oleh : Dharma Setyawan

Banyaknya kalangan yang sudah mendeklarasikan diri menjadi Capres dan Cawapres menjadikan banyak kalangan mensikapi dengan narrow minded ( pandangan yang sempit ) . Karena masyarakat hari ini secara nayoritas hanya bisa menilai dari euphoria iklan media namun belum bisa menilai dari sisi kualitas dan kuantitas calon pemimpin. Artinya political capitalism masih berlaku di negeri ini dimana calon pemimpin adalah yang memiliki banyak modal dan mampu untuk memarketing dirinya tanpa memilah–milih segmen pasar suara. Dan keadaan ini juga menguntungkan incumbent yang bisa dengan mudahnya memperbesar dan sosial untuk iklan dirinya . Dan lagi-lagi proses demokrasi hanya menjadi ajang menghamburkan uang demi sebuah conflect of interest (Pertarungan kepentingan ) atau lebih mengerucut kepentingan partai masing-masing tanpa berpikir kinerja yang sudah tercapai .Konsep demokrasi memiliki tiga kerangka subtantif yaitu 1) Berakhirnya sebuah rezim otoriter 2) Adanya proses transisi yang memberikan kesempatan pada partisipasi public dan liberalisasi politik menuju pembentukan rezim demokratis 3) Konsolidasi rezim demokratis ( Samuel P Huntington, The third wahe of democratization ) .Namun yang paling mendasar demokrasi adalah sebuah proses pertarungan politik yang harus “ Goto the right” yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Bisa diartikan demokrasi bukanlah satu-satunya konsep yang utuh untuk memformat pemerintahan negara . Dan pendapat ini bisa di buktikan oleh Negara Kuba yang sampai hari ini bias tegak angkat kepala di dunia Internasional tanpa adanya Demokrasi yang di agung-agungkan kaum kapitalisme. Namun Kuba juga bukan menjadi contoh yang baik karena di belakang sejarah Kuba juga memiliki sejarah yang buruk dalam penegakan HAM. Namun Kuba sudah cukup bagus dalam pembangunan nasional , jika memang system demokrasi memang diutamakan untuk sebuah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan Kuba tanpa demokrasi ternyata juga mampu memberikan kesehatan dan pendidikan gratis bagi rakyatnya . Negeri yang di pimpin Fidel Castro ini pernah membantu Indonesia dalam korban di Yogyakarta sesuai dengan ucapan SBY dalam pidato tentang tenaga medis Kuba yang banyak membantu saat Indonesia tertimpa bencana alam yang disampaikan di KTT Non Blok 2006 “ Dalam waktu tiga bulan , kalian telah melakukan 773 operasi besar kepada korban cedera, 2436 operasi ringan, membantu 34 kelahiran bayi tanpa kematian, dan melakukan imunisasi antitetanus atas 10.000 orang . Kalian juga memberi hadiah kepada Pemerintah Indonesia dua Rumah Sakit lapangan”. Bahkan sejarah Kuba telah membentuk tokoh muda pemberontak kemapanan Kapitalisme yaitu Che Guevara yang menjadi panutan tokoh hari ini di berbagai pergerakan . Walaupun akhirnya ia harus terbunuh demi mempertahankan ideologi yang ia yakini.

Huntington juga menuliskan 4 jalur menuju demokrasi 1) Jalur Tranformation

2) Jalur Transplacement 3) Jalur Replacement 4) Jalur Intervention . Dan Indonesia telah mengalami jalur Replacement yakni terjadi karena adanya gerakan politik masa yang menuntut perubahan rezim . Namun Jalur Intervention (yaitu dilakukan oleh negara lain secara politik, ekonomi, dan operasi militer) tidak pernah berlaku untuk Kuba , Negara yang kecil tetap tegar walau di intervensi AS lewat politik ,ekonomi dan militer .Sejarah politik Indonesia memiliki daya tarik tersendiri Demokrasi Parlementer yang ternyata malah membuat DPR dan MPR terlena dengan jabatan dan kekuasaan dan tidak focus memikirkan rakyat. Kemudian The Founding Fathers memiliki inisiasi mengganti Deokrasi Parlementer dengan Demokrasi Pemimpin dimana Presiden memiliki hak mutlak menentukan kabinetnya sendiri dan Presiden menjadi dewan penasehat bagi dirinya sendiri . Namun yang menakjubkan saat itu Bung Karno berani tampil tegas menentang barat dan sekutunya yang berkali-kali ingin menggulingkan Soekarno. Dan yang menarik lagi ketika Soeharto memimpin. Presiden yang pernah dinamakan diri Bapak Pembangunan itu malah pro terhadap barat yang akhirnya Indonesia selama 32 tahun kepemimpinannya tercekik hutang luar negeri ,belum lagi pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto kepada 500 ribu lebih manusia dalam penumpasan PKI dan pelanggaran HAM lainnya yang selama ini belum ada pertanggungjawaban hukum serta keadilan.