidup penghuni eco-city. Harapan besar mereka yang hidup di kota mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sayuran organik yang mereka tanam dengan cara hidroponik atau aquaponik.

Dalam respons teknologi eco-city mendorong pemerintah merencanakan mode transportasi yang efektif dan efisien. Transportasi massal yang ramah lingkungan menjadi kebijakan yang harus dilakukan. Penghematan terhadap energi dan kepastian mobilitas menjadi alasan kota harus mengubah transportasi pribadi ke transportasi massal sehingga integrasi dari kawasan kota satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan cepat.

Di kota-kota besar di Korea Selatan, monorail transportation (MRT) bahkan subway kereta bawah tanah menjadi andalan untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Di Indonesia, kereta dalam kota baru dihadirkan di Solo saat kepemimpinan Jokowi. Kereta produksi dalam negeri buatan Inka tersebut baru digunakan untuk kereta wisata dalam kota yang mampu menampung 400 orang. Di Jakarta dan Bandung baru akan dimulai pembangunan MRT. Pemerintah Bandung baru menyiasati kemacetan dalam kota dengan menggratiskan bus untuk pelajar dan pegawai pemerintah setiap pagi dan sore. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberi teladan dengan naik sepeda ke kantor wali kota.

Eco-city di Lampung seharusnya sudah dipikirkan sejak dini setidaknya oleh wali kota Bandar Lampung dan Metro. Dua kota di Lampung ini akan menjadi cikal bakal untuk kota-kota selanjutnya di Lampung tumbuh dan berbenah. Integrasi transportasi dan penghijauan kota harusnya menjadi agenda utama kedua kota bahkan memungkinkan menjadi blueprint eco-city di luar jawa. Apalagi Metro telah dinobatkan sebagai kota hijau terbaik se-Sumatera. Transportasi Metro—Bandar Lampung di masa depan semestinya sudah mengarah menggunakan kereta cepat. Eco-city di Lampung bukan mimpi, tapi seharusnya adalah misi untuk menghadirkan kehidupan kota yang hijau, sehat, dan modern. Semoga! n

Ekonomi Islam - 22.34.00

Menggagas Eco-city di Lampung

Oleh : Dharma Setyawan Ketua Komunitas Hijau, Dosen STAIN Metro Lampung Terbit di Lampung Post 26 Juni 2014 http://lampost.co/berita/...

Terbit di Lampung Post 05 Juni 2014 http://lampost.co/berita/presiden-eco-leadership
Dharma Setyawan
Ketua Komunitas Hijau, Dosen STAIN Metro Lampung

TIDAK banyak pemimpin yang sadar menjaga lingkungan. Kemarahan Tri Rismaharini melihat Taman Bungkul rusak sebenarnya ekspresi wujud kecintaan seorang pemimpin menjaga lingkungan hidup. Taman Bungkul yang telah dinobatkan sebagai taman terbaik se-Asia Pasifik memang membanggakan. Melihat kerusakan Taman Bungkul sejauh 1 km akibat bagi-bagi es krim oleh sebuah perusahaan menjadi keprihatinan kita semua.

Penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) telah usai, kita semua juga memanen kotornya lingkungan akibat ulah calon pemimpin 5 tahun ke depan. Baliho, spanduk, striker, dan alat peraga kampanye lainnya membuat pohon, pinggir jalan, jembatan penyeberangan, dan tempat umum menjadi terlihat kumuh.

Tri Rismaharini telah membuktikan diri sebagai wali kota peduli lingkungan. Terbukti program-program yang berhasil dilakukan telah banyak melahirkan kebijakan pada pengelolaan lingkungan hidup. Seperti contoh pengelolaan sampah menjadi energi listrik, program urban farming (petani kota) dengan kota dapat menghasilkan surplus pangan.

Selain Tri Rismaharini, ada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang dikenal sebagai penggagas Indonesia Berkebun. Ridwan Kamil, yang sebelumnya dikenal sebagai arsitek internasional, telah lama mengutamakan aspek lingkungan hidup dalam desain gedung-gedung modern.

Pola eco-city kini telah dikembangkan untuk Bandung. Kota yang modern tapi juga ramah terhadap lingkungan. Ridwan Kamil memberi contoh kepada warga Bandung untuk bersepeda. Kebijakannya memberi fasilitas bus gratis pagi dan sore kepada pelajar dan pegawai negeri untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Pelarangan menebang pohon, mendirikan bangunan di kawasan air, pembangunan taman-taman tematik, juga penyediaan air siap minum gratis di sekitar taman.

Presiden Peduli Lingkungan?
Pemilu Presiden akan digelar 9 Juli nanti, banyak perubahan yang diharapkan rakyat terhadap visi dan misi presiden selanjutnya. Hal yang menjadi sorotan penting, bagaimana program ekonomi calon presiden untuk menyejahterakan rakyat? Jika melihat program ekonomi yang dilakukan presiden sebelumnya masih banyak hal yang dikritisi terkait pelanggaran, yaitu kerusakan lingkungan hidup.

Ekonomi Indonesia memang sedang tumbuh tapi kepada siapakah keuntungan pertumbuhan tersebut bermuara dan apa dampak lingkungan akibat pertumbuhan ekonomi tersebut.

Bung Hatta mengingatkan sejak lama bahwa selain demokrasi politik bangsa ini harus menjalankan demokrasi ekonomi. Bagai jatuh tertimpa tangga, rakyat selalu tidak mampu melawan hegemoni kelompok oligarki di bidang politik dan ekonomi.

Alih-alih bermimpi demokrasi ekonomi, demokrasi politik selalu dibajak para elite pengusaha dan rakyat memanen kerusakan lingkungan akibat elite penguasa yang melacur untuk memenangkan demokrasi politik.

Apa yang pernah diungkapkan John Perkins (2004) dalam bukunya Economic Hit Man, Amien Rais (2010) dalam buku Selamatkan Indonesia, bukanlah pepesan kosong. Demokrasi politik dari tingkat lokal sampai nasional dicengkeram kekuatan elite ekonomi yang mereka adalah kelompok mayoritas perusak lingkungan hidup.

Demokrasi ekonomi yang digagas Bung Hatta dan Pasal 33 UUD 1945 selalu ditabrak elite-elite kita. Kekayaan Indonesia dari mulai tanah, air, tambang, pangan, hingga industri Indonesia dikuasai segelintir orang.

Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut “dikuasi negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat” hanyalah narasi kosong dan UUD yang sepenuhnya ompong untuk dilaksanakan. Kekayaan negara yang selalu bocor tiap tahun dan mengalir ke negara Singapura, Malaysia, bahkan Amerika dipertontonkan begitu telanjang selama 60 tahun lebih.

Panen-panen kerusakan lingkungan kini sudah kita rasakan bersama. Industri otomotif yang menguntungkan Jepang berpuluh tahun menjadikan kota-kota besar memanen kemacetan. Polusi udara tidak terhindarkan dan akibat macet 1/3 kehidupan rakyat atau 8 jam dibuang di jalanan. Pembangunan gedung-gedung yang melanggar aturan menjadikan banjir setiap tahun merugikan negara.

Hutan-hutan Indonesia dari mulai penebangan liar dan pembakaran selalu setiap hari menjadi tontonan rakyat kita di daerah. Pemerintah pun tidak berdaya dan hukum selalu menemukan ketumpulan berhadapan dengan elite perusak hutan.

Air sebagai sumber kehidupan juga telah dikuasai perusahaan raksasa asing. Daerah pegunungan yang kaya dengan air menjadi pundi-pundi rupiah dan dolar setiap tahun. Belum lagi kita bicara tambang kekayaan Indonesia yang telah lama dikuras habis.

Eco-Leadership
Indonesia memang mengalami pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan itu tidak untuk rakyat. Rakyat tidak menikmati pertumbuhan tersebut tapi malah memanen kerusakan lingkungan. Kita memiliki pemimpin di tingkat lokal (mikro), seperti Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil.

Kita butuh pemimpin nasional (makro) yang melebihi narasi mereka berdua. Tidak hanya menaikkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemimpin yang berani menghentikan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di tambang emas Freeport di Papua.

Dan menghentikan pengerukan kekayaan alam lainnya. Agenda jihad konstitusi yang digaungkan Muhammadiyah dalam rangka menggagalkan berlakunya undang-undang proasing dan perusak lingkungan memang harus terus dilakukan.

Presiden di masa yang akan datang juga harus berani mengubah secara konstitusi penguasaan tanah oleh asing di perkebunan-perkebunan di Indonesia. Presiden tentunya akan banyak menghadapi masalah internal, baik pendukungnya bahkan para pengkhianat di partainya, jika berupaya melawan kebijakan proasing. Meminjam istilah Cak Nun, presiden yang akan datang harus berani memberi kepastian bahwa “laba untuk rakyat”.

Agenda penyelamatan kekayaan alam Indonesia dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup yang dilakukan Presiden mendatang pasti akan didukung rakyat jika presiden yang terpilih mau terbuka dan bicara jujur di ranah publik. Dengan mengambil dukungan rakyat, keyakinan untuk bersikap tegas akan membawa keselamatan bersama atas ancaman asing.

Keamanan presiden tentu menjadi satu hal awal yang berani dipertaruhkan. Sebagaimana John Perkins menyatakan upaya asing dalam menggulingkan Bung Karno lewat CIA adalah sebuah kenyataan. Amien Rais (2010) mengungkapkan dalam bukunya bahwa nanti 2036 orang seperti diri SBY, Megawati, dan Jusuf Kalla sudah berada di alam baka, tapi pengerukan kekayaan alam perusahaan Freeport di Papua masih terus dilakukan.

Jika demikian, ketegasan presiden dalam kebijakan menghentikan cengkeraman asing adalah agenda utama bangsa ini. Kemudian, narasi presiden eco-leadership adalah upaya pemulihan Indonesia dalam menjaga kelestarian alam.

lingkungan - 20.45.00

Presiden Eco-leadership?

Terbit di Lampung Post 05 Juni 2014 http://lampost.co/berita/presiden-eco-leadership Dharma Setyawan Ketua Komunitas Hijau, Dosen S...

Dharma Setyawan

Terbit di Lampung Post, Rabu 26 Maret 2014

Ketua Komunitas Hijau Lampung, Mengajar di STAIN Metro

TINGKAT eksploitasi air di Indonesia sudah pada tingkat yang demikian parah. Air menjadi komoditas bagi mereka pemegang kekuasaan dan pemegang modal. Setali tiga uang para elite menjajah air untuk meraup pundi rupiah dan dolar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perusahaan air dari tahun 2000 berjumlah 457 sampai pada 2012 bertambah 543.
Data di BPS dari 2013—2014 belum disurvei hasil terbaru yang diduga telah lebih dari angka tersebut di atas. Air yang diproduksi pun semakin meningkat, tercatat produksi air pada 2012 sejumlah 3.276.000.000 m3 yang yang didistribusikan dalam arti dikomersilkan sejumlah 2.757.000.000 m3.
Angka yang mencengangkan muncul ketika melihat biaya input Rp2.455.960.000.000 (Rp2,5 triliun) telah menghasilkan biaya Rp 11.885.042.000.000 (Rp11,8 triliun). Bisa disimpulkan pada 2014 ini perusahaan air kemungkinan mencapai angka output keuntungan 12 triliun lebih. Rakyat sebagai pewaris sah hak air pun menjadi buruh di perusahaan air milik segelintir elite.
Upah buruh di perusahaan air pada 2000 senilai Rp382,323 miliar (hampir Rp400 miliar) pada 2012 meningkat Rp2,779 miliar (Rp2,7 triliun).
Yang menjadi keanehan, jumlah tenaga kerja tidak meningkat signifikan, yang pada 2000 sejumlah 41.025 tenaga kerja dan pada 2012 sejumlah 50.403 tenaga kerja. Ada dua analisis yang dapat disimpulkan dari tidak bertambahnya tenaga kerja. Pertama, mekanisme outsourcing perusahaan sehingga buruh tidak ada kontrak kerja layaknya karyawan tetap.
Mereka bekerja lepas di perusahaan air sehingga penyerapan tenaga kerja di perusahaan air tidak memberi kesejahteraan berarti bagi rakyat banyak. Ketika tidak ada ikatan kerja permanen, mereka tidak akan macam-macam menuntut upah tinggi. Meskipun keuntungan perusahaan meningkat, jumlah pekerja tidak bertambah secara signifikan.
Kedua, perusahaan bertambah maju dengan mesin-mesin asing yang mengeksploitasi air secara modern sehingga perusahan tidak perlu banyak pekerja tenaga manusia.
Wacana Din Syamsudin (Ketua PP Muhammadiyah) belum lama ini, yang menyatakan secara pribadi air kemasan semestinya diharamkan, perlu mendapat tanggapan serius. Bukan soal nilai barang air menjadi haram, melainkan Din Syamsudin memiliki keresahan atas eksploitasi air oleh segelintir perusahaan yang bersekongkol dengan elite negara.
Bahkan, “keresahan” tersebut masih sangat minim di kalangan elite pusat yang duduk di Senayan. Tokoh-tokoh nasional lebih memilih diam atas pelanggaran Pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) menyebutkan, ”Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Air (Milik) Siapa?
Substansi UU di atas sejak awal adalah menyelamatkan sumber daya alam Indonesia yang sangat berlimbah—termasuk kekayaan air—agar tidak dinikmati oleh segelintir orang. Sayangnya banyak yang tidak menangkap ini sebagai sebuah upaya para founding fathers terdahulu untuk mengupayakan kedaulatan ekonomi.
Air pada saatnya nanti diprediksi lebih mahal dari minyak bumi mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan eksploitasi air. Contoh nyata di Sukabumi, Jawa Barat, dalam pantauan jurnalisme. Sumber air di Sukabumi berkurang sangat drastis akibat dari eksploitasi perusahaan lebih dari 10 tahun lamanya.
Konflik perusahaan air dan petani sudah terjadi sejak lama di negeri ini. Petani-petani sawah di perdesaan Dagangan Madiun juga mengalami nasib serupa, hanya karena kebijakan birokrasi yang mengutamakan pemilik modal, industri gula (PG Pagotan & PG Kanigoro) harus mengalahkan ribuan petani sawah dalam perebutan air.
DAS Sewu sebagai aliran air utama di sana, 50% dikuasai untuk dua industri gula tersebut, sedangkan sisanya diperebutkan oleh kebutuhan air minum/keseharian perkotaan, industri lain, dan pengairan persawahan. (R. Herlambang Perdana: 2003)
Ketika terjadi sengketa hak guna air antara rakyat dan perusahaan, konflik kepentingan perusahaan selalu saja mendapat dukungan dari pemerintah daerah (pemda). Regulasi yang kemudian diterbitkan oleh pemda memunculkan pertanyaan besar.
Air milik siapa? Regulasi yang dibangun pemda walaupun secara payung hukum bermasalah—tabrakan dengan Pasal 33 UUD 1945—selalu rakyat tidak berdaya menghadapi kenyataan air dimiliki oleh elite.
Herlambang menggunggat dalam sejarah soal air, yang ditemukan dalam komunitas tradisional sebagai bagian pranata sosial yang lebih dahulu lahir sebelum negara, memandang hubungan manusia dengan air sebagai relasi alamiah/natural.
Namun, pola interaksi lembaga negara justru menempatkan hubungan manusia dan air secara tidak etis, dengan menempatkan ownership politic melalui kebijakan perundang-undangan.
Karena itu, dalam perspektif etika lingkungan, persoalan “hak atas air” tidak dapat diterima dengan mudah karena pengetahuan dari hujan kosmik pun, yang telah berlangsung miliaran tahun, agak susah menyebut klaim air sebagai “milik” siapa pun, meskipun telah dikonstruksi dalam politik perundangan negara.
Yang mudah dipahami oleh kita bersama adalah air seharusnya menjadi barang publik yang dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ketika air menjadi barang komoditas, yang terjadi adalah penjajahan model baru yang bahkan melibatkan kapitalisme global.
Pengelolaan air selama ini absen dilakukan oleh negara sebagaimana maklumat Pasal 33 UUD 1945. Negara terlambat menyadari setelah 60 tahun lebih merdeka, air kelak menjadi sumber ekonomi yang fantastis.
Angka-angka di BPS bisa jadi bukan data yang riil untuk meneliti perusahaan air di Indonesia yang begitu tumbuh liar bak jamur di musim hujan. Ini terbukti angka BPS tidak sama dengan kondisi di lapangan yang telah banyak ditemukan, perusahaan air milik swasta di tiap provinsi bertambah jumlah sangat signifikan.
“Pemerintahan berwatak oligarki, kebebasan sebagai paket demokratisasi tidak selalu mengarah pada kesetaraan, tetapi bisa juga memperlebar ketidaksetaraan. Liberalisasi politik yang memacu liberalisasi pemilikan dan perusahaan, dalam lebarnya ketimpangan sosial, bisa memperkuat dominasi pemodal besar. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh pemerataan. Dalam memperkuat dominasinya, para pemodal bisa menginvasi prosedur demokrasi.” (Yudi Latif, Demokrasi Jalan Sesat: 2013)
Air berubah bencana, air menjadi malapetaka. Kekuasaan tidak memberikan akses ekonomi kepada rakyat banyak. Negara, perusahaan, dan segala aturan yang mengikatnya menjadikan air sebagai argumentasi “an sich”. Kebutuhan air adalah kebutuhan “vital”, sangat tidak mungkin menunda rakyat untuk tidak menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari.
Proyeksi masa depan air di mata negara selalu saja bicara regulasi untung-rugi. Pada saatnya nanti, rakyat akan mengetahui penjajahan—khususnya eksploitasi air—bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk perusahaan.
Namun, yang perlu diantisipasi adalah munculnya penjajahan yang dilegitimasi oleh payung hukum, yaitu penjajahan oleh negara itu sendiri. Mari berjuang di momen Pemilu 2014 ini, mereka-mereka yang bertarung di Pilgub Lampung dan pileg dengan tegas memperjuangkan “Air untuk Rakyat”!

lingkungan - 07.35.00

Air untuk Rakyat

Dharma Setyawan Terbit di Lampung Post, Rabu 26 Maret 2014 Ketua Komunitas Hijau Lampung, Mengajar di STAIN Metro TINGKAT eksploi...

Oleh : Dharma Setyawan

Pengurus Pusat KAMMI 2013-2015

Dharma Setyawan

“Harmoni itu tidak pernah mengenal kata krisis” -Ashadi Siregar.

Kutipan kata-kata Ashadi Siregar di atas adalah bagian kecil dari pidato budaya saat peluncuran majalah sastra “Sabana” di Rumah Budaya Emha Ainun Najib di Yogyakarta (25/06/13) dengan tema “Menuju Bangsa Tanpa Sastra”. Apa yang diharapkan dari sebuah karya sastra? Apa yang menjadikan sastra menjadi bagian kebudayaan dalam cara berfikir kemanusiaan? Pertanyaan itu adalah letupan-letupan yang muncul di tengah krisis kepercayaan kita menghadapi demokrasi kita yang semakin tidak menemui kepastian. Lalu sejauh mana peran sastra -yang membangun cara berfikir berbudaya dalam kehidupan manusia- berperan terhadap perubahan?

Sastra yang semakin hilang dari bangku-bangku pendidikan, hilang dari kehidupan sosial, tidak adanya semangat berkarya, meresapi, bahkan merenungi kembali karya sastra bangsa ini, telah semakin menenggelamkan kebudayaan berfikir para generasi. Pusat berfikir para aktifis pasca 98 pun semakin terfokus pada “political minded”. Kita belum melihat apresiasi kebudayaan dalam rumah sastra bangsa ini diberikan tempat sebesar kita memberi tempat pada panggung politik kita -politikus, partai, pemilu, acara televisi, headline koran- semua sedang mabuk dengan panggung kekuasaan. Bahkan kita menemukan kreatifitas kebudayaan sastra membusung di panggung politik, kreatifitas budaya hanya untuk memberi legitimasi kesenangan para pelaku politik untuk diakui telah merakyat, sehingga para budayawan menjadi sangat rendah di bawah ketiak para politikus.

Fenomena ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Negara-negara yang mengakui sebagai penganut demokrasi-pun tidak jarang membunuh peran-peran kebudayaan atas nama egalitarianisme, humanism, dan freedom. Laku para politikus penguasa hari-hari ini semakin rendah dalam dialektika dan tidak mencerminkan bahasa kebudayaan. Jika dulu Sutan Sjahrir menyadari bahwa dirinya kalah populis dengan Soekarno, Sjahrir menyebut dirinya dengan diktum sastra yang menarik. “Saya tidak patah saya hanya melengkung” ucap Sjahrir. Kata yang penuh seni sebagai seorang politisi. Sjahrir pun akhirnya memilih diri menjadi seorang pendidik demokrasi -berjuang mendidik para pemuda- bersama Hatta dan berjuang bersama pejuang pro demokrasi lainnya.

Bagi Sjahrir dengan memilih jalan bersama Partai Sosialis Indonesia (PSI), Sjahrir melakukan kerja politik kebudayaan di tengah rakyat dan para teknokrat mabuk populisme ketokohan Soekarno. Bersamaan dengan itu Hatta mundur atas sikap Demokrasi Terpimpin yang dipilih Soekarno. Namun hubungan mereka tetap cantik di mata kebudayaan kita dan sejarah mencatatnya. Tidak ada luka politik yang memalukan seperti hari-hari ini yaitu korupsi- perilaku politik nir kebudayaan dan bentuk kekuasaan sampah. Obsesi memimpin hari ini adalah obsesi bisnis, untung dan gaya berjuasi dgn macam jubah ideologi.

Kita bandingkan dengan kata-kata Presiden SBY ketika Partai Demokrat diterpa badai korupsi berbagai skandal mega proyek yang dilakukan oleh kader-kader terbaiknya. “Saya akan buktikan bahwa bukan hanya Partai Demokrat yang korupsi partai lain juga melakukan korupsi” Ucap SBY. Memang benar, isi pidato tersebut tidak salah, namun ini sebuah ciri kemunduran mutu bahasa pemimpin kita. Sebuah pidato yang sangat tidak berkualitas dan sangat jauh dari ucapan seperti Sjahrir di atas. Matinya sastra di panggung politik kita sangat berbahaya bagi kedewasaan dan tumbuhnya simpul-simpul inteligensia. Jika sekarang korupsi menjadi perilaku latin kita, lalu apa yang akan diwariskan dalam kepemimpinan? baik itu mengatas namakan demokrasi atau ideologi apapun. Sangat perlu diperhatikan adalah kualitas isi dari kata-kata yang dimiliki bangsa ini, yaitu untuk menjadi pusat energi kebudayaan dan menghilangkan segala panggung yang tidak berkualitas.

Kudeta oleh Sastra

“Kudeta” kata yang sangat ‘traumatik’ -ditengah kehidupan yang semakin menakutkan dan mengancam- bagi kehidupan sosial politik kita. Kata yang menjadikan seseorang, golongan, agama, kekuasaan negara tersingkir dalam peradaban. Kata yang memasung eksistensi pihak lain bahkan menenggelamkannya dalam represi yang sangat padat dan terlampau keras. Kenapa ada kudeta? Berbagai alasan macam rupa muncul atas kejadian kudeta dalam sejarah kekuasaan. Kudeta cara ampuh me-negasi-kan individu, kelompok agama, golongan suku, kekuasaan korup dan struktur otoritarianisme. Pilihan demokrasi menjadi alasan kenapa kudeta selalu salah dalam kacamata kemanusiaan. Pun demokrasi tidak memberi jaminan bagi berlangsungnya kehidupan. Ritualisme pemilu ternyata juga tidak menjadi titik terang yang jitu untuk bangsa bangkit secara bersama. Di sini kita butuh kebudayaan sastra untuk memberi mutu pada demokrasi. Kita butuh sastra untuk memberi manis di pahitnya kompetisi politik yang penuh lacur.

Peran sastra dalam kehidupan demokrasi kita adalah bandul tegaknya keadilan berfikir untuk mempertahankan Indonesia. Pakem berfikir para pemimpin yang tidak berkualitas di obati dengan kualitas berfikir dari pijakan sastra. Sastra mengobati kesalahan-kesalahan bangsa ini yang memberi ruang besar pada dominasi panggung oligarki politik. Mereka-mereka yang tidak siuman dari pingsan ke-dungu-an dan tidak memiliki kesadaran untuk berbudaya akan selalu dipantik oleh khotbah-khotbah suci kebenaran sastra. Maka kekuasaan yang tuli terhadap kebenaran sastra akan terus terusik dari kenyamanan ‘singgasana kekuasaan’. Pemimpin yang memahami sastra tidak pernah berucap untuk dendam. Pemimpin yang mengenal sastra tidak pernah berdiri kaku di tengah ragam perbedaan. Pemimpin yang mengerti sastra akan menegakkan cinta di tengah permusuhan. Sebagaimana Ashadi Siregar bicara harmoni, pemimpin selalu merekatkan perbedaan menjadi kesatuan kebangkitan.

Pramoedya Ananta Toer (1999) pernah menyebut bahwa sastra memang tidak memiliki kemampuan bersenjata, membangun gerakan kudeta sebagaimana dimiliki oleh aparatus negara. Tapi sastra akan mampu untuk mengkudeta cara berfikir ‘kerdil’ para panguasa yang tidak segera sadar untuk berfikir secara benar. Jadi seberapa penting sastra dalam kehidupan demokrasi kita? Tentu sangat penting, bahkan gerakan kudeta yang melukai laku demokrasi kita membutuhkan sastra untuk memberi legitimasi terhadap ‘soft-kudeta’ -merebut kekuasaan dengan jalan baik yaitu demokrasi substansi- yang dilakukan untuk membenahi cara berfikir penguasa yang berkepala batu.

Kita harus segera sadar untuk memberi panggung bagi sastra hingga menjadi bagian penting berfikir membangun ke-Indonesiaan. Kiblat politik yang semakin menggurita, oligarki -yang tidak ubahnya perilaku feodalisme yang berjubah demokrasi- mestinya kita buang jauh dengan narasi-narasi yang lebih bermutu. Jika seorang Presiden negeri ini tidak memiliki mutu dalam panggung pidatonya, jangan salahkan mereka-mereka generasi penerus buta kebudayaan dan mengkiblati bangsa lain soal kebudayaan -sastra-musik-film-pakaian. Korean-Pop, Gamnam Style, Hollywod, fashion Impor yang bertebaran adalah bukti bangsa yang tidak mengenal kebudayaannya. Lemahnya sastra berakibat pada lemahnya kesadaran –‘menjadi Indonesia’. Bagaimana kita menang sedangkan pijakan sastra kita telah dirobohkan oleh panggung kekuasaan?

SASTRA - 21.09.00

SASTRA DAN KUDETA

Oleh : Dharma Setyawan Pengurus Pusat KAMMI 2013-2015 Dharma Setyawan “Harmoni itu tidak pernah mengenal kata krisis” -Ash...

Pages

Tanah Untuk Rakyat

Menggagas Eco-city di Lampung

Presiden Eco-leadership?

Air untuk Rakyat

SASTRA DAN KUDETA

Ayo Gabung

Profil

Total Tayangan Halaman

Entri Populer

Arsip Blog

recent posts

Aku

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Instagram

Dharma

Ad Banner